Kreditur Untung Negara Buntung


Oleh : Rini Heliyani


Indonesia menghadapi persoalan kenaikan utang luar negeri sejak krisis ekonomi 1998 dan era reformasi bergulir. Utang luar negeri yang tadinya berada pada level di bawah seribuan triliun rupiah, kini sudah nyaris menyentuh Rp6.000 triliun per Oktober 2020.

Tak heran jika belum lama ini Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar pada tahun lalu. Paparan Bank Dunia tampaknya relevan dengan kondisi utang Indonesia. Dari data Bank Indonesia (BI), utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat 413,4 miliar dolar AS atau setara Rp 5.877 triliun. (Republika.co.id, 27/12/20)

Pada masa pandemi, pemerintah harus menggelontorkan belanja negara yang lebih besar dari pendapatannya. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit di atas 3 persen, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. (Viva.co.id, 24/12/20)

Jumlah hutang yang sangat fantastis, sangat berbanding terbalik dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kekayaan berupa hutan, laut, tambang, keanekaragaman hayati  banyak terdapat di Indonesia. Apakah kekayaan tersebut kurang dimiliki Indonesia? Seharusnya dengan banyaknya kekayaan alam yang terdapat di Indonesia, tidak menjadikan Indonesia lantas memiliki hutang tinggi. Mengapa hal ini terjadi?

Indonesia digambarkan sebagai paru-paru dunia menunjukkan betapa luasnya hutan Indonesia. Namun, lahan seluas itu disulap menjadi kebun sawit milik para taipan. Laut Indonesia menyimpan bermacam potensi alam sebenarnya cukup untuk membiayai kehidupan rakyat. Belum lagi tambang minyak, gas alam, nikel, batu bara, dan emasnya berada di peringkat atas kelas dunia.

Bahkan ada nyanyian dengan lirik “Bukan lautan, bukan pula kolam susu”. Bahkan orang-orang mengatakan tanah Indonesia sebagai tanah surga. Hingga diibaratkan tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Hal ini menggambarkan kesuburan tanah di Indonesia. Sehingga mudah bagi tanaman apa saja tumbuh di sini.

Hal di atas hanya sebatas cerita. Sebab, faktanya negeri yang kaya raya sumber daya alam tersebut justru beralaskan korporasi dan bermandikan utang. Negara menumpuk utang beserta nilai ribanya. Di era Jokowi, utang negara kian membengkak. Banyak di antara proyek dan pembangunan negara dibiayai dari utang dan investasi.

Seperti proyek infrastruktur jalan tol dan bandara. Disponsori investor, disokong dengan utang. Setelah jadi, beberapa ruas tol yang sudah dibangun dijual kembali. Ruas-ruas tol yang dijual seperti tol Becakayu, 1 ruas tol di Jabodetabek, 1 ruas tol di Jawa Barat, dua ruas tol Trans Jawa, dan 1 ruas tol di Jawa Timur. Kerja negara persis seperti sedang berbisnis dengan para cukong dan kapitalis. Bukan sebagai pelayan yang mengurusi kepentingan rakyatnya.

Bahkan pemerintah berencana membiayai 31 proyek infrastruktur prioritas dengan utang luar negeri pada 2020. Seluruh proyek itu membutuhkan pinjaman utang sebesar US$5,04 miliar atau setara Rp73,22 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) dan pinjaman pendampingan US$545,56 juta atau Rp7,91 triliun. Proyek itu tertuang dalam lampiran Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.65/M.PPN/HK/06/2020.

Akibat Perbanyak Utang

Dalam sistem ekonomi kapitalis, defisit anggaran adalah jalan yang ‘harus’ ditempuh sebuah negara agar dapat berutang. Jika tidak ada negara yang defisit anggaran, maka IMF, World Bank, atau lembaga peminjam utang menjadi tidak berguna. Utang biasanya dijadikan pengikat bagi pemilik kepentingan kepada negara yang diutangi. Negara kreditur (pemberi utang) pasti mengambil untung dari negara debitur (penerima utang).

Dengan utang, negara penerima utang akan terjerat dan selalu bergantung. Ditambah bunganya yang kian membumbung. Maka dipastikan, negara yang gemar mencari pinjaman utang luar negeri sulit berlepas diri. Pada akhirnya, membangun negara mandiri dan kuat hanyalah ilusi. 

Apakah ini yang diinginkan Indonesia di masa mendatang? Mewariskan utang tinggi pada generasi. Inilah konsekuensi logis penerapan sistem kapitalisme. Risiko bagi negara pengemban demokrasi yang hanya bisa melahirkan pemimpin pro kapitalis. Pada akhirnya, rakyat menjadi korban keserakahan penguasa dan pengusaha.

Sesungguhnya utang luar negeri untuk mendanai proyek negara adalah cara paling berbahaya terhadap eksistensi suatu negara. Hal ini akan memperpanjang derita rakyat, di samping utang digunakan untuk menjajah dan mengintervensi suatu negara.

Sistem Islam Bebas Utang

Sistem Islam dengan diterapkan di dalam negara khilafah, baitulmal merupakan lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’ dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya, maka harta tersebut menjadi hak baitulmal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi baitulmal.

Ada tiga pos pendapatan dalam baitulmal yang memiliki banyak jenis pemasukannya. Pertama, bagian fa’i dan kharaj. Fa’i adalah salah satu bentuk rampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah negara yang ditaklukan membayar kharaj ke negara Islam.

Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari al-shari’ kepada jemaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak, misalnya tambang emas, batu bara, gas, minyak, dan lain-lain. 

Ketiga, bagian sedekah. Bagian sedekah terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing.

Kebijakan fiskal Bayt al-Mal akan membelanjakan anggarannya untuk investasi infrastruktur publik dan menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat mau berinvestasi untuk hal-hal yang produktif. (muslimahnews.com, 20/10/2018)

Negara khilafah tidak akan membangun infrastruktur dengan skema utang luar negeri. Pembiayaan pembangunan infrastruktur bersumber dari baitulmal. Jika baitulmal tidak ada dana, baik habis karena peperangan atau bencana, maka harus dilihat.

Jika proyek infrastruktur itu penting dan satu-satunya fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, dimana jika tertunda dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, maka dalam kondisi ini negara mendorong partisipasi publik untuk berinfak. Jika tidak cukup, negara bisa menetapkan pajak khusus bagi masyarakat yang mampu untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi.

Negara tidak akan melakukan pinjaman utang luar negeri. Sebab, pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu. Riba diharamkan oleh hukum syara’, baik berasal dari seseorang maupun dari suatu negara.

Sedangkan persyaratan (yang menyertai pinjaman) sama saja dengan menjadikan negara-negara dan lembaga-lembaga donor tersebut berkuasa atas kaum muslim. Akibatnya, keinginan dan segala keperluan kaum muslim tergadai pada keinginan negara-negara dan lembaga-lembaga donor. Karena itu, hal ini tidak diperbolehkan secara syar’i.

Selain itu, utang luar negeri merupakan bencana yang sangat berbahaya atas negeri-negeri Islam, dan menjadi penyebab orang-orang kafir menguasai negeri-negeri kaum muslim. Jadi, selama ada (beban) utang ini, umat selalu berada dalam kondisi terpuruk. Dengan demikian, khalifah tidak boleh menggunakan utang luar negeri sebagai pos (pendapatan) untuk menutupi anggaran belanja. (Sistem Keuangan Negara Khilafah, Abdul Qadim Zalum, hlm. 100)

Dengan mekanisme ini, membiayai negara tanpa utang bukanlah mimpi. Sebab, dengan pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan maksimal, negara khilafah bisa mencukupi kebutuhan rakyat tanpa harus berutang dan mengandalkan kreditur untuk berinvestasi.

Wallahu a'lam bishshawab.