Pengelolaan Lingkungan ala kapitalisme, Mengundang Musibah


Oleh : Sulastri

(Relawan Opini)


Di awal pergantian tahun kali ini  bencana datang bertubi-tubi menguji negara kita. Di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Allah menguji kita dengan musibah yang datang dari udara, laut, darat, bahkan gunung. 

Seperti dilansir Kompas.com– Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) terendam banjir pada beberapa hari terakhir. Setidaknya 1.500 rumah warga di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalsel kebanjiran. Ketinggian air mencapai 2-3 meter. Hujan deras yang merata selama beberapa hari terakhir diduga menjadi penyebab.

Namun, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa banjir 3 besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo.

Berdasarkan laporan tahun 2020 saja, sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah.

Direktorat Jenderal Perkebunan (2020) mencatat, luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektar.

Untuk jumlah perusahaan sawit, pada Pekan Rawa Nasional I bertema Rawa Lumbung Pangan Menghadapi Perubahan Iklim 2011, tercatat 19 perusahaan akan menggarap perkebunan sawit di lahan rawa Kalsel dengan luasan lahan mencapai 201.813 hektar.

Karut marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia khususnya di KalSel menjadi pemicu terbesar pada musibah banjir kali ini. Pembangunan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dengan dasar sistem kapitalis cenderung tidak mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian hutan dan lahan, serta keseimbangan alam dan lingkungan akan berakibat fatal bagi  masyarakat sekitar.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, faktor kerusakan alam dan bencana yang baru-baru menimpa sebagian daerah di indonesia karena orientasi pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam yang eksploitatif yang terjadi di mana-mana. Ketika itu terus berulang dan tidak ada perbaikan atau evaluasi kebijakan maka inilah yang terjadi. (Detiknews, 18/1/2021)

Eksploitasi yang berlebihan tanpa didasari rasa kepedulian terhadap adanya sumber daya alam yang harus dijaga dapat menyebabkan terjadinya musibah seperti saat ini. Bencana ekologis karena akumulasi kerusakan akibat kesalahan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam serta eksploitasi karena kepentingan industri. Banyaknya korban dan kerugian yang disebabkan bencana ekologis tersebut menunjukkan telah terjadi ketidakseimbangan ekologis, yang kemudian memicu perubahan iklim.

Perubahan iklim menimbulkan bencana ekologis dengan dampak yang sangat luas dirasakan oleh masyarakat, kondisi tersebut menandakan ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan SDA.

Inilah fakta yang terjadi, sistem kapitalis yang telah melahirkan penguasa yang mudah didikte para korporasi, justru mengabaikan ketentuan dan prinsip yang telah dirumuskan oleh para ahli dan para intelektual dari hasil kajian ilmiah.

Dalam sistem kapitalis sekuler yang berasas pada pemisahan agama dari kehidupan telah menjadikan SDA sebagai objek untuk meraup kekayaan dan untung sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Dalam sistem ini negara  memberikan kebebasan untuk siapa saja yang memiliki modal untuk mengelola SDA. Inilah penyebab SDA yang seharusnya dipergunakan untuk masyarakat umum, justru dinikmati oleh segelintir orang tentu bagi mereka yang memiliki modal.

Negara dalam sistem ini pun hanya bertindak sebagai regulator. Bahkan juga bertindak sebagai perusahaan yang menjadikan SDA sebagai sektor investasi maupun bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya demi kepentingan sendiri. Sehingga nantinya akan bermunculan masalah demi masalah. Baik di sektor lingkungan maupun pengelolaannya. 

Ini sangat jauh berbeda dengan pandangan Islam. Dalam Islam kekayaan alam/SDA adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api”. (HR. Ibnu Majah)

Rasul juga bersabda, “Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api.“ (HR. Ibnu Majah)

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, barang-barang seperti minyak, gas, emas, nikel, hutan, laut dan sebagainya semuanya harus dalam menejemen negara, tidak dibenarkan untuk diprivatisasi. mengutip pendapat Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, mengatakan bahwa “barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus”. Karena itu, siapa saja yang menemukan barang tambang atau minyak bumi pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan barang tambang tersebut harus diberikan kepada negara untuk dikelola. Pendapatan dari pengelolaan hutan dan barang tambang, serta milik umum lainnya masuk ke dalam pos pendapatan negara dan dikembalikan kepada rakyat, apabila milik umum tidak dikembalikan, maka ini merupakan pengkhianatan, sebab berarti merampas harta dari pemilik yang sah.

Dalam Islam, negara  menerapkan sistem ekonomi Islam menjamin kestabilan ekonomi dan ini mudah diwujudkan jika sistem ekonomi Islam diterapkan. Dengan memahami ketentuan syariat Islam atas status SDA dan bagaimana sistem pengelolaannya bisa didapat dua keuntungan sekaligus yakni yang pertama, didapatnya sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan negara. Kedua diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan negara.

Pengelolaan tambang oleh negara pun pasti memperhatikan kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar. Negara tidak akan pernah membiarkan pengelolaan SDA tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan keresahan rakyatnya. Karena negara dalam Islam berpijak pada kesejahteraan rakyat secara hakiki. Wallahu a'lam bishshawab.