Khilafah Mewujudkan Keamanan Seluruh Warga Negara



Oleh : Dwi Susanti

(Praktisi Pendidikan)


Kriminalitas menjadi sesuatu yang lekat dengan kehidupan bermasyarakat dari dulu hingga dewasa ini. Kasus kriminalitas yang terjadi tentu sangat meresahkan masyarakat. Meskipun Polda Metrojaya mencatat sepanjang 2020 terjadi 30.324 tindak pidana di DKI Jakarta dan sekitarnya. Angka itu menurun 7 persen dibandingkan dengan 2019. Sementara terkait dengan crime clock, Polda menyebut terjadi pelambatan selama 1 menit 22 detik yaitu dari 16 menit 11 detik pada 2019, menjadi 17 menit 33 detik. Catatan itu berarti, pada 2020, setiap 17 menit, terdapat 1 kasus kejahatan terjadi di wilayah Polda Metro Jaya, (CNN Indonesia, Kamis 24/12/2020). Ini tentu bukan kondisi yang bisa dikatakan baik. Dan catatan ini  bisa menjadi representasi kondisi keamanan di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Padahal dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini seharusnya tindak kriminalitas bisa ditekan sekecil-kecilnya. 

Kasus kriminalitas yang merupakan salah satu bentuk dari gangguan keamanan mulai dari kasus pencurian, korupsi ,pemerkosaan, pergaulan bebas, perzinahan, L9BT, perampokan, pembegalan dan pembunuhan dengan segala motif dan modusnya. Rendahnya keimanan, tingginya biaya hidup ditambah lagi sulitnya mencari lowongan pekerjaan, PHK efek pandemi semakin menyuburkan kriminalitas di sekitar kita. Meskipun sudah banyak aparat yang menjaga keamanan dan pemberlakuan hukum bagi pelakunya, tetapi angka kriminalitas tetap tinggi. Ini menunjukkan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tidak memberikan efek jera. Karena bukan rahasia lagi saat ini hukum bisa diperdagangkan. Dengan uang, yang salah bisa menjadi benar dan sebaliknya yang benar menjadi salah, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, keadilan menjadi barang langka dalam sistem kapitalis sekuler saat ini. Dengan demikian keamanan masyarakat juga masih menjadi PR yang perlu segera diatasi.

Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Islam menggolongkan keamanan sebagai kebutuhan dasar kolektif warga negara yang dijamin pemenuhannya secara langsung oleh negara/khilafah. Keamanan merupakan hal yang sangat penting karena stabilitas ekonomi akan bisa diwujudkan jika keamanan negara terjamin. Jihad keluar negara juga dapat berjalan dengan baik jika situasi keamanan dalam negeri sudah settle. Khilafah akan melakukan pencegahan dan menghilangkan segala bentuk gangguan keamanan sekecil apa pun yang ada di tengah umat. Pencegahan tersebut dengan pemberlakuan hukum Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Sedangkan tindakan pengobatan (kuratif) dengan penjatuhan sanksi hukum yang tegas, sehingga memberi efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi masyarakat secara umum. Lalu apa saja yang termasuk gangguan keamanan? Bagaimana Khilafah Islam mengatasi gangguan keamanan tersebut?

Jenis-Jenis Gangguan Keamanan 

Setiap orang/hal/perbuatan yang dapat menimbulkan kemudaratan dan bahaya bagi masyarakat atau negara dianggap sebagai gangguan keamanan. Beberapa hal yang memungkinkan akan mengganggu keamanan dalam negeri adalah sebagai berikut:                            

Murtad yaitu keluar dari Islam

Bughat yaitu keluar melepaskan diri dari negara/separatis misal OPM, GAM.

Penyerangan terhadap harta seperti perampokan, pembegalan, pencurian, perampasan, penipuan, korupsi /penggelapan uang dan lain-lain.

Gangguan terhadap jiwa misal pemukulan, pencederaan dan pembunuhan. 

Gangguan terhadap kehormatan melalui publikasi keburukan dan qadzaf (tuduhan) berzina.

Orang-orang yang dianggap ahl ar-riyab (orang-orang yang dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya bagi institusi negara, memiliki kecondongan kepada orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin baik mereka berkelompok maupun individu.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DKDN)

Departemen keamanan dalam negeri merupakan departemen yang mengurusi segala bentuk gangguan keamanan di dalam negeri. Departemen ini dikepalai oleh seorang mudir keamanan dalam negeri. Departemen ini memiliki cabang di setiap wilayah yang dikepalai oleh kepala kepolisian wilayah. Satuan kepolisian merupakan sarana utama untuk menjaga keamanan dalam negeri. Dimana satuan ini secara administrasi berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri tetapi secara pelaksanaan tugas (tanfidz) berada di bawah wali. Semua fungsi dan tugasnya diatur dengan undang-undang khusus.

Departemen keamanan dalam negeri berhak menggunakan satuan kepolisian kapanpun dan bagaimanapun. Perintah departemen ini mengikat dan harus dilaksanakan segera. Bila dalam kondisi tertentu Kepolisian tidak mampu mengatasi gangguan keamanan, maka DKDN bisa meminta bantuan kepada pasukan militer. DKDN wajib melaporkan kepada khalifah dan khalifahlah yang berhak untuk memutuskan mau menerima atau menolak permintaan bantuan tersebut.

Satuan kepolisian beranggotakan laki-laki yang sudah baligh dan memiliki kewarganegaraan. Wanita juga boleh menjadi anggota kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugas wanita yang berkaitan dengan tugas keamanan dalam negeri. Semua tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang khusus yang sesuai dengan hukum-hukum syariah.

Polisi ada 2 jenis: pertama polisi militer merupakan bagian dari tentara yang memiliki tanda-tanda yang menonjol dibandingkan tentara lainnya untuk mendisiplinkan urusan-urusan pasukan. Polisi militer berada di bawah amirul jihad (panglima perang) atau berada di bawah departemen perang. Kedua adalah polisi yang berada di samping penguasa. Mereka memiliki seragam khusus dan ciri-ciri tertentu untuk menjaga keamanan dan berada di bawah departemen keamanan dalam negeri. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan: “Qais bin Saad di sisi Nabi saw. berkedudukan sebagai kepala polisi dan ia termasuk di antara para amir. Al-Anshari berkata yaitu orang-orang yang menangani urusan-urusan polisi”.

Tugas Departemen Keamanan Dalam Negeri

Departeme Keamanan Dalam Negeri bertugas menjaga keamanan seluruh warga negara khilafah baik muslim maupun nonmuslim tanpa pandang bulu. Di antara tugas itu adalah sebagai berikut:

1. Murtad: pelakunya akan dijatuhi sanksi dibunuh jika setelah diingatkan untuk bertobat selama tiga hari tidak mau kembali. Jika orang yang murtad itu berkelompok, maka dilakukan surat menyurat dengan mereka untuk kembali ke dalam Islam. Jika mereka bertobat dan kembali berpegang teguh pada hukum-hukum syariah Islam, maka mereka dibiarkan. Namun jika mereka tetap bersikeras, maka akan diperangi. Jika jumlah mereka sedikit maka cukup diatasi oleh polisi saja dan jika jumlahnya banyak dan polisi kewalahan untuk mengatasinya, maka akan dikerahkan tentara untuk membantu mengatasi orang murtad ini.

2. Bughat/separatis: jika mereka tidak mengangkat senjata dan hanya melakukan pengrusakan dan penghancuran, demonstrasi dan lain-lain, maka cukup diatasi oleh kepolisian saja. Namun jika mereka mengangkat senjata dan jumlah mereka banyak sedangkan satuan polisi tidak mampu mengatasinya, maka departemen keamanan dalam negeri meminta kepada khalifah dukungan pasukan militer untuk menghentikan tindakan separatis sampai tuntas.

3. Terkait dengan penyerangan terhadap harta, gangguan terhadap jiwa serta gangguan terhadap kehormatan, maka departemen keamanan dalam negeri bertindak mencegahnya dengan mewaspadai, menjaga dan melakukan patroli. Terhadap para pelaku pelanggaran tersebut diterapkan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dan semua ini cukup dengan mengerahkan kekuatan polisi saja.

Misalnya terhadap pencuri yang terbukti dan sesuai nisabnya, maka akan dijatuhi hukum potong tangan, terhadap pembunuh yang sengaja maka akan diqihas/dibunuh namun jika keluarga korban memaafkan maka akan dikenakan diyat/denda sebesar 100 ekor unta yang 40 di antaranya dalam keadaan bunting. Maka setiap orang akan berpikir 1000 kali untuk berbuat kemaksiatan karena ketegasan khilafah dalam menjatuhkan sanksi hukuman kepada setiap orang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum syariat.

4. Ahl ar riyab maka terhadap mereka dilakukan pengawasan dan mata-mata baik yang dilakukan oleh Departemen keamanan dalam negeri maupun departemen perang dengan memenuhi 2 syarat:

Pertama: hasil monitoring itu menunjukkan hubungan yang tidak biasa dan mencolok antara individu rakyat dengan pimpinan kafir.

Kedua: hasil yang diperoleh kedua departemen tersebut dilaporkan kepada qadhi hisbah, dan qadhi hisbah yang memutuskan apakah pertemuan tersebut dapat menimbulkan dharar atau tidak. Baru jika keputusannya mereka dapat membahayakan rakyat ataupun negara boleh dilakukan mata-mata lebih lanjut kepada mereka. Karena memata-matai rakyat baik muslim maupun nonmuslim adalah haram jika tanpa alasan yang syar’i.

Demikianlah khilafah akan senantiasa menjamin keamanan seluruh warga negaranya baik muslim maupun nonmuslim. Dengan tindakan pencegahan yaitu meningkatkan iman kepada umat maupun dengan pemberlakuan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Masyarakat tidak akan dibebani biaya sedikitpun karena sejatinya menjaga keamanan adalah tugas negara/khilafah.

Wallahu a’lam bishshawab.