Solusi Islam Mengatasi Utang


Oleh : Endang Seruni

(Muslimah Peduli Generasi)


Utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah semakin hari semakin menggunung. Hal ini disebabkan melemahnya ekonomi akibat Covid-19 dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan masalah kesehatan. Krisis Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada kondisi sosial kemasyarakatan.

Di masa pandemi, pemerintah harus mengeluarkan dana belanja negara yang kondisinya besar pasak daripada tiang. Karenanya APBN mengalami defisit 3 persen yang melebar yang telah ditetapkan tahun 2020 pada Perpres No. 72 tahun 2020 sebesar 1039,2 triliun atau 6,34 persen produk domestik bruto (PDB).

Untuk mengantisipasi masalah ini, utang luar negerilah solusinya. Menkeu berdalih bahwa utang tersebut dibuat dalam rangka menyelamatkan rakyat di tengah krisis. (Viva.co.id,24/12/2020)

Kemenkeu mencatat total ULN mendekati 6000 triliun per akhir November 2020 yaitu mencapai 5910,64 triliun. Naik 32,93 triliun dari bulan sebelumnya sebesar 5877,77 triliun. (detikFinance,24/12/2020)

Dalam sistem ekonomi kapitalis utang adalah salah satu cara untuk menyelamatkan terpuruknya perekonomian. Utang adalah agenda rutin yang dilakukan pemerintah untuk terlaksananya pembangunan. Selain dari utang untuk menambah pendapatan negara menggenjot pajak di semua sektor. Akhirnya rakyatlah yang menjadi korbannya.

Miris, negara yang terkenal dengan sebutan "Gemah Ripah Loh Jinawi" kini kondisinya tak mampu keluar dari krisis yang berkepanjangan.

Sumber daya alam yang melimpah yang seharusnya dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, justru dinikmati oleh para pemodal. Sementara negara hanya sebagai fasilitator dan regulator bagi para kapitalis. 

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah banyak berpihak kepada para pemodal dibanding kepada rakyat.

Sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi oleh negeri ini menjadikan negeri ini tergantung kepada utang luar negeri untuk menutupi defisit anggaran.

Berbeda dengan sistem Islam pembiayaan belanja negara diambil dari baitul mal sebagai kas negara.

Baitul mal bersumber dari 3 pos pendapatan: Pertama adalah fai dan kharaj. Kedua adalah pos pendapatan dari pengelolaan harta kepemilikan umum, yang dikelola oleh negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.

Pengelolaan sumber daya alam seperti barang tambang, minyak bumi dan segala turunannya dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk keperluan rakyat. Seperti untuk membiayai pendidikan secara gratis, sehingga tidak ada rakyat yang kesulitan belajar atau tidak akan ada rakyat yang tidak mengenyam pendidikan.

Negara juga menjamin kesehatan warga negara dengan gratis. Pemenuhan kebutuhan publik ini diberikan secara cuma-cuma kepada warga negara tanpa kecuali. Sehingga para kepala keluarga bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena kebutuhan publik mereka telah dipenuhi oleh negara.

Ketiga adalah pos sedekah. Pos sedekah berasal dari zakat uang, zakat pertanian, buah-buahan dan perdagangan. Dan pendistribusiannya diberikan kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60. 

Jika negara mengalami defisit anggaran barulah negara memungut pajak dari penduduk muslim yang berkemampuan (kaya).

Islam begitu sempurna mengatur tata kehidupan manusia. Jika Islam diterapkan, bukan tidak mungkin negeri ini akan terlepas dari jeratan utang para kapitalis. Yang tujuannya tidak lain hanya untuk menjajah dan mengeruk sumber daya alam yang ada.

Sebagai bangsa yang bermartabat, seyogianya mewariskan sesuatu yang bermanfaat untuk anak cucunya. Bukanlah utang negara yang kelak merekalah yang akan menanggungnya.

Hanya kembali kepada aturan Islam yang berasal dari Sang Khaliq dan diterapkan di bawah naungan pemerintahan Islam terbebas dari belenggu utang. 

Dengan demikian hanya Islam yang mampu mengakhiri bentuk-bentuk kezaliman para kapitalis. 

Wallahu a'lam bishshawab.