APBN Defisit, Dana Wakaf Dilirik


Oleh Nuni Toid

Pegiat Literasi dan Alumni Branding for Writer


"Besar pasak daripada tiang."

Peribahasa di atas terasa pas mewakili kondisi negeri saat ini. Betapa tidak, di saat pandemi belumlah berakhir. Kita dihadapkan pada fakta yang mengkhawatirkan bagaimana lesunya perekonomian dalam negeri. Seperti dilansir oleh kompas.com (6/1/2021), Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sepanjang tahun 2020 mencapai Rp956,3 triliun. Defisit tersebut 6,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi karena pada tahun 2020 pemerintah telah menggelontorkan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun.  

Maka untuk menutupi kelesuan dan  memulihkan keadaan ekonomi agar kembali stabil. Pemerintah mulai melirik dana wakaf umat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, wakaf umat mempunyai potensi senilai Rp217 triliun atau setara 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Potensi tersebut berasal dari 74 juta penduduk kelas menengah. Masyarakat diharapkan segera memulai melakukan gerakan wakaf. Salah satunya melalui instrumen Surat Berharga Negara Syariah (SBNS) atau sukuk. (Republika.co.id, 24/1/2020)

Begitupun saat peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Umat (GNWU), Presiden Joko Widodo menyarankan agar dalam memanfaatkan wakaf uang jangan terbatas pada tujuan ibadah saja. Tetapi dikembangkan untuk tujuan pembangunan ekonomi-sosial yang akan memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. (kompas.com, 25/1/2021)

Wapres Ma'ruf Amin mengapresiasi  Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) tersebut. Menurutnya dengan adanya gerakan ini, maka akan terkumpul dana yang besar dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Peluncuran gerakan wakaf sontak menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Tentu saja banyak yang menolak. Karena bukan rahasia lagi bagaimana sepak terjang para pejabat negeri yang kurang amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Dengan bukti menjamurnya kasus korupsi yang dilakukan justru oleh mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat dan pejabat negara. Seperti kasus memalukan belum lama ini, yaitu dana bansos yang diperuntukkan bagi rakyat kecil tega dicurangi. Maka wajar bila muncul distrust dari masyarakat terhadap kebijakan baru pemerintah.

Sejatinya rakyat tidaklah bodoh.  Bukankah selama ini sikap penguasa  terhadap umat Islam kurang ramah? Islam selalu dipojokkan dan disalahkan. Terutama yang berkaitan dengan syariah Islam. Ajaran Islam banyak yang dikaburkan, para ulama dikriminalisasi, dan masih banyak lagi sikap represif penguasa terhadap umat Islam.  

Kini tanpa malu-malu penguasa melirik dana wakaf milik umat. Dengan alasan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sosial di masyarakat. Padahal negeri ini memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Bila dikelola dengan baik, maka hasilnya mampu untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Namun bagaimana bisa mengelola semua potensi alam itu, karena sebagian sumber alamnya acapkali berpindah tangan, dikelola para korporasi, yaitu asing dan aseng.

Maka secara pragmatis, dengan alasan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, penguasa lebih tertarik melirik dana wakaf. Mengapa? Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam. Hingga bukan hal yang aneh bila pertumbuhan wakaf nasional memiliki potensi yang cukup tinggi. Seperti wakaf dalam bentuk aset bisa mencapai Rp2.000 triliun per tahun. Sementara wakaf dalam bentuk uang mencapai Rp188 triliun. (kompas.com, 25/1/2021). Sungguh jumlah yang menggiurkan bagi penguasa untuk mengelolanya. 

Dulu dana haji diambil, sekarang dana wakaf tak luput dari perhatian penguasa. Aneh bukan? Ada apa dengan negeri ini? Mereka dengan mudahnya mencomot sana-sini ajaran Islam. Bila dirasa membawa manfaat dan menguntungkan mereka ambil. Sebaliknya bila dirasa membahayakan, seperti penerapan syariah Islam secara kafah dalam setiap aspek kehidupan yang jelas-jelas merupakan perintah Allah, mereka tolak dan singkirkan. 

Itulah potret kapitalisme. Sebuah sistem yang mengedepankan asas manfaat belaka. Demi meraih materi sebanyak-banyaknya, penguasa rela bermuka manis pada umat Islam. Karena ada udang di balik batu. Yaitu memanfaatkan wakaf umat dengan tujuan konon ingin menyelamatkan krisis ekonomi akibat pandemi yang tak berkesudahan. Ditambah dengan bencana alam yang datang bertubi-tubi menimpa rakyat. Maka penguasa pun mendorong umat untuk mengeluarkan dana wakaf demi menutupi borok kelemahan sistem rusak ini. 

Berbeda dengan Islam. Islam adalah agama paripurna yang seluruh ajarannya mengandung kebaikan. Baik itu yang berkaitan dengan aturan ritual individu, maupun aturan kehidupan manusia secara global. Karena bersumber dari Yang Maha Baik. 

Dalam Islam, sebagaimana zakat, wakaf juga termasuk bagian dari ajaran Islam yang mengandung nilai kebaikan. Allah Swt. berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 92 yang artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja harta yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui."

Karenanya, demi meraih derajat yang tinggi di sisi Allah, umat muslim dari dulu hingga sekarang berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya dengan berwakaf. Karena wakaf adalah bagian dari ibadah. Bukan hanya semata-mata instrumen ekonomi dan pembangunan saja. Begitupun kebaikan wakaf telah turut andil dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seperti di era kekhalifahan, wakaf telah begitu banyak memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi pembangunan peradaban umat manusia. Di antaranya, sumber air (sumur), pasar, rumah sakit hingga sekolah dan universitas.

Bahkan salah satu wakaf terbesar dan terkenal, khususnya di bidang pendidikan Islam adalah universitas Al-Azhar yang didirikan pada tahun 970 M di Mesir. Dengan memberikan pendidikan gratis kepada umat dari seluruh penjuru dunia sampai saat ini. Dari universitas ini juga terlahir para ulama-ulama besar yang tersebar di penjuru dunia. 

Begitulah negara Islam dengan sempurnanya mampu mengelola dana wakaf yang bertujuan hanya untuk  kemaslahatan seluruh umat manusia. Maka dengan mengambil hikmah dalam kasus wakaf ini, umat semestinya sadar dan kembali kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Yakni dengan mengamalkan semua syariah Islam dalam setiap lini kehidupan. 

Wallahu a'lam bish-shawab.