Hak Asasi Manusia dI Era Demokrasi

 


Oleh : Umi Lia

Ibu Rumah Tangga



“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami telah memberi rezki kepada mereka dari yang baik-baik. Dan Kami telah melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (TQS. al-Isra: 70)


Setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Namun 10 Desember 2020 kemarin karena pandemi masih melanda dunia, maka tema yang diambil sesuai dengan kondisi yaitu “Recover Better Stand Up for Human Rights.” Tujuannya agar kita mampu bertahan dan berkembang lebih baik serta memastikan HAM terpenuhi selama pandemi sebagai bagian dari upaya pemulihan.


Peringatan Hari HAM Sedunia di Indonesia yang ke-72 dipusatkan di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dan diikuti secara virtual di seluruh Kantor Wilayah di 33 Provinsi, serta seluruh unit Pelaksana Teknik di indonesia. Pada kesempatan ini Imam Suyudi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, menyampaikan bahwa Kemenkumham telah meluncurkan program penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Tujuannya agar semua pelayanan publik memenuhi standar dan norma penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM.


Di tahun ini Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser mendapat penghargaan dari Kemenkumham RI, karena Kabupaten Bandung dinilai sebagai kabupaten peduli HAM. Penghargaan diberikan oleh Imam Suyudi kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Dicky Anugerah. “Kemenkumham menilai Kabupaten Bandung layak dinyatakan sebagai kabupaten peduli HAM, dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh pusat,” terang Dicky. (Dara.co.id, 14/12/2020)


Seperti apa pemerintah atau pemimpin publik yang peduli HAM di negara demokrasi, hal ini sebatas kebijakan yang diprogramkan. Realisasinya belum terlihat dan belum dirasakan secara merata oleh rakyat. Untuk itulah ada ajang penghargaan-penghargaan sebagai perangsang supaya program itu benar-benar dijalankan. Apalagi di saat pandemi belum berakhir, pelayanan publik menjadi sorotan rakyat bagaimana pemerintah mengatasinya. Diskriminasi struktural begitu terasa menyebabkan krisis HAM di masa Covid-19.


Program yang bagus dan melambungkan harapan rakyat adalah janji para pengemban dan pendukung sistem demokrasi. Dari sejarahnya, memang HAM ini lahir dari peradaban Barat. Pada tahun 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi HAM dan pada tahun 1950 Majelis mengeluarkan resolusi untuk mengadopsi bahwa setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM.


Adapun isi deklarasi atau pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia antara lain mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan pekerjaan, berdagang, mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Totalnya ada 30 butir pernyataan umum.


Di masa lalu, tidak ada hak asasi manusia. Maksudnya manusia tidak membicarakan dan mempermasalahkannya sampai muncul perbudakan dan penjajahan satu bangsa terhadap bangsa lain. Dokumen yang menyebutkan hak individu seperti Magna Carta (tahun 1215 M) bisa dikatakan merupakan dokumen yang paling awal yang berpengaruh luas terhadap proses historis peraturan perundang-undangan di dunia.


Sebenarnya 600 tahun sebelum Magna Carta, Islam hadir dengan aturannya yang universal dan menjunjung tinggi hak-hak manusia di segala bidang kehidupan. Ajaran Islam tentang hak-hak asasi manusia bisa dijumpai dalam al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber ajarannya. Kemudian bisa juga dipelajari dalam sejarah peradaban Islam yang panjang selama 13 abad. Bagaimana ajaran Islam itu dipraktikkan oleh institusi negara yang menerapkan ajaran Islam/syariah Islam. Tonggak sejarah keberpihakkan Islam terhadap HAM terjadi pada saat Piagam Madinah disepakati oleh penduduk Madinah yang berbeda agama.


Banyak ahli sejarah, baik muslim maupun non muslim yang mengakui betapa maju dan sejahteranya peradaban Islam ketika syariah Islam diterapkan. Tidak ada bandingannya hingga saat ini, tapi kebanyakan orang menganggap demokrasi adalah sistem bernegara yang modern dan sudah final. Di zaman modern sekaranglah ternyata banyak terjadi pelanggaran HAM. Dan ironisnya, hal itu terstruktur dilakukan oleh institusi negara dan berlindung di balik kalimat “ini amanat undang-undang.” Andai semua orang tahu bagaimana sejahtera, tenang dan nyamannya mereka jika syariah Islam diterapkan atau sistem Islam ditegakkan. Tentu tidak ada satu orang pun yang menolak syariah Islam.


Kesejahteraan, ketenangan dan kenyamanan adalah jaminan. Allah Swt Sang Pencipta bumi dan seisinya ini telah menurunkan syariah Islam untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu kemaslahatan, kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan ini digali dari sumber hukum Islam dan disepakati oleh para ulama. Karena pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam syariah yang tidak bertujuan untuk menjaga kemaslahatan.


Imam Asy-Syatibi merumuskan maqashid syariah yaitu tujuan penerapan syariah ke dalam 5 hal inti. Yaitu hifdzun al-diin (menjaga agama), hifdzun an-nafs (menjaga jiwa), hifdzun ‘aql (menjaga akal), hifdzun nasl (menjaga keturunan) dan hifdzun maal (menjaga harta). Kelima poin ini jika ditelaah lebih dalam sebetulnya bisa memberikan gambaran kehidupan secara menyeluruh. Jadi poin-poin ini lengkap dan maqashid syariah bisa menjadi panduan untuk mengarahkan rangkaian kehidupan ke arah yang lebih maslahat. (Qazwa, 24/11/2019)


Walhasil, bagi orang yang berpikir, sebenarnya tidak perlu deklarasi HAM, apalagi memperingati Hari HAM Sedunia, cukup tinggalkan demokrasi dan beralih ke sistem Islam. Bagi umat Islam menegakkan sistem Islam adalah kewajiban. Maqashid syariah tidak cukup dipelajari dan dibanggakan dengan membandingkannya dengan peraturan buatan manusia. Demokrasi telah nyata kerusakannya, saatnya sistem Islam menjadi alternatif.


Wallahu a’lam Bu ash-shawwab.