Oleh Siti Fatimah

(Pemerhati Sosial dan Generasi)


Kasus aduan seorang siswi nonmuslim SMKN 2 Padang Sumatera Barat terhadap sekolahnya yang menerapkan peraturan wajib berkerudung bagi seluruh siswinya berakhir dengan dikeluarkannya SKB 3 menteri tentang aturan seragam keagamaan. 

Merupakan sebuah peraturan tata tertib sekolah SMKN 2 Padang bahwa seluruh siswi diwajibkan untuk memakai kerudung, hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya ketegangan antara orang tua murid beragama nonmuslim yang putrinya tidak mau memakai kerudung dengan pihak sekolah. Meskipun ada beberapa siswi nonmuslim yang mengaku tidak ada masalah mengenai pemakaian seragam jilbab, namun ternyata hal ini tidak bisa diterima oleh siswi tersebut dan orang tuanya. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi, mengungkapkan siswi nonmuslim tidak akan diwajibkan memakai kerudung saat sekolah. Untuk pakaian sekolah, kita merujuk kepada aturan dari Kementerian," ujarnya, Senin (25/1/2021).

Menurut pihak lembaga pendidikan SMKN 2 Padang saat ini kewajiban untuk memakai kerudung hanya ditunjukkan pada siswi muslim saja dan untuk nonmuslim aturan itu tidak berlaku. Namun mereka diharuskan memakai seragam yang sesuai dengan kaidah kesopanan.

Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa terdapat perlakuan yang tidak adil dari pemerintah terhadap peraturan-peraturan yang berbasis syariah terhadap umat Islam. Di saat nonmuslim mempermasalahkan Islam, maka pemerintah seakan bergerak cepat menanggapinya, sementara itu bila umat Islam memberikan pengaduan maka yang terjadi adalah pembiaran. Sebut saja masalah yang terjadi di SMAN 2 Denpasar Bali yang melarang siswi muslim memakai kerudung. Tak hanya di SMAN 2 saja, akan tetapi pelarangan tersebut terjadi merata di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Belum lagi pelarangan pemakaian kerudung  bagi siswi muslim di daerah yang lainnya.

Adapun dari 6 point yang ada pada SKB 3 menteri, terdiri dari 4 point yang dirasa tidak berpihak pada nilai-nilai agama Islam. Pada poin dua menyebutkan bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama. Seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Frasa "berhak memilih" antara seragam dan atribut tanpa ataupun dengan kekhususan agama ini terkesan bahwa peserta didik dan pendidik diberikan pilihan. Padahal dalam Islam setiap wanita muslimah apa pun profesinya berkewajiban memakai jilbab dan kerudung/khimar dalam kesehariannya baik saat dia bekerja ataupun tidak bekerja selama ia berada pada lingkungan umum. Terkecuali anak-anak perempuan yang belum baligh, wanita yang telah renta dan wanita yang kehilangan akalnya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. al-Ahzab [33]: 59)

Pada poin tiga menyebutkan bahwa Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Hal ini tentu saja berpotensi  menghilangkan peraturan-peraturan baik sekolah ataupun instansi yang berbasis agama dalam hal mewajibkan siswi-siswinya ataupun para pegawai berbusana sesuai ajaran Islam. Peraturan ini sangat kental dengan paham sekularisme yang menafikkan agama dari kehidupan bermasyarakat. 

Sementara itu poin empat dan lima berisi tentang perintah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang  pemakaian atribut keagamaan serta ancaman yang akan diberikan apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan SKB 3 menteri tersebut.

Seperti inilah gambaran hidup di zaman  kaum ruwaibidhah berkuasa, yang ada hanyalah Kezaliman. Hidup di bawah aturan thagut, sistem rusak demokrasi kapitalisme beserta turunannya sekularisme dan liberalisme yang melahirkan pemikiran-pemikiran sesat.

“Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?” Beliau menjawab,“Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum". (HR. Ibnu Majah)

Bahkan untuk taat kepada Allah Swt. pun harus berhadapan dengan ancaman dan hukuman, hidup taat syariah bagaikan mengenggam bara api di tangan. Hanya melalui sistem Islamlah kaum muslimin terpelihara harta, jiwa dan kehormatannya. Tanpa syariat Allah azza Wajalla diterapkan di bawah naungan khilafah, maka akan terus lahir peraturan-peraturan yang bertentangan dengan hukum-hukum Sang Khaliq. Maka wajib bagi kita umat Islam memperjuangan hukum Allah Swt. kembali tegak di muka bumi agar memberikan rahmat kepada seluruh manusia tak terkecuali dan juga alam semesta. Wallahu a'lam bishshawab.[]

 
Top