Oleh : Sri Indrianti

(Pemerhati Sosial dan Generasi)


Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi strategis. Diapit oleh dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia serta terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia juga dilalui garis khatulistiwa. Sehingga memiliki curah hujan tinggi dan matahari bersinar sepanjang tahun. 

Dari iklim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan hujan tropis kaya akan flora dan fauna. Banyak satwa endemik dan terumbu karang indah yang memberikan kehidupan nyaman bagi satwa laut. 

Secara logika, dengan melihat iklim yang menguntungkan dan kondisi wilayah Indonesia yang subur maka akan berbanding lurus dengan ketersediaan bahan pangan. Namun, ternyata keadaan yang terjadi sangat berkebalikan. Zero hunger hanya menjadi ilusi di negeri yang subur makmur gemah ripah loh jinawi.

Dilansir oleh lokadata.id pada 26 November 2020, bahwa BPS (2019) mencatat angka gizi buruk di Indonesia mencapai 30.000. atau satu dari setiap 10.000 penduduk. Artinya kelaparan masih menjadi permasalahan yang cukup pelik walaupun pada tahun 2020  Global Hunger Index (GHI) Indonesia  berada pada posisi moderat dengan angka 19,1. Yakni menempati peringkat 70 dari 107 negara di dunia 

Ilusi Zero Hunger

Berdasarkan data ADB pada tahun 2016-2018 sekitar 22 juta penduduk Indonesia menderita kelaparan. Terlebih saat ini terjadi pandemi yang akan dengan mudah melipatgandakan jumlahnya. 

Miris. Di negara agraris seperti Indonesia justru terjadi krisis kelaparan kronis. Hal ini disebabkan negara hanya menjadi fasilitator dan regulator yang tentu saja berpihak pada para kapital atau pemilik modal. 

Negara dengan mudahnya melakukan kebijakan impor dengan harga pangan yang lebih murah, karena tidak adanya bea masuk dan rendahnya harga produksi. Sedangkan nasib para petani yang mengalami kerugian sama sekali tidak dihiraukan. 

Alih fungsi lahan pertanian juga kerap dilakukan. Pembangunan infrastruktur dan mudahnya regulasi dalam pembangunan proyek properti semakin menumpuk masalah ketahanan pangan di negeri ini.

Rezim neoliberal yang semakin masif meliberalkan tata kelola agraria di Indonesia mengakibatkan praktik privatisasi tanah kian merajalela. Pihak swasta terutama korporasi multinasional menguasai tanah-tanah produktif negeri ini. Sehingga jumlah petani gurem atau petani penggarap semakin meningkat.

Selain itu, negara yang mengadopsi sistem kapitalisme enggan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Rakyat dipaksa untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya sendiri. Itu pun masih harus bersaing berjibaku dengan pihak swasta atau para pemilik modal. Sehingga kondisi rakyat benar-benar mengkhawatirkan. 

Islam Mengatasi Kelaparan

Persoalan kelaparan yang membelit negeri ini atau bahkan hampir sebagian besar negeri-negeri muslim tak akan pernah selesai jika tetap menggunakan sistem kapitalisme. Sistem yang berpihak pada para kapital atau pemodal. Sistem yang memiliki masalah dalam hal distribusi. Sistem yang tidak memastikan distribusi bahan pangan sampai pada masing-masing individu rakyat.

Islam dalam institusi khilafah mewajibkan sektor pertanian dikelola dengan baik. Tidak ada tindakan alih fungsi lahan pertanian menjadi proyek infrastruktur atau properti. Sebab dari sektor pertanian inilah kemandirian pangan akan terwujud. Kemudian tanah mati atau tanah yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun akan diambil oleh negara dan diberikan pada individu rakyat yang mampu mengolah lahan pertanian. 

Impor bahan pangan hanya dilakukan oleh negara. Itupun dengan melihat ketersediaan bahan pangan jika mengalami kekurangan. Selain itu dilihat pula status negara pengekspor. Apakah negara yang memusuhi khilafah atau bukan. Jika memusuhi khilafah, maka tidak pernah terjalin hubungan kerjasama perdagangan. 

Privatisasi tanah pertanian jelas tidak akan pernah dilakukan khilafah. Sebab lahan pertanian pengolahannya hanya diperuntukkan rakyat.

Khilafah juga memperhatikan aspek distribusi bahan pangan. Khalifah akan memastikan betul bahan pangan sampai pada individu rakyat. Sebab khilafah tidak menghitung angka kelaparan secara rata-rata. Selama masih ada individu rakyat yang kelaparan berarti distribusi bahan pangan belum merata. 

Dalam kondisi pandemi, maka khalifah mengirimkan bahan pangan ke seluruh rumah individu rakyat yang sedang dikarantina. Sehingga rakyat tidak perlu keluar rumah dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan. 

Khalifah Umar bin Khattab pada masa paceklik sehingga terjadi krisis, maka membangun pos-pos penyedia bahan pangan di berbagai tempat. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab tak segan mengantarkan sendiri bahan pangan tersebut ke rumah rakyatnya.

Sungguh menakjubkan pengelolaan pertanian serta ketersediaan bahan pangan dalam Islam. Maka pantaslah Allah menurunkan keberkahannya. 

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top