Benarkah BPJS Kesehatan Surplus, Angin Segar Bagi Rakyat?

 



Oleh Adibah NF

Komunitas Literasi Islam


Dilansir dari Bisnis.com, pada 09/02/2021, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengumumkan bahwa pada 2020 mereka berhasil mengatasi defisit dan mengalami surplus sebesar Rp 18,7 triliun berdasarkan laporan keuangan belum diaudit. Setelah mengalami minus bertahun-tahun surplus ini merupakan rekor, karena baru pertama kali dialami dalam 5 tahun terakhir. Dana ini lebih ditujukan untuk menutup pembayaran tagiha atau klaim selama dua sampai tiga bulan kedepan.

Fachmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa surplus dana jaminan sosial membuat arus kas lembaga menjadi positif. Beberapa faktor penyebabnya adalah hasil dari kerja keras pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan BPJS Kesehatan yang fokus menyelesaikan defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Upaya yang dilakukannya yaitu dengan melakukan audit secara menyeluruh oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2018-2019. Diketahuilah bahwa penyebab defisit bukan karena fraud dan sejumlah indikasi penyimpangan seperti yang disinyalir sejumlah pihak. Akantetapi ada ketidaksesuaian antara nilai iuran, jumlah peserta, dan fasilitas pelayanan yang diberikan.

Dengan melakukan penyesuaian iuran JKN-KIS serta menerapkan programnya dengan tiga pilar yaitu strategi purchasing, revenue collection, dan risk pooling, menambah poin keberhasilan, disamping memiliki pesan tersirat yaitu ”Apabila ingin mendapatkan layanan kesehatan, maka rakyat harus membayar.” 

Memang benar bahwa, setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan harus membayar premi tiap bulan dengan berbagai syarat yang tidak mudah serta pelayanan berjenjang yang sering mengabaikan kondisi fisik dan psikologis orang sakit. Terkadang pembayaran tagihan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit kurang valid (bisa lebih tinggi) dalam real kebutuhan pasien. 

Jika ditelisik lebih mendalam, akan didapati bagaimana fakta sesungguhnya tentang BPJS Kesehatan. Benarkah ini merupakan kabar gembira bagi rakyat? Karena fakta programnya sampai saat ini belum mampu menjamin kesehatan rakyat, namun justru menambah problem rakyat. BPJS kesehatan sebenarnya tidak pernah bermaksud memberikan manfaat secara tulus. Faktanya publik dijadikan objek bisnis, sebagai cermin dari kerusakan dan kegagalan peradaban barat sekuler. 

Rakyat sakit, malah dibebani biaya untuk membayar premi. Lebih miris lagi, setelah membayar premi setiap bulan, namun belum mendapatkan pelayanan yang berbanding lurus dengan apa yang dibutuhkan. Ditambah dengan birokrasi yang tidak efektif dalam proses mendapatkan pelayanan kesehatan bagi yang sakit. Padahal sehat merupakan kebutuhan pokok setiap orang.

Dalam hal ini rakyat perlu pemahaman yang utuh terkait pelayanan kesehatan. Tanpa memahami dengan jelas, bisa saja terbawa pemikiran yang membuatnya bingung dan pada akhirnya pasrah dengan ketetapan yang ada. Karena fakta pelayanan BPJS sampai saat ini belum mampu menjamin kesehatan rakyat publik, tentang kewajiban negara dalam penyediaan layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas pada semua rakyat. Umat tidak mencukupkan diri dengan penurunan iuran BPJS, namun butuh perombakkan pelayann sistem pelayanan.


Gambaran Sistem Islam Dalam Mengelola Kesehatan Dan Pembiaannya

Pelayanan kesehatan dalam sistem Islam merupakan pelayanan kesehatan terbaik sepanjang masa pemerintahan Islam, Khilafah Islam, yang dilingkupi atmosfir kemanusiaan yang begitu sempurna. Sebab, negara berperan sebagai penerap syaiat Islam secara kaffah, termasuk yang menjadi penanggung jawab langsung dalam urusan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu rakyat. 

Rasulullah saw bersabda yang artinya, “Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggngjawab terhadap (urusan) rakytnya.” (HR al-Bukhari). 

Ini artinya, haram bagi negara apabila hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator saja.

Negaralah yang harus menjalankan fungsi kenegaraan, menjamin pemenuha pelayanan kesehatan secara gratis, berkualitas terbaik serta ketersediaan, kesinambungan dan ketercapaian. Dengan menerapkan konsep anggaran mutlak, berapapun biaya yang dibutuhkan harus dipenuhi. Negara juga yang bertanggung jawab atas pencegahan dan peniadaan penderitaan public di garda terdepan.

Model pelayanan ini hanya ada dalam sistem Islam saja. Tidak ada satupun yang menandingi kebaikan dan menjadi pembebas dari berbagai himpitan kesengsaraan manusia. Islam hadir untuk memberi kemuliaan pada seluruh manusia dan yang mampu menyelesaikan permasalahan manusia termasuk masalah kesehatan. 

Wallaahu a’lam bishshawaab.