Mengatasi Banjir dari Akar Permasalahannya


Oleh : Dwi Sri Utari, S.Pd 

(Aktivis Dakwah Politik Islam)


“Waspadai potensi banjir Kabupaten Bandung 9/1/2021. Amati situasi genangan, amankan barang penting/berharga, siap dan siaga untuk evakuasi ke tempat aman," demikian merupakan isi SMS yang diterima warga Kabupaten Bandung pada Jumat, 8/1/2021 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) memberi peringatan akan ancaman bahaya banjir. (Jabarnews.com pada Jumat, 8/1/2021). Benar saja, keesokan harinya hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Bandung hingga menimbulkan bencana banjir di beberapa titik. Kawasan Kabupaten Bandung memang sudah menjadi langganan terjadinya bencana banjir setiap kali hujan deras mengguyur kawasan ini. Masalah banjir ini dirasa memang tidak pernah terselesaikan, sebab nampaknya tak pernah ada pula solusi yang menyentuh akar persoalan. 

Warga Kabupaten Bandung yang tinggal di kawasan langganan banjir senantiasa diliputi rasa kekhawatiran setiap kali musim hujan tiba. Hal tersebut menjadi wajar, sebab bencana banjir sudah seperti agenda tahunan di Kabupaten Bandung. Wilayah langganan banjir seperti Rancaekek, Baleendah dan Dayeuhkolot masih belum bisa dituntaskan. Kesiapan pihak Pemkab Bandung, belum cukup memberikan rasa aman kepada warga yang langganan menjadi korban bencana banjir ini. Selama ini yang tampak dari persiapan pihak Pemkab Bandung baru sekadar penyelesaian persoalan yang terdapat di permukaan, seperti memperbaiki drainase hingga normalisasi sungai-sungai.

Sebagaimana dikutip dari dara.co.id pada 5/1/2021, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung akan segera melakukan langkah antisipasi penanganan banjir di wilayah Bojongsoang dengan melakukan pengerukan sedimentasi Sungai Cikeruh. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bandung, Akhmad Djohara, menuturkan bahwa hal tersebut merupakan program prioritas bagi BPBD. Dana yang diajukan sendiri bahkan mencapai senilai Rp250 juta, walaupun sebenarnya kebutuhannya lebih dari itu ungkapnya. 

Sebelumnya Pemkab Bandung bersama Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS) juga telah melaksanakan proyek normalisasi sungai Cimande dan Cikijing. Hal tersebut dilakukan sebagai penanganan banjir yang dinilai diakibatkan oleh buruknya saluran drainase di beberapa ruas jalan di Kabupaten Bandung. Ya, perbaikan drainase juga sudah beberapa kali dilakukan. Meskipun demikian, ternyata bencana banjir masih belum bisa terelakan dari kawasan ini. 

Begitulah solusi yang dilakukan oleh Pemkab Bandung yang nampaknya tidak pernah tuntas dan tidak menyentuh akar permasalahan. Hakikatnya bencana banjir melanda kawasan Kabupaten Bandung secara rutin tiap kali memasuki musim hujan diakibatkan oleh beberapa faktor, selain permasalahan drainase dan aliran sungai yang seringkali dipenuhi tumpukan sampah dan limbah industri, berkurangnya lahan resapan air menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir, tetapi tak pernah tersentush solusi. Nampak kian hari lahan resapan air kian berkurang seiring dengan dialihfungsikan menjadi pemukiman maupun kawasan industri. 

Hakikatnya, dalam melakukan sebuah pembangunan harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan, dan lahan serta keseimbangan alam dan lingkungan. Jika tidak, meniscayakan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Nampaknya inilah yang menjadi penyebab permasalahan banjir di Indonesia tidak pernah terselesaikan. Dimana adanya alih fungsi lahan menjadi pemukiman maupun kawasan industri yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini tidak lepas dari pengaruh sistem kapitalisme  yang senantiasa mengacu pada 'profit oriented'. Dimana, hutan dan lahan hanyalah dilihat sebagai komoditas, yang bebas dimiliki dan dimanfaatkan oleh siapa saja bagi kepentingan apa saja, sekalipun berakibat buruk pada rusaknya lingkungan alam dan mengorbankan kepentingan hajat hidup manusia.

Di sisi lain pada aspek birokrasi pun acapkali terjadi kongkalikong yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Izin lingkungan, dan Analisis Dampak Lingkungan yang dipandang sebagai pengendali, terbukti begitu mudah dimanipulasi dan diperjualbelikan. Hal ini menunjukkan para pemangku kebijakan dan birokrasi seperti dikendalikan oleh para korporasi. Dalam sistem kapitalis keberadaan para korporasi ini memang dispesialkan. Inilah yang menjadi akar permasalahan banjir yang tidak pernah terselesaikan yakni sistem kapitalisme yang dijadikan sebagai rujukan dan landasan dalam berbagai menetapkan berbagai kebijakan dan politik negara. 

Dalam pandangan Islam, air, hutan, dan lahan adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta’ala, diciptakan-Nya untuk kesejahteraan manusia, bukan komoditas. Disebutkan dalam ayatnya pada surah al-Baqarah ayat 29, “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu..”. dengan menjadikan ayat ini sebagai landasan, maka dalam Islam kebijakan-kebijakan ditetapkan tidak lain untuk menjamin kesejahteraan manusia bukan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pihak tertentu. 

Di samping itu Allah Swt. juga menciptakan alam semesta ini dengan berada dalam keseimbangan dan keserasian satu sama lain dan manusia diperintahkan untuk menjaganya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya “…Dan Dia menciptakan keseimbangan.” (TQS. Ar Rahman [55] : 7). “Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.” (TQS Ar Rahman [55] : 8). Apabila firman Allah Swt. ini dijadikan sebagai rujukan, tentulah akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, dengan kongkalikong yang membuat kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mengenai penjagaan lingkungan alam dilanggar.

Sesungguhnya kebijakan-kebijakan yang berlandaskan dan merujuk pada aturan Sang Pencipta ini hanya terdapat pada sistem Islam. Sehingga solusi tuntas untuk permasalahan banjir yang selama ini tidak dapat teratasi dan masih saja menjadi bencana di tengah masyarakat adalah tidak lain dengan mengganti sistem kapitalisme dengan sistem hidup yang berasal dari Allah Swt., yaitu sistem Islam. Wallahu a’lam bishshawab.