Utang Menggunung, Rakyat Untung atau Buntung?


Oleh : Dwi Indah Lestari, S.TP

(Pegiat Literasi)


Gali lubang tutup lubang. Peribahasa ini rasanya tepat untuk menggambarkan kondisi utang luar negeri yang harus dipikul oleh Indonesia. Untuk menutupi defisit APBN yang sebagiannya juga digunakan untuk mengangsur pinjaman sebelumnya, pemerintah kembali memutuskan untuk menarik utang lagi. Jadilah negara terus berada dalam belitan utang yang semakin menggunung.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat 413,4 miliar dolar AS atau setara Rp 5.877 triliun. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 3,3 persen. (republika.co.id, 27/12/2020).

Kondisi utang yang hampir menyentuh jumlah 6000 triliun rupiah ini, menjadikan Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan utang terbesar di dunia. Indonesia menduduki peringkat ke-7 setelah Turki. Beban utang Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan Argentina, Afrika Selatan dan Thailand. (viva.co.id, 24/12/2020)

Rakyat Untung atau Buntung?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, utang yang dibuat di tengah masa krisis adalah dalam rangka menyelamatkan rakyat. Seperti diketahui kondisi pandemi saat ini, telah memaksa pemerintah untuk melakukan pengeluaran dengan anggaran yang lebih besar. Hal ini menyebabkan APBN negara akhirnya mengalami defisit lebih dari 3 persen. Karena itu untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan, penarikan utang menjadi alternatifnya.

Senada dengan itu BI pun mengatakan kondisi ULN Indonesia terbilang masih sehat. Peran utang luar negeri dipandang perlu untuk dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Tentu saja dengan mengedepankan kehati-hatian dan terukur dalam pengelolaannya. 

Namun benarkah demikian? Ekonom senior Dradjad Wibowo mengkritik tingginya beban utang dalam setiap APBN Indonesia. Menurutnya tingginya beban utang yang ditanggung oleh negara bisa berbahaya bagi perekonomian nasional. Ia pun mengungkapkan, semestinya pemerintah tidak terus bergantung pada utang, sementara ada sumber pemasukan lain yang belum diberdayakan. (republika.co.id, 27/12/2020)

Pengambilan utang oleh pemerintah, selama ini telah menjadi bagian dari skema rutin pembiayaan pembangunan ekonomi. Jadi bukan hanya dalam kondisi pandemi saja hal ini terjadi. Seperti diketahui utang menjadi sumber pemasukan APBN selain pajak dan sumber lainnya.

Menurut Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy mengatakan dalam Market Review IDX Channel, Rabu (30/12/2020), utang pemerintah memang meningkat terutama pada periode pertama kepemimpinan Joko Widodo. Jadi sebenarnya sebelum pandemi pun tren utang pemerintah memang bertambah besar. Ketika pandemi terjadi, kondisinya semakin kompleks karena pengeluaran semakin banyak.

Setidaknya ada beberapa hal yang harus ditanggung akibat besarnya utang negara:

Pertama, berkurangnya kapasitas APBN untuk memberikan stimulus lebih besar dalam menggerakkan perekonomian. Sebab kas negara akan tersedot untuk membayar cicilan utang beserta bunganya.

Hal ini menyebabkan alokasi dana APBN yang semestinya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, seperti untuk kesehatan, pendidikan dan keamanan, menjadi berkurang. Imbasnya, swasta digandeng untuk mengadakannya, sehigga saat akan mengaksesnya rakyat harus membayar mahal. Padahal kesehatan dan pendidikan termasuk kebutuhan dasar rakyat yang semestinya dijamin pemenuhannya oleh negara.

Kedua, pengurangan subsidi dan kenaikan nilai pajak. Hal ini terjadi sebagai upaya dari pemerintah untuk menekan pengeluaran dan menambah pemasukan kas negara. Subsidi berbagai kebutuhan rakyat dikurangi bahkan dicabut, sementara pajak setiap tahunnya semakin meningkat dan beraneka macam jenisnya.

Ketiga, warisan utang. Bhima Yudhistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengungkap bahwa pada 2020, pemerintah telah menerbitkan Global Bond sebesar USD 4.3 miliar dan jatuh tempo pada tahun 2050 atau tenor 30.5 tahun. Itu berarti, setidaknya 1 penduduk yang hidup di era pemerintahan saat ini menanggung hutang sebesar 20.5 juta. (liputan6.com, 19/10/2020)

Dengan demikian, jelas sekali akibat dari beban utang negara yang begitu besar, ternyata tidak berimbas pada kesejahteraan rakyat. Apalagi dalih bahwa utang diperlukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur nyatanya tak menunjukkan bukti nyata. Hal ini disebabkan karena banyak terjadi kekeliruan dalam pengelolaanya.

Ditambah lagi, besarnya utang seringkali menjadi sasaran empuk bagi para pejabat yang korup masuk dalam kantongnya sendiri. Sehingga seringkali terjadi meski telah banyak mendapatkan pinjaman, namun pemerintah selalu mengeluh defisit APBN untuk pembiayaan pembangunan sementara hasilnya pun tidak terlihat.

Di sisi lain, mudahnya negara menarik utang baik dari Lembaga keuangan dunia semacam IMF maupun ke negara-negara besar kapitalis, menyebabkan kebijakan dalam negeri mudah sekali disetir untuk berpihak pada kepentingan asing. Hal ini nampak dari UU maupun aturan lainnya yang memberikan kemudahan bagi korporasi terutama asing untuk masuk dan menguasai aset kekayaan alam Indonesia yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. 

Inilah dampak yang terjadi akibat sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan oleh negara saat ini. Melalui jebakan utang, negeri ini tak ubahnya sapi perahan untuk memuaskan nafsu serakah korporasi asing. Sementara rakyat buntung karena harus menanggung utang yang tak habis-habisnya sekaligus beban hidup yang semakin berat. Sedangkan negara abai dalam mengurusi kehidupan rakyatnya sendiri.

Negara Bebas Utang, Hanya Bisa dengan Sistem Islam

Sistem ekonomi kapitalis tak bisa diharapkan untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi manusia. Berbeda dengan itu, sistem ekonomi Islam menjadi alternatif sahih untuk menciptakan sistem keuangan bebas utang. Namun tentu saja, sistem ekonomi semacam ini harus didukung sistem politik yang sama yang hanya bisa terwujud dalam Khilafah Islamiyah.

Dalam Islam, sistem keuangannya dikenal dengan nama Baitul Maal. Sumber pemasukan Baitul Maal sangat banyak. Di antaranya adalah dari berbagai pungutan seperti zakat, jizyah, usyur dan kharaj. Selain itu terdapat sumber pendapatan lainnya berupa fa’i, ghanimah, khumus, pendapatan dari harta milik umum, cukai, harta milik negara, rikaz dan harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya tanpa ada ahli warisnya.

Seluruh pendapatan negara tersebut akan dimasukkan dalam Baitul Maal. Pemanfaatannya akan dilakukan berdasarkan ketetapan syariat, yang diputuskan berdasarkan ijtihad dari khalifah. Di antara pos pengeluaran yang didanai oleh Baitul Maal adalah zakat untuk delapan asnaf, gaji para pegawai negeri dan tentara, pembiayaan berbagai jasa dan fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, jalan dan lain-lain, serta pendanaan yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

Untuk itu, Islam mengharamkan harta milik umum seperti tambang mineral, minyak bumi dan gas, hutan, sungai dan laut untuk diprivatisasi oleh individu apalagi asing. Negara harus mengambil alih pengelolaannya dan memberikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat. Dengan seluruh sumber pemasukan yang ada, lebih dari cukup bagi negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya dan kebutuhan pengelolaan negara termasuk pembangunan infrastruktur.

Bila dalam kondisi tertentu, Baitul Maal kosong hingga tidak mampu membiayai pengeluaran negara, maka akan diberlakukan pungutan pajak. Namun kebijakan ini diambil dalam keadaan darurat dan diterapkan kepada warga negara yang mampu saja. Kemudian pajak tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban negara. Jika kemudian sudah ada lagi harta di Baitul Maal, maka pajak tidak lagi dipungut.

Pada kasus-kasus dimana negara harus berutang untuk mendanai berbagai aktivitas yang diperlukan, maka prioritas utamanya adalah berutang kepada warga negaranya yang kaya. Utang luar negeri tidak boleh diambil. Sebab hal itu akan menyebabkan negara-negara kafir memiliki pengaruh yang kuat atas kaum muslim bahkan dapat mengendalikan urusannya.

Dalam Islam, pemimpin adalah ra’in. Sebagaimana sabda Nabi saw., “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. al-Bukhari dan Ahmad). Untuk itu khalifah tidak akan berlepas tangan dari pengurusan seluruh urusan rakyatnya. Sebab khalifah diwajibkan untuk menegakkan seluruh hukum-hukum Islam atas umat. 

Demikianlah pengaturan Islam dalam pengelolaan keuangan negara. Di tangan khalifah, kehidupan rakyat akan dijamin terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kesejahteraan bukanlah mimpi. Bahkan pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kehidupan rakyatnya sudah sampai pada taraf tidak memerlukan bantuan harta lagi. Baitul Maal menerima kelebihan harta yang melimpah, sementara urusan rakyat tak satu pun yang terlewat untuk dipenuhi. 

Begitulah ketika umat hidup dalam naungan khilafah. Allah pun telah menjanjikan akan menurunkan berkah dari langit dan bumi seandainya manusia tunduk menjalankan aturan-Nya.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. al-A’raf [7] : 96)

Wallahu a'lam bishshawab.