Ilusi Mengharap Solusi Palestina Kepada Amerika Serikat


Oleh Mustika Lestari

(Pemerhati Sosial)

Joe Biden baru saja dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Kini, bersama wakilnya Kamala Harris, Biden resmi memimpin negara adidaya itu selama empat tahun ke depan. Setelah menduduki tampuk kekuasaan bersama pasangannya, tentu saja banyak yang menunggu sepak terjang Biden. Apakah lebih baik dari rivalnya Donald Trump atau justru sebaliknya, terlebih soal bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan Palestina selama masa kepemimpinannya nantinya.

Seperti diwartakan NPR, pemerintahan Trump telah mengubah kebijakan AS terhadap konflik Israel-Palestina, dimana Trump cenderung mendukung Israel. Ia menutup kantor utusan Palestina di Washington, memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem, bahkan menghentikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Daniel Estrin, koresponden NPR di Yerusalem menyatakan, warga Palestina sangat ingin membuka lembaran baru karena Trump berulang kali telah menghina kepemimpinan Palestina. Kata Estris, Biden pun berjanji mengembalikan bantuan kemanusiaan untuk Palestina, akan menentang aktivitas pemukiman di Tepi Barat yang mereka duduki. (http://tirto.id, 21/1/2021)

Mustahil Mewujudkan Keamanan Atas Palestina

Menyikapi “angin segar” janji Biden ini, dari pihak Palestina, Presiden Mahmoud Abbas mengatakan bahwa ia berharap AS akan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap proses perdamaian di wilayahnya dengan mendesak proses perdamaian kompherensif dan adil yang memenuhi aspirasi rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan. (news.detik.com, 21/1/2021)

Indonesia, juga menaruh harap kepada kepemimpinan baru Biden-Harris tersebut. “Selamat atas pelantikan Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Amerika Kamala Harris yang baru,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 21 Januari 2021. “Indonesia mengharapkan kontribusi positif Amerika terhadap penyelesaian isu Palestina-Israel yang berkeadilan sesuai dengan berbagai resolusi PBB maupun parameter internasional yang disepakati,” lanjut Retno. (m.republika.co.id, 21/1/2021)

Demikian juga Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit turut berharap atas kebijakan Timur Tengah (Israel-Palestina) itu agar menghasilkan jalan penyelesaian. Gheit mengatakan perlu upaya signifikan yang dilakukan oleh semua pihak guna menegaskan kembali solusi dua negara Israel-Palestina. “Ini akan memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina bahwa komunitas internasional akan berdiri di sisinya dalam aspirasi mulia untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan,” katanya. (m.republika.co.id, 25/1/2021)

Tentu harapan ini bermula dari salah satu janji manis Biden ketika masa kampanyenya 2020 lalu, terkait kemerdekaan Palestina. “Saya akan terus memperjuangkan hak-hak Palestina dan Israel untuk memiliki negara sendiri seperti yang saya inginkan selama beberapa dekade, masing-masing dari mereka punya negara sendiri,” ujar Biden dalam pidato (onlinenya) yang diselenggarakan organisasi advokasi Emgage Action, seperti dikutip dari Associated Press (21/7).

Namun, apabila kita membaca secara umum arah kebijkaan Biden ke depan, sangat jelas arah itu yakni tetap mempertahankan sikapnya terkait Yerusalem (menjadi ibu kota Israel saat ini) dan menjaga keamanan regional Israel. Hal itu disampaikan oleh calon Menteri Luar Negeri AS pilihan Biden, Anthony Blinken dalam sidang konfirmasi pencalonannya di Senat pada Selasa (19/1/2021) waktu setempat. Seperti dilansir dari kantor berita AFP (20/1/2021), saat ditanya pada sidang konfirmasi oleh Senator Ted Cruz, apakah Amerika Serikat akan mempertahankan sikapnya soal Yerusalem dan mempertahankan kedutaannya di kota itu, tanpa ragu Blinken menjawab, “Ya dan ya.”

Meski demikian, dalam sidang itu Blinken mengisyaratkan bahwa Biden akan berupaya lebih keras untuk merealisasikan pembentukan negara Palestina, meski mengakui kesulitan yang mungkin dihadapi. “Satu-satunya cara untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis, adalah memberikan Palestina negara yang menjadi hak mereka. Hal ini menjadi solusi untuk dua negara. Saya pikir secara realistis sulit untuk melihat prospek jangka pendek untuk itu. Yang penting adalah memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil langkah-langkah yang membuat proses yang sudah sulit menjadi lebih menantang,” tambahnya. (news.detik.com, 20/1/21)

Kemudian terkait keamanan regional Israel, ini diungkapkan oleh Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan yang melakukan pembicaraan dengan Penasihat Keamanan Nasional Israel Meir Ben Shabbat, Sabtu (23/1). Pada kesempatan itu, ia menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap keamanan Israel. “Mereka membahas peluang meningkatkan kemitraan selama beberapa bulan mendatang, termasuk dengan membangun keberhasilan pengaturan normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko,” kata Gedung Putih dalam keterangannya yang dirilis, Ahad (24/1).

Sullivan mengatakan, AS akan berkonsultasi erat dengan Israel tentang semua masalah keamanan regional. “Dia (Sullivan) juga menyampaikan undangan memulai dialog strategis dalam waktu dekat untuk melanjutkan diskusi subtantif,” kata Gedung Putih. (m.republika.co.id, 25/1/2021)

Tidak bisa dihindari, sejatinya AS sebagai negara pengusung kapitalisme yang hadir di tengah-tengah umat sebagai metode untuk melancarkan misi legitimasi intervensinya di negeri-negeri muslim. Hal ini pun bersifat statis dan permanen bagi Amerika Serikat, sehingga kepemimpinan Biden baik masa kini maupun di masa mendatang, pasti tak akan membawa perubahan sedikitpun bagi umat muslim, termasuk Palestina. Sebab, jika kita sedikit melirik visinya untuk memperbaiki nasib Palestina, maka sebagaimana pemimpin Amerika lainnya ia juga mengacu pada solusi dua negara (two-state solution). Dengan solusi ini berarti Israel dan Palestina diharapkan bisa berdiri sebagai negara berdaulat dan saling berdampingan. Mereka yang mendukung two state solution ini melihat kemenangan untuk dua pihak yang berkonflik tanpa saling menghancurkan. Israel tetap menjadi negara Yahudi dan Palestina memiliki wilayahnya sendiri yang berdaulat. 

Namun, apabila melihat pendudukan Israel yang terus melakukan penyerangan sejak tahun 1967 silam, dengan berbagai proses gencatan senjata, diplomasi dan perjanjian yang berulang kali dilakukan, faktanya kondisi Palestina khususnya Gaza tidak pernah berubah. Usai gencatan senjata, Israel akan tetap melakukan penyerangan membabi buta kepada pihak Palestina. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, ditembak, dipenjara, dicabut hak asasinya, pengeboman, begitu seterusnya. Demikian siklus kekejaman Israel setiap saat, berulang dan terus berulang. 

Dengan solusi dua negara, misalnya saja oleh pemerintahan Barack Obama tahun 2009 silam. Kala itu, dalam pidato segarnya di Universitas al Azhar, Kairo (12/6/2009), Presiden Barack Husein Obama menyatakan akan melakukan rekonsiliasi dengan dunia Islam melalui upaya mendamaikan Palestina-Israel secara adil. Namun, apa yang dikatakan Obama itu hanya isapan jempol belaka. Justru, ia tetap tidak berdaya menghadapi Israel yang masih saja memblokade Gaza dam membangun pemukiman Yahudi yang baru di Tepi Barat dan Yerusalem. (m.republika.co.id, 27/10/2020)

Maka, jelaslah untuk solusi yang relevan dalam situasi “penjajahan” ini tidak mungkin bisa dihentikan oleh diplomasi dan resolusi. Sebab penjajahan adalah bentuk penguasaan dan perampasan wilayah sebuah negeri yang semua dilakukan dengan kekuatan bersenjata, sehingga senjata tidak bisa dihentikan oleh dialog, melainkan hanya dengan senjata, atau pun militer hanya bisa dihentikan dengan militer yang lebih kuat tentunya. Dalam konteks inilah, Amerika tidak akan mampu mewujudkannya karena hubungan romantis di antara keduanya. Keberaniannya hanya berjalan pada solusi dua negara (two-state solution) yang nihil perbaikan. Solusi ini hanyalah solusi semu yang selalu ditawarkan Amerika dalam menyelesaikan duka Palestina dan pada akhirnya tetap mensyaratkan keberadaan Yahudi di wilayah Palestina, begitu seterusnya. Alhasil, merupakan suatu ilusi belaka jika menggantungkan harapan penyelesaian pendudukan Israel atas Palestina pada kepemimpinan Amerika Serikat. 

Jika kita menengok ke belakang dan belajar dari pengalaman, memang harus diakui setiap pemilihan umum, umat Islam selaku penduduk mayoritas di dunia selalu mengalami ujian berat, sebab sistem demokrasi yang dijalankan membuka peluang para calon pemimpin menipu rakyat dengan berbagai modusnya. Padahal jelas-jelas bagi mereka iming-iming tersebut hanya sekadar bahan “tebar pesona” melalui kampanye, namun kemudian berubah sikap dan tidak akan terbesit sedikit pun dalam program kerja mereka. Sebab, dengan beragam upaya yang tawarkan sebagai solusi Palestina baik dahulu, kini dan nanti Yahudi tetap mitra kepercayaan Amerika di Timur Tengah yang diikat oleh ideologi ala penjajahannya. Dan Yahudi sendiri sengaja ditanamkan Barat di negeri-negeri muslim, untuk tetap menimbulkan gejolak di kawasan itu demi hasratnya menciptakan kekacauan bagi Islam. Sehingga, bagi Amerika menjaga eksistensi Yahudi merupakan perkara pasti yang tidak bisa ditawar lagi.

Dari sini, maka seperti apa pun bentuk tebar pesona pemimpin AS terhadap dunia Islam yang tengah berjuang di tengah ambisi Barat, sesungguhnya umat tidak akan pernah sembuh dari lukanya, justru beragam problematika akan terus menghimpit di berbagai aspek kehidupan dalam cengkraman imperialisme ideologinya. Tentu saja, bukan membantu kepentingan Palestina, tetapi lebih tepatnya membantu kepentingan AS dan negara kufur lainnya. Adapun penulis mengutip tulisan Lama Khater, seorang jurnalis yang berbasis di Kota Hebron, Tepi dalam laman Twitter, “Semuanya dapat berubah dalam agenda pemerintahan AS berturut-turut, kecuali kesetiaan mutlak kepada Israel.”

Urgensi Islam Sebagai Solusi Palestina dan Dunia Islam Seluruhnya

Tentu kita masih mengingat pada negara-negara Barat dahulu yang mengerahkan segenap upaya untuk meruntuhkan negara Islam hingga benar-benar terpecah belah. Dan bahkan, hingga kini dengan kondisi yang ada, mereka terus berupaya melemahkan Islam menuju potensinya untuk meraih kebangkitannya.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar).” Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu,” (QS. al-Baqarah: 120)

Oleh karena itu, berharap pertolongan dari kaum kafir, apalagi kafir harbi (kafir yang jelas memerangi Islam) AS sangatlah mustahil sampai kapan pun. Sehingga, sudah saatnya umat Islam beralih kepada dan mengupayakan pemimpin muslim yang mau bertanggung jawab, sebagaimana sikap tegas Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam terhadap Yahudi bani Qainuqa, Yahudi bani Nadzir dan Yahudi bani Quraizhah. Begitupun sikap Khalifah Umar bin Khattab yang membebaskan Palestina, sikap Shalahuddin al-Ayyubi yang membebaskan Palestina dari Salibis. Inilah ciri pemimpin sejati yang dimiliki oleh Islam dalam menyikapi dan membela negeri muslim yang teraniaya.

Dari sini, hanya satu harapan umat yaitu Khilafah ‘ala minhaj an-Nubuwwah yang mampu menandingi kekuatan Israel, AS maupun penjajah lainnya menuju perbaikan peradaban. Khalifahnya akan menghapus seluruh penindasan yang terjadi di mana pun dan menimpa siapapun, senantiasa tidak takut pada siapapun selain kepada Allah Ta’ala semata. Di bawah naungan negara ini pulalah yang akan menyatukan kaum muslimin yang beriman dengan menaungi seluruh suku, ras, etnis dan agama apa pun tanpa adanya diskriminasi. 

Kejayaan Islam yang terkenal dengan kekuasaannya hingga lebih dari 13 abad lamanya dalam 2/3 belahan dunia, sejarah peradabannya mencatat Islam menjadi rahmatan lil ‘alamin. Kekuatan negaranya ditakuti oleh musuh-musuhnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa khilafah merupakan solusi bagi dunia Islam agar terlepas dari keburukan kapitalisme dan kebengisan peradaban Barat.

Wallahu a’lam bishshawab.