Mewujudkan Ketahanan Pangan dengan Islam


Oleh : Elpiani Basir, S.pd

(Pemerhati Masalah Sosial Lalembuu, Sulawesi Tenggara) 


Tahu dan tempe merupakan makanan yang banyak digemari masyarakat Indonesia di samping harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan, gizi yang terkandung dalam di dalamnya juga sangat tinggi. Namun, akhir-akhir ini sangat sulit untuk ditemukan seperti yang dialami konsumen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mengeluhkan hilangnya stok tahu dan tempe di lapak pedagang dalam dua hari terakhir. Kejadian ini imbas mogok produksi di kalangan perajin kedelai. "Sudah sejak tahun baru ini saja saya enggak ketemu lagi tahu dan tempe di pasar. Saya juga baru tahu hari ini kalau ada mogok kerja dari yang bikin (produsen)," kata salah satu konsumen tahu dan tempe, Nurohatun Hasanah (48) dilansir dari Antara, Minggu (3/1). 

Hilangnya stok tahu dan tempe di pasaran akibat dari meroketnya harga kedelai impor, seharusnya para pengambil kebijakan memikirkan nasib masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalau tahu dan tempe saja sudah sulit didapatkan oleh masyarakat lantas apa yang tersisa untuk rakyat kecil dalam memenuhi asupan gizi setiap hari. 

Kebiasaan rezim dalam mengimpor pangan dipermudah dengan adanya UU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintahan Joko Widodo dan disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu berpotensi membawa Indonesia terjebak dalam kebiasaan impor produk pertanian, petani pun waswas dibuatnya.

Ketua Umum Serikat Petani (SPI) Indonesia Henry Saragih mengatakan pelonggaran impor pangan tampak jelas dalam revisi UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). UU Cipta Kerja menghapus frasa pasal 30 ayat (1) beleid itu yang berbunyi: “Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah.” Dalam UU Cipta Kerja versi 812 halaman, pasal 30 ayat (1) diubah menjadi: “Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan petani.” Frasa “Mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional” dalam pasal 15 juga ikut dihapus.

Sanksi bagi orang yang mengimpor saat kebutuhan dalam negeri tercukupi dalam pasal 101 juga ditiadakan. UU Cipta Kerja juga melonggarkan impor produk hortikultura dalam revisi UU 13/2010. Beleid setebal 812 halaman itu menghapus ketentuan “ketersediaan produk hortikultura dalam negeri dan penetapan sasaran produksi dan konsumsi” dalam pasal 88 sebagai aspek yang wajib dipertimbangkan dalam impor produk hortikultura. “Ini jelas berdampak pada petani dalam negeri. Tidak ada lagi ketentuan kewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri,” ucap Henry dalam keterangan tertulis. (Tirto.id, 14/10/2020)

Sistem yang diterapkan saat ini telah memberikan kemudahan untuk melakukan impor padahal kenyataannya merugikan banyak pihak masyarakat sulit mendapatkan bahan pangan dan para petani lokal pun tidak kalah saing, padahal ketahanan pangan adalah masalah krusial. Karena itu, negara tidak boleh bergantung pada negara lain. Negara harusnya memberi subsidi besar bagi para petani agar mereka dapat memproduksi pangan, biaya produksi ringan, dan keuntungan bisa besar. 

Ketahanan pangan pasti berkaitan erat dengan lahan pertanian, alat produksi, dan petani itu sendiri. Petani tanpa tanah pertanian bagaikan sopir tanpa mobil. Tanpa tanah, kehidupan petani akan tenggelam.

Bisa kita saksikan hari ini betapa banyak lahan-lahan kosong bertuan tapi tak dikelola. Sementara banyak di antara petani justru tak memiliki lahan sendiri untuk bertanam. Pada akhirnya mereka hanya menjadi buruh tani di negeri sendiri. Bahkan di antara mereka harus menjual lahan akibat penggusuran proyek besar negara.

Sudah saatnya kita mandiri dan mewujudkan ketahanan pangan dengan mencontoh sistem yang pernah di contohkan oleh Rasulullah saw. Islam adalah sebuah mabda yang tidak hanya sekadar mengatur seputar ibadah ritual saja tapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk bagaimana cara mewujudkan ketahanan pangan di seluruh dunia.

Politik Pangan di Sistem Islam

Ketergantungan pangan negara terhadap negara lain akan mengakibatkan negara mudah dijajah dan dikuasai. Bagaimana kebijakan pangan di sistem Islam untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat? Jawabannya ada pada politik pertanian di sistem Islam yang mengacu pada  peningkatan produksi pertanian dan distribusi pangan  yang adil.

Di antara kebijakan yang akan diambil jika negara mau menerapkan sistem Islam adalah:

Pertama, hentikan impor, berdayakan sektor pertanian. Sejak menjamurnya sektor industri, pertanian seolah dipandang sebelah mata. Lahan pertanian kian digusur karena disulap menjadi bisnis real estate dan profesi petani pun kian langka seiring penggusuran lahan sawah milik petani. Kedua, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan dengan penyebarluasan dan teknologi budidaya terbaru di kalangan para petani; membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya.

Pengembangan iptek pertanian ini, penting agar negara secara mandiri melakukan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bukan meliberalisasi sektor pertanian untuk kepentingan industri asing. Negara tidak boleh melakukan ekspor pangan sampai kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi dengan baik.

Negara harus memberikan modal bagi siapa saja yang tidak mampu. Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab dengan memberikan harta dari baitulmal (kas negara) kepada para petani di Irak, yang dapat membantu mereka menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan dari mereka.

Negara juga harus memberikan akses air secara gratis kepada para petani. Sebab, air adalah milik umum. Selain itu, air merupakan faktor penting bagi irigasi pertanian.

Adapun ekstensifikasi dapat dilakukan dengan: (1) Membuka lahan-lahan baru dan menghidupkan tanah mati. Menghidupkan tanah mati artinya mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami. Setiap tanah yang mati, jika telah dihidupkan oleh seseorang, adalah menjadi milik yang bersangkutan. Rasulullah saw., sebagaimana ditutur oleh Umar bin Khaththab telah bersabda, “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya”. [HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Dawud]

(2) Setiap orang yang memiliki tanah akan diperintahkan untuk mengelola tanahnya. Siapa saja yang membutuhkan biaya mengelola tanah, negara akan memberinya modal dari baitulmal. Sehingga yang bersangkutan bisa mengelola tanahnya secara optimal.

Namun, apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama tiga tahun, maka tanah tersebut akan diambil alih dan diberikan kepada yang lain. Khalifah Umar pernah berkata, “Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun.” Maksud dari ucapan beliau adalah orang yang memagari tanah mati.

Ketiga, kebijakan distribusi pangan yang adil dan merata. Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga di pasar. Dengan larangan itu, stabilitas harga pangan akan terjaga. Selain itu, negara akan memastikan tidak adanya kelangkaan barang akibat larangan Islam menimbun barang.

Kebijakan distribusi pangan dilakukan dengan melihat setiap kebutuhan pangan per kepala. Dengan begitu, akan diketahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi negara untuk setiap keluarga.

Dengan mengambil sistem Islam, maka ketahanan pangan akan terwujud dan Indonesia akan menjadi negara yang mandiri tanpa kergantugan kepada negara lain. Wallahu a'lam bishshawab.