Oleh Rifka Nurbaeti, S.Pd


Sejumlah pompa penyedot banjir di Semarang ditemukan tak berfungsi optimal lantaran permasalahan administratif. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan problem semacam ini mestinya harus segera diselesaikan mengingat kondisi darurat penanganan banjir. 

Problem itu terungkap di tengah inspeksi mendadak Gubernur Ganjar ke Rumah Pompa Mberok di Kota Semarang. Ganjar mendapati penyedotan air banjir tidak optimal lantaran petugas hanya mengoperasikan satu dari tiga pompa yang terpasang di rumah pompa kawasan Kota Lama tersebut.

Ganjar pun langsung menanyakan ke petugas alasan dua pompa lainnya tidak difungsikan. "Itu belum dinyalakan karena masalah administratif, Pak. Pekerjaannya belum diserahkan," jawab petugas di Rumah Pompa Mberok, seperti dikutip Antara, Minggu (7/2). Ganjar menegaskan mestinya tidak boleh ada masalah administratif yang menghambat penanganan banjir, apalagi dalam kondisi darurat seperti saat ini. Gubernur lantas menginstruksikan petugas untuk memfungsikan seluruh pompa. Dia mengajak petugas masuk ke rumah pompa untuk menyalakan semua mesin pompa, tapi gagal lantaran dikunci.

Sampai hari ini, persoalan banjir masih menjadi tugas besar, tak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat. Setiap memasuki musim hujan, maka banjir dan longsor siap mengancam di berbagai daerah Indonesia. Selalu dikatakan bahwa penyebabnya dari tingginya curah hujan disertai daya dukung ekologis di daerah-daerah dataran tinggi. Padahal ada banyak faktor utama penyebab banjir mulai dari kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kerusakan lingkungan akibat pohon-pohon ditebang secara liar, pembangunan infrastruktur yang sering kali menyalahi amdal, dan lain-lain.

Semestinya, pemerintah di semua level lebih perhatian, serius, mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan tata ruang wilayahnya. Bahkan jika perlu merevisi perencanaan pembangunan yang terbukti telah mendegradasi lingkungan bahkan membiarkan para kapital menikmati sumber alam (tambang) sebagai salah satu penyebab bencana banjir. Selama ini, rakyat yang cenderung disalahkan. Misalnya terkait budaya buruk membuang sampah atau ketika ada di antara mereka yang bandel mendirikan bangunan di bantaran sungai. 

Jika diperhatikan, penyebab banjir bisa dikendalikan manusia. Maka hal ini menyangkut kebijakan penguasa terkait pemanfaatan lahan dan perencanaan pengelolaan tata ruang di suatu kawasan. Akan tetapi, persoalan utamanya adalah diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi yang dibangun atas paradigma sekuler kapitalistik yang diadopsi negeri ini yang hanya berorientasi keuntungan (materi) semata. Yang terpenting ketika ada pembangunan maka keuntungan datang, tanpa melihat dampaknya. 

Lebih miris lagi, bahwa sistem pemerintahan demokrasi – kapitalistik meniscayakan adanya kolaborasi antara penguasa dengan pengusaha dalam penetapan kebijakan. Kebijakan justru melegitimasi para kapital untuk merusak lingkungan dengan dalih menggenjot investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Inilah buah pahit hidup dalam naungan sistem kehidupan sekuler dengan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis, yang merupakan akar masalah bencana di daerah lainnya negeri ini.

Adapun upaya yang akan ditempuh oleh negara Khilafah Islamiyah, antara lain: Pertama, khilafah terlebih dahulu akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air (akibat kapasitas serapan tanah yang minim dan lain-lain). Khilafah juga membuat kebijakan untuk melarang masyarakat membangun pemukiman dan wilayah tersebut. Khilafah akan membangun saluran-saluran serapan di daerah tersebut yang bisa dialihkan alirannya dan diserap oleh tanah secara maksimal. Maka, dengan cara ini daerah rendah bisa terhindar dari banjir atau selainnya. 

Khilafah juga menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi, kawasan hutan lindung dan sebagainya. Khilafah akan mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan. Jika seseorang hendak membangun rumah, toko, dan sebagainya, maka ia harus memperhatikan syarat ketentuan yang telah ditetapkan khalifah, jika tidaak maka akan ada sanksinya.  

Khilafah akan membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air, sungai dan sebagainya. Pembangunan ini wajib dilakukan oleh khalifah, karena terkait pengelolaan harta kepemilikan umum. Sebagaimana sabda Nabi saw., “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api”. (HR. Abu Dawud). Kepemilikan umum ini termasuk hutan dan tambang. Harta kepemilikan umum ini dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. 

Sedangkan proses pembangunannya, mulai dari tenaga ahlinya, bahan-bahan yang diperlukan serta peralatan yang dibutuhkan, maka semuanya ini akan didanai oleh negara yang bersumber dari pos kepemilikan umum baitul mal. 

Kedua, ketika terjadi bencana atau wabah pada negara khilafah, maka negara ini akan memberikan pemulihan kepada korban dengan menguatkan akidah Islamnya agar rida terhadap ketetapan-Nya. 

Korban bencana akan mendapatkan pelayanan yang baik selama berada dalam pengungsian. Mereka dipenuhi kebutuhan pokoknya dan dipulihkan psikisnya agar tidak stress atau depresi. 

Ketiga, khilafah akan menetapkan sanksi (uqubat) yang tegas kepada siapapun bagi yang merusak lingkungan hidup. Sanksi (uqubat) dalam Islam sebagai zawajir dan jawabir. Zawajir (pencegah) berarti dari tindak kejahatan dan jawazir (penebus dosa). 

Demikianlah, solusi dari Negara Khilafah Islamiyah dalam mengatasi problem ini. Hanya Islamlah solusi paripurna yang mampu menuntaskan problem bencana. Oleh karenanya, umat muslim harus sadar dan kembali pada syariat Islam kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Niscaya kehidupan berlimpah kebaikan dan keberkahan. Wallaahu a'lam bishshawaab. []

 
Top