Bahaya di Balik Perpres No 7 Tahun 2021


Oleh : Heni Satika

(Praktisi Pendidikan)


Pasca disahkannya Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024, Perpres yang mulai berlaku pada 6 Januari 2021 ini, menuai banyak kecaman. Perhatikan definisi ekstremisme berikut, sebagaimana diungkapkan oleh Deputi V Kantor Staff Presiden Jaleswari Pramodhawardani kepada Kumparan.com pada Rabu (20/1),  mengatakan bahwa ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah keyakinan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Dilansir oleh www.bbc.com pada 20 Januari 2021, pengamat terorisme Ridwan Habib menyatakan definisi itu terlalu luas dan multi tafsir sehingga sulit dipahami. Dikhawatirkan akan muncul saling curiga di antara masyarakat, saling serang dan saling tuduh hanya karena perbedaan pandangan baik mengenai agama atau keyakinan lainnya. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Peneliti di LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ini rentan disalahgunakan untuk mengkriminalkan kelompok lain karena pemahaman ekstremisme masing-masing orang berbeda dan cenderung subyektif.

Tetapi tuduhan tersebut ditampik oleh Juru Bicara BNPT (Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme) Edi Hartono. Ia mengatakan bahwa Perpres Nomor 7 tahun 2021 sebagai upaya untuk melakukan deteksi dini agar kelompok- kelompok radikal tidak menjadi besar. Komentar yang sama juga muncul dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko bahwa masyarakat perlu berperan aktif untuk menjaga keamanan dari gangguan terorisme. Mengingat rasio jumlah polisi dan penduduk saat ini sangat jauh. 1 : 500 artinya setiap 1 polisi menjaga 500 penduduk.

Pemerintah rupanya memberi perhatian khusus terhadap upaya penanggulangan terorisme melebihi masalah yang lain. Tetapi benarkah terorisme menjadi ancaman mematikan untuk bangsa Indonesia? Ataukah itu sekadar sebagai sebuah upaya politis untuk membungkam pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan kebijakan pemerintah?

Sebenarnya sangat wajar kekhawatiran dari banyak pihak mengingat track record pemerintah saat ini. Mulai dari pembubaran beberapa ormas tanpa melalui pengadilan. Ormas yang dibubarkan selama ini dikenal aktif mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat. Kemudian melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan upaya menakuti mahasiswa dengan melakukan drop out untuk mahasiswa yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat.

Kebijakan ini sebenarnya menciderai demokrasi yang mereka bela. Dasar negara hanya digunakan sebagai alat untuk memberantas musuhnya. Perpres ini sungguh sangat berbahaya. Apalagi terorisme yang selama ini lekat dalam benak masyarakat adalah mereka yang menyuarakan Islam kafah, laki-laki berjanggut dan perempuan bercadar. 

Jika masalahnya ada pada kurangnya jumlah polisi, seharusnya kebijakan yang diambil adalah menambah personil kepolisian. Bukan membuat perpres yang memicu adu domba masyarakat. Bisa kita bayangkan jika masyarakat saling tuduh dan melaporkan hanya karena melihat sesuatu yang berbeda dengan mereka. Ketakutan akhirnya terjadi kepada para ulama atau kelompok yang menyuarakan Islam. Akhirnya diam terhadap seluruh kebijakan yang merugikan masyarakat. 

Padahal kelompok pejuang  ini sebenarnya adalah penyeimbang di tengah masyarakat. Memberikan cara pandang yang berbeda dari pemerintah dengan tujuan untuk memperkaya khazanah berpikir. Seandainya apa yang mereka suarakan adalah kebohongan, maka ada upaya pengadilan untuk membuktikan. Bukan dengan membuat Perpres tersebut.

Maka merupakan keharusan untuk menolak perpres ini karena akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Saling mencurigai dan menuduh tanpa upaya untuk melakukan tabbayun. Mereka sudah bisa melaporkan pada kepolisian hanya untuk sesuatu yang mengarah pada indikasi saja.

Pemerintah sebagai wadah masyarakat, seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan keamanan. Hanya dengan Islam definisi kekerasan atau terorisme sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Ini mencegah definisi pribadi yang digunakan untuk melenyapkan kelompok yang tidak disukai.

Wallahu a'lam bishshawab.