Refleksi Akhir Tahun 2020, Sambut Abad Penuh Kegemilangan 2021

 


Oleh : Inayah

Ibu Rumah Tangga Dan 

Pegiat Dakwah 


Perjalanan tahun 2020 sudah berakhir dengan pergantian tahun yang baru berlalu. Namun perlu kita menengok kiprah kehidupan pada tahun 2020, dengan berbagai peristiwa yang telah menimpa negeri tercinta kita Indonesia. 


Sejak awal rezim ini mengawali kekuasaanya dengan tidak jujur dan berdarah-darah. Pilpers 2019 kecurangannya massif dan fulgar, mulai dari politik uang, mobilisasi anggota kabinet dan birokrasi di pusat dan daerah, persekusi dan kriminalisasi tokoh oposisi, pemanfaatan anggaran dan fasilitas negara, dan lain-lain. Yang menyedihkan ada sekitar 894 petugas pemilu meninggal dunia. Dan laporan Komnas HAM pada Oktober 2019 mengungkap demonstrasi usai Pilpres Mei 2019 telah merenggut Sembilan nyawa, 465 orang di tangkap, 74 orang di antaranya anak- anak dan 32 orang dilaporkan hilang.


Di tengah ketidakpercayaan publik terhadap rezim, serangan Covid-19 pada awal Februari 2020 makin membuka kelemahan rezim demokrasi dalam mengurusi rakyatnya. Tidak melakukan karantina wilayah, tidak menyuplai kebutuhan rakyat selama pandemi, sarana dan layanan kesehatan yang kurang, angka pasien terinfeksi Covid-19 makin bertambah dan kematian akibatnya makin tinggi. Terlebih dari tenaga kesehatan tercatat kematiannya sangat besar, bahkan menjadi yang tertinggi se-Asia dan lima besar sedunia. Selama periode Maret-Desember 2020 terdapat 504 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19. Jumlah ini meliputi 237 dokter dan 15 dokter gigi, 171 perawat, 54 bidan, 7 apoteker dan 10 tenaga laboratorium medis. 


Dilema Pendidikan antara BDR atau BDS atau pun pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kasus siswa yang bunuh diri karena pelajaran dan akses internet yang sulit, sejumlah ibu yang membunuh anak kandungnya semakin marak akibat stress Karena harus menemani anak belajar tiap hari, juga karena himpitan atau tekanan ekonomi, dikarenakan gelombang besar-besaran PHK diakibatkan pandemi. Angka perceraian pada masa pendemi semakin meningkat per bulan juli 2020 tercatan yang menggugat cerai sekitar 1052 kasus naik hingga 40 persen. Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tanggapun tak terelakan.


Ditambah lagi, di tengah-tengah karut marut penanganan pandemi, rezim mengeluarkan UU diskriminatif. Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memanjakan korporasi dan mengancam lingkungan. UU Corona No. 2/2020 yang membuka jalan korupsi, dan RUU HIP/BPIP yang disinyalir akan memberangus ormas Islam. Di sisi lain, pemerintah negeri ini semakin tak bersahabat dengan rakyat, alih-alih merevisi kebijakannya yang tidak adil dan menyengsarakan rakyat, rezim juga tidak segan-segan merenggut hak rakyat untuk bersikap kritis. Banyak aktivis, kelompok san ulama yang kontra dengan rezim dibungkam, dikriminalisasi dan dipenjara. Tercatat sepanjang periode ke-2 Jokowi berkuasa, ada lebih dari 200 orang dikriminalisasi dan dijebloskan ke penjara dengan berbagai macam delik, mulai dari ujaran kebencian, hasutan, hoaks, sampai tuduhan menghina presiden, pejabat negara, dan melakukan makar.


Kerinduan umat untuk hadirnya pemimpin dambaan umat ditujukan dengan sambutan mereka tehadap kepulangan HRS. Dari berbagai daerah mereka berduyun-duyun datang ke Jakarta. Dan ini simbol perlawanan umat atas kezaliman rezim.


Demokrasi yang telah menyuguhkan konsep dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi nyatanya dari korporasi, oleh korporasi dan untuk korporasi. Hal ini terlihat dari penerapan UU Omnibus Law, saat dini hari di ketok palu yang dilakukan oleh legislative atas saran eksekutif. Kalaupun ingin mengajukan gugatan kepada yudikatif yaitu mahkamah konstitusi, maka sudah diprediksi rakyat akan kalah, dikalahkan oleh korporasi. Demokrasi yang menyebut suara rakyat adalah suara tuhan tetapi tuhan yang dmaksud adalah yang punya materi dan modal. “ini sangat jauh dari Islam dimana seharusnya akidah kita diluruskan hanya Karena Allah lilahita ‘ala. Dari sini tampak demokrasi sudah memiliki kecacatan sari sisi akidah."


Dari segi hukum jelas sekali demokrasi bukan untuk Islam. Standarnya bukan halal- haram. Omnibus Law meski merugikan rakyat akan tetapi akan menguntungkan korporasi maka ia dipilih oleh sistem kapitalisme yang telah menggunakan sistem demokrasi itu sendiri. Dari segi ekonomi kapitalis yang berpijak pada demokrasi pun jelas telah menguasakan sumber daya alam dimiliki atau dikuasai oleh para pemilik modal atas nama investasi. Sehingga wajar gunung emas yang ada di papua terus dimiliki oleh kafir barat yang notabene para korporat, sehingga rakyat papua tetap miskin. Demokrasi pun tidak akan melahirkan persatuan rakyat secara sejatinya, bahkan bisa dilihat dari rongrongan separasi seperti wilayah papua, dan wilayah lainya yang merasa kesejahteraanya kurang dipenuhi oleh negara.


Dari segi Pendidikan yang berbasis sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, semakin memperparah standarisasi kurikulum. Peran agama dipinggirkan bahkan haram turut campur dalam kehidupan, telah melahirkan generasi yang mumpuni dalam pengetahuan namun minus adab dan kesopanan mereka berprilaku hedonis, melakukan penyimpangan seksual, narkoba, tawuran, vandalisme, anarkisme, plagiarisme, juga gaul bebas. Parahnya sikap kritis mulai dibabat habis, diancam serta dikriminalisasi. Bahkan generasi sebagai motor perubahan yang membawa bangsa dari keterpurukan pun hilang. Sistem ekonomi kapitalisme telah menjadikan Pendidikan generasi hanya berfungsi mencetak tenaga terdidik yang akan memenuhi para tenaga kerja bagi industri-industri para korporasi.


Di awal tahun 2021 ini, selayaknya kita melakukan muhasabah akbar atas berbagai persoalan dan kesempitan hidup yang menimpa negeri ini, sebagai konsekuensi atas keimanan (tercabutnya berkah pada umat) sebagaimana yang Allah SWT tuntunkan dalam firmanya: 


”Jikalau sekiranya penduduk negeri- negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu,maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka.” (TQS Al-Araf :96)


Penerapan ideologi kapitalisme sekuler demokrasi yang berlangsung selama kurang lebih 96 tahun, telah menyebabkan krisis multidimensi kian parah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, hingga politik dalam dan luar negeri. Kemiskinan bukannya berkurang, begitu pun korupsi, ketidakadilan, kriminalisasi ajaran Islam, hingga penistaan terhadap ulama. Masihkah kita akan berpaling dari peringatan Allah dan bertahan dengan penerapan kapitalisme, sementara Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an?


“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta” (QS Thoha: 124)


Saat manusia berpaling dari dzikir yakni AL-Qur’an, artinya ketika manusia tidak menerapkan aturan Allah SWT, kesulitan hidup yang didapat.


Khilafah dengan penerapan syariat-Nya adalah satu-satunya model kekuasaan yang menjamin kemaslahatan di dunia dan akhirat sekaligus. Khilafah yang dipimpin seorang Khalifah, berfungsi sebagai periayah (raa’in) dan pelindung (junnah).


Sesungguhnya, Islam adalah agama yang syamil dan kamil, yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (mencakup akidah dan ibadah) dan mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri (mencakup makanan, minuman, pakaian, dan akhlak). Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (mencakup muamalat, politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, peradilan dan sanksi hukum, serta politik luar negeri). Islam bukan sekadar agama, tapi juga ideologi. Seorang pemimpin (Khalifah) dan semua rakyatnya berakidah kuat. Setiap individu taat dan tunduk kepada Allah SWT dan Rasulullah saw. dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. Maka dengan penerapan Islam kaffah akan terwujud kehidupan yang gemilang.


Wallahu a'lam bishashawab.