Oleh:  Leihana 

Ibu Rumah Tangga Pemerhati Umat


Kondisi masyarakat Indonesia di tahun 2020 sudah sangat tercekik oleh pandemi Covid-19. Akibat pandemi ini bukan hanya mengancam jiwa masyarakat yang tertular melainkan juga mengancam keberlangsungan hidup seluruh masyarakat. Hal ini mengakibatkan lumpuhnya perekonomian sebagai dampak pandemi global tersebut. Kesulitan ekonomi yang mencekik tersebut bahkan belum berakhir hingga awal tahun 2021. Selain menantikan penanganan tuntas terhadap wabah pandemi tersebut, masyarakat juga membutuhkan uluran tangan pemerintah dalam membantu  bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang seolah tidak ada jalan keluar. 


Pemerintah melakukan sebuah upaya dengan pengadaan vaksin. Dengan  kebijakan tersebut seolah  pemerintah sedikit peduli terhadap kesulitan ekonomi masyarakat dengan mengagas berbagai jenis bantuan bagi masyarakat terdampak covid-19. Bantuan tersebut bahkan ditujukan bukan hanya bagi pelaku ekonomi kecil menengah yang dijanjikan diberikan bantuan sosial (Bansos)serta UMKM. Di mana bansos  ditujukan  bagi setiap keluarga yang kesulitan ekonominya akibat wabah tersebut. 


Selain itu bantuan tersebut diberikan pada para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah lima juta rupiah per bulan. Bahkan bansos ini juga diberikan kepada para pengangguran/pra kerja meski program ini sebenarnya diusung oleh pemerintah sebagai janji kampanye sebelum wabah ini melanda Indonesia. Namun tetap saja setiap bansos dalam berbagai programnya ditujukan untuk membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi selalu tidak semulus bayangan masyarakat. 


Buah manis bansos yang dijanjikan pemerintah ternyata busuk juga di dalamnya, meski ditutupi sedemikian rupa bau busuk itu akhirnya tercium juga. Bansos yang diharapkan transparan, tepat sasaran dan sesuai dengan anggaran yang seharusnya justru menjadi santapan "hama" birokrat. Upaya mengutil dana bansos ini dilakukan oleh pentolan birokrat yang semestinya bertanggung jawab menyalurkan dana bansos itu sendiri yakni Mentri Sosial, Juliar Batubara. Sungguh Ironi yang sangat menyakiti rakyat. 


Korupsi dana bansos ini tidak tanggung-tanggung nilainya. Hal ini karena banyaknya jumlah paket bansos tersebut. Jadi, korupsi senilai 10.00,00 saja per paket Mensos Juliari berhasil mengkorupsi dana tersebut sebesar 17 Miliar rupiah. Dan fakta korupsi tersebut nampaknya belum terungkap secara keseluruhan berapa nilai keseluruhan dana yang telah dikorupsi dam siapa saja yang memakan dana haram tersebut belum tertangkap KPK seluruhnya. 


Dikutip  dari Harian Aceh Indonesia,19/01/2021 pada artikelnya yang bertajuk "Setelah ‘Anak Pak Lurah’, Kini Muncul Istilah ‘Madam’ yang Diduga Petinggi PDIP", disebutkan bahwa;

– Dari 1,9 juta paket bansos, eks Menteri Sosial Juliari Batubara hanya mengutip fee yang 600 ribu paket.

– Kutipan 1,3 juta paket disebut merupakan jatah seorang petinggi elite PDIP

KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari para pengusaha penyedia bantuan sosial. Uang itu disinyalir berasal dari potongan Rp 10 ribu per paket. 

( Harian Aceh Indonesia       19/01/2021) 


Dari hasil penelusuran Tempo dari beberapa pengusaha dan sumber yang mengetahui kasus ini, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari. 

Dari total 1,9 juta paket dalam satu periode distribusi, lewat anak buahnya, Juliari diduga hanya mengutip fee untuk 600 ribu paket. 

Sisanya sebanyak 1,3 juta paket lainnya disebut-sebut merupakan jatah anggota DPR, Herman Hery dan Ihsan Yunus. Keduanya sama-sama dari PDIP, satu partai dengan Juliari. Dari jumlah paket tersebut, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapat kuota paling banyak, mencapai 1 juta paket. Sisanya menjadi jatah perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan. 

Sumber lain menyebutkan, jatah mereka tidak dipotong karena bagian dari “Madam”. Sebutan ini mengacu ke seorang petinggi elite PDIP. 


IDN Times, 21/01/2021, juga menyebutkan Sebelumnya, dua politisi PDI Perjuangan disebut-sebut menerima kuota terbesar terkait proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek. Dilansir dari laporan investigasi Koran Tempo edisi Senin 18 Januari 2021, mereka adalah Herman Hery dan Ihsan Yunus. Total kuota proyek bansos yang diduga diterima keduanya mencapai Rp3,4 triliun.

Dari fakta tersebut jelas sekali kasus korupsi dana bansos Covid-19 semestinya menjadi penegas bahwa korupsi bukan hanya dilakukan oleh oknum tapi secara sistemik terjadi. 


Hal ini jelas terbaca dari fakta adanya bagi-bagi "kue"hasil mengutip dana bansos di antara petinggi penguasa negeri ini. Dari rumor" anak pak lurah" yakni anak Presiden RI yang terpilih menjadi walikota di kota Solo pada pilkada yang baru selesai digelar juga diduga adanya jatah korupsi dalam jumlah yang lebih besar belum terungkap di tengah media yaitu pihak yang disebut "madam" yang diduga adalahpetinggi PDIP sebagai partai asal mantan mensos Juliari Batubara. 


Adanya pola setoran pada birokrat yang terhubung dengan tersangka korupsi dana bansos tersebut sudah sangat menjelaskan korupsi ini dilakukan secara berjamaah. Di mana  satu sama lain saling menguntungkan dan melindungi dengan kekuasaannya masing-masing. 


Sementara itu pemerintah menyerahkan pemberantasan korupsi kepada Lembaga pemberantasan korupsi KPK. Namun nampaknya KPK tidak mampu berbuat banyak ketika korupsi telah mengurita dan telah terjalin kuat di tengah para penguasa yang memberi mandat kepada KPK itu sendiri. 


Adanya upaya tebang pilih dalam pemberantasan korupsi masih sangat kuat,  KPK hanya mampu menangkap pelaku kelas ikan kembung sedangkan kelas ikan paus merasa puas tak tersentuh hukum.


Jelas KPK tak cukup ampuh menindak pelaku apalagi bila diharapkan menciptakan iklim anti korupsi di tengah penguasa negeri ini. Kerena kerja KPK hanya sebatas pada upaya menangkap dan menyelidiki kasus korupsi yang telah terjadi, tidak ada upaya preventif yang dilakukan agar korupsi tidak terjadi atau terulang dan birokrasi yang sama. 


Karena korupsi di negeri ini terus berulang bahkan di departemen yang sama, akan departemen agama yang semestinya diisi oleh figur pemimpin yang jujur berahlak mulia tidak luput dari kasus korupsi. Buah busuk korupsi ini seakan tidak dapat dihindari dalam pemerintahan negara ini. Karena iklim korupsi telah tercipta dan membudaya di setiap departemen pemerintahan. Akibat rusaknya sistem yang diterapkan di negara ini yaitu kapitalisme yang menjunjung tinggi kebebasan individu dalam mencapai keinginannya. 


Tidak peduli menempuh jalan yang salah asalkan memiliki modal seseorang bisa mendapatkan keinginannya. Untuk menjadi wakil rakyat atau penguasa di negara ini semua orang berlomba mengelontorkan modal kampanye yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan dukungan. Bahkan yang tidak memiliki modal pribadi mencari dukungan sponsor swasta bahkan asing untuk mendudukannya di tampuk kekuasaan tertinggi. Maka tidak heran jika sudah menduduki kekuasaan para penguasa juga berlomba mengembalikan modal baik yang dikeluarkan oleh pribadi maupun partai atau perusahaan, semua tidak ada yang gati di sistem kapitalisme. Sehingga urusan hidup dan mati rakyat pun diperjualbelikan dalam proyek yang bisa menguntungkan atau membayar modal mahalnya politik negeri ini. 


Fenomena busuk ini tidak pernah terjadi dalam sistem Islam, sejak diterapkan ole Rasul Muhammad saw hingga para khalifah setelahnya kasus kriminal sangat minim, apalagi yang dilakukan oleh penguasa.Dalam sistem Islam memberantas korupsi dilakukan dengan penanaman mental individu yang dididik dengan ketakwaan yang takut dan waspada pada pengawasan Allah Swt di manapun dan kapanpunmereka berada. Penciptaan lingkungan yang kondusif yang menegakkan dakwah amar makruf nahyi mungkar menjadi kontrol masyarakat yang mencegah individu manapun. Melakukan perbuatan tidak jujur atau korup, serta sistem kerja lembaga yang tidak rentan korupsi berupa birokrasi, yang mudah dalam pengontrolan terpusat oleh kepala negara dan antar departemen. Di mana anggaran mudah dialokasikan pada yang lebih membutuhkan . Bahkan  penegakan sanksi yang memenjarakan dan memberikan efek jera yakni potong tangan pada pencuri di atas nilai seperempat dinar. 


Kesempurnaan sistem ini hanya bisa terwujud jika sistem Islam diterapkan secara kaffah di bawah institusi yang telah dicontohkan para sahabat yaitu kekhilafahan Islam.

 
Top