Oleh : Qonitta Al-Mujadillaa
(Aktivis Dakwah Islam)

Bagai buah simalakama, makin hari makin mengkhawatirkan melonjaknya tingkat utang di negeri ini. Utang menjadi alarm negeri ini bahwa ada beban yang mesti ditanggung negeri kelak di masa depan untuk menyudahi utang-utangnya.

Sebagaimana dilansir oleh Viva.co.id , Bank Dunia merilis International Debt Statistics (IDS) 2021 pada Oktober 2020. Data statistik setebal 194 halaman tersebut merinci utang banyak negara-negara di dunia hingga akhir 2019. Mulai dari besaran total, sumber utang hingga rasio utang. Berdasarkan data tersebut, 10 besar negara dengan utang terbesar adalah China berada pada posisi pertama dengan total ULN mencapai US$2,1 triliun. Diikuti Brasil US$569,39 miliar, India US$560,03 miliar dan Rusia US$490,72 milar. (Viva.co.id, Kamis, 24/12/2020).

Jelas sekali, seperti pendapat dari Ekonom senior Dradjad Wibowo mengkritik tingginya beban utang dalam setiap APBN Indonesia. Utang yang tinggi tentu menimbulkan risiko juga bagi perekonomian nasional, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Ia menegaskan APBN tidak bisa terus bergantung pada utang sementara ada sisi pendapatan lain yang belum diberdayakan. Dradjad menyebut masalah penerimaan pajak yang sejak sebelum pandemi covid-19 terus merosot dan belum ada solusi jitu menanganinya. (Republika.co.id , Minggu, 27/12/2020).

Begitu miris sekali bahwa negeri ini termasuk 10 besar negara dengan utang terbesar. Meskipun negeri ini banyak memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun penguasa tidak menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga nyaris sumber daya alam malahan dikelola dan dinikmati oleh para kapital asing sebagaimana sangat tercermin dengan adanya regulasi-regulasi yakni UU Migas, UU Penanaman Modal asing dan sebagainya. Ini yang semakin menguatkan dan menunjukkan  keberpihakan pemegang kekuasaan pada para kapital, maka sangatlah wajar jika pembangunan untuk negeri malah banyaknya berharap dan berikan solusi pada utang dengan negara lain.

Padahal jika mau ditelisik bahwa utang negeri ini akan memberikan akibat beban berat pada generasi yang akan datang sekaligus menjadi ancaman bagi kedaulatan negeri, sebab dengan adanya utang kepada negara lain maka akan membuat negeri ini terus bergantung pada negara yang memberikan utang tersebut. Jika utang semakin tinggi, maka jumlah kas negara akan tersedot untuk bayar cicilan utang dan bunganya juga akan semakin besar. Ketika ini terjadi, akibatnya kapasitas APBN untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, militer akan terbatas anggarannya.

Pemerintah akan menekan pengeluaran dan penambahan pemasukan atau dengan peningkatan pajak agar tertutupi anggaran yang sudah direncanakan. Adapun penekanan pengeluaran biasanya dilakukan dengan mencabut subsidi untuk rakyat, sedangkan pemasukan dengan menambah peningkatan dalam pembayaran pajak. Akan tetapi, resiko lain dengan makin besarnya utang negeri ini, maka pembayaran utang baik pokok maupun bunganya makin tinggi.

Selain itu, utang luar negeri memiliki dampak lainnya seperti mempengaruhi moneter negeri, sebab jika utang jangka pendek jatuh tempo sedangkan pembayarannya tidak menggunakan mata uang domestik negeri yang berhutang, akan tetapi pembayaran utang terutama menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat. Padahal mata uang dollar Amerika Serikat nilainya tinggi, walhasil negeri penghutang akan sulit membayar utang dengan mata uang yang cukup jauh nominalnya. Sedangkan utang jangka panjang semakin lama semakin meroket nilainya, sebab ada transaksi ribawi. Tentu ini akan mengurangi anggaran belanja negeri ini hingga membuatnya sulit untuk melunasi utangnya. Adapun utang yang diberikan para kapital oleh negeri maju tersebut sebagai cara menjajah dalam sektor ekonomi negeri ini.

Demikian inilah gambaran dari negeri yang bertumpu pada paradigma sistem demokrasi  kapitalis sekuler. Paradigma ini meniscayakan bahwa pengelolaan ekonomi dan segala aspek yang diatur oleh negeri tidak berstandar halal-haram dan tidak memberikan maslahat pada masyarakat, namun hanya mementingkan para kapital (pemilik modal) dengan sekelompok yang memiliki kekuasaan.

Sungguh, hal ini akan membuat masyarakat semakin tidak diurusi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Berbeda dengan Islam, Islam yang akan diemban oleh negeri (perisai) yakni Khilafah Islamiyah akan menerapkan syariah Islam secara sempurna dalam kehidupan termasuk persoalan pendapatan negara. Khilafah tidak akan mengambil sumber utang luar negeri sebagai sumber pendapatan negara. Sebab, utang ini akan menghancurkan kedaulatan negara dan sumbernya haram karena dari aktivitas ribawi. Adapun sistem keuangan negara Khilafah berdasarkan Syariah Islam disebut Baitul Maal.

Dalam kitab Al-Amwal dari Abdul Qadim Zallum, dijelaskan ada tiga pos pendapatan yang sangat besar, bukan bersumber dari pajak dan utang sebagaimana kondisi keuangan di sistem kapitalis demokrasi saat ini.
Pertama, pos fa’i dan kharaj, pos ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara. Meliputi harta yang tergolong fa’i bagi seluruh kaum muslim dan pemasukan dari sektor pajak (dharibah) yang diwajibkan bagi kaum muslim ketika sumber-sumber pemasukan baitul maal tidak mencukupi.

Kedua, pos kepemilikan umum, sumber daya alam (SDA) yang melimpah digolongkan menjadi kepemilikan umum bukan milik negara. Diantaranya, fasilitas dan sarana umum seperti kereta api, listrik, instalasi air dan sebagainya. Sumber alam seperti, air, padang rumput, api, jalanan umum, sungai, laut. Barang tambang yang tidak terbatas seperti emas, perak, minyak bumi, gas alam, nikel dan sebagainya. Bahwa negara tidak boleh memberikannya kepada para kapital (asing) atau diprivatisasi. Sebab, semuanya yang bersumber daya alam tersebut harus dikelola oleh negara dan hasilnya hanya boleh diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyatnya, bisa dalam bentuk biaya kesehatan, biaya pendidikan dan sebagainya. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Shalallahu ‘alayhi wa sallam, bersabda : Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api. (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Ketiga, pos sedekah. Pos ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat seperti zakat uang perdagangan, pertanian, hewan ternak dan lain sebagainya. Pos ini hanya didistribusikan hanya kepada delapan asnaf sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Lagi Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.” (TQS. At-Taubah []:60).

Skema pembiayaan ini menjadikan kas negara yaitu baitul maal akan relatif stabil dan tidak akan mudah defisit terlebih resesi. Sejarah peradaban Islam telah mencatat, bahwa masa kekhilafahan telah memberikan kesejahteraan, damai dan kelbaikan. Sebagaimana masa Khilafah Abasiyyah yakni khalifah Harun Ar-Rasyid, dibawah kepemimpinannya rakyat merasakan kesejahteraan dan hidup amai serta damai, hingga sangat sulit mencari orang yang bisa diberikan zakat, sedekah ataupun infak. Ini artinya negara Khilafah telah berhasil menorehkan tinta emas dan begitupula pada masa khalifah-khalifah yang lainnya seperti Umar bin Al-Khattab ra, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Demikianlah, utang negeri ini biisa tuntas hanya dengan menerapkan syariah Islam menyeluruh (kaffah) dibawah naungan Khilafah Islam. Wallahu ‘alam bishawab.

 
Top