Oleh: Mustika Lestari

(Pemerhati Sosial)

Di tengah kondisi pemerintah yang sudah kewalahan menghadapi situasi pandemi yang belum bisa dikendalikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menaikkan alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dari yang semula senilai Rp619 triliun, kini menjadi Rp627,9 triliun. Pasalnya, penambahan alokasi anggaran PEN ini dilakukan untuk menahan tekanan pandemi virus Covid-19 di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. “Kami terus memperbaiki dan menjaga masyarakat dan memulihkan ekonomi dengan APBN 2021,” ungkap Menkeu Sri Mulyani melalui unggahan di instragram pribadinya, @smindrawati pada Sabtu (6/2).


Sri Mulyani juga mengatakan, penambahan alokasi PEN 2021 sementara ini sudah termasuk usulan tambahan dari sisa pagu PEN 2020 yang belum terpakai. Namun, tidak termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA). Adapun alokasi anggaran PEN 2021 tersebut meliputi anggaran untuk bidang kesehatan Rp133,07 triliun, perlindungan sosial (Perlinsos) Rp148,66 triliun, dukungan UMKM dan Koperasi Rp157,57 triliun, insentif usaha dan pajak  Rp47,27 triliun dan progam prioritas sebesar Rp141,36 triliun (http://m.cnnindonesia.com, 7/2/2021).


Pertimbangan Materi Penanganan Pandemi Ala Kapitalisme 


Menanggapi hal di atas, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan bahwa pemerintah sengaja menambah alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk memenuhi anggaran vaksinasi virus Covid-19 dan penciptaan lapangan kerja. “Yang paling besar bertambahnya adalah kesehatan, dimana untuk vaksinasi sendiri kita sudah tambahkan hampir mencapai Rp70 triliun,” ujar Kunta dalam webinar Percepatan Ekonomi Sosial, Minggu (7/2). 


Pasalnya, anggaran vaksinasi ini meningkat karena pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan anggaran pengadaan vaksin, tapi juga sarana dan prasarana. Begitu juga dengan insentif untuk tenaga kesehatan. “Jadi seluruh prosesnya kita sediakan, jadi kenaikannya cukup signifikan di anggaran kesehatan,” imbuhnya. (m.cnnindonesia.com)


Tentu kita sudah mengetahui, sejak awal munculnya pandemi Covid-19 pemerintah terus menggelontorkan dana yang tidak sedikit demi menangani penyebaran virus ini yang terus menggerogoti kesehatan masyarakat dan ekonomi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa selama itu pula pemerintah selalu mencampuradukkan kebijakan yang diambilnya dengan program pemulihan ekonomi. Padahal, akan lebih efektif jika penanganan tersebut terfokus pada program kesehatan saja agar langkah yang diambil dapat dijalankan secara serius sampai tuntas. Sayangnya, akibat dari pembenturan tersebut maka kebijakan penanganan wabah (dari sisi kesehatan) selalu kalah atau diduakan dengan program pemulihan ekonomi lainnya, misalnya saja infrastruktur ataupun sebagainya. 


Seperti diungkapkan sebelumnya oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri pada 3 Septeember 2020 lalu. Ia menyoroti ihwal tingginya kenaikan anggaran pembangunan infrastruktur di tengah kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Anggaran infrastruktur naik dari Rp281,1 triliun di tahun 2020, menjadi Rp414 triliun di tahun 2021. “Business as usual, pembangunan infrastruktur atau alokasi infrastruktur tertinggi sepanjang sejarah di tengah Covid-19, gila luar biasa,” kata Faisal dalam diskusi virtual, Kamis, 3 September 2020. Sementara, anggaran kesehatan itu turun. “Jadi lebih penting menyelamatkan proyek-proyek infrastruktur ketimbang menyelamatkan nyawa manusia dengan memvaksinkan secara gratis,” tambah Faisal Basri. (bisnis.tempo.co)


Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan anggaran penanganan pandemi dalam Rancangan APBN 2021. “Sekali lagi terima kasih atas masukan dan kritik Bang FS (Faisal Basri). RAPBN 2021 tidak disusun di ruang hampa, ada pijakan,” katanya dalam akun twitter @prastow (19/9/20). Menurut Yustinus, pendapat Faisal Basri tentang alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2021 mengalami kenaikan dan anggaran kesehatan yang turun memang demikian adanya. Anggaran kesehatan lanjut dia, secara nominal memang turun dari Rp212,5 triliun sesuai Perpres 72/2020 menjadi Rp169,5 triliun. Alokasi anggaran itu, imbuhnya, setara 6,2 persen Produk Domestik Bruto (PDB) atau berada di atas mandat UU sebesar lima persen.


Sedangkan, terkait anggaran infrastruktur tahun 2021 yang naik tajam, lanjut dia, karena banyak program yang tertunda dan fokus 2021 salah satunya infrastruktur digital Rp30,5 triliun dibutuhkan. (m.bisnis.com). 


Dan setelah pemerintah melewati berbagai gelombang pro-kontra terkait anggaran ini, update terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyatakan bahwa anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini mencapai Rp688,33 triliun atau meningkat dari alokasi sebelumnya yaitu Rp627,9 triliun. Rincian dari nggaran ini mencakup kesehatan sebesar Rp173,3 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp150,21 triliun, program prioritas sebesar Rp123,8 triliun, dukungan UMKM dan pembiyaan korporasi sebesar Rp187,17 triliun dan insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun. (money.kompas.com, 15/2/2021)


Namun harus dipahami bahwa meski pemerintah terus menggelontorkan anggaran ini hingga triliunan, jika tidak berdasar pada arah yang benar (keseriusan pada kesehatan masyarakat) maka tidak akan berpengaruh dalam mewujudkan solusi pandemi sekaligus kesejahteraan bagi rakyat. Sebab, persoalan pandemi adalah bagian dari persoalan kesehatan sehingga fokus penyelesaiannya wajib menggunakan pandangan sistem kesehatan, bukan mencampurnya dengan program yang lainnya. 


Meskipun kita tidak bisa menafikkan, kesehatan juga berkaitan dengan perekonomian, begitu juga sebaliknya bahwa ekonomi juga berhubungan dengan kesehatan. Namun, keterkaitan ini seluruhnya berada di bawah sistem kesehatan yang mencakup penyediaan obat, sarana dan prasarana kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan dan sebagainya, bukan urusan lain seperti infrastruktur apalagi urusan investasi. Jika hal ini tidak terwujud, maka yang terjadi adalah langkah sia-sia belaka dalam merealisasikan penyelamatan rakyat dan selanjutnya perekonomian. 


Adapun jika melihat program vaksinasi dengan gelontoran dana dari pemerintah, fakta yang ada belum juga menampakkan pengaruh yang signifikan bagi kesehatan manusia sekaligus memutus penyebaran virus Covid-19. Sebab, sejauh ini tujuan utama pemerintah adalah mengembalikan roda perekonomian negara, sehingga hadirnya solusi atas kesehatan rakyat secara total pun seolah dinomor duakan. Alhasil, dalam situasi pelaksanaan program vaksinasi, kenyataannya pandemi belum juga bisa dikendalikan bahkan dalam waktu 24 jam bisa menembus 10.029 kasus baru (16/2/21). Akhirnya kita harus menyadari, langkah menambah alokasi anggaran ini bukanlah solusi yang bijak jika porosnya masih pada tujuan perekonomian. Karena pada dasarnya, dengan menyelamatkan hidup rakyat akan menyelamatkan perekonomian, bukan sebaliknya. 


Bolak-balik kebijakan dan jungkir balik anggaran tak jelas arah pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 ini, akhirnya berdampak pada tujuan dari kebijakan yang diharapkan tidak terwujud secara tuntas dan menyeluruh. Di sisi lain, yang lebih menyengsarakan bagi rakyat adalah jika fokus pengadaan anggaran diambil melalui utang ribawi, sehingga lagi-lagi yang menanggung beban utang tersebut adalah rakyat melalui lilitan pajak dari segala lini kehidupan mereka. Maka, janji hanya sekadar janji. Janji manis pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat semakin dipertanyakan. Terlihat, di era ini kebijakan yang yang diambil penguasa terkesan amburadul apalagi lebih memperhitungkan implikasi untung-rugi terhadap ekonomi negara daripada kemaslahatan manusia. 


Sudah jelas bahwa pemerintah yang memegang teguh kapitalisme, dimana kebijakan darurat yang diciptakan semakin tidak karuan dan hanya menambah beban hidup rakyat. Seharusnya langkah yang tepat dalam penanganan pandemi ini adalah karantina wilayah total (lockdown) sejak awal hadirnya wabah dengan gelontoran dana sebagaimana saat ini guna tanggungjawabnya menjamin kebutuhan rakyat secara total selama pemberlakuannya, bukan sekadar tata kelola yang sudah terkesan karut-marut, tumpang tindih, buntu, tak jelas arah bagai lingkaran setan ketika virus sudah merambah ke segala penjuru negeri dan semakin banyak nyawa rakyat yang berjatuhan. 


Inilah kapitalisme, dimana materi lebih berharga dari nyawa manusia. Dengan pertimbangan pemenuhan materi, mereka rela mengorbankan jutaan nyawa rakyat. Jika manusia masih berkubang pada lingkaran iblis ini, niscaya dengan sendirinya akan terbunuh oleh sistem itu sendiri. Pandemi semakin mengganas, kondisi perekonomian pun kian terpuruk semakin dalam. Maka sungguh, wabah Covid-19 ini bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga membuka borok dan kejahatan praktik sistem kapitalisme dalam menangani hidup seluruh manusia sampai skala global. Maka, berharap kemaslahatan bagi rakyat di negeri kapitalis ini hanyalah ilusi belaka.


Solusi Islam dalam Menangani Wabah


Jika solusi wabah ala negara kapitalis hanya menghasilkan kesimpulan yang semakin ruwet, namun berbeda dengan Islam. Islam sebagai sistem sempurna yang akan menggeser posisi kapitalisme, dimana Islam menjadikan negara sebagai junnah (perisai) bagi rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah  SAW  pernah  bersabda: “Seorang imam (kepala negara) itu bagaikan perisai, tempat kaum Muslim berperang dan berlindung di belakangnya.” (HR Muslim).


Dalam Islam, kebijakan sistem kesehatan dan ekonomi saling berkaitan. Artinya, sistem pemerintahan yang ada akan mengatur seluruh sistem yang berada di bawahnya sehingga saling berkontribusi antara satu dengan yang lainnya. Sebab, sistem ini menjalankan perintah Allah sebagaimana dalam firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.s. Al-Baqarah: 208)


Dari sini, pemimpin akan menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan petunjuk dari Sang Pencipta, Allah SWT termasuk dalam menangani wabah yang dapat menyelamatkan seluruh kehidupan, baik itu kesehatan manusia maupun perekonomian negara. Karena perhatiannya yang besar akan kepentingan dan keselamatan rakyat, maka negara akan senantiasa hadir dalam setiap situasi dan kondisi dengan menjalankan fungsinya sebagai pengatur dan pelindung rakyatnya. Adapun di masa wabah, negara akan langsung menyatakan lockdown dan juga menggunakan dana yang ada untuk menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok rakyat secara keseluruhan. 


Langkah ini disempurnakan dengan pemberlakuan tata aturan ekonomi yang benar melalui pemasukan yang benar pula, baik berupa fai’ dan kharaj, dan lainnya bahkan dari hasil pengelolaan Sumber Daya Alam yang melimpah dilakukan oleh negara untuk mengatasi wabah. Pemimpin akan menjalankan tugasnya dengan kesadaran penuh bahwa pengurusan dan penjagaan terhadap rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya kelak. Maka, seperti inilah yang diharapkan umat hari ini. Pemimpin yang akan mengakhiri segala penderitaan rakyat dengan kembali kepada syariat-Nya. Dengannya, kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan, penerapan syariat Islam secara Kaffah dalam segala aspek kehidupan oleh negara Khilafah akan memastikan hadirnya rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam bi shawwab.

 
Top