Pajak yang Terus Menanjak


Oleh : Umi Rizkyi

Komunitas Setajam Pena


Pandemi merundung negeri ini menginjak usianya yang setahun. Berpengaruh penuh terhadap roda pemerintahan negeri ini. Ekonomi telah rusak tak terperi. Politik semakin hilang rasa simpatik, bahkan anti kritik. Pendidikan, kesehatan semakin berantakan tak karuan. Penanganan terhadap Covid-19 pun semakin hilang arah dan tujuan.

Kini di bidang ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melakukan perpanjangan pajak atas pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka penanganan  Covid-19 sesuai yang dikutip dari kompas.com Jumat (15/1).

Hal yang serupa pun juga berlaku untuk fasilitas pajak penghasilan (PPh) melalui produksi, sumbangan, penugasan dan penyediaan harta.  Begitu berat beban rakyat saat ini karena pandemi. Pekerja banyak yang jadi korban PHK. Pengangguran semakin banyak berkeluyuran, menghalalkan segala daya upaya untuk mendapatkan rejeki walau sekadar untuk makan saja.

Pandemi yang menimpa negeri ini sungguh melahirkan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Banyak masyarakat yang berat menghadapi berbagai macam ujian kehidupan termasuk Covid-19 ini.  Ekonomi masyarakat yang semakin berantakan tak tertata. Kehidupan berumah tangga juga sebagai korban dengan banyaknya angka perceraian. Harga pokok semakin melonjak. Kesehatan dan pendidikan kian mahal harganya.

Apalagi sekarang ditambah adanya insentif perpanjangan pajak. Pajak motor, mobil, bangunan dan lain-lain dipungut pajak. Bahkan pajak penghasilan (PPh) pun dilakukan.

Sungguh miris dan tragis nasib negeri ini. Musibah demi musibah telah terjadi. Dalam satu bulan terakhir saja, telah terjadi paling sedikit tiga musibah.

Pertama kecelakaan pesawat Sriwijaya, yang menelan korban lebih dari 50 an orang. Kedua gempa bumi yang terjadi di Mamuju Sulawesi Barat. Ketiga banjir yang hampir menutupi daratan Kalimantan Selatan.

Hendaknya pemerintah saat ini meringankan dan menolong rakyatnya dengan segala daya upayanya. Jangan malah tak berkabar, tak muncul dan hilang bak ditelan bumi.

Rakyat makin hari makin sulit dan berat untuk menanggung semua ini. Janganlah menambahi beban rakyatnya dengan perpanjangan insentif pajak bahkan pajak penghasilan (PPh) juga.

Inilah bukti kerusakan yang disebabkan oleh sistem demokrasi yang selama ini diterapkan oleh negeri kita tercinta ini. Telah hampir melewati 70 tahun lebih negeri ini menerapkan sistem ini. Namun, justru kesengsaraan dan penderitaan rakyat semakin menjadi.

Kini saatnya kita kembali dan memohon ampun kepada Allah Swt. Atas dosa dan kemaksiatan kita selama ini. Kita harus melakukan taubat, kita harus berhijrah. Meninggalkan demokrasi yang membawa kesengsaraan dan penderitaan ini kepada sistem Islam yang gemilang.

Oleh karena itu, tidak ada jalan dan solusi terbaik bagi kita semuanya, kecuali kita menerapkan sistem Islam kembali dalam kehidupan. Di dalam Islam, kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama negara. Dan seorang pemimpin hanya akan menerapkan sistem Islam untuk mengatur negaranya, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Di dalam sistem Islam tidak akan dipungut pajak, bagaimana pun situasi dan kondisinya. Pemerintah akan senantiasa memanfaatkan harta yang ada di zakat mal untuk memenuhi kebutuhan negerinya. Terkecuali jika di baitul mal habis tak ada harta sedikit pun, baru pemerintah melakukan pemungutan pajak.

Pemungutan pajak yang berlaku di sistem Islam, tidak dibebankan seluruh rakyatnya. Akan tetapi pemimpin akan memilih orang-orang yang kaya saja yang dibebani pembayaran pajak baik kepada muslim maupun non muslim. Oleh karena itu, maka tidak akan terjadi kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin/penguasa kepada rakyatnya. Begitu pula rakyat tidak akan berbuat semaunya sendiri. Karena di dalam sistem Islam, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan diwujudkan secara nyata. Baik pemimpin/penguasa melakukan semua itu karena semata-mata untuk mendapatkan rida Allah Swt.

Dengan demikian, maka akan terwujudlah kehidupan yang penuh ketentraman, kesejahteraan, keadilan bagi seluruh warga negaranya. Baik itu muslim maupun non muslim.

Wallahu a'lam bishshawab.