Politik Dinasti Pilkada 2020



Oleh: Ratna Fauziah, A. Md
(Pemerhati Masalah Publik)

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 semakin menunjukkan penguatan dinasti politik. Dalam catatan Nagara Institute, setidaknya ada 124 cakada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dinasti politik. Rinciannya, 57 kandidat merupakan calon bupati, 30 orang calon wakil bupati, 20 calon wali kota, 8 calon wakil wali kota, 5 calon gubernur, dan 4 calon wakil gubernur.

Kenaikan jumlah dinasti politik ini disebabkan, salah satunya oleh Putusan MK 33/PUU -XIII/2015. Sebelum putusan tersebut, jumlah dinasti politik pada rentang waktu tahun 2005-2014 hanya berjumlah 59 orang kandidat dinasti. Namun dalam pilkada serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2018 terjadi kenaikan drastis yakni 86 orang kandidat.

Politik dinasti diartikan sebagai model dan praktik politik yang dijalankan sekelompok orang yang memiliki hubungan kekeluargaan. Praktik politik dinasti makin lazim terjadi dalam sistem demokrasi, bahkan seolah menjadi tren. Suami, istri, anak, dan keponakan ramai-ramai masuk ke dunia politik, baik dalam waktu bersamaan atau saling menggantikan. Tentu tidak seperti zaman kerajaan yang terkesan otoriter. Politik dinasti dibuat tampak humanis dan prosedural. Yakni disiapkan oleh partai politik, lalu di saat musim pemilu mereka turut masuk dalam ajang kontestasi, seolah-olah naiknya mereka adalah kehendak rakyat juga. Mereka berlomba-lomba untuk meraihnya, tanpa dibebani rasa takut akan pertanggungjawaban di keabadian.

Apa pun cara bisa dilakukan, termasuk memanfaatkan kesempatan aji mumpung yang ada pada mereka.
Bagi Partai politik yang penting adalah bagaimana menjadi partai pemenang. Lalu setelah itu kalangan elitenya bisa bagi-bagi kue kekuasaan. Hal ini tentu menyalahi fungsi dasar partai politik. Namun dalam demokrasi fungsi parpol memang sudah dikerdilkan. Ia hanya berperan sebagai kendaraan politik atau sekadar batu loncatan untuk menuju kekuasaan.

Wajar jika dalam sistem politik demokrasi sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada mereka yang punya uang atau di-back up oleh kekuatan modal. Mereka yang punya nama terkenal alias selebritas, atau mereka yang ada dalam lingkaran pemilik kekuasaan. Bagi mereka yang benar-benar punya kapabilitas dan kredibilitas jangan harap bisa lolos dalam kontestasi kepemimpinan jika tak punya sumber daya modal dan kedudukan. Mereka hanya cukup jadi penggembira dengan kompensasi diberi remah-remah kekuasaan.

Rakyat menjadi sumber kekuasaan karena dari merekalah suara yang dibutuhkan berasal. Tapi rakyat bukan pemilik sejati kekuasaan. Karena semua kebijakan penguasa hanya menjadi alat mengukuhkan dinasti kekuasaan dan lahan mengembalikan modal para sponsornya.

Seharusnya fenomena ini cukup untuk membuka mata masyarakat dan menyadarkan masyarakat. Bagaimana bisa muncul pemerintahan yang bersih dan baik jika kekuasaan atau kepemimpinan diperoleh dengan cara-cara kotor serta orang-orang yang tampil pun bukan orang yang kompeten?

Berbeda halnya dengan paradigma Islam yang menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus siap dipertanggungjawabkan. Maqil Bin Yasâr ra. berkata, aku mendengar Rasûlullâh saw. bersabda, ”Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allâh untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allâh mengharamkan surga atasnya" (Muttafaq alaih)

Kepemimpinan atau kekuasaan dalam Islam menjadi hal yang tidak diinginkan. Mereka yang mendapatkannya akan menangis lantaran beratnya beban. Mereka takut kelak tak bisamempertanggung jawabkan. Dalam Islam, pemimpin diangkat untuk menjadi pengurus dan penjaga umat dari kebinasaan. Bukan penguasa yang punya privilese dan hak pelayanan. kepemimpinan ini sepaket dengan tugas mereka sebagai penegak syariat Islam sebagai satu-satunya aturan yang diterapkan dalam kehidupan. Melalui penerapan syariat Islam inilah mereka bisa dan wajib memastikan setiap kebutuhan rakyatnya, orang per orang dalam kondisi tercukupi dan dalam keadaan aman. Mereka wajib membersamai umat dalam kondisi sulit maupun lapang. Bahkan wajib mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan keluarganya. Model kepemimpinan Islam yang demikian bisa kita baca dari kisah-kisah sejarah. Betapa Rasulullah saw. dan para Khalifah Rasyidah menjadi model terbaik kepemimpinan bagi kita di masa sekarang.

Mereka hidup dengan penuh kesahajaan. Tapi tanggung jawab kepemimpinannya begitu besar. Alih-alih ada ambisi dan kebanggaan, mereka justru dipenuhi rasa takut bahwa amanah yang diemban kelak justru menjadi penyesalan.

Tengoklah Rasulullah saw. yang ketika wafat tidak punya harta peninggalan. Bahkan kehidupan Sayyidina Umar tak menjadi berubah sekalipun di masanya ghanimah begitu melimpah ruah. Bahkan beliau didapati sering menangis mengkhawatirkan kepemimpinannya. Wajar jika rakyat yang dipimpin oleh kepemimpinan Islam bisa hidup dalam situasi penuh kebaikan, diliputi ketenteraman, serta memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Bahkan negara yang mereka pimpin mampu tampil sebagai negara yang berwibawa dan adidaya karena disokong oleh kekuatan umat yang mencintai pemimpinnya dan sadar kewajiban sebagai penjaga syariat.
Wallahu a'lam