Oleh : Ummu Hafidzah
(Aktivis Muslimah Kota Batam)

Rencana afirmasi hak
beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia mencuat setelah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra meminta agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas. Hal ini disampaikan secara daring pada forum Professor Talk
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa, 15 Desember 2020 yang lalu.  (Tempo.com, 25/12/20)

Merespon permintaan tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut bahwa mereka juga
warga negara yang harus dilindungi. Menurut Yaqut, dia tidak berbicara secara lugas soal
rencana afirmasi. “Itu bukan pernyataan saya. Pernyataan saya ini : pertama, mereka warga
negara yang harus dilindungi. Kedua, perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani
perbedaan, Kemenag akan memfasilitasi,” ujar Yaqut lewat pesan singkat, Rabu, 25 Desember
2020.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri
dan Kejaksaan Agung tahun 2008, disebutkan jemaah Ahmadiyah dilarang menyebarluaskan
paham mereka. Sampai saat ini SKB tersebut belum dicabut. Ditanya ihwal kemungkinan
mencabut SKB 3 Menteri tersebut, Yaqut menyebut belum ada pembahasan terkait hal itu.
“Saya akan pelajari terlebih dahulu SKB-nya sebelum menjawab pertanyaan ini,” ujarnya.

Demokrasi menyuburkan pluralisme. Indonesia mengakui limaagama selain Islam yaitu Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Konflik antar umat beragama akan terus terjadi dan tidak pernah memiliki penyelesaian yang pasti. Isu-isu intoleran terus digaungkan dan diarahkan kepada Islam
terutama Islam ideologis.  Begini lah watak sistem demokrasi yang menjujung tinggi asas liberalisasi/ kebebasan. Liberalisme agama pun tidak dapat dielakkan. Dengan dalih hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat .

Pemerintah dalam sistem demokrasi mau tidak mau harus
mewadahi setiap aspirasi masyarakat termasuk kebebasan beragama, tak peduli apakah agama yang dianut benar atau tidak, asli atau palsu . Bahkan atas dalil kebebasan beragama akan banyak bermunculan banyak agama baru, nabi palsu dan ajaran sesat yang dibuat buat
manusia.

Sistem demokrasi gagal menentukan mana ajaran yang haq dan
batil, karena HAM sendiri lah yang mengaburkan standar benar salah yang hakiki dari Sang Pencipta. Pada akhirnya pemerintahan yang berasaskan demokrasi akan mengambil jalan tengah yang akan membenarkan setiap ajaran yang ada di masyarakat. Paham nenganggap benar dan
menyamakan seluruh agama ini disebut pluralisme. Pemerintah tidak akan mampu mengontrol dan mengatur setiap ajaran di masyarakat yang sangat mungkin membawa kerusakan pada masyarakt itu sendiri, menimbulkan konflik antar minoritas dan mayoritas.

Sistem demokrasi liberal justru menggemborkan propaganda mengenai pluralisme dan konflik dengan isu diskriminasi dan toleransi beragama akan terus bergulir di masyarakat.

Standar ikhtilaf yang perlu dipahami adalah tidak setiap perbedaan itu dibolehkan (mu’tabar) dalam pandangan Islam. Ada perbedaan yang boleh dan ada yang tidak boleh. Para ulama telah
menetapkan kaidah-kaidah mengenai perbedaan pendapat ini dalam kitab-kitab ushul fikih ataupun kitab ushuluddin mereka.

Dalam kitab Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyah, misalnya, diuraikan terdapat 4 (empat) macam
perbedaan pendapat (ikhtilaf), baik dalam persoalan ushuluddin (akidah) maupun persoalan
furu’ (hukum syariah) sebagai berikut.

Pertama: persoalan ushuluddin yang dalilnya qath’i seperti keberadaan Allah, keesaan Allah, keberadaan malaikat, kenabian Muhammad saw.,  adanya kebangkitan sesudah mati, dan yang semisalnya. Dalam perkara-perkara ini tidak boleh ada ikhtilaf. Barangsiapa yang menyalahi perkara-perkara tersebut maka dia kafir.

Kedua: sebagian persoalan ushuluddin (akidah) yang dalilnya tidak qath’i, misalnya masalah melihat Allah (ru‘yatullah) di akhirat, masalah kemakhlukan al-Quran (khalq al-Quran), dan yang semisalnya. Dalam perkara-perkara ini masih ditoleransi adanya ikhtilaf, dalam arti yang berbeda pendapat tidak otomatis kafir. Namun, orang yang tak dikafirkan itu harus memenuhi syarat tidak menganggap dusta berita yang dibawa Rasulullah saw. Jika menganggap dusta, dia
dikafirkan. Demikian keterangan Imam al-Ghazali.

Ketiga: persoalan furu’ (hukum syariah) yang dalilnya qath’i, yakni yang disebut ma’lum[un]
min ad-din bi adh-dharurah (perkara yang sudah diketahui secara pasti sebagai bagian ajaran agama Islam), seperti kewajiban shalat lima waktu, keharaman zina, dan semisalnya. Tidak boleh ada ikhtilaf dalam perkara-perkara ini dan barangsiapa yang menyalahi perkara-perkara tersebut maka dia telah kafir.
Keempat: persoalan furu’ (hukum syariah) yang bersifat ijtihadiyah, yakni yang dalilnya tidak
qath’i; seperti jumlah rakaat tarawih, membaca qunut dalam shalat subuh, dan semisalnya.
Dalam perkara-perkara ini boleh ada ikhtilaf dan menjadi medan ijtihad bagi para mujtahid.
(Lihat: Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyah, II/191).

Dari keempat macam ikhtilaf di atas, sebenarnya patokan boleh-tidaknya ikhtilaf adalah pada
dalilnya, apakah dalilnya qath’i atau tidak qath’i. Jika dalilnya qath’i, tak boleh ada ikhtilaf.
Jika dalilnya tak qath’i, masih ditoleransi adanya ikhtilaf.

Khilafah Melindungi Umat dari Aliran Sesat

Di Indonesia, MUI pernah merilis ada lebih 300 aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Beberapa aliran keagamaan yang telah dinyatakan sesat oleh MUI di antaranya
jemaah Ahmadiyah, agama Salamullah/Lia Eden, aliran Kutub Robani, kelompok Husnul Huluq, serta Al Qiyadah Al Islamiyah.
Cerminan masyarakat yang sakit, rendah taraf berpikirnya akibat jerat kehidupan kapitalistik
yang penuh syahwat materi, menjadikan umat mudah masuk ke dalam aliran sesat. Khilafah tentu akan melindungi umat dari aliran sesat dengan segera melarang aliran sesat tersebut, membubarkan organisasinya, atau menghentikan seluruh aktivitasnya. Tidak malah melindungi dengan embel-embel hak warga negara, sementara telah jelas sesat dari ajaran
Islam. Kemudian, orang-orang yang terjerumus ke dalamnya akan dibina agar kembali pada
Islam.
Kepada mereka harus dijelaskan dan dibantah penyimpangan-penyimpangan ajaran sesatnya. Akidah dan ajaran Islam yang benar harus dijelaskan kepada mereka disertai argumentasi dan
bukti, serta mengaktifkan akal pikiran mereka dan melibatkan perasaan mereka, sehingga
akidah dan ajaran Islam itu tertanam kuat pada diri mereka.

Khilafah akan membina, menjaga, melindungi akidah umat dari segala bentuk penyimpangan,
pendangkalan, kekaburan, serta penodaan. Khilafah juga akan terus-menerus membina
keislaman seluruh rakyat, mengajarkan dan mendidik masyarakat tentang akidah dan ajaran Islam, baik melalui pendidikan formal maupun informal.

Masya Allah, luar biasa penjagaan Khilafah terghadap akidah umat. Khalifah sebagai
penguasa tertinggi dalam khilafah memahami benar bahwa kekuasaan tertinggi ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama.

Maka, kita berharap Allah menyegerakan kembalinya umat Islam hidup dalam naungan
Khilafah. Hidup mulia, terjaga agama, dan terjamin pula hak-hak warga negaranya.

Wallahua'alam

 
Top