Investor China Rencanakan Pembangunan Pabrik Baterai di Buton


Oleh : Nita Karlina

(Aktivis Muslimah Kendari)


Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Buton khususnya pertambangan mangan dan nikel, menarik perhatian investor asal China untuk mengembangkan pabrik baterai litium. (Telisik.id, 24/12/20)

Bupati Buton Drs. La Bakri MSi sangat antusias menyambut rencana investasi tersebut dan siap untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. "Pemerintah daerah menyambut baik rencana investasi tersebut dan akan menyampaikan juga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sebenarnya ini sudah dibahas bersama Asisten Deputi Kemenkomarves RI, dan bea cukai yang sangat mensupport rencana investasi tersebut," jelas La Bakri, Kamis (24/12/2020). La Bakry menambahkan, Buton juga siap menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan termasuk melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan nikel untuk kesiapan bahan baku pabrik baterai maupun smelter nikel. 

La Bakri selanjutnya juga menjelaskan bahwa di Buton terdapat dua IUP biji nikel yang beroperasi dengan deposit nikel diperkirakan lebih dari 100 juta ton. Dengan adanya pabrik baterai nantinya, akan menyerap tenaga kerja yang banyak, sehingga mengurangi angka pengangguran. "Apalagi menurut hasil pertemuan dengan investor, akan dibangun pula PLTU di lokasi yang sama," ungkapnya. 

Investor Cina itu disebut-sebut memiliki konsep investasi pengembangan Kawasan Industri Buton yang digagas Buton Industrial Park (BIP) sebagai pusat pertambangan kota-daur ulang baterai. Nantinya yang akan membangun kawasan industri itu, China Machinery Engineering Corporation (CMEC). Power plant 2 x 350 MW, akan didatangkan dengan sistem BOT (Built, Operate, Transfer).

Tak dapat dipungkiri bahwa negeri ini memiliki sumber daya alam (SDA) yang amat melimpah, dari mulai tambang gas, nikel, aspal, emas, batu bara, hasil laut dan lain sebagainya.

Namun, sumber daya alam tersebut tidak mampu untuk menyejahterakan rakyat negeri ini. Faktanya masih banyak kemiskinan menghiasi negeri ini, penganguran di mana-mana, impor selalu terjadi, utang luar negeri kian menumpuk, dan lain sebagainya.

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus dikelola oleh negara sendiri, bukan diserahkan kepada swasta. Namun apalah daya, hal ini terjadi akibat kesalahan pandangan dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Dimana negara yang mengemban sistem kapitalis sekuler pasti tidak akan mampu memandirikan bangsanya, walaupun sejatinya negaranya merupakan negara yang amat kaya.

Sistem kapitalis sekuler yang berasas pada pemisahan agama dari kehidupan telah menjadikan SDA sebagai objek untuk meraup untung sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Negara dalam sistem ini memberikan kebebasan bagi siapa saja yang memiliki modal untuk mengelola SDA. Sehingga SDA dijadikan ladang bisnis bagi mereka para pemilik modal.

Negara dalam sistem ini juga hanya menjadi regulator semata, bahkan dia juga bertindak sebagai perusahaan yang menjadikan SDA sebagai sektor investasi maupun bisnis untuk meraup untung sebesar-besarnya demi kepentingan individual. Sehingga tak heran jika banyak masalah terjadi dalam pengelolaan SDA dalam sistem kapitalis ini. Baik masalah lingkungan maupun masalah pengelolaannya. Karena asas utamanya telah salah.

Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

"Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api." (HR. Ibnu Majah)

Rasul saw. juga bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ

"Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api." (HR. Ibnu Majah)

Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyadh pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR. at-Tirmidzi)

Mau al-iddu adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus-menerus. Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Semula Rasullullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang. Namun, ketika kemudian Rasul saw. mengetahui  bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar—digambarkan bagaikan air yang terus mengalir—maka beliau mencabut kembali pemberian itu. Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut dikategorikan sebagai milik bersama (milik umum). 

Berdasarkan hadis ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk swasta dan asing. Tentu yang menjadi fokus dalam hadis tersebut  bukan “garam”, melainkan tambangnya. Dalam konteks ini, Al-Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan, “Ketika Nabi saw. mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabut kembali pemberian beliau. Ini karena sunnah Rasulullah saw. dalam masalah padang, api dan air menyatakan bahwa semua manusia bersekutu dalam masalah tersebut. Karena itu beliau melarang siapapun untuk memilikinya, sementara yang lain terhalang.”

Menurut  aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar  baik  garam maupun selain garam seperti batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas dan sebagainya semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadis di atas.

Karena itulah Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni, sebagaimana dikutip Al-Assal & Karim (1999: 72-73), mengatakan, “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya seperti garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), minyak bumi, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslim, sebab hal itu akan merugikan mereka.”

Sekularisme telah menjadikan kekayaan alam menjadi milik pribadi atau penguasa. Yang mana seharusnya itu adalah milik bersama (umat). Sistem kapitalis sekuler telah membuka mata di hadapan semua bahwa tidak ada satu pun SDA yang dioptimalkan untuk kepentingan rakyat. Bahkan termasuk pembuangan limbahnya dan dampak bagi lingkungan sekitar.

Sekularisme juga telah menjadikan para penganutnya jauh dari agama, sehingga apa yang mereka kerjakan tidak lagi melihat apakah ini boleh dalam syariat atau tidak. Halal dan haram tidak lagi meraka pertimbangkan. Mereka hanya menjadikan manfaat sebagai tolak ukur perbuatan mereka. Jika dalam aktivitas itu terdapat manfaat, maka mereka akan mengerjakannya. Sebaliknya, jika tidak ada manfaat di dalamnya, maka mereka tidak akan mengerjakan aktivitas tersebut. 

Dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Misal kekuasaan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, maka akan terjadi kezaliman yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk menjunjung sebuah keadilan, hukum tidak berjalan sesuai dengan kaidah agama, timbul kerusuhan sosial, ekonomi terganggu, dan seterusnya.

Untuk itu mari kita bersegera menjalankan semua ketentuan Allah Swt. dan Rasul-Nya, dengan cara melaksanakan dan menerapkan seluruh syariah Islam. Penerapan seluruh syariah Islam tentu membutuhkan peran negara. Pasalnya, banyak ketentuan syariah Islam berurusan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti pengelolaan sumber daya alam. Tanpa peran negara yang menerapkan syariah Islam, rakyat secara umumlah yang dirugikan, sebagaimana terjadi saat ini.

Wallahu a'lam bishshawwab.