Suntik Kebiri Tak Manusiawi, Islam Beri Solusi



Oleh : Eva Rahmawati

(Pemerhati Sosial)

Kasus kekerasan seksual terhadap anak kian marak. Berdasarkan Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada periode 1 Januari 2020 hingga 11 Desember 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 5.640 kasus. 

Untuk menekan dan mengatasinya, baru-baru ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. PP itu tertuang dalam Nomor 70 Tahun 2020 yang ditetapkan Presiden Jokowi per 7 Desember 2020.

Aturan tersebut menuai polemik di tengah masyarakat. Pro dan kontra terus ada sejak awal wacana hukuman kebiri mengemuka. Mereka yang setuju, berharap dengan aturan tersebut predator anak bisa ditumpas. 

Namun, tak sedikit pula yang menolak. Bahkan penolakan telah muncul dari tahun 2016, misalnya dari 99 organisasi masyarakat sipil yang membentuk Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri. Komnas HAM juga menolak dengan contoh narkoba yang tak juga hilang meski bandarnya banyak yang dieksekusi mati.

Pada tahun 2019, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga sempat menolak menjadi eksekutor. Alasannya, “kebiri kimia tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat serta potensi perilaku kekerasaan seksual pelaku."

Disamping itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak melanggar peraturan internasional yang disetujui oleh Indonesia. Sebab, hukuman kebiri kimia berpotensi merendahkan martabat manusia.

Semua sepakat bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kejahatan serius. Dampaknya jelas mengingkari hak asasi anak, menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga, menghancurkan masa depan anak serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, perlu segera diatasi.

Langkah pemerintah yang mengambil opsi suntik kebiri apakah benar solusinya? Mengingat pemberian hukuman diberikan setelah kejahatan terjadi. Sementara predator seksual yang belum terjerat hukum masih berkeliaran. Faktor pemicunya (konten porno) pun beredar bebas.

Butuh Solusi Menyeluruh

Masalah kejahatan seksual tidak berhenti pada sanksi bagi pelaku. Perlu solusi menyeluruh yang mampu mencegah dan mengatasinya hingga tuntas. Opsi suntik kebiri dengan obat kimia pastinya akan ada efek samping. 

Dikutip dari tirto.id, pada 5/1/21, penggunaan obat-obatan kebiri kimia dapat menyebabkan efek samping termasuk osteoporosis, penyakit kardiovaskular, dan gangguan metabolisme glukosa dan lipid. Selain itu, pelaku juga dapat mengalami depresi, hot flashes, infertilitas, dan anemia. Serangkaian efek samping akan terus memburuk seiring dengan pemberian obat kimia dalam jangka panjang.

Memang benar, dalam PP NO 70 tahun 2020 disebutkan pemberian suntik kebiri hanya dalam jangka 2 tahun. Akan tetapi, tetap saja hal tersebut akan berpengaruh pada kesehatan pelaku. Wajar jika dikatakan bahwa hukuman kebiri adalah kekejaman pelaku yang dibalas dengan kekejaman negara. Sungguh tak manusiawi. 

Lazimnya solusi dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Hukuman kebiri hanya solusi tambal sulam. Dinilai tak tepat dan menimbulkan masalah baru yang lebih pelik. Bahkan berpotensi membebani keuangan negara. Pasalnya tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan hukuman ini.

Solusi menyeluruh dapat efektif jika tepat dalam mengetahui akar masalah. Ibarat rumah yang bocor saat hujan, penghuni hanya sibuk membersihkan air yang masuk sementara atapnya dibiarkan tanpa ada perbaikan. Begitupun dengan maraknya predator seksual terhadap anak. Semua sibuk membenahi akibat tanpa dicari apa penyebabnya (akar masalah). 

Permasalahan kejahatan seksual bukan hanya problem individu yang lemah iman. Tidak berdiri sendiri, melainkan sistemik. Ia berkait kelindan dengan peliknya persoalan interaksi sosial, pendidikan, dan ekonomi di negeri ini. Kondisi sekarang semakin parah. Kerusakannya telah nampak hampir di semua lini kehidupan.

Interaksi sosial di era liberalisasi tak mengindahkan norma-norma yang berlaku. Invasi budaya asing masuk tanpa filter, hidup bebas ala Barat pun seolah menjadi biasa. Bebas berekspresi dan berbuat tanpa aturan. Tidak peduli menghancurkan masa depan seorang anak. Asal hasratnya tersalurkan tak jadi soal. 

Hal ini diperparah dengan masifnya pornografi dan pornoaksi. Aksesnya sangat mudah. Dalam genggaman bebas berselancar. Hal inilah faktor eksternal pemicu meningkatnya hasrat seksual seseorang. Dengan begitu butuh adanya pelampiasan dan penyaluran. Akan tetapi, pernikahan yang merupakan jalan pelampiasan hasrat seksual yang sesuai dengan agama dan negara dipersulit. Dengan melihat, dinaikkannya batasan usia pernikahan.

Dalam pendidikan sekuler, hanya melahirkan generasi pintar dalam Iptek tapi kering dari nilai-nilai agama. Sekulerisme gagal mencetak generasi yang hanya takut kepada Tuhannya. Yang dikejar hanya nilai-nilai akademis. 

Masalah ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Liberalisasi ekonomi melegalkan Sumber Daya Alam (SDA) dikuasai oleh swasta baik lokal maupun asing. Sehingga negara tidak memiliki cukup dana untuk menyejahterakan rakyatnya. Kondisi sekarang, tenaga kerja asing justru yang mendapat tempat. Sementara rakyat kesulitan memperoleh pekerjaan.

Kebijakan pro kapitalisme lebih membuka peluang kerja bagi perempuan. Sementara kepala keluarga (laki-laki) mengalami kesulitan. Sehingga kaum perempuan lebih banyak berkiprah di dunia kerja daripada di dalam rumahnya. Tugasnya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga tak sepenuhnya bisa dijalankan. Waktu dan tenaganya habis untuk mencari uang, demi memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan tak sedikit yang menjadi TKW. Pastinya dengan jangka waktu kerja yang cukup lama. Lantas, bagaimana para suami melampiaskan dorongan nalurinya?

Solusi Hanya dalam Sistem Islam

Berharap penyelesaian problematika umat dengan sistem sekulerisme hanya menambah masalah kian pelik. Wajar demikian, karena aturan lahir dari akal manusia yang bersifat lemah dan terbatas. Saatnya umat menyadari bahwa solusinya ada dalam Sistem Islam, yang bersumber dari Sang Pencipta.

Allah Swt. menciptakan manusia beserta seperangkat aturannya. Seluruh aspek kehidupan diatur dalam Islam dengan detail dan terperinci. Islam tidak hanya fokus pada sanksi pelaku kriminal. Akan tetapi, ada upaya pencegahan. 

Dalam Islam interaksi laki-laki dan perempuan sangat dijaga. Ada perintah untuk tundukkan pandangan, menutup aurat, larangan khalwat dan ikhtilat, larangan tabarruj, anjuran menikah hingga pengaturan rumah tangga. 

Islam menolak segala bentuk pornografi dan pornoaksi. Dalam hal ini, negara dalam Sistem Islam wajib menutup semua akses konten media porno yang dapat merangsang syahwat. Ini adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan muncul.

Disamping itu, negara memenuhi kebutuhan pokok individu (papan, sandang dan pangan) secara tidak langsung. Dengan menjamin ketersediaan dan kemudahan pekerjaan bagi kepala keluarga, sementara kaum perempuan dimuliakan dengan ditempatkan dalam rumah-rumah mereka. 

Hak rakyat terhadap kebutuhan akan pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan wajib dipenuhi negara. Menjadikan rakyat tidak terbebani soal ekonomi. Sehingga pemberian nafkah dari kepala keluarga kebutuhan keluarga sudah tercukupi. Sehingga kaum perempuan tak perlu lagi keluar rumah mencari tambahan penghasilan. Perannya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga bisa optimal dijalankan.

Apabila kejahatan seksual terjadi, berdasarkan sistem sanksi dalam Islam pelaku tidak akan diberi hukuman berupa kebiri. Sebab menjatuhi hukuman kebiri hukumnya adalah haram. 

Ibnu Mas'ud ra, dia berkata "Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi Saw, sedang kami tidak bersama isteri-isteri. Lalu kami berkata (kepada Nabi Saw), 'Bolehkah kami melakukan pengibirian?'. Maka Nabi Saw melarang yang demikian itu." (HR Bukhari no 4615; Muslim no 1404; Ahmad no 3650).

Syariat Islam telah menetapkan bahwa hukuman bagi pedofilia dijatuhi sesuai dengan rincian fakta perbuatannya. Sehingga haram hukumnya membuat jenis hukuman di luar ketentuan syariah Islam (QS. Al Ahzab : 36). 

Adapun rincian hukumannya sebagai berikut:

1. Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina yaitu dirajam bagi muhshan atau dicambuk 100 kali jika bukan muhshan. 

2. Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukum mati.

3. Jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual, yang tidak sampai pada perbuatan zina ataupun homoseksual hukumannya ta'zir.

Hukuman tersebut jika ditegakkan berfungsi sebagai jawabir (penebus dosa pelaku di dunia) dan jawazir (mencegah berulangnya tindakan kriminal tersebut oleh pelaku dan mencegah orang lain agar tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan kriminal yang sama). 

Penegakkan hukuman tersebut dilakukan di tempat terbuka. Yang dapat disaksikan khalayak ramai sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An Nur ayat 2 yang artinya "Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh kumpulan orang-orang yang beriman". Sehingga akan tumbuh rasa takut, setelah menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Dengan demiikian, hanya sistem Islam yang dapat mencegah dan mengatasi masalah kejahatan seksual dengan tuntas. Masyarakat pun dapat hidup tenang. Yang lebih utama adalah syariah Islam tegak dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Problematika umat yang lain mendapat solusi dari aturan Ilahi. Keberkahan akan turun dari bumi dan langit. Insya Allah.

Wallahu a'lam bishshowab.