Oleh : Rahmawati Ayu K

Pemerhati Masalah Sosial


"Mari membangun Indonesia sebagai negara Islami. Bukan negara Islam, agar semua umat Islam di Indonesia dapat berkontribusi, masuk dari berbagai pintu. Jangan ekslusif," kata Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya. (Sindonews.com)

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak Pemuda Muhammadiyah untuk membangun Indonesia sebagai negara Islami. Islami yang dimaksud adalah akhlak seperti jujur, demokratis, toleran, dan egaliter. Pernyataan Mahfud MD tersebut tentu patut dicermati, di tengah makin gencarnya gaung opini Negara Islam (Khilafah) di negeri ini.

Apakah beda makna antara Negara Islami dan Negara Islam? Sesuatu disebut Islami apabila nilai-nilai yang terkandung atau sistem yang bekerja di dalamnya mengadopsi ajaran Islam. Sementara Islam itu sendiri adalah agama yang diterima Nabi Muhammad yang mengajarkan monoteisme/ketauhidan tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab (Wikipedia.org). Negara akan dianggap Islami bila dapat merealisasikan nilai-nilai Islam di atas. Keadilan dan akhlak mulia biasanya dijadikan standar untuk menyebut sesuatu Islami atau tidak.

Berbeda dengan Negara Islam. Negara Islam adalah Negara yang memformalkan syariat Islam melalui Undang-Undang Negara. Inilah model Negara yang ditolak oleh Mahfud MD, karena dianggapnya tidak dapat menerima pluralitas.

Negara Islam Mewadahi Keragaman (Pluralitas)

Menurut Mahfud, Negara Indonesia ini adalah inklusif, dimana semua perbedaan primordial digabung menjadi satu kesatuan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mengatakan Pemuda Muhammadiyah dalam level apa pun dalam kehidupan bernegara harus terus berdakwah jalan tengah, tidak menjadi Islam yang ekstrim. (Sindonews.com)

Ketakutan untuk menjadi Negara Islam salah satunya adalah jika Islam diterapkan, nonmuslim akan diusir atau dipaksa memeluk Islam. Padahal isu tersebut dipropagandakan secara tidak bertanggung jawab, disandarkan pada epistemologi yang rapuh, a-historis, yang bertujuan mencegah formalisasi syariah Islam dalam koridor Negara.

Negara Islam (Khilafah) bukanlah Negara yang hanya dihuni oleh umat muslim saja. Umat agama lain pun di dalam khilafah dijaga, dilindungi dan diatur berdasarkan aturan Islam, kecuali dalam perkara akidah dan ibadahnya. Melihat realitas seperti ini-yaitu keberagaman (pluralitas) di dalam Khilafah- tentu diperlukan upaya agar persatuan dan kesatuan bisa terjaga dengan baik.

Pluralitas merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Keberagaman yang ada di tengah-tengah kita merupakan sesuatu yang berasal dari Sang Pencipta sebagaimana yang telah diterangkan dalam QS. Al Hujurat ayat 13:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Negara khilafah tidak akan pernah melakukan penyeragaman (pluralism) terhadap keragaman yang ada di tengah-tengah umat. Yang dilakukan negara adalah mengikat keragaman yang ada dengan ikatan yang kokoh, sehingga terbentuklah sebuah Negara yang kuat dan solid.

Ikatan yang kokoh adalah ikatan yang dibangun atas dasar pemikiran, perasaan, dan sistem (aturan) yang sama. Bukan dibangun atas ikatan kebangsaan (nasionalisme), kesukuan atau kekeluargaan, ikatan kerohanian dan ikatan manfaat seperti yang diterapkan beberapa negara saat ini. Ikatan-ikatan ini adalah ikatan yang lemah dan telah terbukti kelemahannya.

Seorang sejarawan Barat TW Arnold dalam bukunya, The Preaching of Islam, menuliskan bagaimana perlakuan yang diterima oleh nonmuslim yang hidup di bawah pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Dia menyatakan, “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen.”

Islam Totalitas, Why Not?

Sebagai muslim kita diwajibkan Allah untuk melaksanakan Islam secara keseluruhan (kaffah), sebagaimana firmanNya dalam QS. Al Baqarah 208:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu”

Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambaNya yang beriman dan membenarkan RasulNya agar berpegang kepada seluruh tali Islam dan syariatnya. Mengerjakan perintahNya, serta menjauhi semua laranganNya sekuat tenaga.

Dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan bahwa hanya agama Islam saja yang diterima. Sedangkan memilih selain Islam akan merugi. Sebagaimana firmanNya:

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. (QS. Ali Imran: 85)

Ayat di atas dengan tegas menolak ide pluralism, yang membenarkan semua agama. Sehingga tidak dibenarkan umat Islam menganut pluralism.

Islam pun tidak mengenal kompromi atau jalan tengah ketika berhadapan dengan hukum syariat. Karena tidak ada tawar-menawar dalam menentukan halal dan haram, perintah maupun larangan yang Allah turunkan. Semua wajib diterapkan secara totalitas dalam seluruh aspek kehidupan. Mulai dari bangun tidur hingga bangun Negara. Baik untuk sesuatu hal yang kita sukai maupun benci. Semua harus berlandaskan pada syariat Islam, sebagaimana perintah Allah untuk berIslam kaffah di atas. Jadi, berIslam secara totalitas, why not?

Menjadi Islami Sesungguhnya

Sebuah istilah terkadang mampu menyihir dan memperdaya, terlebih jika dikatakan dengan penuh retorika oleh tokoh-tokoh terpandang. Demikian pula dengan istilah pluralism, jalan tengah, ekstrimis, dan lain-lain. Istilah-istilah ini diwacanakan kembali untuk menegaskan agar umat ini tidak perlu memformalkan syariat Islam, cukup diambil seperlunya saja.

Padahal istilah-istilah itu bukan berasal dari Islam. Karena Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam juga tidak mengenal teror dan kekerasan pada makhluk bernyawa tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Karut marut masalah yang menimpa negeri ini juga bukan disebabkan oleh Islam, melainkan karena paham kapitalisme sekuler yang menggerogoti pemikiran kaum muslimin. Sehingga melupakan ajaran agamanya, bahkan mencari-cari celah agar bisa menerapkan hukum buatan manusia dalam kehidupan.

Tentu hal ini jauh dari makna Islami sesungguhnya. Karena seseorang menjadi Islami apabila berpikir dan berbuat berdasarkan tuntunan Allah dan RasulNya, tidak menurutkan hawa nafsu. Maka jika ingin mewujudkan Negara Islami, mestinya dengan cara melaksanakan hukum-hukum Islam secara total dan mencampakkan hukum kapitalisme sekuler yang telah terbukti menyengsarakan manusia. Allah berfirman:

“…maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah..” (QS. Shaad: 26)

Sudah sepantasnya negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini lebih meyakini hukum-hukum Allah untuk mengatur kehidupan mereka. Menjadi Negara yang mengadopsi aturan Islam totalitas, menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Jika Negara-negara kafir saja meyakini aturan-aturan Islam dan banyak melaksanakannya, mengapa kita tidak? 

Wallahu a’lam bishowwab.

 
Top