Demi Korporasi, Generasi Unggul Bangsa Dilelang?


Oleh : Nuni Toid

Pegiat Literasi dan Alumni Branding for Writer


Tahun 2020 telah berlalu. Kini datang tahun baru dengan harapan baru, walau masih dicekam pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya. Namun dalam mengawali tahun ini, bencana kembali datang mengusik Ibu Pertiwi. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan musibah lainnya. Entah kapan kedamaian akan kembali membersamai negeri tercinta ini.

Di saat negeri masih dirundung duka. Kembali mencuat wacana yang dibuat oleh pejabat negeri. Seperti dilansir dari kompas.com (8/1/2021), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Google, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka menyelenggarakan program Bangun Kualitas Manusia Indonesia (Bangkit 2021). Program ini  merupakan pembinaan 3.000 talenta digital terampil guna menyiapkan sembilan juta talenta digital terampil pada tahun 2030. 

Program tersebut dibuat agar mahasiswa nantinya dibekali dengan keahlian teknologi dan soft skill yang dibutuhkan untuk sukses berpindahnya dari dunia akademis ke tempat kerja di perusahaan terkemuka. Hingga akan mendapatkan sejumlah manfaat dari program tersebut. Seperti mendapatkan 20 SKS, mendapatkan sertifikat dari Google, kesempatan menjadi salah satu dari 10 tim terpilih untuk menerima dana inkubasi untuk proyek yang dibuat, dan kesempatan menjadi salah satu dari 40 nomine  Bangkit untuk mengikuti program UIF di Stanford University.

Terasa manis dan menggiurkan bagi lulusan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Demikianlah dunia pendidikan berusaha mencetak sumber daya manusia (SDM) dengan membekali keahlian skil untuk disiapkan sebagai tenaga kerja siap guna bagi perusahaan-perusahaan nantinya.  

Tak ketinggalan juga dengan sekolah kejuruan yakni SMK. Guna mendukung program link and match,  Kemendikbud melakukan penyesuaian kurikulum SMK. Yaitu dengan melakukan lima aspek perombakan yang dibuat untuk memajukan pendidikan vokasi tersebut. Di antaranya:

Pertama, mata pelajaran yang bersifat akademik dan teori akan dikontekstualisasikan menjadi vokasional. Misalnya matematika dan Bahasa Indonesia menjadi matematika terapan dan Bahasa Indonesia terapan.

Kedua, magang atau praktik kerja industri (Prakerin) minimal satu semester atau lebih. 

Ketiga, terdapat mata pelajaran project base learning dan ide kreatif kewirausahaan selama tiga semester. 

Keempat, SMK akan menyediakan mata pelajaran pilihan selama tiga semester. Misalnya, siswa jurusan teknik mesin dapat mengambil mata pelajaran pilihan marketing. 

Kelima, terdapat co-curricular wajib di tiap semester. Misal membangun desa dan pengabdian masyarakat. (news.detik.com, 9/1/2021)

Wikan Sakarinto (Direktur Jenderal Vokasi) menyebutkan bahwa berbagai  program yang telah diluncurkan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi berdampak pada peningkatan pemahaman juga gairah dari satuan pendidikan vokasi maupun dunia usaha dan industri dalam enam bulan belakangan. Hal ini terbukti dengan berjalannya program link and match hasil kolaborasi satuan pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI).

Terasa manis bukan? Program ini seolah membuat masyarakat menjadi tenang, tidak khawatir akan masa depan anak-anaknya. Mengapa? Mereka bisa langsung ditempatkan di perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia sesuai dengan keahliannya masing-masing. Hanya tetap posisinya sebagai pekerja saja, tak lebih dari itu. 

Masyarakat menganggap betapa merasa terbantu dengan adanya program ini. Kesulitan hidup untuk anak-anaknya tersolusikan. Tak ada lagi bayangan sarjana-sarjana yang menjadi pengangguran. Ataupun para lulusan SMK yang kebingungan, luntang-lantung mencari pekerjaan. 

Kebahagiaan tergambar di depan mata. Lulus SMK, maupun wisuda bisa langsung bekerja. Bak gayung bersambut. Padahal di balik itu ada maksud terselubung. Bahaya besar tengah mengancam para generasi bangsa.

Tanpa disadari para pemudanya digiring dalam lingkaran yang menyesatkan. Mereka hanya dijadikan sapi perah bagi para pemilik modal. Menjadi tenaga kerja yang praktis. Ilmu yang telah mereka dapatkan di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah kejuruan hilang tak berbekas. Ijazah mereka pun kini hanyalah sebagai stempel surat lamaran kerja saja.

Mereka dijadikan mesin industri. Bagai robot yang taat pada tuannya. Tenaga dan pikirannya hanya dicurahkan bagi pemilik perusahaan-perusahaan yang menampungnya. Akhirnya ilmu yang mereka pelajari ambyar, tak berguna bagi dirinya, bahkan bagi masyarakat di sekitarnya. Hanya mampu menjadi generasi industri, dan pencetak pundi-pundi laba yang masuk ke kantong para korporasi.

Padahal sejatinya, pendidikan adalah mencetak generasi yang Rabbani. Berkualitas dalam segala hal. Baik cerdas, berkarakter, dan mampu menjawab tantangan zaman, serta siap menjadi pemimpin peradaban bangsa. Seperti doa yang selalu kita panjatkan.

"Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (TQS. Al-furqan: 74)

Maka jelas program tersebut hanya memperkaya para pemilik modal. Karena arah kebijakan pemberdayaan potensi generasi yang melibatkan korporasi. Sama saja artinya dengan menyerahkan potensi unggul generasi pada korporasi. 

Hal ini tersirat jelas pada kurikulum pendidikan yang berbasis pada sistem kapitalis-sekuler. Dengan tujuan  materi di atas segalanya. Penguasa menjadikan generasi bangsa hanya pelayan siap guna bagi asing-aseng. 

Begitulah sistem pendidikan saat ini seolah anak didiknya lebih diarahkan pada kesuksesan dunia semata. Sementara untuk menjadikan individu peserta didik untuk memiliki pribadi yang kuat, santun berakhlak mulia, taat pada agama kini kian jauh dari target kurikulum yang dibangunnya. Maka jangan salahkan jika output yang dihasilkan adalah generasi yang kuat di bidang skill sebagai pekerja namun minim keterikatan dengan aturan agama. 

Negara pun yang semestinya menjaga, melindungi, melayani dengan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak bangsa. Justru terkesan membiarkan bahkan menyerahkan tugas penyelenggaraan pendidikan pada pihak korporat.  Mengapa? 

Negara tak kuasa. Perannya di sini  hanyalah sebagai regulator, penghubung saja. Kewenangan tertinggi faktanya justru diserahkan pada mereka yang mempunyai andil besar dalam berinvestasi. Maka wajar bila saat ini generasi kita cukup dilelang untuk para pemilik modal. 

Miris. Namun begitulah kenyataannya. Semua menjadi korban atas diadopsinya sistem rusak ini. Yakni sistem kapitalisme-sekularisme. Dimana hanya materialisme yang menjadikan asas semata. Hingga negara rela kehilangan SDM yang menjadi keunggulan bangsa. Kapitalis-sekuler telah nyata  menghancurkan semua aspek kehidupan bangsa sampai ke akar-akarnya. 

Berbeda dengan Islam. Islam adalah agama yang mampu menjawab setiap permasalahan yang ada di dunia ini. Begitu sempurnanya Islam. Hingga bukan saja sebagai agama ritual saja, tapi Islam adalah sebuah sistem sahih yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Tidak terkecuali sistem pendidikan. 

Pendidikan dalam Islam berdasarkan akidah Islam. Yakni manusia, alam semesta dan kehidupan adalah makhluk Allah Swt. Semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Maka tujuan pendidikan dalam Islam pun diarahkan untuk meraih target-target yang disandarkan pada akidah Islam yang kokoh. Di antaranya:

Pertama, pendidikan Islam akan melahirkan generasi yang Rabbani, berakhlak mulia dengan kepribadian Islam yang cemerlang. Pola fikir dan pola sikap selaras dengan tuntunan syariah Islam. 

Kedua, pendidikan Islam akan mencetak  generasi yang cerdas, mempunyai keahlian di bidangnya. Maka semua kemampuan dan keahliannya akan didedikasikan untuk kesejahteraan umat manusia. 

Ketiga, pendidikan Islam mampu melahirkan para ulama-ulama yang berjuang menyampaikan kebenaran tentang Islam. Mereka pun siap berada di garis depan demi membela Allah dan Rasul-Nya. 

Karenanya untuk mewujudkan semua itu, dibutuhkan peran negara di dalamnya. Sebab negara adalah penanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yang baik bagi seluruh warganya. 

Semua warga, tanpa pandang bulu berhak mendapatkan pelayanan pendidikan secara gratis dari negara. Semua fasilitas, sarana, dan prasarana adalah kewajiban negara. 

Begitulah pendidikan dalam Islam dalam naungan daulah khilafah.  Negara akan menjamin terwujudnya generasi pembangun peradaban Islam yang cemerlang. Sebab mereka adalah anak-anak umat (abna'ul ummah) yang Rasulullah banggakan. Sebab jumlah dan kontribusinya bagi Islam. 

Pertanyaannya, mau dibawa kemana sistem pendidikan kita saat ini? Apakah kapitalis-sekuler? Yang menjadikan generasi unggul dilelang demi korporasi? Ataukah Islam yang sudah jelas sempurna, dan terbukti telah banyak melahirkan generasi-generasi unggul dalam peradaban bangsa? 

Wallahu a'lam bish-shawab.