Ketika Tenaga Kesehatan Menjadi Korban


Oleh : Nur Faktul

(Pemerhati Sosial dan Remaja)


"Sungguh miris, jumlah perawat atau nakes yang meninggal di Indonesia jumlahnya jauh lebih besar dari angka kematian Covid-19 di Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei dan Laos", kata Firdza dalam webinar Kamis 3/12/2020. (Tempo.com)

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBIDI) Adib Khumaidi pun mengatakan, "Selama periode Maret-Desember 2020 terdapat 504 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat Covid-19. Jumlah ini meliputi 237 dokter dan 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker dan 10 tenaga laboratorium. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi kematian nakes dan juga medis, disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah. (Kompas.com, 2/1/2021)

Astaghfirullah, begitu banyaknya nakes yang harus dikorbankan karena tidak strategisnya program pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 ini, ditambah tidak konsistennya pemerintah dalam mengambil kebijakan. Masyarakat dihimbau untuk tidak menimbulkan kerumunan masa yang itu bisa menyebabkan penyebaran wabah makin meluas, namun di sisi lain justru pemerintah sendiri mengundang kerumunan dalam Pilkada di beberapa daerah. Seperti di Banten muncul klaster di empat daerah, 9 anggota pengawas positif corona. Di Purbalingga klaster pilkada meluas sehingga dua pasangan calon meninggal, calon bupati terinfeksi beserta petugas pemilu. Dengan bertambahnya klaster penyebaran ini menambah beban berat fisik dan psikis bagi para nakes dan juga medis, yang mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan di tengah kesibukan mereka menangani pasien positif corona yang kian hari makin bertambah. Kelelahan yang dirasakan pun menyebabkan imunitas para nakes menurun dan berujung pada kematian akibat terinfeksi virus tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah lebih mementingkan berbagi kekuasaan dibandingkan nyawa rakyat.

Kunci untuk menekan angka kematian nakes adalah pada penurunan kasus. Selain itu, pemberian bekal yang cukup seperti APD yang memadai, vaksinasi, asupan gizi dan juga kesejahteraan ekonomi. Ini semua bertumpu pada upaya penguasa membuat serangkaian kebijakan yang akan menekan angka penularan Covid-19. 

Memang benar adanya kelalaian masyarakat pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan, namun ini semua tidak lepas dari penguasa bagaimana menjalankan kebijakan tersebut. Segelintir orang diberikan sanksi tegas karena melanggar protokol kesehatan, namun di sisi lain pemerintah justru melonggarkan kebijakan. Demikian juga jika pemerintah tegas dalam mencegah penularan, maka masyarakat pasti akan mengikutinya. Namun sayangnya kebijakan ini terkesan plin plan dalam menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan. Yang pada akhirnya para nakeslah yang menjadi korbannya. Sungguh, ini adalah kerugian besar bagi negara. Tumbangnya banyak nakes akan memperlambat berakhirnya perang melawan wabah Covid-19 ini. Membludaknya pasien tidak berimbang dengan tenaga medis yang menangani, harusnya hal ini membuat kita makin sadar bahwa sistem pemerintahan saat ini tak mampu lagi memberikan solusi.

Di dalam sebuah negara, seorang penguasa harusnya mampu membedakan mana yang harus diprioritaskan. Dalam urusan kesehatan rakyat, nyawa adalah taruhannya. Maka seharusnya penguasa mengerahkan seluruhnya demi memenuhi kebutuhan tersebut. Namun sayangnya kita hidup di sistem sekuler kapitalisme, yang menjadikan materi adalah segalanya. Sehingga nyawa manusia pun tak lagi ada harganya.

Kesehatan adalah kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi oleh penguasa ketika ada wabah, maka mencegah penyebarannya adalah hal yang harus dilakukan secara cepat dengan sistem lockdown. Di samping itu penguasa juga harus memenuhi seluruh kebutuhan primer rakyat yang terdampak. Penguasa juga akan dengan cepat memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat, sehingga para nakes dan medis pun akan fokus pada mereka yang sakit. Tanpa perlu khawatir dengan penambahan pasien yang pesat sebagaimana yang terjadi saat ini. Dan tumbangnya nakes karena wabah seperti saat ini pun, bisa teratasi dengan menurunnya kasus terinfeksi. Hanya dalam sistem Islam, seorang penguasa akan benar-benar amanah menjalankan tugasnya meriayah umat. Sebab aturan Islam berasal dari Allah, bukan manusia yang dipenuhi banyak kepentingan.

Wallahu a'lam bishshawab.