Dana Umat Dirampas, Syariahnya Dihempas



Oleh: Indah Ummu Haikal

Penulis di Komunitas Muslimah Rindu Surga


Dilansir dari Kompas, Presiden Joko Widodo pada hari senin(25/1/2021) meluncurkan Gerakan Nasional wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara, Jokowi juga mengungkapkan pemanfaatan wakaf uang tidak hanya terbatas untuk tujuan ibadah tetapi juga Sosial dan Ekonomi dan akan memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat.


Staf ahli mentri keuangan Suminto menjelaskan seluruh dana yang terkumpul dari GNWU sepenuhnya masuk kebadan-badan  yang mengurus dana wakaf atau para nazir, jumlah nazir di Indonesia sangat banyak, mislanya BWI, Dompet Duafa, ACT, Rumah zakat, LazisMU (Muhammadiah), LazisNU (Nahdlatul Ulama) dan ada juga Nazir Universitas. Suminto juga mengatakan,tidak ada dana wakaf yang masuk ke pemerintah /APBN sehingga tidak ada sama sekali dana wakaf digunakan untuk biaya APBN hingga infrastruktur.


Wakil Ketua MPR Hidayah Nurwahid (HNW) mendukung peluncuran GNWU oleh presiden, menurutnya hal ini menjadi bukti pengakuan pemerintah atas potensi kontribusi material nyata dari umat Islam dalam membantu pembiayaan negara di tengah turunnya penerimaan pajak akibat Covid-19, HNW juga menghimbau agar pemerintah dapat berlaku adil terhadap umat Islam. Ia menyatakan, “Kembali terbukti potensi umat untuk membantu keuangan/pembangunan bangsa, karenanya kalaupun tidak diterima kasihi, janganlah dizalimi, jangan diberlakukan secara tidak adil, misalnya dengan tuduhan/framing intoleran, radikalisme dan ekstrimisme,” ujar HNW.


Sikap kurang setuju datang dari Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Zaenudin menerangkan bahwa pemerintah tidak bisa menghimpun wakaf uang. Sebab yang berhak menghimpun wakaf uang itu adalah para nazir wakaf uang.  Kiai Jeje mengatakan tidak masuk akal pemerintah berubah profesi menjadi lembaga nazir wakaf, yang menghimpun uang wakaf masyarakat. Dia menambahkan, lalu hasil dari permodalan usaha dari uang wakaf itu wajib didistribusikan kepada penerima manfaat wakaf sesuai dengan ikrar wakaf dari pewakaf itu. Karena uang wakaf itu wajib terjaga dan terpelihara keutuhan dan kelanggengannya, maka investasi wakaf uang itu harus sangat hati-hati dan ketat. (Republika, 30/1/2021)


Dari MUI sendiri sebenarnya sudah menjelaskan, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syariah, nilai pokok dari wakaf uang pun harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau di wariskan.


Gerakan Nasional wakaf Uang (GNWU) ini apakah  akan berjalan sesuai dengan Syariah Islam atau tidak menjadi sebuah pertanyaan besar, karena tak bisa dipungkiri, dana dari bansos saja dalam pendistribusiannya sangat tidak merata bahkan dikorupsi dalam jumlah fantastis. Mereka yang benar-benar membutuhkan sama sekali tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Lalu apakah dengan adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) akan terealisasi dengan tepat? 


Alih-alih GNWU ini akan memenuhi kesejahteraan masyarakat miskin, bisa jadi akan berakhir sama dengan kebijakan-kebijaka sebelumnya. Dikorupsi atau tak tepat sasaran.


Beginilah rezim saat ini. Ketika berhubungan dengan materi mereka tak segan-segan menggunakan label beraroma Syariah. Masyarakat diminta untu berwakaf namun disisi lain dakwah umat yang ingin agar Syariah diterapkan secara sempurna malah dibungkam.


Sejatinya Islam memiliki skema pembiayaan negara yang jelas. Tak perlu mengambil dana yang berasal dari umat karena mekanisme syariah Islam dalam hal ekonomi menjadikan negara memiliki pos-pos pemasukan yang besar. Diantaranya (1) Fai'[Anfal, Ghanimah, Khumus]; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; (9) Harta orang murtad. Inilah pendapatan tetap negara.


Dengan pos-pos tersebut negara sangat mampu membiayai kebutuhan dan pengeluaran negara yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Sumber daya alam yang melimpah ruah dengan negara sebagai pengelolanya membuat negara tak perlu melirik dana lain. Tak perlu bersusah-susah mengamati pos-pos lain untuk memungut dana demi perbaikan ekonomi layaknya kapitalis. Pemerintah dalam Islam tdak akan sewenang-wenang mengambil dana dan memanfaatkan umat hanya demi kepentingannya. Islam hadir untuk mengangkat derajat manusia dari kezaliman, tak seperti kapitalis yang semakin menenggelamkan masyarakat dalam lumpur kesengsaraan.


Wallahu a’lam bishshowab