Harga Kedelai Melonjak, Rakyat Menjerit di Masa Pandemi

 


Oleh : Sujilah

(Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah Literasi)


Di awal tahun ini masyarakat dikejutkan dengan naiknya harga kedelai yang mahal, dan hilangnya tempe dan tahu di pasaran. Tidak aneh dari tahun ke tahun kejadian bahan-bahan kebutuhan pangan pasti mengalami kenaikan.


Seperti dikutip BandungRaya.com, 2/1/2021, hanya kedelai yang merupakan bahan utama sebagai pembuat tempe dan tahu terus mengalami kenaikan. Yang semua ini berimbas pada produksi tahu dan tempe di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bandung.


Pengusaha tahu mulai menjerit dengan melonjaknya harga kedelai, salah satu seorang pengrajin tahu di Bandung, Dadang mengakui kena imbasnya, dengan kenaikan ini, dan ia terpaksa berhenti menjalankan produk tahunya. Pengrajin tempe DKI dan Jawa Barat, selama tiga hari melakukan aksi mogok kerja yang disebabkan harga kedelai yang mahal. Aksi ini sebagai protes pedagang atas kenaikan kedelai yang meroket.


Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Suhanto mengatakan, harga kedelai dunia tercatat sebesar USD 12,95 per bushels, yang sebelumnya USD 11, 92 per bushels, naiknya 9 persen dari bulan sebelumnya. Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO) harga rata-rata kedelai di bulan Desember sebesar USD 461 ton, yang sebelumnya tercatat USD 435 ton. (Merdeka.com, 2/1/2021)


Menurut Suhanto, penyebab naiknya harga kedelai diakibatkan lonjakan permintaan kedelai dari Cina kepada Amerika Serikat selaku eksportir kedelai terbesar dunia. Pada bulan Desember 2020 permintaan kedelai Cina naik 2 kali lipat, menjadi 30 juta ton yang asalnya cuma 15 juta ton. Yang semua ini mengakibatkan berkurangnya kontainer di beberapa pelabuhan. Mengalami hambatan pasokan terhadap negeri importir termasuk Indonesia. Menanggapi kurangnya pasokan kedelai tersebut, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menyatakan akan menyesuaikan harga tahu dan tempe dengan harga kedelai impor. Bahwa harga kedelai impor dengan harga Rp 9300-9500 per kg. 


Dengan melonjaknya harga kedelai ini, produsen tahu dan tempe melakukan aksi mogok kerja, yang imbasnya keuntungan untuk para pengrajin tempe dan tahu menurun. Kelangkaan ketersedian kedelai di pasaran pun bisa berpengaruh kepada penjual makanan berbahan tahu dan tempe. 


Seperti penjualan gorengan, atau pedagang warteg. Dari dulu tahu tempe menjadi makanan kesukaan, yang kualitas gizinya bagus, dan sebagai pengganti protein. Di samping harganya yang kejangkau bagi kelas bawah ketimbang mengakses daging atau makanan yang lainnya yang harganya tidak dijangkau rakyat.


Yang jadi pertanyaan: "Mengapa Indonesia tidak memenuhi kebutuhan kedelai dengan produksi sendiri, sehingga menjadi negara Importir, padahal Indonesia memiliki lahan subur yang luas, terus faktor Agroklimatologi mendukung bahkan sumber daya manusia pakar dan ahli yang banyak?."


Faktor ketidakmampuan Indonesia untuk mandiri pangan khususnya kedelai, disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama, diadopsinya liberalisasi perdagangan sebagai konsekuensi bergabungnya Indonesia dalam WTO. Yang disitu Indonesia terikat untuk mengimplementasikan Agreement On Agriculture, yang unsur utamanya pengurangan subsidi ekspor, pengurangan produksi dalam negeri dan membuka akses pasar. Yang mengakibatkan Indonesia diserbu berbagai produk Impor salah satunya kedelai. Maka sejak itulah kedelai lokal terus menurun, sementara Importir swasta bertambah bebas mendatangkan kedelai dari luar negeri.


Faktor kedua, berkuasanya kepemimpinan berparadigma neoliberal yang cenderung abai mengurusi rakyat. Hal ini nampak pada keseriusan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri. Dengan abainya negara subsidi, terhadap ketersediaan lahan pertanian, penyediaan bibit unggul, pupuk dan lain-lain. Malah yang kita saksikan sekarang ini banyak lahan-lahan yang kosong bertuan tapi tidak dikelola, sementara dari petaninya sendiri justru tidak memiliki lahan sendiri untuk ditanam, dan cuma sebagai buruh tani, dikarenakan lahannya sendiri kena penggusuran proyek besar negara, dan harus dijual. 


Di pihak lain pemerintah membiarkan mafia impor untuk mencari keuntungan dari sekitar pertanian. Yang semua ini menyebabkan kedaulatan pangan tidak tercapai dan adanya visi kemandiriannya negara yang tidak berpihak kepada masyarakat.


Agar dapat menghentikan ketergantungan pada impor dan mewujudkan pangan dalam negeri, yaitu hanya bisa dilakukan kalau menerapkan sistem politik Islam, yang di dalamnya adanya pengelolaan pertanian. Di dalam negeri ini, negara sebagai penanggung jawab hajat rakyat, termasuk termasuk pemenuhan kebutuhan pangan.


"Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya." (HR Muslim dan Ahmad)


Dalam sistem Islam, pemimpin wajib mendukung petani agar berproduksi maksimal, dengan cara memberikan kemudahan berupa bibit unggul, mesin, menyalurkan bantuan permodalan, membangun infrastruktur pertanian, jalan, dan lainnya.


Serta menerapkan hukum pertanahan dalam Islam yang menjadi kepemilikan lahan pertanian yang bisa mengelolanya dan tidak ada lahan yang kosong. Serta tidak ada tanah yang dikuasai oleh segelintir orang. 


Dengan pelaksanaan syariat Islam, tidak ada penimbunan barang, kartel, penipuan, atau lonjakan harga yang tidak wajar, semuanya ini akan hilang.


Berulangnya masalah ketersediaan pangan atau melonjaknya harga di masa pandemi sekarang, ini semua merupakan ketidakseriusan negara mengurusi rakyatnya, dalam menjamin kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.


Wallahu a'lam bi ash-shawab.