Oleh : Adibah NF, A.Md

Komunitas Literasi Islam


Kalimat " Demokrasi Mati, 2021 Songsong Abad Khilafah," membuat gerah dan huru-hara bagi para pembelanya. Mereka masih mengharapkan demokrasi mampu mengatasi permasalahan dan akan melahirkan pemerintahan adil dan menyejahterakan, jika tetap berpegang pada prinsip demokrasi yang benar yakni menjalankan kedaulatan tetap ditangan rakyat, adanya jaminan kebebasan, baik kebebasan berpendapat, berekspresi maupun kepemilikan serta mengusung suara mayoritas hasil dari musyawarah.


Dengan keyakinan itu, mereka menyerang siapa saja yang berani mengusik nilai-nilai demokrasi apalagi berani menyuarakan keinginannya untuk merubahnya dengan sistem lain, dengan dalih rakyat harus patuh dan taat pada aturan yang mereka buat. Suara rakyat maupun kelompok-kelompok yang kritis menuntut keadilan dan kebenaran pun dibungkam dengan menggunakan organ-organ pemerintah seperti aparat keamanan. Bahkan sering menggunakan bantuan kelompok masyarakat lain untuk menekan acara-acara yang digelar kaum oposisi. 


Misalnya, selama tahun 2018, setiap orang atau gerakan yang menampilkan hastag #2019GantiPresiden ditekan dan diintimidasi juga membubarkan berbagai agenda yang diduga berpotensi makar dan melahirkan pengikut oposisi. Hal ini selaras dengan yang terkandung dalam sebuah buku yang sempat viral, yaitu buku tentang demokrasi yang ditulis ilmuwan politik dari Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Demokracies Die ( Bagaimana Demokrasi Mati) yang berisi tentang bagaimana para pemimpin terpilih dapat secara bertahap menumbangkan proses demokrasi untuk meningkatkan kekuasaan mereka. Yakni munculnya para pemimpin 'diktator' dan arogan melalui hasil Pemilu. 


Hal ini bisa disaksikan saat ini, pemimpin terpilih selama dua periode semakin represif. Gaya otoriter yang ditampakkan menjadi-jadi. Mulai dari pembubaran ormas yang lantang menyerukan penegakkan Khilafah dan getol mengkritik kezaliman dan ketidak adilan penguasa, hingga menjebloskan ke penjara para aktivis islam dan ulama yang berupaya menyampaikan kebenaran dengan dalih makar atau melanggar UU ITE. 


Detik-detik pergantian tahun 2020 lalu, rezim kembali membubarkan ormas tanpa pengadilan. Hal ini diduga melanggar aturan yang sudah dibuat pemerintah diikuti penjeblosan seorang ulama besar beserta lima rekan Lainnya kepenjara dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid 19 terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 Nopember lalu. Hingga kini terus dijadikan alasan untuk mempidanakannya. Labelisasi negatif yang mengarah pada monsterisasi pun disematkan, seperti sebutan anti kebinekaan, intoleran, radikal bahkan disebut juga kelompok preman. 


Selain para aktivis Islam, ajaran Islam juga tak luput dari monsterisasi dan kriminalisasi. Larangan cadar dan celana cingkrang di sejumlah kampus dan instansi pemerintah menandai stigmatisasi terhadap sejumlah ajaran Islam. Apalagi seruan ajaran khilafah dan Jihad sering menjadi bidikan. Bahkan para pengusung ide khilafah dituding sebagai pihak yang berpotensi besar men-Suriah-kan Indonesia, atau membawa Indonesia masuk ke dalam konflik dan perang saudara. Di sisi lain pemerintah diam dan membiarkan ormas yang kerap main hakim sendiri, membubarkan pengajian dan mengancam kelompok lain. Inilah sikap ketidak adilan penguasa saat ini terhadap kelompok oposisi dan kelompok-kelompok Islam yang kritis.


Semua yang dilakukan pemerintah tidak lain adalah bentuk upaya dalam menghadang derasnya pemikiran Islam yang terus membanjiri pemikiran umat dan diadopsi umat agar berhenti.Tapi sayang, prediksi itu meleset, terbukti pada masa pandemi saat ini, suara umat terhadap keinginannya diterapkan Islam kaffah dalam sistem Khilafah semakin lantang menggema serta mengguncang terutama didunia maya. 


Islam Mencegah Rezim Represif


Tindakan represif yang dilakukan pemerintah dalam sistem sekular tidak lain untuk melanggengkan kekuasaannya. Karena kekuasaan adalah tujuan.Berbagai cara akan ditempuh, termasuk mengubah undang-undang yang mengatur masa jabatan demi menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Kerapkali pula menggunakan cara memukul atau merangkul (stick and carrot strategy). 


Adanya rezim represif merupakan keniscayaan sejarah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, artinya: “ Akan datang para manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu pendusta dibenarkan. Orang-orang yang benar didustakan.Pengkhianat diberi amanah. Orang-orang amanah dianggap pengkhianat. Saat itu Ar-Ruwaibidhah berbicara. “Ditanyakan, “Apakah Ar-Ruwaibidhah itu?” Beliau bersabda, “Seorang yang bodoh tetapi sok mengurusi urusan orang banyak.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)


Dalam Islam, adanya kekuasaan untuk mengurusi urusan rakyat dengan aturan-aturan Islam, standar hukum yang digunakan kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah atau negara merupakan lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis. Adapun rakyat yang mengontrol dan mengoreksi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.


Rasulullah saw bersabda, “seseorang yang ditetapkan Allah Swt (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surge.” (HR. al- Bukhari dan Muslim)


Penguasa dalam Islam diangkat melalui proses yang sangat sederhana dan murah. Sehingga tidak perlu adanya para pemodal seperti dalam sistem kapitalis. Penguasa diangkat untuk mengurusi berbagai kepentingan rakyat sesuai dengan syariah Islam, seperti mengurus ekonomi, (pemenuhan kebutuhan asasi rakyat, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengelolaan keuangan serta pengelolaan kepemilikan umum dan Negara), keamanan dalam negeri, hubungan luar negeri, jihad, hukum (uqubat), sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.


Alhasil, kekuasaan dalam Islam hanya untuk menegakkan Islam. Menerapkan aturan-aturannya. Berdirinya Islam tidak lain untuk menaungi dan memberikan kemaslahatan kepada siapa saja yang bernaung di bawahnya. Penguasa wajib melayani dan melindungi rakyatnya, dari berbagai bahaya, baik bahaya yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi dengan menjauhkan apasaja yang bisa merusak akidah dan akhlak rakyat. 


Demikian pula rakyat selain taat kepada penguasa dalam perkara yang merupakan wewenang mereka dan bukan kemaksiatan. Rakyat wajib menjaga penguasanya agar tetap tegak di atas hukum syariah. Rasulullah saw bersabda,“ Jihad yang paling utama adalah kata-kata yang adil (haq) di depan penguasa yang zalim atau amir yang zalim.” 


Jika ada kesalahan atau keragu-raguan yang pemimpin (Khalifah) lakukan, maka Khalifah akan meminta untuk diluruskan jika menyimpang dari syariah.Dengan demikian, dalam sistem Islam, terlahirnya rezim represif akan mudah dihentikan karena adanya aturan yang jelas dan penegakkan hukum yang benar serta rakyat yang taat dan mencintai pemimpinnya. Wallahu a’lam bish shawab.

 
Top