Vaksin Gratis Tanpa Syarat, Hanya Ada dalam Sistem Islam

 


Oleh: Narti Hs 

Ibu Rumah Tangga dan 

Pemerhati Umat


Hingga hari ini, kasus wabah Covid-19 masih terus bertambah. Bahkan menunjukkan peningkatannya. Masyarakat sudah mulai lupa dan lalai bahwa sebenarnya virus masih mengintai mereka. Karena merasa bahwa virus sudah hilang, maka seolah telah bebas melakukan aktivitas di luar rumah tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang sejak awal ditetapkan.

Berbagai upaya pencegahan pun dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penularan kasus wabah ini, meski terkesan setengah hati. Salah satunya adalah wacana mengadakan vaksin gratis kepada masyarakat yang telah menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan), dan patuh dengan membayar iurannya tiap bulan. Hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Mengapa pemberian vaksin hanya bagi mereka yang menjadi peserta BPJS saja? Lalu bagaimana bagi yang tidak memiliki kartu BPJS?


Seperti yang dilansir dari prfmnews.id (17 Desember 2020). Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar yang menyatakan bahwa vaksin merupakan kebutuhan dasar warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Sesuai dengan aturan tersebut pada Pasal 60 ayat 1, tertulis pemerintah dan pemerintah daerah menanggung dana biaya penanganan masalah bencana. Ia menambahkan, sesuai undang-undang tersebut, saat ini Indonesia sedang berada dalam bencana non-alam karena wabah virus Covid-19.


Bila kita cermati, langkah pemerintah dalam menangani wabah yang berkepanjangan ini, dari awal memang telah dijumpai sejumlah kontroversi dari mulai social distancing, PSBB, dan new normal. Sejak ditemukan kasus, pemerintah terkesan cuek dan menyepelekan masalah wabah. Kalaupun menetapkan suatu kebijakan untuk memadamkan wabah, namun tak terarah pada akar  permasalahannya.

Seperti pengadaan vaksin yang terkesan membingungkan masyarakat. Di satu sisi masyarakat ingin divaksin, namun di sisi lain mereka harus dihadapkan dengan persyaratan yang tak semua orang memilikinya. Padahal vaksinasi jelas memiliki andil yang amat penting karena termasuk upaya perlindungan khusus untuk melindungi diri dari serangan virus. 

Belum lagi, pada saat pemerintah disibukkan dengan vaksin Covid-19, perilaku masyarakat yang tak sesuai protokol kesehatan justru kian marak. Himbauan mematuhi 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) mulai luntur ketika gelaran Pilkada terjadi.

Kebijakan buka tutup PSBB, yang membuat masyarakat jenuh dan memaksakan diri untuk hidup dengan adaptasi normal baru, dan terpaksa hidup berdampingan dengan virus yang mengancam setiap saat.


Inilah berbagai solusi pada aturan kapitalisme liberalisme. Pada sistem yang senantiasa mengedepankan nilai keuntungan semata. Tak peduli menghilangkan nyawa manusia, tetapi lebih mengkhawatirkan kepentingan ekonomi. Yang penting ada pundi-pundi materi yang didapat. Terbukti dengan buka tutup tempat wisata, tidak menunda Pilkada dan lain-lain, menjadi penyebab berlarut-larutnya wabah. Terlebih pada jumlah kasus yang cenderung meningkat. Amburadulnya penanganan wabah Covid-19 ini, sebenarnya telah mengungkap jati diri sistem kapitalisme di negeri ini.


Berbeda dengan sistem Islam. Pada aturan Islam, sangat memperhatikan nilai ridha dari Allah Swt. Nilai halal dan haram selalu didahulukan. Segala sesuatu yang terjadi, solusinya akan dikembalikan pada Islam. Termasuk masalah menangani pandemi yang erat hubungannya dengan kesehatan. Seorang pemimpin negara, akan memaksimalkan penanganannya secara tepat dan cepat. 

Masalah kesehatan, sejatinya membutuhkan hadirnya sistem yang sehat dan pemimpin yang mampu dalam melayani masyarakat. Pelayanan kesehatan termasuk vaksinasi yang memang seharusnya digratiskan tanpa syarat apapun. Selain gratis, vaksin juga harus dipastikan efektivitas dan keamanannya. Di sini jelas akan melibatkan para ahli di bidangnya sehingga keamanan dapat dipastikan secara ilmiah.


Dalam Islam, seorang pemimpin akan menyadari betul terhadap peran strategisnya dalam menentukan sehat dan sakitnya masyarakat. Terwujudnya perilaku hidup sehat, akan sangat diperhatikan dari segi preventif. Seperti pada sabda Rasulullah saw. yang artinya:


"Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, Maha Bersih dan mencintai kebersihan, Maha Mulia dan mencintai kemuliaan....".  (HR. at-Tirmidzi dan Abu Ya'la)


Dalam kondisi tertentu, sistem Islam akan memaksimalkan segi kuratif. Pada segi ini, akan mengutamakan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas. Tanpa pandang bulu diberikan kepada rakyat kaya maupun miskin. Tanpa diskriminasi baik agama, suku, warna kulit dan lain lain. Lalu, biaya dari mana? Islam memiliki kas yang siap memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Itulah Baitulmal, yang diperoleh dari pos harta milik negara dan milik umum.


Posisi pemimpin negara sebagai pelayan rakyat, meniscayakan menjadikannya sebagai penjamin pemenuhan kebutuhan pokok  kesehatan, maka Khilafah wajib membangun sarana dan prasarana. Misalnya rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apoteker, dokter yang mumpuni, membangun pabrik produksi alat kesehatan, termasuk vaksin.

Dengan ini negara akan mandiri dan tidak akan tergantung pada negara lain. Negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya secara adil tanpa bersyarat. Rakyat dan pemimpin akan tenang dan saling menaruh kepercayaan. Ini semua akan terealisasi jika di negara ini diberlakukan aturan Islam yang menyeluruh (kaffah).


Wallahu a'lam bi ash-shawwab.