Oleh : Sujilah

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Di tengah banyaknya musibah yang mendera bangsa ini, tiba-tiba muncul isu jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Masalah ini menjadi isu nasional, mengalahkan isu-isu besar. Seperti maraknya kasus korupsi triliunan dana Bansos, dana BPJS ketenagakerjaan senilai Rp43 triliun, masalah banjir Kalsel akibat penggundulan hutan secara semena-mena, serta isu kegagalan negara dalam menangani Covid-19, yang sampai saat ini tembus 1 juta kasus.

Isu jilbab Padang yang memperlihatkan adu argumen antara wakil kepala sekolah SMKN 2 Padang dengan orang tua salah satu siswi nonmuslim  yang keberatan putrinya dipaksa memakai jilbab di sekolahnya. Siswi tersebut bernama Jeni Cahyani Hia. Sehingga tentang penggunaan kerudung atau jilbab pun viral di media sosial.  (Detik.com, 23/1/2021)

Memang di sekolah itu ada aturan berpakaian muslim, tapi dikhususkan bagi murid yang beragama Islam, dan bagi nonmuslim aturan itu tidak berlaku, tapi harus berpakaian sopan dan rapi jika tidak menggunakan jilbab," ujar Habibul Fuadi selaku kepala Dinas pendidikan kota Padang. Aturan itu dibuat dan sudah diberitahukan sejak pertama masuk sekolah, orang tua murid pun memberikan tanda tangan persetujuan saat mendaftar. (Kompas.com, 25/1/2021).

Kepala sekolah SMKN 2 Negeri Padang mengungkapkan bahwa di SMKN 2 Padang ada 46 anak (siswi) nonmuslim termasuk ananda Jeni. Semuanya (selain Jeni) mengenakan kerudung seperti teman-teman yang muslim. Ia pun menegaskan bahwa dari pihak sekolah tidak pernah memaksa terkait berpakaian seragam bagi nonmuslim. 

Pernyataan Ruswandi diperkuat dengan ungkapan dari beberapa teman Jeni yang nonmuslim, mereka merasa tidak keberatan menggunakan jilbab ke sekolah, dan tidak ada unsur paksaan. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa memakai jilbab hanya sebagai atribut saja dan tidak berkaitan dengan iman.

Eks Wali kota Padang Fauzi Bahar, mengatakan bahwa aturan siswi mewajibkan berpakaian muslimah justru untuk melindungi perempuan. Dan peraturan ini sudah lama diberlakukan, tapi kenapa baru sekarang diributkan?

Dengan melihat fakta di atas, lagi-lagi tujuannya hanya untuk memojokkan Islam dan kaum muslim. Padahal ini hanya kasus kecil, tetapi justru dibesar-besarkan oleh sejumlah pihak, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menko Polhukam Mahfud MD yang lantang bersuara dan turut berkomentar. Yang paling ribut tentu para kalangan pembenci Islam. Mereka inilah yang sering teriak intoleren kepada kaum muslim jika korbannya nonmuslim. Sebaliknya mereka diam saat tindakan intolerensi yang korbannya adalah kaum muslim. Misalnya di Bali tahun 2014, pernah mencuat kasus pelarangan jilbab di SMAN 2 Denpasar Bali, setelah ditelusuri ternyata hampir seluruh sekolah di Bali jilbab dilarang. (Republika.com, 21/2/2014) 

Mendikbud Nadiem tiba-tiba bersuara lantang, menuding bahwa kasus jilbab Padang sebagai bentuk intolerensi serta menyebutkan perkara jilbab tidak hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Padahal di luar sana banyak kasus di dunia pendidikan yang masih perlu diurusi. Misalnya  kasus seks bebas di kalangan remaja dan pelajar, serta problem daring selama pandemi yang membutuhkan solusi dan terobosan.

Lantas mengapa melaksanakan syariat Islam selalu saja dikatakan intolerensi dan melanggar HAM? Seragam muslimah yang terdiri dari rok, kemeja lengan panjang, dan kerudung merupakan salah satu jenis seragam sekolah yang tertera dalam Permendikbud Nomor 45 tahun 2014, tetapi mengenakannya harus secara sukarela tanpa ada paksaan bagi siswi muslim atau pun nonmuslim. Mengenakan jilbab merupakan kewajiban bagi setiap muslimah.

Di dalam Islam wanita muslimah yang telah dewasa  atau baligh wajib menutup aurat. Kewajiban ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 26. Selain dalil tersebut, di dalam as-Sunnah pun terdapat sejumlah hadits yang menyebutkan tentang kewajiban muslimah menutup aurat. Rasulullah saw. bersabda: 

"Sungguh seorang anak perempuan jika telah haid (baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua  tangannya hingga pergelangan tangan." (HR. Abu Dawud)

Wanita muslimah wajib menutup aurat dengan mengenakan kerudung dan jilbab. Kewajiban berkerudung terdapat dalam firman Allah Swt.,

"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (biasa) terlihat dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dada mereka…" (QS. an-Nur (24): 31)

Adapun kewajiban memakai jilbab, terdapat dalam firman Allah Swt.:

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan para wanita mukmin," hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka…"(QS. al-Ahzab : 59)

Dalam kamus Ash-Shahhah, al-Jauhari mengatakan, Jilbab adalah kain panjang dan longgar (milhafah) yang sering disebut dengan mula'ah (baju kurung/jubah/gamis). Menurut Imam Qurthubi, dari berbagai pendapat yang ada, yang sahih adalah pendapat  bahwa jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan. (Al-Qurthubi,Tafsir al-Qurthubi, X1V/243)

Jilbab inilah yang wajib dipakai dalam kehidupan umum untuk menutup auratnya, seperti di jalan, di pasar dan di tempat-tempat umum lainnya. Adapun di kehidupan khusus, seperti di dalam rumah, jilbab tidak wajib dikenakan. Yang wajib bagi muslimah adalah menutup aurat, kecuali kepada suami dan  para mahramnya.

Dalam negara Islam, setiap warga mendapatkan hak yang sama tanpa membedakan agama, ras, dan warna kulit. Baik dalam masalah hukum, peradilan, jaminan kebutuhan, dan lain-lain. Negara memberikan perlindungan  bagi nonmuslim untuk memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya. 

Begitu juga terkait dengan makanan, minuman, dan pakaian semua diperbolehkan sesuai agama mereka sebatas yang diperbolehkan syariat. Namun dalam kehidupan umum, seluruh wanita baik muslimah maupun bukan, wajib menutup auratnya. Dengan perlakuan Islam yang adil maka seluruh warganya menaati peraturan dengan sukarela dan hidup berdampingan satu sama lain.

Islam adalah rahmat bagi seluruh alam yang mengatur kehidupan beragama bagi seluruh warga, baik muslim maupun nonmuslim dengan memberikan jaminan atas hak mereka tanpa terzalimi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sudah saatnya menerapkan syariat Islam secara kafah agar terhindar dari budaya liberal dari sistem sekuler kapitalis dan memberikan keberkahan bagi umat manusia.

Wallahu a'lam bi ash-shawab.

 
Top