Jilbab Padang Digoreng Dampak Islamophobia



Oleh Dewi Asiya 

Pemerhati Masalah Sosial


Viral pernyataan Kemendikbud yang akan menjatuhkan sanksi tegas kepada kepala SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, yang memaksa seorang siswi beragama Kristen mengenakan jilbab. 


Komnas HAM mengatakan bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan disebut sebagai sikap intoleran 


Sebagaimana diberitakan REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -Selasa, 26 Jan 2021 17:51 WIB, Masalah jilbab siswi non-muslim di SMK N 2 Padang, sudah sampai telinga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim. Bahkan, dia mendekati pemerintah daerah , pemerintah tidak akan memaklumi guru dan kepala sekolah yang melakukan kesalahan dalam hal intoleransi. Dia meminta, agar pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas atas disiplin tersebut bagi seluruh pihak yang terlibat .


Padahal kepala sekolah sudah mengklarifikasi bahwa fihak sekolah memberikan pilihan seragam kepada siswi siswinya, ada 3'piilihan ,seragam rok pendek , rok panjang dan panjang dengan berkerudung . 


Fihak kepala sekolah tidak pernah memaksakan kepada siswi non muslim untuk memakai seragam jilbab , akan tetapi mereka ( 45 siswa ) dengan sukarela memakai seragam jilbab dan ketika ditanya mereka merasa nyaman nyaman saja , hanya 1 siswi yang tdk mau memakai dan orang tuanya ke sekolah maka jadilah kabar ini digoreng dengan membalikkan fakta


 Detik NewsSabtu, 23 Jan 2021 12:38 WIB Padang - Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi mengungkap ada 46 siswi nonmuslim yang berada di sekolah tersebut. Rusmadi menyebut seluruh siswi nonmuslim di SMK tersebut mengenakan hijab dalam aktivitas sehari-hari kecuali Jeni Cahyani Hia.

"Secara keseluruhan, di SMK Negeri 2 Padang, ada 46 anak (siswi) nonmuslim, termasuk Ananda Jeni. Semuanya (kecuali Jeni) mengenakan kerudung seperti teman-temannya yang muslim. Senin sampai Kamis, anak-anak tetap menggunakan kerudung walaupun nonmuslim," kata Rusmadi saat pertemuan dengan wartawan.


Belakangan terungkap, Jeni Cahyani Hia merupakan salah satu murid nonmuslim di sekolah tersebut yang menolak mengenakan hijab. Video adu argumen antara orang tua Jeni dan pihak sekolah tentang penggunaan kerudung atau jilbab pun viral di media sosial.

Rusmadi lantas menegaskan pihak sekolah tak pernah melakukan paksaan apa pun terkait pakaian seragam bagi nonmuslim. Dia mengklaim siswi nonmuslim di SMK tersebut memakai hijab atas keinginan sendiri. "Tidak ada memaksa anak-anak. (Di luar aturan sekolah), memakai pakaian seperti itu adalah juga keinginan anak-anak itu sendiri. Kami pernah menanyakan, nyaman nggak memakainya. Anak-anak menjawab nyaman, karena semuanya memakai pakaian yang sama di sekolah ini, tidak ada yang berbeda. Bahkan, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan (Islam) yang kami adakan, anak-anak nonmuslim juga datang, walaupun sudah kami dispensasi untuk tidak datang. Artinya, nyaman anak-anak selama ini," jelas Rusmadi."Tidak ada perbedaan, dan tidak ada gejolak selama ini," tambah dia. (detikNewsSabtu, 23 Jan 2021 12:38 WIB)


Kontoversi seragam kerudung bagi siswa SMK2 Padang (muslim-non muslim) bukan pertama terjadi. Sebelumnya, Ahok sbg Gubernur DKI juga mempersoalkan hal serupa. Padahal diakui siswa non muslim berkerudung dg sukarela.


‘Kehebohan’ semua pihak yg bereaksi menuntut pencabutan aturan seragam kerudung menegaskan bahwa dlm sistem sekuler, ajaran Islam dianggap intoleran, sumber lahirnya diskriminasi dan pelanggaran HAM.


Sebaliknya saat siswa Muslimah di banyak sekolah secara resmi dilarang berpakaian Muslimah, tidak banyak yang membela. Ini juga menegaskan terjadinya tirani minoritas, seperti yang pernah terjadi di Bali .Sebagaimana yang diberitakan REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Baraas/Ani Nursalikah DENPASAR -- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) diminta menginvestigasi pelarangan siswi berjilbab di Bali. Khususnya, di sekolah-sekolah negeri. Pelarangan tak hanya berlangsung di Denpasar, tetapi hampir seluruh wilayah Bali .


Berdasarkan pendataan Pengurus Wilayah PII Bali, ada sekitar 40 sekolah yang melarang siswi Muslim memakai jilbab. Caranya bermacam-macam. Ada yang terang-terangan dengan mencantumkan larangan tertulis.


Beginilah fakta kehidupan dalam sistem kapitalisme sekuler liberal yang memisahkan agama dari kehidupan , agama dipandang hanya pada masalah ritual sementara dalam kehidupan contohnya di sekolah dianggap tidka ada aturan dalam Islam, semua manusia berkatifitas sesuai kehendak nya karena dalam sistem kapitalisme memberikan kemerdekaan individu bahkan dilindungi oleh Nagara yang disebut HAM

 

Peristiwa ini menunjukan kepada kita bahwa islamophobia akut telah merasuki para penguasa di negeri ini , mereka sangat ketakutan akan kebangkitan Islam , mereka menganggap bahwa bangkit nya Islam sebagai ancaman bagi hegemoni kapitalisme.


Islam Tidak Memaksa Non Muslim Untuk Menutup aurat 


Islam adalah agama yang sempurna mengatur semua aspek kehidupan termasuk masalah pakaian perempuan ketika keluar rumah. Hukum nya wajib bagi setiap muslimah sebagai wujud ketaatan dan ketundukan nya kepada Allah SWT.


Adapun warga negara non muslim , mereka tidak diwajibkan menutup aurat, dan tidak ada paksaan untuk menutup aurat , hanya saja karena pakaian muslimah dengan menutup aurat adalah menunjukkan ciri khas peradaban Islam, maka warga negara daulah maka Non muslim mereka suka rela untuk menutup aurat nya ketika keluar rumah, karena mereka adalah bagian dari warga negara muslim , maka mreka tunduk dan patuh pada aturan negara Islam . Dan mereka bisa hidup berdampingan ( antara muslim dan non-muslim) secara harmonis,

Allahu a'lam bishshowab