Oleh : Rayani Umma Aqila


Wabah Covid-19 yang merebak di belahan dunia belum usai, berbagai tindakan pencegahan terus dilakukan termasuk menemukan vaksin untuk mencegah dan agar melindungi tubuh dari paparan virus tersebut. Setelah sekian lama pada akhirnya vaksin kemudian bisa disalurkan dan bisa disuntikkan kepada masyarakat. Namun, kemudian menjadi polemik sebab di masyarakat masih merisaukan keamanan dan kebenaran kandungan yang terdapat dari keberadaan vaksin tersebut. 

Hal inilah yang mendorong Bupati Konawe Selatan (Konsel), H Surunuddin Dangga mengimbau agar warganya mendukung penyaluran dan penyuntikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Untuk itu, Surunuddin Dangga juga mengimbau kepada masyarakat Konsel untuk tidak termakan berita bohong soal vaksin Covid-19. Kata dia, tujuan pemerintah itu lebih baik.” Tidak mungkin Pemerintah pusat mendistribusi vaksin itu ke daerah-daerah bila vaksin tersebut tidak aman untuk masyarakat,” kata Surunuuddin. (Mediakendari.Com, 11/1/21)

Surunuddin mengaku ia tidak keberatan untuk disuntik pertama bila ketentuannya tidak ada batasan umur. Sebab, kata Surunuddin pemerintah pusat sudah jelas menjamin vaksin tersebut aman untuk disuntikkan. ”Kalau ketentuannya tidak ada batasan umur dalam penyuntikan vaksin Covid-19, saya tidak keberatan disuntik pertama,” tegas Surunuddin. Adanya keraguan yang timbul dari masyarakat tentu beralasan sebab, ini menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa mengandalkan pemerintah untuk melakukan penyuntikan vaksin.

Ketidakpercayaan masyarakat pada penguasa yang hingga berefek hilangnya kepekaan masyarakat terhadap virus ini. Munculnya hoax perihal vaksin harus menjadi peringatan bagi penguasa. Bahwa ada ketidakpercayaan antara rakyat dengan pemimpinnya. Dapat dimaklumi jika masyarakat tidak yakin dengan pengobatan ini, sebab volume informasi di media sosial semakin membingungkan masyarakat.

Sikap ini tentu tak lepas dari lambannya penanganan pemerintah terhadap wabah Covid-19, yang sejak awal pemerintah telah dipandang gagap menghadapi pandemi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah baik preventif maupun kuratif dinilai gagal dalam mengatasi wabah. Saat kasus Covid-19 pertama muncul, pemerintah tak melarang WNA masuk ke Indonesia.

Dengan demikian persoalan pandemi tidak sekadar mengandalkan vaksinasi. Karena vaksin hanya salah satu ikhtiar untuk mencegah penularan. Hal yang justru dilupakan adalah upaya 3T (testing, tracking, treatment) yang kurang optimal. Isolasi atau karantina wilayah tidak dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

Salah pengelolaan negara seperti inilah yang akhirnya membuat nyawa pandemi masih berlangsung lama. Yang seharusnya negara bersungguh-sungguh menerapkan karantina wilayah, namun tidak secara menyeluruh yang pada akhirnya wabah meluas hanya karena persoalan ekonomi yang mengalami penurunan. Dan pada akhirnya keselamatan rakyatlah yang dipertaruhkan.

Dengan demikian jika ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka tak lain hanyalah dengan bersungguh-sungguh menerapkan karantina wilayah demi memutus rantai penyebaran virus agar tak meluas. Dalam Islam telah jelas bagaimana penanganan wabah, hanya dengan karantina wilayah. Adapun vaksinasi, negara akan memfasilitasi untuk mengembangkan teknologi penelitian vaksin agar mampu menghasilkan vaksinasi yang berkualitas tanpa memikirkan balik modal atau tanpa biaya kepada rakyatnya.

Pengembangan vaksinasi adalah untuk pengobatan mencegah penyakit. Hal ini dihukumi sama sebagaimana pengobatan lainnya. Pada level individu, upaya untuk mencari pengobatan dihukumi sunah (mandub), namun tidak wajib.

Vaksinasi sendiri telah dilakukan pada masa Kekhilafahan Utsmani untuk mencegah smallpox (cacar), sebuah penyakit mematikan yang disebabkan virus, lama sebelum “ditemukan” Edward Jenner pada 1796 di Inggris. Jadi, vaksinasi bukanlah pengobatan yang asing dalam Islam atau syariah. Pada level pemerintah, khilafah memiliki kewajiban untuk mengurusi urusan umat, termasuk menyediakan layanan kesehatan.

Dalam situasi pandemi—seperti yang dihadapi dunia saat ini dengan Covid-19—, peran khalifah termasuk di dalamnya memerintahkan pengembangan vaksin dan memfasilitasi distribusinya, sehingga vaksin tersebut menyentuh masyarakat untuk mencegah penyakit. Hal ini akan menjadi pelengkap dari aturan Islam yang secara spesifik telah membicarakan pandemi, seperti mencegah perjalanan dari dan ke wilayah terjadinya wabah, dan memisahkan yang sakit dan yang sehat.

Dalam kasus Covid-19, diperlukan kebijakan lain untuk mengurangi penyebaran virus, termasuk meningkatkan tes pada individu-individu tanpa gejala dan telusur kontak orang-orang yang telah bersinggungan dengan pasien positif, lalu memintanya untuk isolasi mandiri. Pendekatan tersebut tidak perlu sampai melakukan karantina total untuk seluruh penduduk dan mencegah mereka melakukan aktivitas yang wajib, seperti beribadah, bekerja, dan merawat atau mengunjungi saudara.

Pada level geopolitik, khilafah akan melaksanakan beberapa hal terkait penyakit ini. Khilafah akan mencoba memimpin dalam hal pemikiran dengan menunjukkan bagaimana Islam mengatasi pandemi. Khilafah akan berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk menahan laju penyebaran penyakit, menyadari bahwa sebuah pandemi tidak dibatasi batas-batas negara.

Khilafah akan berusaha dan mencari kerjasama dengan negara lain dalam mengembangkan obat (treatment), berbagi pengetahuan teknis dan terobosan-terobosan tanpa dibatasi konsep haram seperti paten dan tentu saja, tidak membiarkan dikontrol negara-negara atau organisasi lain yang memiliki motif tersembunyi.

Jika memungkinkan, khilafah akan berusaha menolong negara-negara lemah dalam hal pengobatan dan perawatan–seperti yang telah terbukti dalam sejarah bagaimana khilafah menolong negara-negara lain menghadapi kelaparan.

Khilafah akan menjamin semua pengobatan, termasuk di dalamnya vaksin, diuji agar diketahui keamanannya sebelum ditawarkan pada masyarakat. Pengobatan semacam ini akan didapatkan jika Islam diterapkan dalam kehidupan bernegara secara sempurna.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top