Refleksi 2020 serta Menakar Arah Angin Politik 2021


Oleh : Hamsina Halisi Alfatih


Pergantian tahun menuju 2021, permasalahan umat semakin bertubi-tubi. Jika kita flashback dari tahun ke tahun, permasalahan umat tak jauh dari kemiskinan dan kelaparan. 

Kenyataan diperparah dengan adanya kenaikan BPJS dan meningkatnya harga sembako. Tak hanya itu banyaknya kasus yang tak mampu diselesaikan oleh pemerintah seperti pembunuhan, prostitusi, korupsi dan tindakan kriminal lainnya. Yang paling mengherankan adalah tindakan kriminal tersebut seperti kasus korupsi dilakoni oleh para pejabat di negeri ini.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020. Berdasarkan pantauan yabg dilakukan ICW sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020 terdapat sekitar 169 kasus korupsi. Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, terdapat 139 kasus di antaranya merupakan kasus korupsi baru. (Kompas.com, 29/09/20)

Terlepas dari banyaknya persoalan yang terjadi di negeri ini, permasalahan pandemi Covid-19 masih menjadi topik utama. Pasalnya sejak munculnya virus Covid-19 dari Maret hingga Desember di Indonesia hampir seluruh perekonomian lumpuh bahkan mendekati krisis. Melalui laman satgas Covid19.co.id update terakhir tanggal 31 Desember 2020 mencatat korban positif sebanyak 743.198 orang, sembuh 611.097, meninggal 22.138 orang. 

Permasalahan yang semakin kompleks selama setahun mengisyaratkan ketidakmampuan negara dalam menangani segala bentuk persoalan yang terjadi di negeri ini. Dengan kata lain, ini menjadi raport merah atas kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf jika dilihat di masa jabatannya di tengah periode kedua.

Kegagalan ini pula ditandai dengan terkuaknya kasus korupsi anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini atas kasus korupsi dana bansos. Tak hanya itu, pemerintah pun kembali membubarkan dan menghentikan aktivitas salah satu ormas tanah air, FPI. Dan puncak dari kegagalan Jokowi-Ma'ruf ialah disahkannya Omnibus Law, UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR 5 Oktober lalu.

Angin Politik 2021, Omnibus Law dan Ancaman Investor 

Memasuki tahun baru 2021, permasalahan paling pelik ialah setelah disahkannya Omnibus Law. Bahkan berbagai pihak menilai UU omnibus law yang telah disahkan hanyalah upaya pemerintah mereduksi beberapa pasal kunci, sehingga melonggarkan para investor asing/aseng masuk ke Indonesia.

Menurut catatan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), ada 454 aturan dari 76 Undang-Undang yang disederhanakan demi kemudahan investasi dan alasan penciptaan lapangan pekerjaan. Banyak pasal diubah bahkan dihapus, termasuk UU kehutanan, UU Perkebunan sampai dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Memandang hal tersebut, kemungkinan besarnya tahun politik 2021 adalah angin segar bagi para investor. Menakar pada UU Cipta Kerja, yang memudahkan pula Tenaga Kerja Asing menguasai berbagai sektor lapangan pekerjaan. Ini sudah menjadi kenyataan pahit selama beberapa tahun terakhir, pemerintah begitu luwes menerima kedatangan TKA. 

Keadaan kemudian diperparah dengan kondisi pandemi yang dijadikan alasan, sehingga banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran bahkan gulung tikar. Kondisi inilah yang menjadikan para investor menanamkan modalnya, hingga TKA menggeser para tenaga kerja lokal. Parahnya, pemerintah menganggap ini sebuah keuntungan besar dalam memajukan perekonomian negara. Padahal, ini menjadi jurus para kapitalis untuk menguasai kekayaan alam Indonesia serta berbagai aset negara.

Ditambah setelah dibekukannya BHP ormas HTI serta FPI, ruang gerak aktivitas organisasi kemasyarakatan tersebut dipantau dan diawasi gerak geriknya. Inilah kemungkinan alasan pemerintah mematikan ruang gerak kedua ormas tersebut untuk melegalkan kekuasaan mereka sebagai cukong asing maupun aseng.

Bisa saja ke depannya penguasa oligarki akan semakin memainkan kekuasaannya dengan peran atas nama rakyat. Dan investor asing/aseng akan semakin merajalela menguras SDA serta aset negara. Walhasil, dibalik pandemi yang semakin menekan perekonomian akan menjadikan rakyat kian berada dalam kesengsaraan. Ini sebenarnya sudah menjadi gambaran di tahun sebelumnya, jika kondisi ini tidak terselesaikan maka bangsa ini akan semakin terjajah bukan hanya utang negara yang kian melambung tapi juga hadirnya para investor.

Resolusi 2021: Mengikis Problematika Umat dengan Islam Kafah

Setelah kita mengetahui kodisi umat yang kian diperparah dengan kebijakan pemerintah yang semakin menguntungkan pihak kapitalis. Melalui sistem demokrasi liberalnya, kekuatan serta kekuasaan penguasa oligarki dan rezim otoriter semakin unjuk nyali. Karenanya umat diharapkan berpikir kritis dan lebih gesit dalam mendakwahkan khilafah sebagai institusi yang mampu membungkam dan memberangus kekuatan politik oligarki maupun sistem demokrasi liberal yang terbukti tidak mampu membawa kemaslahatan bagi umat.

Untuk mengakhiri sebuah masalah kita butuh solusi yang real dan benar-benar dibutuhkan oleh umat. Maka, hadirnya Islam sebagai agama yang penuh rahmat tentu tak hanya sekadar mengajarkan tentang perbaikan ibadah dan akhlak semata. Tetapi, Islam hadir sebagai ideologi yang memiliki seperangkat peraturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia.

Islam adalah agama rahmatan lil ’alamin sebagai bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Swt., karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Allah Swt. berfirman yang artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. al-Anbiya : 107)

Sebagai ideologi yang sempurna, bentuk permasalahan seperti korupsi telah ditetapkan dalam syariat serta pencegahannya. Adapun aturan yang diterapkan dalam Khilafah Islamiyyah, untuk mencegah korupsi/kecurangan/ suap salah satunya ialah adanya Badan Pengawasan/Pemeriksa Keuangan. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al Amwal fi Daulah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/Pemeriksa Keuangan. Ditambah lagi keimanan yang kokoh akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah.

Begitu halnya dalam penanganan wabah, khilafah akan menetapkan aturan lokcdown/penguncian wilayah secara total. Penguncian wilayah dilakukan guna untuk menekan penyebaran wabah serta melarang aktivitas masyarakat di luar wilayah yang terkontaminasi wabah. Tindakan pencegahan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Saat wabah Rasul saw. memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderitanya maupun wilayah yang terkena wabah. Konsep karantina wilayah ini seperti diungkapkannya dalam HR. Bukhari yang artinya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.”

Demikian halnya penanganan ekonomi yang semakin ambruk dalam sistem demokrasi kapitalisme, hingga mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan. Sistem ekonomi Islam hadir dengan prinsip bahwasanya, pengelolaan SDA merupakan hak milik umum yang wajib dikelola oleh negara. Begitupun aset-aset negara lainnya tidak diperuntukkan oleh pihak korporasi swasta untuk mengelolanya.

Segala bentuk yang menjadi hak milik umum yang semata-mata digunakan untuk hajat hidup orang banyak seperti pembangunan infrastruktur, sekolah gratis, kesehatan gratis wajib dikelola disediakan oleh negara. Serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat miskin tanpa terkecuali.

Inilah beberapa solusi yang ditawarkan dalam Islam, sembari menakar resolusi tahun baru 2021 yang semakin berkecamuk dengan berbagai problematika umat. Tiada yang lebih real dalam menuntaskan persoalan umat selain Islam. Dengan syariatnya, Islam menuntaskan persoalan umat hingga ke akar-akarnya secara kafah. Maka, resolusi tahun baru 2021 inilah momentum umat kembali dalam barisan perjuangan dalam menegakkan syariah dan khilafah sebagai aturan dan institusi untuk menghancurkan sistem demokrasi kapitalisme.

Wallahu a'lam bishshawab.