Kebijakan Muka Tembok: Umat Islam Didesak, Dananya pun Diembat


Oleh Tri Silvia

Pemerhati Kebijakan Publik


Baru-baru ini pemerintah kembali keluarkan kebijakan kontroversial. Sebagaimana yang diberitakan bahwa pada Senin (25/1/2021), Presiden meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara. Hal tersebut dilakukan untuk menyosialisasi pemanfaatan wakaf oleh negara. Disebutkan bahwasanya dana wakaf tidak hanya bisa dimanfaatkan dalam perkara-perkara ibadah, melainkan juga bisa digunakan untuk tujuan sosial dan ekonomi.

Aksi Gerakan Nasional Wakaf Uang ini menyusul dikeluarkannya produk yang bernama Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SWR001 oleh Pemerintah. Sukuk yang berbasis pada aktivitas wakaf kali ini diperuntukkan tidak hanya bagi institusi, melainkan juga untuk individu. Tertanggal penawaran sejak 9 Oktober-12 November 2020. (Kompas.com, 31/1/2021)

Seakan ingin membantah tudingan publik bahwa Pemerintah hanya memanfaatkan dana umat untuk keuntungan pribadi, mereka berkali-kali menekankan bahwa dana wakaf ini akan ditujukan untuk keperluan sosial dan ekonomi. Dan nantinya dana tersebut hanya akan diinvestasikan untuk institusi-institusi yang berbasis syariah.

Menjadi hal yang menarik bahwasanya peluncuran gerakan ini terjadi tidak lama setelah opini intoleransi umat Islam yang bergema di negeri ini lantaran kasus jilbab di salah satu sekolah negeri wilayah Padang. Belum lagi tentang kriminalisasi ulama, pembubaran ormas Islam dan runtutan kejadian lain yang melingkupinya. Pun tentang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 7, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) yang sangat menyudutkan umat Islam.

Inilah kemudian yang membuat masyarakat merasa geram dengan kebijakan wakaf tersebut. Belum lagi korupsi yang makin merajalela, membuat kepercayaan publik kepada para pengambil kebijakan menjadi semakin tipis. Kiranya istilah muka tembok bisa menggambarkan tingkah laku mereka, para pengambil kebijakan tersebut.

Di satu sisi, Pemerintah dengan konsisten menyudutkan umat Islam dengan istilah radikal, ekstrimis dan teroris. Namun di sisi lain, mereka justru berusaha untuk memanfaatkan dana umat Islam guna bantu menopang sebagian beban terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi negara.

Dana Wakaf, Dana Umat

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu, yang artinya berhenti. Selain itu, istilah ini sering juga disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang artinya al-habs an tasarruf (mencegah dari mengelola).

Adapun secara istilah, para ulama memiliki pengertian masing-masing dimana semuanya memiliki implikasi atau akibat hukum yang harus diterapkan. Namun secara umum, istilah wakaf dipakai untuk menyebutkan sebuah aktivitas memberikan manfaat dari suatu benda tertentu (baik dengan jangka waktu ataupun tidak), yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk tujuan kebaikan.

Adapun secara dalil, aktivitas wakaf diambil dari hadis yang artinya:

"... Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap Nabi saw. untuk meminta petunjuk tentang manfaatnya. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini?” Beliau bersabda,”Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan asetnya dan menyedekahkan dengan hasilnya.” ....” (HR. Muslim)

Sebagaimana infak, shadaqah, dan zakat, wakaf pun merupakan salah satu amalan di dalam Islam, dimana si pemilik harta merelakan hartanya untuk dipergunakan dalam hal kebaikan. Adapun perbedaannya, jika infak shadaqah serta zakat, dikeluarkan dalam bentuk harta benda itu sendiri, tapi wakaf hanya mengharuskan pewakaf merelakan manfaat dari harta sedangkan kepemilikan masih berada di tangannya.

Saat masa kejayaan Daulah Islamiyah, masyarakat senantiasa berlomba-lomba dalam pelaksanaan wakaf. Alhasil, berbagai kebaikan pun muncul di tengah-tengah umat, mulai dari pemenuhan kebutuhan fakir miskin, pendirian berbagai madrasah, tempat ibadah (masjid/mushala),  perpustakaan, asrama untuk anak yatim dan lain sebagainya.

Antusiasme masyarakat saat itu pun, menarik perhatian Daulah setelah masa Khulafaur Rasyidin untuk mengatur lebih jauh wakaf agar lebih efektif. Maka dibentuklah lembaga khusus untuk mengelola, memelihara dan menyalurkan hasil wakaf (baik secara umum ataupun individu).

Taubah bin Ghar al-Hadhramiy, seorang hakim di Mesir pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M) dari Dinasti Umayyah, menjadi perintis pengelolaan wakaf secara kelembagaan. Beliau mengelola wakaf dan menetapkan formulir khusus dan kantor untuk mencatat dan mengawasi wakaf di daerah Mesir.

Keberadaan lembaga wakaf ini pun kemudian diteruskan pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah dan masa-masa setelahnya. Pada masa Daulah Abbasiyah didirikan sebuah lembaga wakaf yang diberi nama Shadr al-Wuquuf. Lembaga yang bertugas mengurusi masalah administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. (Republika, 18/3/11)

Pengelolaan tersebut terus berlanjut di masa-masa setelahnya, dimana wakaf terus mengalami perkembangan. Sehingga disampaikan bahwa hampir seluruh tanah-tanah pertanian pada masa tersebut merupakan tanah wakaf. Tak hanya aktivitas wakaf yang mengalami perkembangan, manfaat yang dihasilkan pun dikelola dengan sangat baik oleh negara, sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Hilangkan Istilah Muka Tembok

Sebagaimana besarnya antusiasme masyarakat muslim di zaman Daulah Khilafah, potensi wakaf saat ini pun terbilang cukup besar. Tercatat nilai wakaf saat ini senilai Rp217 triliun atau setara 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ditambahkan bahwa jumlah tersebut barulah berasal dari 74 juta penduduk kelas menengah saja. Dalam artian jika potensi ini dikembangkan, maka jumlah wakaf yang terkumpul dari wakaf akan jauh lebih besar lagi. (Republika, 24/10/2020)

Dana ini tentunya cukup menggiurkan bagi siapapun yang bisa mendapatkannya, termasuk pemerintah. Namun bukan hal yang salah juga jika pemerintah berusaha untuk mengelolanya, sebab hal tersebut pun telah dicontohkan di masa kekhilafahan dahulu. Hanya saja, akhir-akhir ini banyak sekali kebijakan ataupun penggiringan opini publik dari pemerintah yang seakan anti Islam.

Hal inilah yang membuat masyarakat sudah lebih dulu antipati sebelum kebijakan wakaf ini bergulir. Bagaikan muka tembok, tanpa rasa malu pemerintah berusaha memungut dana wakaf ini untuk menutupi kewajibannya pada masyarakat, sedangkan kebijakan-kebijakan dan penggiringan opini tetap menyudutkan umat Islam.

Lalu bagaimana caranya membalikkan pandangan masyarakat dan kembali menanamkan rasa kepercayaan di tengah-tengah mereka?

Wakaf sebagai dana umat, haruslah dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan umat, baik untuk kebutuhan ibadah, ekonomi, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Bukan untuk keuntungan segelintir orang semisal para pengusaha ataupun keuntungan pribadi penguasa.

Permasalahan kebijakan dan penggiringan opini secara mendasar bukan saja bersumber dari pribadi individu yang mengeluarkannya, melainkan sistem yang mengatur hal-hal yang ada di sekitar si pembuat kebijakan. Dengan kata lain, akar masalahnya adalah sistem kenegaraan yang berlaku, bukan pelaku itu sendiri. Alhasil, resuffle kabinet yang terjadi saat ini pun tidak akan memberikan hasil yang menggembirakan, bahkan jika itu meliputi pergantian seluruh kabinet dan pemimpinnya.

Islam sebagai agama yang juga merupakan ideologi dunia sudahlah pasti dianggap sebagai ancaman besar bagi eksistensi sistem kapitalis yang ada saat ini. Terlepas dari pengambilan kebijakan terkait wakaf, yang jelas-jelas membuktikan bahwa pemerintah sendiri menyadari wakaf sebagai satu cara yang efektif untuk membantu kondisi masyarakat.

Alhasil hingga kapan pun dan bagaimana pun, kebijakan-kebijakan yang seakan anti Islam ini akan terus ada dan bergulir. Sejalan dengan menderasnya opini kebangkitan Islam yang didengung-dengungkan oleh para ulama dan pendakwah saat ini.

Sehingga solusi yang seharusnya adalah penggantian sistem yang ada saat ini dengan sistem lain yang menyediakan aturan terkait segala permasalahan tersebut. Sebuah sistem yang terbukti sanggup menyejahterakan masyarakat, baik dalam hal sosial maupun ekonomi.

Sistem yang tidak pernah mendiskriminasi manusia justru membawa rahmat ke seluruh alam. Itulah Islam. Islam yang bukan hanya sekadar agama melainkan juga sebagai ideologi dunia adalah satu-satunya sistem yang ideal untuk diterapkan. Dengan sistem tersebut, maka istilah kebijakan muka tembok ini pun akan hilang dengan sendirinya.

Wallahu a'lam bishshawab.