Antara Pandemi dan Recofusing


Oleh : TatiRistianti 


Pandemi Covid-19 pemerintah melakukan recofusing anggaran, atau meniadakan sementara kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor skala prioritas. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Agus Nuria mengatakan program-program 2020 banyak yang tidak bisa dilaksanakan alias ditangguhkan karena adanya kebijakan recofusing anggaran, dampak dari pandemi Covid-19.

“Kemarin anggaran kita di recofusing sampai dengan 55 persen, sehingga target kita tidak bisa dicapai. Tentunya Dinas PUTR Kabupaten Bandung mempunyai kewajiban untuk menganggarkan kembali, kegiatan-kegiatan yang ditangguhkan di 2020,” ujar Agus saat wawancara di Soreang.

Menurut Agus, meski memiliki program yang bagus, tapi jika tidak didukung dengan anggaran, maka program tersebut tidak bisa dilaksanakan. Apalagi jika berbicara mengenai program pembangunan fisik atau infrastruktur, "Saya berharap, di tahun 2021 ini kita coba menyelesaikan PR kami terkait infrastruktur yang ditangguhkan, di tahun 2022 mudah-mudahan normal kembali situasinya," tutup Agus. (dara.co.id, 13/1/2021)

Membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap sudah tidak relevan, tidak ada kepentingan lagi, dengan alasan pandemi, itu salah satu jurus di sistem demokrasi kapitalisme, karena hubungan pemerintah terhadap rakyat hanyalah dijiwai aspek kewirausahaan (untung-rugi). Hingga tak segan-segan mereka memotong anggaran yang sudah direncanakan. Inilah gambaran nyata sistem ekonomi kapitalis yang hanya memberi ruang subur bagi model pemerintah oligarki, zalim dan kejam.

Kebijakan recofusing tidak berlaku pada pembangunan jalan tol karena di dalamnya memiliki kepentingan bisnis, tetapi rakyat terbebani karena dari harganya dinaikkan secara berkala. Di saat bersamaan yang begitu mudah dijumpai jalan umum yang dibutuhkan sehari-hari dibiarkan rusak meski membahayakan keselamatan jiwa publik.

Bila ditelaah secara mendalam setiap pembangunan perumahan, rel kereta, tol, infrastruktur itu untuk siapa? Kepentingan siapa, dilihat dari pembangunan perumahan, benar-benar tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat, rakus dan melampaui batas, yang jelas infrastruktur yang mereka buat semakin menyengsarakan, berakibat longsor dan banjir itulah salah satunya. 

Sangat tidak bijak, untuk menutupi segala kegagalan, mereka memakai kedok alasan karena pandemi,  anggaran yang sudah ada di recofusing karena dengan alasan sudah tidak relevan, semestinya negara mampu menempatkan skala prioritas jika memang kedua-duanya tidak bisa dilakukan secara bersamaan.

Allah telah mensifati mereka dalam kalam-Nya Yang Mulia, "Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu (memutarbalikkan persoalan) hingga datanglah kebenaran (pertolongan Allah) dan menanglah urusan (agama) Allah, padahal mereka tidak menyukainya." (TQS. at-Taubat : 48)

Tinta emas sejarah peradaban Islam telah membuktikan pada dunia bahwa khilafah adalah satu-satunya model pemerintahan berkarakter, kesiapannya hingga seluruh alam, segala pembangunan didesain sesuai dengan visi dan misi hidup muslim dan negara. Pembangunan jalan, pemukiman bahan bangunan dan kontruksinya dirancang sesuai karakter alam, penataannya sesuai dengan syariat benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan maupun penghuninya.

Diungkapkan sejarawan, pada masa kekhalifahan Sultan Hamid ll beliau memberikan yang terbaik bagi publik, jalan beraspal yang luas dan panjang hingga keluar kota dilengkapi lampu-lampu penerangan. Di Cordoba jalan setapak untuk jarak beberapa mil diterangi dengan cemerlang, beraspal, dan dijaga oleh petugas negara demi kenyamanan dan keamanan. Tak lama setelah penemuan teknologi perkeretaapian, beliau memberikan yang terbaik juga bagi publik, berupa jalur kereta api Hejaz Railway yang menyatukan dunia Islam antara Damaskus ke Madinah sehingga dapat mempersingkat waktu tempuh. Semuanya sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh tanpa memotong anggaran yang sudah ada.

Semoga umat semakin memahami bila sistem demokrasi kapitalis sekuler yang menopang negara korporasi ini takkan mampu menghentikan keserakahan rezim dan pengusaha yang menyokongnya demi menghisap hak dan milik rakyat. Hanya sistem Islam yang berasal dari Allah Swt., yang hanya bisa mencapai realisasi paripurna dalam Khilafah Islamiyah sajalah yang menjadi jawaban dan solusi satu-satunya atas segala musibah yang mendera Indonesia. 

Wallahu a'lam bishshawab.