Oleh : Yuni Nisawati


Setelah terjadi pro kontra, akhirnya pemerintah Indonesia memilih kebiri kimia sebagai hukuman bagi predator seksual anak-anak. Presiden Jokowi sudah menandatangani PerPu tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dilakukan untuk menekan dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yang usianya dibawah 18 tahun. (www.viva.co.id/03/01/2020)


Hukuman kebiri pertama kali dijatuhkan kepada serang pria berusia 20 tahun yang telah memperkosa sembilan anak di Mojokerto. Hukuman kebiri tersebut dilakukan dengan menggunakan obat kimia baik berupa suntikan atau tablet, dan operasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bahkan memutus hasrat seksual seseorang. Selain Indonesia sudah banyak negara-negara di dunia yang memberlakukan hukuman ini. Seperti beberapa negara Bahia di Amerika dan Eropa. Namun hukuman tersebut dilakukan dengan syarat-syarat kejahatan tertentu. 


Kebiri secara kimia ini juga memiliki dampak negatif. Beberapa efek samping dari obat kimia tersebut adalah pengapuran tulang atau osteoporosis, perubahan kesehatan jantung, dll. Karena itu Jerman menghentikan pemberian hukuman kebiri. (www.cnnindonesia.com/29/08/2019)


Dalam sistem kapitalisme saat ini, hukuman kebiri dianggap sebagai solusi yang efektif untuk para predator seksual. Diharapkan dengan diterapkannya hukuman ini bisa mengurangi bahkan menghentikan perilaku predator seksual. Padahal banyak faktor pemicu yang membuat mereka menjadi predator seksual. Seharusnya pemerintah tidak hanya fokus pada solusi kuratif saja namun juga mencari akar masalah yang memunculkan penyimpangan-penyimpangan perilaku seksual di tengah-tengah masyarakat. Kemudian membuat upaya-upaya preventif untuk mencegahnya. Sayangnya hal tersebut luput dari perhatian pemerintah. 


Sistem kapitalisme yang lahir dari asas sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan) telah melahirkan berbagai gaya hidup manusia yang serba bebas. Saking bebasnya marak pula perilaku manusia yang sangat rendah, bahkan yang lebih rendah dari hewan sekalipun. Pergaulan bebas, hingga perzinaan, LGBTQ, pedofil dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya tumbuh subur dalam sistem kapitalisme saat ini.

Itulah akar masalah dari munculnya berbagai macam penyimpangan perilaku seksual termasuk keberadaan dari predator seksual anak-anak, yakni akibat diterapkannya sistem kapitalisme. Akan lebih efektif apabila faktor-faktor pemicunya tersebut dihilangkan dan dibuatkan aturan-aturan untuk.mencegahnya. Namun ketika sistem kapitalisme ini masih menjadi asas dalam mengatur kehidupan, sulit rasanya untuk berharap semua masalah ini akan bisa diselesaikan. Hal ini karena dalam kapitalisme manfaat atau materilah yang menjadi tolok ukur bukan halal atau haram. Selama ada kemanfaatan atau kepentingan materi maka segala sesuatunya akan tetap diperhatahankan sekalipun itu bertentangan dengan nilai-nilai agama.


Jadi sebenarnya hukuman kebiri tidak akan efektif apabila upaya-upaya preventif untuk mencegah munculnya perilaku predator seksual tidak dilakukan. Upaya-upaya seperti ini hanya bisa kita temukan dalam sistem Islam. 


Dalam mengatasi persoalan perilaku penyimpangan dan kejahatan seksual syariat Islam hadir dengan dua fungsi, yaitu preventif dan kuratif. Fungsi preventif tercermin dari sistem pergaulan sosial (nizhamul ijtima’iy) yang begitu lengkap, mencakup pengaturan laki-laki dan perempuan di kehidupan khusus serta di kehidupan umum (public area).


Islam memandang perempuan adalah kehormatan yang harus dijaga. Dengan demikian syariat memiliki seperangkat mekanisme penjagaan terhadap kehormatan perempuan.


Sedangkan secara umum, Islam mengatur mulai dari penetapan batasan yang jelas akan aurat laki-laki dan perempuan, pakaian penutup aurat, kewajiban menjaga pandangan, larangan tabarruj, larangan khalwat dan ikhtilat, pengaturan safar bagi perempuan, dorongan menikah hingga pengaturan rumah tangga.

Dengan kelengkapan aturannya, Islam menutup celah aksi pornografi pornoaksi serta memastikan laki-laki dan perempuan mampu mengoptimalkan peran dalam masyarakat dengan tetap terjaga kehormatannya.

Sedangkan fungsi kuratif berupa sanksi hukum bagi siapa pun—lelaki dan perempuan—yang melanggar syariat. Sanksinya meliputi hukuman bagi lelaki yang enggan menafkahi keluarganya, hukuman bagi pembuat serta penyebar konten pornografi pornoaksi, hingga adanya hukum jilid dan rajam bagi pezina.

Demikian pula, para predator seksual akan mendapat sanksi berat berupa jilid jika dia belum menikah, dan rajam hingga mati jika dia sudah atau pernah menikah.


Sistem pergaulan tersebut tidaklah berdiri sendiri, namun ditunjang sistem lain yang diadopsi negara. Salah satunya adalah sistem ekonomi (nizhamul iqtishadiy) yang adil dan menyejahterakan.


Sistem ini memastikan kebutuhan pokok setiap warga negara terpenuhi dan para pencari nafkah mampu menafkahi keluarganya dengan baik. Dengan demikian kaum perempuan mampu mengoptimalkan peran sebagai pencetak generasi tanpa menanggung beban penafkahan dan tanpa harus banyak keluar rumah.


Begitu pula sistem pendidikannya yang berbasis akidah yang bertujuan membentuk generasi bertakwa serta menguasai iptek. Hal ini akan mencegah generasi melakukan perbuatan tercela, apalagi hingga menjadi predator seksual.


Seluruh sistem ini berpangkal pada sistem politik dan pemerintahan Islam yang diterapkan negara. Pemerintahan yang dilandasi ketakwaan, yang hadir dalam rangka menerapkan syariat Islam secara murni dan menyeluruh untuk mengatur urusan rakyatnya.


Dengannya, negara akan mampu memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh rakyat—khususnya anak—dari faktor-faktor pemicu kejahatan seksual serta kejahatan lainnya.

 
Top