Keadilan Hakiki di Bawah Payung Pemerintahan Islam

 


Oleh Neny Nuraeny

Ibu Rumah Tangga dan Pendidik Generasi


Sosial media memang sangat cepat perkembanganya, apalagi dalam menyampaikan informasi, baik secara tulisan maupun virtual. Video  siaran langsung orangtua siswa dan salah satu perwakilan  dari pihak sekolah SMK Negeri 2 Padang tiba-tiba menjadi perbincangan warganet. (dikutip dari antaranews.com, 26/01/2021)


Perbicangan di sekolah dengan dipanggilnya Elianu karena Jeni Cahyani Hia -anaknya, enggan mengenakan jilbab sebab dia bukan beragama Islam. Dia berpikir bahwa dia tidak berkewajiban mengenakan jilbab dengan alasan merasa terganggu juga karena menganut agama bukan Islam. Bahkan orangtua Jeni mengatakan bahwa sekolah negeri tidak boleh memaksa membuat peraturan seperti ini, jika yayasan tentu boleh. Kemudian pihak sekolah pun menjawab bahwa peraturan ini sudah sejak awal telah disepakati.


Kejadian tersebut membuat Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menjalankan agama yang dianutnya, mengekspresikan intelektualitasnya, dan usia tersebut masih dalam tahap bimbingan orangtua. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 UU No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.


Selain itu Mendikbud mengungkapkan bahwa pada Pasal 4 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia nilai keamanan, nilai kurtural dan kemajemukan bangsa. Nadiem Makarim juga berpendapat perkara tersebut salah satu dari bentuk intoleransi di dalam keagamaan. Hal itu tidak sesuai hukum dan bahkan melanggar peraturan undang-undang dan pancasila. Kemudian dia menambahkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir guru atau kepala sekolah jika terjadi kasus intoleransi seperti itu. Bahkan pihak sekolah akan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. Kepada seluruh orang yang terlibat akan dipermudah dengan membuat fasilitas seperti hotline dalam membatu pengaduan dalam upaya pencegahan masalah yang sama agar tidak terulang lagi.


Permasalahan di negeri ini dirasa terus berulang. Khususnya dengan alasan mengenai Hak Asasi Manusia dan nilai kebebasan. Tentu saja ini berdampak pada masyarakat muslim yang ingin melaksanakan syariat sangat terganggu dan kesulitan. Hal ini sangat berkaitan dengan pemikiran sekularisme yang ada pada sistem pendidikan saat ini, yaitu menolak syariat Allah untuk  menjadi aturan dalam kehidupan. Aturannya dibuat oleh manusia yang sesuai dengan hawa nafsu semata. Mana mungkin manusia makhluk penuh keterbatasan membuat aturannya sendiri. Maka tak heran pakaian seragam sekolah pun dibebaskan sesuai keinginan masing-masing atas nama Hak Asasi manusi, baik yang muslim maupun nonmuslim. Pemikiran seperti ini adalah salah satu pola pikir Barat yang serba bebas.


Selain itu pemahaman sekularisme yang kian hari semakin kuat, menjadikan penguasa muslim sangat kesulitan mempresentasikan ajaran Islam. Meraka justru meniru pemikiran Barat yang dilakukan oleh para penguasa yang memengang teguh paham sekuler, yaitu menerapkan sanksi kepada pihak yang senantiasa mempromosikan syariat Allah, tetapi justru mengapresiasi gaya hidup bebas di tengah-tengah genersi. Bahkan persoalan dalam menutup aurat pun yang sudah jelas hukumnya di dalam Al-Qur’an tampak senantiasa digugat. Kemudian yang lebih parahnya akan menjadikan para generasi muda kehilangan jati dirinya sebagai muslim, yang tidak tahu-manahu tentang syariat agamanya.


Apabila pola pikir seperti ini terus dipelihara bahkan dikembangkan maka tidak menutup kemungkinan iman pun akan semakin terkikis dan pudar. Pemikiran sekuler sangat deras sekali masuknya kepada kaum muslim, sehingga tanpa disadari racun pemahanan ini akan mendorong mereka ke pola pikir Barat yang serba bebas.


Di saat yang sama paham liberalisme yang mengusung tiga prinsip yaitu kebebasan, individualisme, dan rasionalisme dideraskan di tengah masyarakat. Pemikiran liberal sejatinya sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sebab jika orang beriman tentu tidak akan berani menyalahi atau menentang syariat Allah. Sebab orang beriman hanya tunduk dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, bukan menuruti hawa nafsu dan akalnya yang terbatas. Berani mengubah hukum Allah berati telah keluar dari ketentuan jalan iman.


Merajalelanya pemikiran liberalisme saat ini tidak lepas dari peran negara yang abai dalam menjaga kemurnian berpikir kaum muslim yaitu dengan aturan syariat Allah. Kaum muslim bahkan cenderung dipaksa menerima pemikiran ini. Betapa luar biasanya orang-orang kafir merusak pemahaman umat, dengan pemikiran liberal mereka terus berupaya dan berusaha menyesatkan masyarakat dari jalan kebenaran. Di sinilah pentingnya negara dalam menerapakan syariat Islam, supaya umat tidak lagi teracuni pemikiran asing yang sesat dan menyesatkan. Sebab Islam adalah rahmatan lil ‘alamiin dimana merupakan satu-satunya agama yang diridhai Allah Swt. Seperti firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 3 yang artinya “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam."


Selain itu pula Islam tidak hanya sebagai agama, namun juga sebagai ideologi (mabda) yang mengatur segala bentuk kegiatan atau perilaku dalam kehidupan. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah yang mencakup akidah dan ibadah. Kemudian Islam juga mengatur buhungan manusia dengan dirinya sendiri yang mencakup makanan, minuman, pakaian, dan akhlak. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya seperti mualamah, politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, peradilan, sanksi hukum dan politik luar negeri. 


Tidak ada satu pun aspek kehidupan yang lepas dari aturan Islam. Demikian halnya dengan kehidupan beragama. Islam mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim bergaul dalam hidup bermasyarakat, baik dengan sesama muslim, maupun dengan selain muslim.


Dalam negara Islam (Daullah Khilafah) setiap warga negara muslim maupun nonmuslim mendapat hak yang sama. Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit, dan lain-lain. Tidak ada paksaan nonmuslim dalam memeluk Islam.


Seluruh aspek kehidupan sangat jelas aturannya di dalam Islam. Begitupun dengan cara berpakaian, seorang muslim perempuan wajib menutup auratnya di seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah.  Adapun bagi perempuan nonmuslim, tak ada paksaan untuk mengenakan jilbab di wilayah pribadi mereka, tetapi mereka harus tetap menjaga kehormatan juga atas pandangan dari para laki-laki yang bukan  mahramnya. Namun ketika mereka berada di wilayah umum, pakaian yang menutupi aurat tetap wajib dikenakan sebagai ketentuan bagi setiap warga negara yang tunduk akan aturan yang diterapkan. Itu semua pernah dijalankan demikian gemilang dalam rentang waktu yang luar biasa panjang di bawah payung pemerintahan Islam. Tak ada satupun rakyat muslim maupun nonmuslim yang merasa dizalimi dengan aturan-aturan Islam. Bahkan mereka merasakan betapa keadilan Islam demikian indahnya.


Begitulah Islam agama yang sempurna, menciptakan keadilan hakiki baik untuk muslim maupun bagi nonmuslim. Di bawah  aturan Islam, semua akan hidup  berdampaingan bersuasanakan kedamaian. Tidak ada lagi pemasalahan  bagi muslim dan nonmuslim seperti halnya kasus intoleransi.


Wallahu a’lam bi ash-shawwab.