Oleh : Surfida, S.Pd.I

(Relawan Media)


Tahu dan tempe adalah makanan favorit masyarakat Indonesia. Keduanya memiliki nutrisi yang bagus untuk tubuh. Harganya pun sangat terjangkau bagi rakyat yang memiliki ekonomi rendah. Tetapi sangat disayangkan, meskipun harganya terjangkau, saat ini keduanya sudah mulai langka bahkan hilang di pasaran. 

Hal ini disebabkan karena harga kedelai naik. Karena itu, membuat pengrajin tahu dan tempe tidak lagi memproduksi. Misalnya yang terjadi di daerah Bogor hingga se-Jabodetabek melakukan libur produksi massal mulai 31 Desember 2020 hingga 2 Januari, sebagaimana yang dikatakan oleh Sekjen Sedulur Pengrajin Tahu Indonesia (SPTI), Musodik, sekitar 25 pengrajin tahu di Bogor yang tergabung dalam SPTI juga turut libur produksi. Mereka tersebar di daerah Parung, Jasinga, Cibinong, dan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Dan ini juga akan diikuti daerah lain. (Republik.co.id, 2/1/2021)

Memang harga kedelai naiknya tidak terlalu tinggi, naik hanya dua ribuan, yaitu dari 7.000/kg menjadi 9.000 sampai 9.500/kg. Akan tetapi itu mampu membuat pengrajin tahu dan tempe merugi, sehingga mereka libur produksi. Musodik mengatakan bahwa kedelai yang naik adalah grade B dan grade C. 

Ada juga yang berusaha mengurangi ukurannya, seperti yang dilakukan oleh Dodo. Tetapi tetap saja rugi bahkan pembeli protes karena ukurannya sudah kecil. Akhirnya beliau libur lagi memproduksi. Banyaknya para pengrajin tahu dan tempe libur memproduksi, ternyata ini berimbas juga pada pedagang gorengan dan pengusaha warteg. 

Selain itu, pada keluarga yang berpenghasilan rendah, tidak mampu lagi memenuhi gizi anak-anak mereka. Karena protein dalam yang dimiliki tahu dan tempe sangat tinggi.

Impor Pangan, Rakyat Gulung Tikar 

Hilangnya tahu dan tempe di pasaran, membuktikan bahwa ketergantungan terhadap impor sangat tinggi. Di saat pasokan impor berkurang, di situlah harga akan naik. Apakah petani lokal tidak ada yang menanam kedelai? Sebenarnya ada, tetapi ketika penguasa lebih menggenjot impor daripada petani, di sinilah petani akan kalah bersaing dengan kedelai impor. Saat kalah bersaing, maka sebagian merugi sehingga akan beralih untuk menanam tanaman yang lain atau ganti profesi. Dan pada akhirnya petani yang menanam tanaman tersebut hanya sedikit, sehingga ketika panen pasti tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Negara melakukan impor bahan pangan bukan hanya pada kedelai, tetapi bahan makanan lain. Seperti dilansir dari tirto, 20/10/2020. Data BPS mencatat impor gula malah mencapai angka tertinggi di Juni 2020 yaitu 883.927 ton, padahal selama Maret-Mei berkisar 642-684 ribu ton. Sampai September 2020 impor gula masih 490.197 ton, sehingga harga tebu dari petani di saat impor meningkat jatuh karena tidak terserap oleh perusahaan gula. Seharusnya, pada saat petani panen harus didukung agar petani tidak rugi. 

Impor pangan juga terjadi pada beras, penguasa kelebihan mengimpor beras pada tahun 2018. Akibatnya pada tahun 2019 ribuan ton beras tidak tersalurkan, sementara beras masa simpannya hanya berkisar 4 bulan. Selain itu, pangan yang diimpor juga adalah jagung, sehingga saat jagung impor masuk, petani bingung mau jual kemana jagung mereka.

Jika kita melihat, produk pangan yang diimpor  ini rata-rata ada pada petani di negara ini. Pangan tersebut tumbuh subur jika ditanam di negara ini, tetapi lagi dan lagi penguasa lebih mengutamakan impor dari pada petani. Sehingga petani banyak yang melarat, imbasnya kemiskinan semakin meningkat. Negara gemah ripah loh jinawi hanya sekadar julukan semata.

Penguasa tidak mau melakukan swasembada pangan, seandainya dilakukan pasti berhasil. Swasembada pangan ini, pernah dilakukan oleh negara ini pada tahun 90an dan berhasil. Guru besar IPB, Dwi Andreas Santoso menyampaikan bahwa negara ini pernah menyelenggarakan swasembada pangan yaitu bawang dan kedelai. Namun, pada tahun 2000an, penguasa membuka keran impor bawang dan kedelai, sehingga petani bawang dan kedelai rugi, karena digempur bawang dari China dan kedelai Amerika Serikat (20/10/2020).

Meningkatnya barang impor terutama pangan ini, akibat dari diterapkannya sistem kapitalisme liberal yang selalu mengutamakan keuntungan. Penguasa dan pengusaha bekerja sama dalam pengadaan impor. Tidak dipungkiri juga pasti ada mafia-mafia impor yang luput dari pengawasan. Apalagi sudah terjadi kongkalikong. Seandainya penguasa serius mengurus rakyat ini, kemungkinan kedelai dan bahan makanan lainnya tidak akan impor.

Rakyat akan difaslitasi agar mampu meningkatkan hasil penen, misalnya memberikan bibit unggul, pupuk dengan harga murah, pelatihan agar petani memiliki keahlian dalam mengelola dan memproduksi hasil tanaman tersebut. Fasilitas pertanian  jangan hanya sekadar janji saja, tetapi harus direalisasikan. Jika penguasa tidak berusaha menghentikan impor ini, maka negara ini akan kebanjiran barang-barang impor baik itu barang elektronik maupun bahan pangan. Ditambah lagi dengan disahkannya UU Ciptakerja. Dalam UU ini kebijakan impor dipermudah, sehingga produk dalam negeri dinomorduakan. 

Penguasa yang selalu mengutamakan impor dari pada hasil petani lokal, ini mengkonfirmasikan bahwa negara tidak bisa mandiri. Dan selalu di bawah bayang-bayang penjajah ekonomi. Suburnya tanah di negara ini, mampu menjanjikan kesejahteraan rakyat, namun sayang tidak dimanfaatkan dan sebagian tanah dialihfungsikan menjadi tempat pemukiman. Agar impor tidak membanjiri negara ini, maka harus dihentikan dengan menjalankan swasembada pangan. Negara juga harus keluar dari jeratan WTO yang menjadikan negara ini bergantung pada impor. Namun, agar negara bisa lepas, harus menggunakan solusi yang sistemik. Solusi yang diberikan tidak bisa hanya solusi parsial saja. Solusi yang sistemik itu adalah penerapan sistem yang bersumber dari Sang Pencipta, bukan memakai sistem yang dibangun berdasarkan akal manusia belaka. Dengan diterapkannya sistem Islam secara kafah yaitu menerapkan sistem politik dan ekonomi Islam juga pertanian. 

Negara Islam akan menjalankan politik dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri penguasa hadir untuk melayani kebutuhan rakyatnya secara merata, termasuk kebutuhan pangan. Sebab Rasulullah saw. telah menegaskan fungsi pemerintah dalam hadis, “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Penguasa dalam sistem Islam akan serius menggenjot produksi pangan dalam negeri. Dalam melakukan swasembada pangan ini, negara tidak akan meminta bantuan dari negara-negara asing, karena dengan meminta bantuan kepada asing, sama saja mengundang penjajah. Pada akhirnya negara akan dikuasai asing. 

Selain itu, petani didukung agar berproduksi maksimal, misalnya memberikan kemudahan untuk mendapatkan bibit unggul, mesin, atau teknologi pertanian terbaru; memberikan bantuan modal, membangun infrastruktur pertanian, jalan, irigasi, dan lainnya.

Penguasa juga menyelenggarakan penelitian, pendidikan, pelatihan, pengembangan inovasi, dan sebagainya. Serta menerapkan hukum pertanahan dalam Islam yang akan menjamin kepemilikan lahan pertanian berada di kalangan yang memang mampu mengelolanya, supaya tidak ada lahan yang menganggur. Negara juga melarang adanya penimbunan barang, kartel, penipuan dan sebagainya yang memicu lonjakan harga secara tidak wajar. Dengan demikian tidak akan terjadi ketergantungan pada impor, kesejahteraan rakyat tercapai. 

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top