Dinasti Politik, Hanya Sebuah Trik


Oleh : Umi Rizki


Dinamika kehidupan terus berganti dan terjadi. Begitupun dinamika politik terus terjadi. Dari tahun ke tahun, layaknya sebagai rutinitas tahunan yang wajib ada dan terjadi. Tak jauh berbeda dengan dinamika yang terjadi di Provinsi Banten, tak lepas dari keluarga mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Di pilkada tahun ini, 2020 keluarga Atut diduga kuat memenangkan kursi kekuasaan yaitu di Kabupaten Serang, Tangerang Selatan dan Pandeglang.

Sementara hasil pilkada tercatat yang ada di website komisi pemilihan umum (KPU) pukul 19.15 WIB. Untuk pilkada Serang perolehan suara Ratu Tatu Chasanah-Panjdi Tirtayasa sebesar 64,4 persen. Sedangkan lawannya 35,6 persen. Pemilihan pilkada di Pandeglang yaitu pasangan Irma Narulita-Tanto Warsono mendapat suara 64,1 persen. Sedangkan lawannya Thoni Fathoni Mukson-Tamamy mendapatkan suara 35,9 persen. (Merdeka.com, 11/12/2020)

Pengawal politik juga mengatakan bahwa, "dinasti bukan menjadi istilah yang negara dan kontestasi politik. Sebagian besar memang ketika Ratu Atut dan Wawan ditangkap KPK masyarakat marah dan membenci dinasti. Namun, pada perjalanannya ada sebagian masyarakat juga merasa kehilangan karena merasa jadi patok klien," jelasnya.

Hingga saat ini ada sebagian masyarakat mengenang bahwa Ratu Atut adalah sosok yang mampu mengayomi masyarakat. Sehingga dengan adanya dinasti ini, ada harapan baru masyarakat bisa merasakan pengayoman yang dirasakan ketika Ratu Atut memimpin mereka.

Dari berbagai fakta di atas, hendaknya kita sebagai warga negara haruslah jeli untuk memilih seorang pemimpin. Walau hanya sekadar memilih, itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah kelak di akhirat. Menggunakan hak pilih kita sesuai dengan apa yang Allah perintah. Di antaranya harus Islam, baligh, berakal, memahami peraturan dalam Islam, mampu menerapkan hukum Islam yaitu segala apa yang diperintahkan oleh Allah swt. Bukan menggunakan aturan selain aturan Allah.

Namun demikian, dalam kehidupan sekarang ini mesti mustahil. Karena semua orang yang maju dan menyalonkan diri sebagai pemimpin bukan didasarkan atas ketakwaan individu namun karena nilai sosial semata. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim haruslah tegas dalam bersikap. Walau meski tidak datang ke KPU untuk memberikan suara kita. Karena ketakwaan kita kepada Allah, harus memilih pemimpin yang benar-benar bertakwa dan menjalankan syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan.

Begitupun tentang dinasti politik, di dalam Islam tidak ada yang namanya putra mahkota apalagi dinasti politik. Yang ada hanya satu, seorang khalifah dipilih oleh rakyat dengan cara baiat, yaitu menyerahkan kepemimpinan atas dirinya dengan menerapkan hukum Islam secara keseluruhan. Jadi dalam Islam juga tidak ada yang namanya pilkada, karena pemimpin daerah setingkat gubernur dipilih langsung oleh seorang khalifah. Jadi, tentunya tidak akan banyak menyita waktu, tenaga dan biaya yang terbuang sia-sia seperti saat ini.

Nah, dengan demikian hendaknya kita sebagai seorang muslim harus paham dan tahu betul tentang Islam. kita beragama Islam, tapi tidak tahu tentang kepemimpinan dan keindahan Islam jika diterapkan di dalam kehidupan. Kini saatnya kita belajar Islam, dengan apa? Ngaji.

Dengan mengaji kita akan tahu, paham dan semangat untuk menuntut ilmu Islam dan memperjuangkan Islam. Allahuakbar.