Berjilbab Wajib, Siapa yang Intoleransi?


Oleh : Mita Nur Annisa

(Pemerhati Sosial)


Kontroversi kembali terjadi terkait seragam berkerudung bagi siswa SMKN 2 Padang (muslim–nonmuslim). Peraturan yang kurang lebih 15 tahun itu kini dipermasalahan oleh beberapa pihak. Mengapa hal tersebut baru dipermasalahkan? Hal ini pun bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Ahok sebagai Gubernur DKI mempersoalkan hal serupa. Padahal diakui siswa nonmuslim menggunakan kerudung dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Apakah ini merupakan usaha para pembenci Islam menyuarakan islamfobia di tengah umat?

Seperti yang dilansir oleh detikNews (23/01/2021), Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi mengungkap ada 46 siswi nonmuslim yang berada di sekolah tersebut. Rusmadi menyebut seluruh siswi nonmuslim di SMK tersebut mengenakan hijab dalam aktivitas sehari-hari kecuali Jeni Cahyani Hia.

“Secara keseluruhan, di SMK Negeri 2 Padang, ada 46 anak (siswi) nonmuslim, termasuk Ananda Jeni. Semuanya (kecuali Jeni) mengenakan kerudung seperti teman-temannya yang muslim. Senin sampai Kamis, anak-anak tetap menggunakan kerudung walaupun nonmuslim,” kata Rusmadi saat pertemuan dengan wartawan.

Belakangan terungkap, Jeni Cahyani Hia merupakan salah satu murid nonmuslim di sekolah tersebut yang menolak mengenakan hijab. Video adu argumen antara orang tua Jeni dan pihak sekolah tentang penggunaan kerudung atau jilbab pun viral di media sosial.

Rusmadi lantas menegaskan pihak sekolah tak pernah melakukan paksaan apa pun terkait pakaian seragam bagi nonmuslim. Dia mengklaim siswi nonmuslim di SMK tersebut memakai hijab atas keinginan sendiri.

“Tidak ada memaksa anak-anak. (Di luar aturan sekolah), memakai pakaian seperti itu adalah juga keinginan anak-anak itu sendiri. Kami pernah menanyakan, nyaman nggak memakainya. Anak-anak menjawab nyaman, karena semuanya memakai pakaian yang sama di sekolah ini, tidak ada yang berbeda. Bahkan, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan (Islam) yang kami adakan, anak-anak nonmuslim juga datang, walaupun sudah kami dispensasi untuk tidak datang. Artinya, nyaman anak-anak selama ini,” jelas Rusmadi.

Hal senada pun diungkapkan oleh siswi nonmuslim lainnya bernama Eka Maria Putri Waruhu. “Pakaian seperti ini (pakai jilbab) hanya atribut saja kok. Identitas saya sebagai pelajar SMK 2. Tidak kaitan dengan masalah iman,” kata Eka, Senin (25/1). Eka sudah terbiasa ke sekolah dengan seragam berjilbab. Ia sudah menjalani hal itu sejak duduk di bangku kelas IV SD. (Republika.com, 25/1/2021)

Intoleran dan pelanggaran HAM  terus tertuju pada Islam dan kaum muslim, sebuah fitnah yang terus diikatkan kepada Islam. Seakan tak ingin para pembenci Islam padamkan, mereka mengusiknya dengan segala rentetan usaha. Baik dengan sokongan islamofobia, teriak-teriak intoleran, anti-Pancasila, dan sebagainya. Hal tersebut pun tak lepas dari padangan mata para petinggi negara yang memicu kekeruhan lensa mata bagi rakyatnya. Yakni, dengan penanganan cepat jika itu terkait dengan Islam, syariat Islam yang menjadi sorot utama.

Seperti halnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang langsung menanggapi kasus ini dengan tegas, bahwa pemerintah tidak akan memaklumi guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam hal intoleransi. Menurutnya, peristiwa yang terjadi di SMKN 2 Padang beberapa waktu lalu adalah bentuk tindakan intoleransi. Nadiem pun meminta pemerintah daerah untuk memberikan sanksi tegas kepada sekolah tersebut. Dan Kemendikbud dalam waktu dekat akan mengeluarkan Surat Edaran dan membuka hotline khusus pengaduan terkait toleransi. Hal demikian dilakukan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa. (republika.co.id, 25/1/2021)

Sungguh cepat memberi tanggapan, jika itu berkaitan dengan syariat Islam. Islam terus saja diserang, padahal masih banyak kasus-kasus pendidikan yang perlu diperhatikan. Terlebih jika berbicara tentang intoleransi dan pelanggaran HAM. Banyak hal yang sering terjadi di luar sana hanya didiamkan dan tak dihiraukan. 

Misalnya saja dalam catatan P2G, pelarangan kerudung di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019. Bahkan pada 2014, tak kurang dari 40 sekolah di Bali melarang penggunaan kerudung.

Mengapa pelarangan hijab tak disangkal di media? Mengapa para menteri tidak ribut bersuara? Padahal, ini jelas bentuk tindakan intoleransi dan pelanggaran hak asasi juga. Inilah standar ganda HAM. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem sekuler, ajaran Islam dianggap intoleran dan melanggar HAM.

Dalam negara yang menerapkan sistem sekuler, pakaian muslim yang jelas sebuah syariat hanya dijadikan pilihan yang berhak dipakai atau tidak. 

Padahal, Islam mewajibkan setiap muslimah untuk menutup aurat, Kewajiban menutup aurat ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya QS. al-A'raf [7]: 26. Menurut Imam asy-Syaukani, jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini merupakan dalil atas kewajiban menutup aurat dalam setiap keadaan. (Asy-Syaukani, Fath al-Qadir, 2/200)

Selain dalil Al-Qur'an di atas, dalam as-Sunnah juga terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan kewajiban menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Khusus terkait muslimah, Rasulullah saw., antara lain, bersabda:

"Sungguh seorang anak perempuan, jika telah haid (balig), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan." (HR. Abu Dawud)

Wanita muslimah wajib menutup aurat dengan mengenakan kerudung dan jilbab saat keluar rumah. Kewajiban memakai kerudung tertuang dalam firman Allah;

Katakanlah kepada para wanita mukmin, "Hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka. Janganlah mereka menampakkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali yang (biasa) tampak pada dirinya. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada-dada mereka …” (QS. an-Nur [24]: 31)

Adapun kewajiban berjilbab terdapat dalam firman Allah Swt.:

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan para wanita mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka ..." (QS. al-Ahzab [33]: 59) 

Islam adalah agama yang toleransi. Makna toleransi dalam Islam tentu bukan dengan mencampuradukkan ajarannya. Namun dengan saling menghormati dan tidak saling memaksa atas akidahnya. Allah Swt. berfirman,“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.” (QS. al-Baqarah : 256) 

Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, maka penerapannya secara kafah akan memberi maslahat bagi seluruh umat manusia dan juga seisi bumi. Maka dari itu, Islam memberlakukan syariat Islam bagi seluruh warga, baik muslim ataupun nonmuslim. Nonmuslim akan dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan negara. 

Fakta sejarah membuktikan, sepanjang masa kekhilafahan, Sebagai contoh, Will Durant, seorang sejarahwan Barat, dalam bukunya, Story of Civilization, menyatakan, “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka.”

Ada juga Mary McAleese, Presiden ke-8 Irlandia (1997-2011). Ia juga anggota Delegasi Gereja Katolik Episkopal untuk Forum Irlandia Baru pada 1984 sekaligus anggota delegasi Gereja Katolik ke North Commission on Contentious Parades pada 1996. Dalam pernyataan persnya terkait musibah kelaparan di Irlandia pada tahun 1847 (The Great Famine),  ia berkata, “Sultan Ottoman (Khilafah Utsmani)  mengirimkan tiga buah kapal, yang penuh dengan bahan makanan, melalui pelabuhan-pelabuhan Irlandia di Drogheda. Bangsa Irlandia tidak pernah melupakan inisiatif kemurahan hati ini. Selain itu, kita melihat simbol-simbol Turki pada seragam tim sepak bola kita.”

Bukti lainnya keagungan peradaban Islam adalah bagaimana perhatiannya terhadap seluruh masyarakat, baik muslim ataupun nonmuslim. Seorang orientalis dan sejarawan Kristen, T.W. Arnold dalam bukunya, The Preaching of Islam: A History of Propagation Of The Muslim Faith, banyak membeberkan fakta-fakta kehidupan dalam negara khilafah. Dia menyatakan, “Perlakuan terhadap warga Kristen oleh Pemerintahan Khilafah Turki Utsmani—selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani—telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.” Sehingga jika mengatakan Islam agama yang intoleransi adalah sebuah fitnah keji yang tidak pernah terbukti.

Wallahu a'lam bishshawab.