Oleh Netty Ummu Hasna

Pemerhati Masalah Sosial


Menteri Keuangan Sri Indrawati kembali menaikkan alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Alokasi yang semula senilai Rp619 triliun kini menjadi Rp627,9 triliun.


Sri Mulyani mengatakan bahwa penambahan alokasi anggaran PEN sengaja dilakukan pemerintah untuk menahan tekanan pandemi virus corona penyebab Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.


Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan, untuk bidang kesehatan mendapatkan alokasi anggaran pemerintah yang paling besar. 


Secara total, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai Rp133,07 triliun. Angkanya naik dua kali lipat dari realisasi PEN 2020 sebesar Rp63,51 triliun.


Jika dirinci, dana itu akan dialokasikan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana serta alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU/BP.


Selain itu, dana juga akan digunakan untuk peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sektor kesehatan, serta insentif perpajakan kesehatan, termasuk pemberian insentif bebas pajak penghasilan (PPh) dan bea masuk untuk pembelian vaksin.


Tak hanya untuk tambahan dana sektor kesehatan, Kunta menyatakan penambahan anggaran juga untuk penciptaan lapangan kerja guna mendongkrak pemulihan ekonomi. Salah satunya untuk program padat karya di berbagai kementerian/lembaga. Alokasi anggaran program prioritas juga diberikan untuk mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan (food estate), pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, kawasan industri, hingga program prioritas lainnya.


Secara total, pemerintah mengerek alokasi anggaran PEN 2021 dari Rp356,5 triliun menjadi Rp627,9 triliun. Alokasinya hampir menyamai pagu anggaran PEN 2020 sebesar Rp695,2 triliun.


Meski anggaran naik, akankah kasus Covid-19 akan mengalami penurunan? Apakah dana tersebut akan benar-benar digunakan untuk membiayai strategi atau kebijakan penanganan pandemi secara tepat dan benar Pasalnya, dana yang dikeluarkan tanpa didasarkan pada kebijakan yang benar hanya akan memperpanjang masa pandemi dan kesengsaraan rakyat.


Faktanya, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi selama ini masih bermasalah. Perhatian pemerintah terhadap hal ini terkesan setengah hati. Beberapa kebijakan yang tarik ulur justru mengakibatkan kasus positif Covid-19 tak kunjung reda. Buktinya negeri ini telah berulang kali memecahkan rekor baru. Di tengah kenaikan anggaran kesehatan, ambisi pemerintah dalam menggencarkan pembangunan infrastruktur masih tampak.


Jika pembangunan dilakukan bagi kepentingan pendidikan dan kesehatan, tentu masyarakat tidak keberatan. Namun faktanya infrastruktur yang dimaksud adalah untuk menggenjot investasi.


Pemerintahan saat ini memang dikenal sangat welcome dengan investasi dan utang luar negeri terutama di sektor industri dan pariwisata. Sehingga, anggaran belanja negara otomatis akan meningkatkan beban pajak dan utang negara yang menjadi sumber pemasukan utama negara.


Dalam paparan melalui media sosial, Direktorat Jendral Anggaran Kemenkeu menyebutkan untuk membiayai defisit anggaran tahun ini, pembiayaan utang dalam APBN tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.177,4 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar 34,9% dari tahun ini sebesar Rp1.142,5 triliun.


Adapun dalam hal pajak, negara gencar mencari pendapatan melalui berbagai penarikan pajak dari rakyat. Hal ini berarti kenaikan anggaran negara berimbas pula pada pertambahan tarikan pajak dan pembiayaan utang negara.


Semua kondisi tersebut berakar dari kapitalisme yang diterapkan di negeri ini yang mengedepankan keuntungan materi dibandingkan keselamatan nyawa rakyatnya. Sistem ini menjadikan pajak dan utang sebagai tumpuan utama pendapatan negaranya. Alhasil anggaran PEN 2021 tidak akan signifikan memberikan hasil dalam penuntasan pandemi, selama kapitalisme masih diterapkan.


Berbeda dalam sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah. Negara Khilafah memiliki mekanisme pengelolaan anggaran negara yang bersumber dari Syariat Islam. Khalifah memiliki hak tabanni dalam menyusun APBN negara. APBN yang telah disusun akan menjadi UU yang harus dijalankan oleh seluruh aparatur pemerintahan.


Adapun mengenai pos-pos anggaran, negara Khilafah memiliki institusi khusus yakni Baitul Mal. Fungsi Baitul Mal untuk menangani harta yang diterima negara serta mengalokasikannya untuk kaum muslim yang berhak menerimnya.


Baitulmal terdiri dari dua bagian pokok. Bagian pertama, berkaitan dengan harta yang masuk ke dalam Baitulmal, dan seluruh jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. Bagian kedua, berkaitan dengan harta yang dibelanjakan dan seluruh jenis harta yang harus dibelanjakan.


Di dalam Baitulmal, terdapat bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya. Pertama, bagian fai’ dan kharaj yang meliputi ghanimah, anfal, fai’, khumus, kharaj, status tanah, jizyah, dan dharibah (pajak).


Kedua, kepemilikan umum meliputi minyak, gas bumi, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan, serta aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus. Bagian harta kepemilikan umum dibuat tempat khusus agar tidak bercampur dengan harta lainnya.


Ketiga, sedekah yang disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu zakat uang dan perdagangan; zakat pertanian dan buah-buahan; zakat unta, sapi, dan kambing. Untuk pos zakat juga dibuatkan tempat khusus agar tidak bercampur dengan harta lainnya.


Untuk pemasukan negara, khilafah memiliki berbagai jenis harta yang bisa dikelola untuk membelanjakannya sesuai koridor syariat. Bagian pembelanjaan ini dilakukan Baitulmal. Merujuk kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, pengeluaran atau penggunaan harta Baitulmal ditetapkan berdasarkan enam kaidah. Kaidah tersebut didasarkan pada kategori tata cara pengelolaan harta.


Pertama, harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitulmal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Apabila harta tersebut tidak ada, hak kepemilikan terhadap harta tersebut oleh para mustahik tadi gugur.


Kedua, harta yang diberikan Baitulmal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya, nafkah untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta untuk keperluan jihad. Untuk semua keperluan ini, penafkahannya tidak didasarkan pada ada-tidaknya harta tersebut di Baitulmal hak tersebut bersifat tetap, baik ketika harta itu ada maupun tidak ada.


Ketiga, mengenai harta yang diberikan Baitulmal sebagai suatu pengganti atau kompensasi (badal/ujrah). Yaitu, harta yang menjadi hak orang-orang yang telah berjasa, seperti gaji tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya.


Keempat, harta yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi, namun dibutuhkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Misalnya, sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana lainnya yang dianggap urgen (penting atau mendesak).


Disebut urgen karena umat akan mengalami penderitaan atau mudarat jika sarana-sarana itu tidak ada. Penafkahan Baitulmal  untuk keperluan ini juga tidak didasarkan pada ada-tidaknya harta.


Kelima, pemberian harta untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti atau kompensasi, dan juga tidak bersifat urgen. Misalnya, pembuatan jalan alternatif setelah ada jalan yang lain, membuka rumah sakit baru sementara keberadaan rumah sakit yang lama telah cukup memadai, dan sebagainya.


Penafkahan negara untuk keperluan ini ditentukan oleh ketersediaan harta dalam Baitulmal. Apabila tidak tersedia, penafkahan tersebut menjadi gugur, dan kaum muslimin tidak wajib membayar untuk keperluan ini.


Keenam, harta yang disalurkan Baitulmal karena unsur kedaruratan, seperti paceklik, kelaparan, bencana alam, serangan musuh, dan lain sebagainya. Untuk kondisi ini, ada-tidaknya harta di Baitulmal tidak menggugurkan ataupun menangguhkan penafkahannya.


Prinsip pengeluaran Baitulmal ini akan berjalan manakala negara benar-benar menerapkan syariat Islam secara kafah. 


Pengelolaan anggaran negara juga tidak akan bertumpu pada pajak dan utang seperti halnya negara demokrasi.


Alhasil, negara Khilafah tidak akan kekurangan sumber pendapatan karena sudah memiliki berbagai mekanisme dalam menghidupi rakyat dan negaranya, termasuk dalam kondisi terjadi pandemi.

 
Top