Antara Kabar Kabur Kunjungan Surplus BPJS


Oleh Ummu Ahtar

(Anggota Komunitas Setajam Pena)


Dilansir oleh m.bisnis.com (09-02-2021) - BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) bangga atas keberhasilannya mengatasi defisit dan mengalami surplus Rp18,7 triliun berdasarkan laporan keuangan belum diaudit. Hal itu berdampak baik atas penerimaan kas negara. 

Sebelumnya BPJS mengalami kenaikan tarif. Peserta kelas 1 naik menjadi Rp150 ribu, kelas 2 menjadi Rp100 ribu, dan kelas 3 Rp35 ribu dengan adanya subsidi Rp7000. 

Dampak kenaikan BPJS dan ketepatan pembayaran inilah yang menjadi sebab surplus di tahun 2020. Meskipun hal ini  menambah kas negara, namun belum bisa mengatasi timbunan utang negara. Sehingga, apakah peningkatan tarif BPJS menjadi solusi? 

Karut-marut dunia kesehatan akibat penambahan signifikan pasien Covid-19 menjadikan medis kalang kabut dan bahkan gugur menjadi pasien. Ditambah minimnya aktivitas pencegahan penularan Covid-19 mempengaruhi daya beli masyarakat dan berimbas pada ekonomi. Sehingga  momen surplus BPJS ini tak menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat. Mengapa sebaliknya?  

Desas-desus buruknya pelayanan BPJS bukanlah menjadi kabar angin bagi rakyat. Pasalnya perbedaan pelayanan antar kelas sangat menonjol. Seperti pada pelayanan kamar kelas 3 yang mana pasien anak jadi satu dengan dewasa. Hingga kamar VIP kelas 1 hampir menyerupai hotel. Obat-obatan yang terkesan murahan. Hingga pelayanan lainnya terkesan kasta.

Amburadul pasien Covid-19 semakin tak menambah kesan baik pelayanan kesehatan di negeri ini. Seperti halnya penanganan lambat antisipasi Covid-19 dan pengadaan alat-alat kesehatan atau APD yang kurang memadai. 

Perawatan pasien Covid-19 yang terkesan memprihatinkan di beberapa daerah. Seperti halnya pemberian makan dan minum sehari satu kali bagi pasien. Hingga pasien yang terisolasi mandiri di rumah seolah bagai ayam dikurung di kandang tak diberi apa pun hanya mengurusi sendiri. Lain di tempat masih ada rasa tenggang rasa antar tetangga saling menolong memberikan sumbangan. Inilah imbas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang minim tempat dan tenaga medis. Sungguh bobrok potret pelayanan BPJS yang melenceng dari tujuannya menyejahterakan semua rakyat. 

Asuransi sejatinya hanyalah sebuah lembaga bisnis ala kapitalis. Tak heran jika lembaga asuransi bertujuan mencetak untung, bukan melayani rakyat. Sehingga wajar jika pelayanan kesehatan di negeri ini buruk karena didominasi ekonomi rakyat menengah ke bawah. Yang hanya mikir kebutuhan makan saja. 

"Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kesehatan adalah kebutuhan dasar semua rakyat. Sehingga negara harus bertanggung jawab untuk memenuhinya secara optimal dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Namun, jika negara bertindak sebaliknya berarti rezim keluar dari aturan Islam. Aturan yang seharusnya diterapkan di negeri mayoritas Islam ini. 

Negeri mayoritas Islam ini sejatinya perlu membuka sejarah bahwa peradaban Islam memiliki kualitas yang agung dalam menjamin kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Bahkan keunggulannya mampu mengatasi semua polemik kehidupan. Yang mana telah  dicontohkan oleh Rasulullah saw. beserta sahabat dan para khilafah penerusnya. 

Polemik kesehatan sejatinya mudah di atas dengan aturan Islam. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. 

Pertama, penerapan aturan sesuai syariah Islam. Kebijakan itu terdiri dari peraturan teknis dan administratif. 

Kedua, sarana dan peralatan fisik. Yaitu berupa rumah sakit, alat-alat medis, dan sarana prasarana kesehatan lainnya.

Ketiga, SDM sebagai pelaksana sistem kesehatan. Hal itu meliputi dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. 

Dari sini asuransi bukan menjadi salah satu penyelesai masalah kesehatan. Penerapan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah perlu dituangkan. Yakni menjauhi yang haram. Asuransi haram karena mengandung ketidakpastian hidup penderita sakit (gharar), pengundian nasib (judi) dan penambahan biaya atas keterlambatan pembayaran asuransi (riba). 

Khilafah berjasa atas peradaban Islam karena banyak mendirikan institusi layanan kesehatan. Di antaranya adalah rumah sakit di Kairo yang didirikan pada tahun 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur. Rumah sakit yang mampu menampung  8.000 pasien serta dilengkapi dengan masjid untuk pasien dan chapel untuk pasien Kristen. Selain itu Rumah sakit dilengkapi dengan musik terapi untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. 

Dalam Islam pelayanan kesehatan dilakukan secara gratis tanpa ada embel-embelnya asuransi. Layanan diberikan tanpa membedakan ras, warna kulit, agama dan status ekonomi. Tak ada batas waktu pemberhentian pasien, namun sebaliknya pasien dirawat sampai benar-benar sembuh. 

Oleh karena itu, keunggulannya tak tertandingi mampu memberikan perawatan, obat, dan makanan gratis yang berkualitas. Para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan. Sehingga pasien menikmati masa perawatan sampai benar-benar sembuh. Sampai sekarang rumah sakit ini digunakan untuk opthalmology dan diberi nama Rumah Sakit Qalawun. 

Negara juga memfasilitasi layanan kesehatan bagi orang-orang yang jauh dari rumah sakit. Seperti para tahanan, orang cacat, dan para musafir. Yaitu dengan mendirikan rumah sakit keliling. 

Pada masa Sultan Mahmud (511-525 H), rumah sakit keliling ini tersebar di pelosok-pelosok negeri. Bahkan tak mengurangi kualitas dan dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran, dengan sejumlah dokter. 

Khilafah juga memuliakan para tenaga dan ahli kesehatan. Seperti perawat, dokter, dan sebagainya. Melengkapi obat-obat dan APD, serta menggaji layak tanpa membebani jam kerja yang berat tak manusiawi. 

Dari manakah dana gratis semua layanan kesehatan di Khilafah Islam? 

Dalam khilafah, kesehatan merupakan salah satu bidang di bawah divisi pelayanan masyarakat (Mashalih an-Nas). Pembiayaan rumah sakit seluruhnya ditanggung oleh negara.

Dananya diambil dari baitulmal. 

Pertama, dari harta zakat. 

Kedua, dari harta milik negara. Yakni berupa fai’, ghanimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, harta ghulul  pejabat dan aparat, dan sebagainya. 

Ketiga, dari harta milik umum. Yakni hutan, kekayaan alam dan barang tambang, dan sebagainya. 

Jika semua itu belum cukup, barulah negara boleh memungut pajak (dharibah). Hanya diwajibkan bagi laki-laki muslim dewasa yang kaya.

Demikianlah, layanan kesehatan dalam khilafah yang berkualitas dan juga gratis. Layanan kesehatan seperti ini hanya ada dalam khilafah. Solusi Islam ini akan terwujud jika menerapkan syariat kafah. Sehingga saat khilafah tegak, sehat tak lagi mahal. 

Wallahu a’lam bishshawab.