Impor Kedelai: Menguntungkan Kapitalis Global Merugikan Rakyat Lokal


Oleh : Enok Sonariah

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Di awal tahun baru, tahu tempe sempat menghilang. Masyarakat pun bertanya-tanya, ada apa gerangan? Ternyata para pengrajin tahu tempe untuk sementara waktu menghentikan produksinya. Mereka melakukan mogok massal, sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas kenaikan harga kedelai impor sebagai bahan baku tahu dan tempe.

Mereka menjerit karena beban produksi akan semakin tinggi. Agar usaha mereka tetap bertahan, melalui mogok massal menuntut kepada pemerintah agar harga tahu tempe naik atau pemerintah menekan harga kedelai impor. Menaikkan harga dikhawatirkan akan mengurangi penjualan walaupun pada akhirnya tidak ada pilihan lain.

Sampai saat ini, Indonesia belum mampu memenuhi pasokan kedelai dari dalam negeri sendiri. Akibatnya ketergantungan kepada kedelai impor tidak bisa dihindari. Maka ketika harga kedelai dunia mengalami kenaikan secara pasti Indonesia akan terdampak. Menimbulkan keresahan di dalam negeri. Mulai dari para pengusaha, pedagang, hingga konsumen tahu tempe. Apalagi tahu tempe menjadi komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain harganya terjangkau juga kandungan proteinnya yang dapat memenuhi asupan gizi keluarga.

Selama ini terdapat perbandingan yang sangat mencolok antara pasokan kedelai lokal dengan impor, yaitu 10% berbanding 90% untuk setiap tahunnya.

Menanggapi hal di atas, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran menjelaskan beberapa alasan mengapa harus impor. Di antaranya karena kedelai impor kualitasnya baik: ukurannya besar, bersih dan pasokannya relatif normal. Sedangkan varietas lokal adanya kalau panen saja, suplainya tidak terjamin. (PikiranRakyat.com, 5/1/2022)

Alasan lain dikemukakan oleh Marlan, selaku Plt. Disperindag Kabupaten Bandung, mengapa harus impor sebab para petani di Kabupaten Bandung khususnya tidak tertarik menanam kedelai, karena dalam satu hektar menghasilkan hanya beberapa ton saja, berbeda dengan jika ditanami padi. Maka para petani lebih memilih menanam padi. (PojokBandung, 3/1/2021)

Minimnya pasokan kedelai lokal dipertanyakan juga oleh Presiden Jokowi, setelah mensubsidi pupuk bertahun-tahun mana timbal baliknya bagi negara. 

Dari ketiga pernyataan di atas seolah-olah, kesalahan masalah ketergantungan impor ada di pihak para petani. Pertama kalaupun menanam kedelai, kualitasnya rendah padahal sudah disediakan pupuk bersubsidi, kedua karena petani lebih memilih menanam padi dibanding kedelai.

Di tengah pandemi yang belum berakhir, rakyat kembali kecewa. Selain harga tahu tempe naik, BPJS naik, pupuk subsidi pun langka, ditambah beban kesalahan pun ditimpakan kepada rakyat khususnya petani. 

Suatu hal yang wajar bila petani memilih menanam yang paling menguntungkan. Di samping itu mana ada petani yang menghendaki kualitas tanamannya rendah. Dari sini dapat kita pahami bahwa agar harga tidak merugikan para petani, dihasilkan kualitas tinggi butuh peran negara.

Andaikan serius untuk menciptakan mandiri pangan termasuk kedelai sebenarnya sangat bisa diusahakan. Indonesia memiliki lahan subur yang luas, faktor agroklimatologi mendukung, tersedia pula SDM pakar dan ahli yang tidak sedikit.

Akan tetapi, ada faktor mendasar yang menghalangi hal tersebut terealisasi. Masuknya Indonesia menjadi anggota WTO memiliki konsekuensi, yaitu mengadopsi liberalisasi perdagangan. Sehingga Indonesia terikat untuk  menjalankan kesepakatan-kesepakatan WTO. Di antaranya pengurangan subsidi ekspor, pengurangan subsidi dalam negeri, dan membuka akses pasar bagi dunia. Dihapuskannya bea impor semakin memperkuat liberalisasi perdagangan. Akibatnya Indonesia diserbu berbagai produk impor termasuk kedelai. Produksi lokal sendiri tersisihkan.

Indonesia dengan sistem demokrasi-kapitalismenya telah melahirkan kepemimpinan berparadigma neoliberal yang cenderung abai mengurus rakyat, sebaliknya malah menyalahkan rakyat. Setia mengikuti arahan dan kepentingan kapitalis global walaupun merugikan rakyat lokal. Berhitung untung rugi, subsidi diperhitungkan, pajak tidak menjadi pertimbangan, kesulitan rakyat tidak diperhatikan. 

Pengembangan varietas unggul seharusnya dikembangkan, lahan tanam ditambah, subsidi ditingkatkan, serta harus ada perlindungan harga bagi para petani. Selanjutnya hentikan impor agar kedelai dalam negeri mendapatkan pasar yang luas.

Kemampuan mewujudkan kedaulatan pangan khususnya kedelai, tidak akan tercipta tanpa menghilangkan faktor penyebabnya. Oleh karena itu selama Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim menggunakan sistem demokrasi kapitalisme, ditambah bergabung dengan WTO yang nyata-nyata merugikan rakyat, selamanya tidak akan lepas dari ketergantungan impor. Untuk menghentikannya hanyalah dengan menerapkan sistem pemerintahan Islam atau khilafah.

Khilafah akan menjalankan politik dalam negeri dan luar negeri berdasarkan syariat Islam. Di dalam negeri, negara hadir melalui pemimpinnya (khalifah) sebagai penanggung jawab hajat rakyat, termasuk dalam pemenuhan pangan yang merupakan kebutuhan asasi. Rasulullah saw. telah menegaskan:

“Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Khilafah wajib mendukung para petani agar berproduksi maksimal, berupa pemberian kemudahan mendapatkan lahan tanam, bibit unggul, pupuk, mesin, atau teknologi pertanian terbaru; menyalurkan bantuan permodalan, membangun infrastruktur pertanian, jalan, irigasi, dan sebagainya.

Termasuk menyelenggarakan penelitian, pendidikan, pelatihan, pengembangan inovasi, dan lain-lain. Serta menerapkan hukum pertanahan dalam Islam yang akan menjamin kepemilikan lahan pertanian berada di tangan para petani yang memang mampu mengelolanya, supaya tidak ada lahan yang menganggur. Selain itu berkewajiban menghilangkan dominasi penguasaan lahan oleh segelintir orang seperti saat ini.

Untuk menjaga keseimbangan harga, khilafah akan menerapkan sanksi bagi para penimbun, dan pelaku penipuan, serta akan menghapus mafia pangan dengan menghilangkan penguasaan oleh para korporat.

Kebijakan politik luar negeri khilafah akan dijalankan sesuai syariat, yaitu harus menjadi negara yang mandiri, tidak boleh tergantung dan terikat kepada perjanjian/kesepakatan yang bertentangan dengan Islam. Apalagi perjanjian yang mengancam kedaulatan negara. Allah Swt. berfirman:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS. An-Nisaa: 141)

Wallau a'lam bi ash shawwab.