Pengetesan dan Pelacakan Covid-19, Kenapa Baru Sekarang?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6tnRu0NgXRE/X6VZiPgkTiI/AAAAAAAADLk/e36EHcqd_Rwsptl-OvfijSnGZCjdJcnhwCLcBGAsYHQ/s1280/20201106_221038.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="664" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-6tnRu0NgXRE/X6VZiPgkTiI/AAAAAAAADLk/e36EHcqd_Rwsptl-OvfijSnGZCjdJcnhwCLcBGAsYHQ/s320/20201106_221038.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p> <p dir="ltr">Oleh: Muthmainnah Ilham, S.Pd.<br /> (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)</p> <p dir="ltr">Per 1 November 2020 kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan situs resmi satgas penanganan Covid-19 terjadi penambahan 2.696 kasus menjadi <a href="tel:412784">412.784</a>. Hal ini menunjukkan Covid-19 di Indonesia belum mampu dikendalikan. Oleh karena itu, butuh penanganan serius yang harusnya dilakukan sejak awal kasus pertama ditemukan.</p> <p dir="ltr">Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menekankan pentingnya pengetesan dan pelacakan kasus Covid-19 sambil menunggu datangnya vaksin pada November mendatang.</p> <p dir="ltr">Penasehat Menko Kemaritiman Bidang Penanganan Covid-19 Monica Nirmala yang hadir dalam rakor itu menuturkan bahwa pengetesan dan pelacakan dinilai penting. Hal ini karena penularan Covid-19 didominasi oleh segelintir orang yang terinfeksi, yang disebut sebagai super spreaders. Sebanyak 80 persen kasus baru disebabkan oleh 20 persen orang yang terinfeksi.</p> <p dir="ltr">"Mereka mampu menularkan virus kurang lebih dua hari sebelum timbul gejala, hingga 10 hari setelah bergejala. Oleh karena periode infeksius yang singkat ini, maka waktu dan kecepatan respons kita sangat penting untuk memutus rantai penularan. Time is of the essence (waktu adalah kunci)," jelasnya. </p> <p dir="ltr">Bukan hanya testing dan tracking yang penting. Monica juga menuturkan pendampingan karantina dan isolasi turut jadi perhatian. Menurut dia, tes-lacak-isolasi adalah tiga mata rantai surveilans yang saling terkait. Deteksi dini dan pendampingan pasien menjalani isolasi serta perawatan hingga tuntas adalah kunci penanganan pandemi. (Republika, 14/10/2020)</p> <p dir="ltr">Lambannya Penanganan Covid-19 di Indonesia</p> <p dir="ltr">Sejak ditemukannya kasus pertama hingga hari ini, Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, kita menyaksikan berbagai kebijakan pemerintah belum mampu mengendalikan lonjakan kasus yang terus meningkat. Bahkan korban meninggal pun bertambah. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang serius untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia.</p> <p dir="ltr">Pemerintah harusnya mengevaluasi kebijakan yang diambil dalam penanganan Covid-19. Agar kasus yang terjadi dapat diselesaikan. Bukan justru sibuk mempersiapkan pemilu hingga mensahkan UUD Omnibus Law yang ditolak masyarakat. Karena  pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab besar untuk menyelesaikan persoalan Covid-19. Apalagi begitu banyak dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Resesi ekonomi pun terjadi. Bahkan angka kematian cukup tinggi.</p> <p dir="ltr">Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah yang tepat. Bukan justru gonta-ganti kebijakan yang tidak jelas. Mulai dari PSBB hingga  new normal. Adanya upaya pemerintah untuk pengetasan dan pelacakan Covid- 19 seharusnya dilakukan sejak awal kasus pertama dilakukan. Bukan menunggu lonjakan kasus semakin tinggi. </p> <p dir="ltr">Inilah buah dari sistem demokrasi kapitalisme. Rakyat dijadikan sebagai uji coba berbagai kebijakan. Apalagi dengan alasan pertumbuhan ekonomi yang menurun, new normal pun dipaksakan. Pemilu juga akan digelar Desember mendatang di tengah kasus yang masih terus meningkat.</p> <p dir="ltr">Solusi Islam Mengatasi Pandemi </p> <p dir="ltr">Kesehatan dalam Islam adalah hak seluruh warga negara yang wajib dipenuhi negara. Apalagi dalam menghadapi pandemi negara harus mengambi kebijakan yang tepat agar  tidak terjadi lonjakan kasus. Maka dalam menghadapi pandemi negara khilafah akan melakukan langkah berikut.</p> <p dir="ltr">Pertama, sejak awal pemimpin dalam sistem Islam akan melakukan Test-Trace-Treatment(3T) di mana khalifah akan memisahkan orang sehat dari orang sakit. Kemudian akan memberlakukan tes massal, baik rapid test maupun swab test secara gratis bagi warganya. Bagi mereka yang terinfeksi, negara mengurus pengobatannya hingga sembuh.</p> <p dir="ltr">Kedua, khalifah berupaya maksimal menutup wilayah sumber penyakit, sehingga penyakit tidak meluas dan daerah yang tidak terinfeksi dapat menjalankan aktivitas sosial ekonomi mereka secara normal tanpa takut tertular. Selain itu, upaya ini membuat penguasa fokus menyelesaikan kasus di daerah terdampak wabah.</p> <p dir="ltr">Ketiga, bagi masyarakat di daerah wabah yang tidak terinfeksi penyakit, Khalifah akan menjamin seluruh kebutuhan pokok mereka. Khalifah menjamin protokol kesehatan dapat dilakukan semua rakyatnya. Upaya ini memutus rantai penularan virus penyakit.</p> <p dir="ltr">Keempat, khalifah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai bagi rakyat, tanpa menzalimi tenaga medis/instansi kesehatan.</p> <p dir="ltr">Kelima, khalifah mendukung penuh dengan menyediakan dana yang cukup untuk melakukan riset terhadap vaksin agar segera dapat ditemukan.</p> <p dir="ltr">Semua mekanisme ini ditopang sistem keuangan yang berbasis baitul maal, bukan berbasis ribawi. Sehingga Negara tidak lagi bergantung terus-menerus kepada negara kapitalis asing. Karena kas baitul maal yang bersumber dari fa'i, kharaj, jizyah, dan lainnya akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah pandemi.</p> <p dir="ltr">Selain itu, adanya dorongan keimanan warga negara menjadi modal berharga bagi negara, sehingga rakyat percaya kepada penguasa dan patuh pada protokol kesehatan yang ditentukan. Sebab, rakyat ingin mendapatkan pahala dengan taat kepada pemimpin yang amanah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta’ala. </p> <p dir="ltr">Sudah saatnya kita kembali kepada aturan Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik bagi ciptaan-Nya. Menerapkan sistem Islam secara menyeluruh yang telah terbukti selama 13 abad. Agar Allah menurunkan berkahnya dari langit dan bumi. <br /> Wallahu a’lam bishawwab. </p>

Pengetesan dan Pelacakan Covid-19, Kenapa Baru Sekarang?

Oleh: Muthmainnah Ilham, S.Pd. (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban) Per 1 November 2020 kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. B...

Baca selengkapnya »

Maraknya Aborsi, Dimanakah Peran Negara?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8bi2XSsFoaY/X6VYivYNG7I/AAAAAAAADLc/TLdNaIINfhAn1oOIys0JUDiURq-V8_r7QCLcBGAsYHQ/s816/IMG-20201106-WA0032.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="816" data-original-width="720" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-8bi2XSsFoaY/X6VYivYNG7I/AAAAAAAADLc/TLdNaIINfhAn1oOIys0JUDiURq-V8_r7QCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201106-WA0032.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p><p dir="ltr"> Oleh: Nia Astuti</p> <p dir="ltr">Beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan penemuan salah satu klinik aborsi di Jakarta Pusat, yang merupakan jantung ibu kota negeri ini. Klinik ini sudah beroperasi sejak 2017. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (23/9/2020), "Dihitung dari 2017, ada 32 ribu lebih janin, <a href="tel:32760">32.760</a> janin yang sudah digugurkan. Ini yang kita hitung, masih kita dalami lagi". Lanjut Yusri, "Kalau kita hitung total dari 2017, kita kalikan kalau kita hitung berapa keuntungan yang diraup, itu ada sekitar Rp 10 miliar lebih".(<a href="http://suara.com">suara.com</a>)</p> <p dir="ltr">Hukum aborsi diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa aborsi di Indonesia tidak diizinkan, dengan pengecualian karena darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin serta bagi korban perkosaan (<a href="http://suara.com">suara.com</a>, 3/3/2020).</p> <p dir="ltr">Aborsi saat ini bukanlah hal yang tabu di tengah-tengah masyarakat. Pelakunya pun bisa ibu rumah tangga, remaja, maupun pekerja seks komersial (PSK). Dari banyaknya kasus aborsi yang terjadi di Indonesia adalah lebih banyak dilakukan karena memang kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari perilaku seks bebas. Ternyata ini adalah efek dari kehidupan antara pria dan wanita yang tanpa aturan. Mereka melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri tapi justru dilakukan sebelum pernikahan dan tanpa ikatan pernikahan.</p> <p dir="ltr"> Hal ini memang berawal dari pandangan kapitalis yang banyak diadopsi saat ini, yang tentunya berbeda dengan Islam. Di dalam kapitalis hubungan pria dan wanita sebatas hubungan seksual semata dan berusaha menciptakan segala sesuatu untuk memuaskannya, sehingga mereka akan membebaskan agar terpenuhinya hubungan pria dan wanita tersebut. Supaya bisa terpuaskan maka diciptakanlah lagu-lagu, film, konten-konten porno maupun game-game online yang semuanya untuk memuaskan kebutuhan seksual. </p> <p dir="ltr">Berbeda halnya dalam pandangan Islam. Islam memandang bahwa hubungan antara pria dan wanita itu memang ada dan tujuannya adalah untuk melestarikan jenis manusia itu sendiri. Naluri melestarikan jenis adalah sesuatu yang alami yang ada pada diri manusia. Hubungan dalam artian hubungan seksual ini hanya bisa dilakukan melalui ikatan pernikahan, tanpa menikah maka tidak bisa untuk melakukan hubungan tersebut. </p> <p dir="ltr">Islam memiliki seperangkat aturan terkait bagaimana cara untuk mengatasi agar naluri seksual ini jika belum bisa dipenuhi diantaranya adalah larangan untuk pacaran, karena pacaran ini bisa mendekatkan kepada zina maka terlarang untuk dilakukan dan larangan berzina pun sudah sangat jelas, larangan berkhalwat, harus menundukkan pandangan. Pada saat wanita keluar rumah Allah perintahkan untuk mengenakan jilbab dan kerudung serta tidak boleh tabarruj.</p> <p dir="ltr"> Itulah beberapa aturan dalam Islam yang tujuannya untuk melindungi dan mengatur hubungan pria dan wanita. Jadi sebelum adanya pernikahan, maka naluri seksual ini harus dikendalikan, harus dialihkan pada hal-hal yang positif, dan naluri ini tidak akan sampai membunuh ketika hal ini belum terpenuhi. </p> <p dir="ltr">Pertemuan pria dan wanita bisa menghasilkan hubungan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia di mana manusia itu hidup. Hubungan pria dan wanita ada yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam hal muamalah boleh saja dilakukan. Misalnya pria dan wanita boleh melakukan jual beli, melakukan kontrak kerja dan lain-lain. </p> <p dir="ltr">Hal yang tidak diperbolehkan misalnya pergaulan bebas, karena pergaulan bebas ini efeknya adalah sampai mengakibatkan aborsi. Bagaimana aborsi ini terjadi:<br /> 1. Kehidupan sekuler,  merupakan suatu  kondisi dimana urusan kehidupan pisah dari agama, sehingga apa yang dilakukan tersebut dilepaskan dari nilai-nilai agama (Islam).</p> <p dir="ltr">2. Sekularisasi media, media dibebaskan untuk melakukan dan memenuhi kepentingan-kepentingan naluri seksual agar terpenuhinya kepuasan hubungan pria dan wanita</p> <p dir="ltr">3. Abainya orang tua, kita pahami bahwa didalam rumah adalah pondasi pertama dan utama penanaman nilai-nilai akidah pada anak. Ketika ini terabaikan maka yang akan mengisi anak adalah bukan akidah Islam melainkan nilai-nilai sekuler yang ditanamkan oleh kehidupan dan juga media, ketika mereka lebih dekat gadget maka hal-hal negatif dari gadget yang kemudian mempengaruhi mereka</p> <p dir="ltr">4. Abainya negara, sudah sangat jelas bagaimana aborsi itu terus menerus terjadi bahkan ada pelakunya yang sebelumnya pernah tertangkap kemudian melakukan lagi hal yang serupa, artinya hukuman yang diberikan oleh negara tidak memberikan efek jera bagi pelaku.</p> <p dir="ltr">Kita sebagai seorang muslim yang tentunya Allah telah memberikan aturan yang sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah terkait  sholat, puasa, zakat ,haji saja tetapi Islam juga punya seperangkat aturan yang mengatur kehidupan dan tentunya dengan seperangkat sistem yang mampu mencegah terjadinya seks bebas hingga aborsi, yakni dengan cara:</p> <p dir="ltr">1. Sistem pendidikan berbasis Islam yg tentunya akan menghasilkan kualitas generasi yang baik pula</p> <p dir="ltr">2. Sistem ekonomi yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan  dasar yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan diciptakan lapangan pekerjaan yang banyak</p> <p dir="ltr">3. Sistem sosial kehidupan Islam, masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap perilaku maksiat, sehingga masyarakat akan terbiasa saling mengingatkan dalam amar makruf nahi mungkar</p> <p dir="ltr">4. Sistem sanksi yang tegas yang diberikan negara dengan undang-undangnya yang akan memberikan efek jera bagi pelaku maksiat sehingga orang akan takut untuk melakukan perbuatan tersebut dan kemudian ketika dilakukan maka sanksi yang diberlakukan menjadi penghapus dosa bagi pelaku maksiat tersebut. </p> <p dir="ltr">Islam melarang praktek aborsi, dalam Qur'an surat Al Isra':31 yang artinya "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar."</p> <p dir="ltr">Kasus aborsi akan tetap bermunculan selama peluang ke arah terjadinya aborsi belum tertutup. Selama pintu-pintu free seks belum ditutup, maka semua itu akan terus terjadi.  Solusi tuntas dari semua itu adalah suatu negara yang tegas yang akan melindungi akidah kaum muslimin, yang akan melindungi keberlangsungan kehidupan, dan melindungi setiap jiwa yang ada didalamnya. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh negara yang menerapkan aturan-aturan Allah. Negara yang berpegang pada aturan Allah bukan berpegang pada aturan buatan manusia dan hanya khilafah yang mampu melakukan semua itu sebab khilafah memiliki perangkat yang berdasarkan syariat Islam demi melindungi dan mengurusi setiap urusan kaum muslimin yang hidup didalamnya</p> <p dir="ltr">Wallahu a'lam</p>

Maraknya Aborsi, Dimanakah Peran Negara?

Oleh: Nia Astuti Beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan penemuan salah satu klinik aborsi di Jakarta Pusat, yang merupakan ...

Baca selengkapnya »

Penghinaan Terhadap Nabi Terus Terjadi, Hanya Islam Satu-satunya Solusi

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-VyIQ87Cj5b0/X6UD2NalzUI/AAAAAAAAAc4/au88g_8C0yctNRxFzse7kaX0Au2-aqn8wCLcBGAsYHQ/s202/IMG-20201105-WA0082.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="202" data-original-width="202" src="https://1.bp.blogspot.com/-VyIQ87Cj5b0/X6UD2NalzUI/AAAAAAAAAc4/au88g_8C0yctNRxFzse7kaX0Au2-aqn8wCLcBGAsYHQ/s0/IMG-20201105-WA0082.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p><p><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh : Tri S, S.Si</p><p style="text-align: center;">Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi</p><p><br /></p><p>Pernyataan Presiden Perancis, Emmanuel Macron tentang sikapnya yang tidak bisa membiarkan kasus di sebuah gereja di Nice Kamis (29/10/2020) menuai kecaman. Macron berpendapat bahwa aksi tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan berekspresi yang dilakukan "separatisme Islam".</p><p>Bertambahnya kecaman terhadap Macron muncul setelah sebelumnya atas nama kebebasan berekspresi juga, ia membiarkan  munculnya karikatur nabi yang dibuat majalah Charlie Hebdo. </p><p>Charlie Hebdo sendiri adalah majalah satir mingguan Prancis berhaluan kiri yang terkenal dengan nada provokatif dan sikap anti-agama. Serangannya terhadap Islam bukan kali pertama terjadi. Charlie Hebdo telah sempat memuat karikatur Nabi Muhammad pada tahun 2006 dengan judul "Muhammad kewalahan oleh kaum fundamentalis". Tidak hanya itu, pada tahun 2011 majalah tersebut juga menerbitkan edisi khusus, dengan menampilkan kartun Nabi Muhammad di sampul depannya. Bahkan hal serupa juga dilakukan di tahun 2015.</p><p><br /></p><p>Stigma Negatif dan Islamofobia</p><p>Atas apa yang disampaikan Macron tentang sikap melawan "sparatisme Islam" telah mampu menambah stigma negatif pada umat Islam dan Islam di Perancis. Stigma itu memposisikan umat Islam seolah harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi.</p><p>Stigma negatif ini bahkan sudah melekat pada mereka jauh sebelum peristiwa yang terjadi di tahun 2020 ini.</p><p>Melansir dari Associated Press (AP), Presiden Perancis Emmanuel Macron terus berupaya memberantas ekstremis Islam di Perancis, yang dia sebut sebagai 'separatisme', terminologi yang membuat muslim di negeri itu merasa 'ngeri'. Penggunaan istilah 'separatisme' telah berhasil menandai bertambahnya islamofobia yang dikampanyekan negara. Semakin meningkatkan kebencian masyarakat Perancis atas Islam dan kaum muslim (kompas.com, 29/10/2020)</p><p>Islamofobia itu juga nampak jelas dari sikap pemerintah Perancis yang bertolak belakang. Di satu sisi mereka langsung menunjuk separatisme Islam atas kasus penusukan di gereja Nice. Sedangkan pada peristiwa penusukan kepada dua orang muslimah di bawah menara Eiffel tidak tidak dianggap separatisme. Padahal, kedua perempuan itu ditikam beberapa kali hingga menembus paru-parunya, hanya karena mereka berhijab. Bahkan, pelaku menyebut muslimah tersebut dengan panggilan “orang arab kotor”. Dikatakan terlalu dini untuk menyimpulkan kejadian itu sebagai kejahatan kebencian atas Islam dan muslim (cnnindonesia.com).</p><p>Gaung islamofobia ini menjadi sesuatu yang wajar dilakukan Perancis. Dimana sekularisme negara menduduki posisi sentral dalam identitas nasional Perancis. Sekulerisme negara sendiri adalah bentuk hilangnya campur tangan agama dalam ranah publik. Tak ayal, tumbuh suburnya Islam di Perancis sehingga memposisikan Perancis menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di Eropa dirasa cukup mengkhawatirkan bagi sekularisme negara.</p><p><br /></p><p>Demokrasi Berhasil Menumbuh suburkan Sekulerisme Negara dan Islamofobia</p><p>Kebebasan berekspresi yang didengungkan dan dijamin oleh demokrasi nyatanya hanya dalih untuk membenarkan penghinaan terhadap Islam. Karena sungguh di sayangkan dalam beberapa hal "kebebasan berekspresi" sudah tidak lagi berlaku. </p><p>Sebenarnya bukan hanya kali ini saja terjadi, bagaimana kita diperlihatkan bahwa "kebebasan" hanya berlaku atas sebagian peristiwa. Sedangkan sudah tak diakui atas peristiwa yang lainnya. Konsep di mana ada demokrasi di situ ada kebebasan nyatanya hanya ilusi. </p><p>Di satu sisi Perancis membiarkan penghinaan pada Islam atas nama kebebasan demokrasi. Hal itu berdampak pada tumbuh suburnya islamofobia. Akhirnya demokrasi telah berhasil dijadikan sarana untuk mengokohkan posisi Perancis sebagai negara sekuler dan menumbuh suburkan islamofobia. Maka untuk mengakhiri segala bentuk islamofobia termasuk penghinaan pada Islam dan simbol-simbolnya tak cukup hanya memboikot produk-produk Perancis. Tapi butuh boikot atas setiap bentuk sekulerisme yang tumbuh subur dalam sistem demokrasi hari ini.</p><p>Ketegasan pada penghinaan terhadap islam dan simbol-simbolnya pernah diwujudkan oleh khilafah Islam. Sebagaimana pernah dilakukan pada masa Utsmaniyah, Khalifah Abdul Hamid II dengan tegas mengancam akan memerangi negara Perancis dan Inggris atas rencana diadakannya sebuah pertunjukan yang menghina nabi.</p><p>Semata-mata tindakan tegas itu dilakukan sebagai bentuk konsekuensi keislaman. Sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar oleh al-Qadhi Iyadh dalam Kitab al-Syifa bi-Ta’rif Huquq al-Mushthafa. </p><p>“Ketahuilah–semoga kita diberi hidayah taufik–bahwa siapa pun yang menistakan Nabi, menghina beliau, atau menganggap beliau tidak sempurna pada diri, nasab, dan agama beliau, atau di antara akhlak beliau, atau menandingi beliau, atau menyerupakan beliau dengan sesuatu untuk menistakan beliau, atau meremehkan beliau, atau merendahkan kedudukan beliau, atau menjatuhkan beliau, atau menghinakan beliau, maka ia termasuk orang yang menistakan beliau. Hukum yang berlaku atasnya adalah hukum pelaku penistaan, yaitu dihukum mati sebagaimana yang akan kami jelaskan ini".</p>

Penghinaan Terhadap Nabi Terus Terjadi, Hanya Islam Satu-satunya Solusi

  Oleh : Tri S, S.Si Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi Pernyataan Presiden Perancis, Emmanuel Macron tentang sikapnya yang tid...

Baca selengkapnya »

Antara Toleransi dan Mutilasi Agama

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-r2ujjGxur8I/X6T21FhuGYI/AAAAAAAACes/JT_rH1FV4RcwDf4WzPUoKFi-WHmP_vGWACLcBGAsYHQ/s600/IMG-20201106-WA0052.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="600" src="https://1.bp.blogspot.com/-r2ujjGxur8I/X6T21FhuGYI/AAAAAAAACes/JT_rH1FV4RcwDf4WzPUoKFi-WHmP_vGWACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201106-WA0052.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Penulis : Dian Fitriani</p><p style="text-align: center;">(penggiat dakwah media literasi)</p><p><br /></p><p>Umumnya manusia belajar dari pengalaman, sehingga kesalahan di masa lalu jangan sampai dilupakan begitu saja atau bahkan terulang. Namun pelajaran dari sejarah ini tidak diambil oleh ormas Islam terbesar di tanah air ini, Nahdatul ulama, atau disingkat dengan NU.</p><p>Mungkin kita masih ingat tragedi pembakaran bendera tauhid 2 tahun silam dalam rangka memperingati hari santri yang seharusnya menanamkan memori dengan acara religi dan sejenisnya namun Banser NU lebih memilih menodai simbol agama Islam, ketika seharusnya kita menjadikan hari santri sebagai syiar agama, justru diisi dengan ritual penodaan agama.</p><p>Mirisnya, hal itu bukan dilakukan oleh sekelompok orang dari non muslim, akan tetapi hal itu dilakukan oleh oknum Banser yang kita tahu kelompok itu di bawah naungan ormas Islam terbesar di Indonesia.</p><p>Tahun berikutnya, seolah tak mau absen dari agenda kontroversi, Ormas Islam yang satu ini lagi-lagi mengulang sejarah buruk, kejadian pembakaran bendera tauhid belum bisa terhapus di memori umat, namun sudah ditambah lagi dengan pembuatan film religi yang berbau pluralisme dan liberalisme, yang lagi-lagi dalam rangka memperingati hari santri.</p><p>Siapa yang tidak tahu dengan film "The Santri" disutradarai oleh sutradara yang katanya setingkat sutradara Hollywood tapi lucunya, bikin gempar se-Nusantara. Livi Zheng, nama yang jelas bukan dari pribumi, sudah cukup membuat masyarakat sentimen, ditambah lagi dengan dirinya yang bukan muslim, tentu mengundang tanda tanya umat, mengapa bisa non muslim menyutradarai film religi Islam? Ini bukan untuk menyingung sara, tapi bukankah seharusnya film mengandung pesan Islam maka tentu dari penulis naskah, pemain hingga sutradara pun akan lebih baik jika beragama Islam?</p><p>Apakah ini bentuk toleransi yang sebenarnya?</p><p>Ataukah hanya definisi toleransi yang dikemukakan dan dikembangkan oleh ormas Islam terbesar ini?</p><p>Film ‘The Santri’ karya sutradara kontroversial Livi Zheng kabarnya akan rilis pada Oktober 2019. Namun di tengah perilisan trailernya, sudah mengundang cuitan warganet, baik komentar hingga reaksi para tokoh terhadap cuplikan film tersebut.</p><p>Alih-alih terkenal dan sukses menjamah seluruh bioskop di Indonesia, film religi yang disutradarai oleh Livi Zheng ini, justru gagal tayang dan bahkan mendapat kecaman dari berbagai lembaga dan ormas Islam.</p><p>Seolah belum cukup, umat dibuat miris, tahun ini tak mau absen, NU membuat film pendek yang lagi-lagi mengundang amarah umat dan riuh cuitan netizen.</p><p>Film pendek berjudul "My Flag vs Radikalisme" ini berdurasi 9 menit, diawali dengan adegan para santri yang membagikan bendera ke penduduk, dan belajar bersama Gus Muwwafiq, hingga adegan yang paling kontroversi adalah bentrok antar santri NU dengan santri bercelana cingkrang dan bercadar.</p><p>Herannya, yang seharusnya film nasionalis ini memiliki adegan perlawanan terhadap penjajah, negara asing dan semisalnya. Namun NU lebih memilih adegan perlawanan antar santri yang notabenenya masih satu agama dan tentu satu bangsa.</p><p>Bukankah ini justru mengundang tanda tanya? Apakah benar mereka para santri bercadar dan bercelana cingkrang adalah musuh sebenarnya negeri ini?</p><p>Apakah kita lupa? Bahwa sumber daya alam kita sedikit demi sedikit telah dieksploitasi oleh negara asing.</p><p>Apakah kita lupa? Dulu penjajahan  yang terjadi hingga 3 abad lamanya dan yang menjajah Nusantara adalah mereka para serdadu Belanda.</p><p>Apakah kita lupa? Bahwa dulu dengan semangat jihad, para santri dan syuhada berjuang membela bangsa hingga dapat kita merasakan kemerdekaan seperti sekarang?</p><p>Jika tidak lupa, lantas mengapa berpura-pura lupa dengan sejarah, dan kini umat justru dibentur-benturkan dengan cinta negara?</p><p>Apakah ketika kita cinta agama lantas kita tak bisa cinta negara, dan begitupun sebaliknya? </p><p>Maka tentunya Pesan yang terkandung dalam film ini akan sangat membahayakan kesatuan dan keutuhan umat Islam, terlebih di dalamnya ada dialog sang tokoh dengan kalimat yang cukup merusak akidah. Yaitu kalimat yang berbunyi “Sejauh mana kau mencintai negerimu, maka sejauh itu pula imanmu” dalam kalimat ini terkandung bahwa kecintaan kita terhadap negeri di atas segalanya, seolah cinta terhadap negeri adalah hal prioritas yang tentu saja ini bertentangan dengan akidah Islam yang mengajarkan bahwa cinta terhadap Allah dan Rasulnya tentu adalah hal paling utama di atas cinta kepada apa pun apalagi terhadap negara yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keimanan kita.</p><p>Dewasa ini, masyarakat lebih sering menelan media penggiring opini guna membangun framing dan stigma buruk terhadap sesuatu, namun belakangan ini, Islam lah yang paling sering menjadi objek terhadap agenda penodaan citra.</p><p>Kini di negeri dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia, Islam dianggap agama yang tidak mencintai perdamaian, agama intoleran bahkan agama teroris. Namun stigma itu muncul bukan karena ajaran Islam yang demikian melainkan opini yang memang sengaja dibangun baik oleh sekelompok orang yang membenci Islam maupun oleh pemerintah itu sendiri.</p><p>Mirisnya agenda deislamisasi ini justru bukan dijalankan oleh orang yang berbeda agama melainkan mereka yang muslim dan bahkan oleh ormas Islam ternama yakni nahdatul ulama. Maka kita sebagai umat muslim harus lebih bijak dalam memilah informasi, dalam Islam kita bahkan mengenal istilah tabayyun, yang berarti kita wajib mengecek informasi terkait kebenaran dan relevan dengan fakta, juga menghindari informasi yang masih “qiila, wa qoola” atau dalam istilah setempat kita kenal dengan “dari mulut ke mulut” yang berarti kita dilarang menelan mentah-mentah informasi yang belum jelas, hanya mendengar dari orang lain tanpa tabayyun terlebih dahulu lantas mengambil kesimpulan, terlebih kini teknologi informasi yang semakin pesat membuat kita mudah mengakses berita, baik yang valid dan sesuai fakta maupun berita bohong (hoax).</p><p>Di samping maraknya penodaan citra Islam lewat media, umat kini seperti berada di tengah laut yang dilanda ombak dan terombang-ambing di dalamnya, bagaimana tidak? Umat muslim yang taat syari’at justru dinilai intoleran dan radikal, sedangkan di lain sisi ada sekelompok orang yang memonopoli makna toleransi, mereka bermanis muka dengan non muslim, namun bermasam-pasi dengan sesama muslim, mereka beramah-tamah dengan non muslim namun mereka dengki dan marah dengan sesama muslim. Definisi toleransi yang mereka agung-agungkan, yang mereka teriak-teriakan justru memecah belah umat sesama muslim. Mereka yang mengaku paling toleransi justru tanpa sadar telah memutilasi agamanya sendiri, memotong-motong keimanan dan keyakinan mereka, mereka yang menginginkan kerukunan umat beragama namun dengan cara menindas agamanya sendiri justru membuat kerukunan antar umat beragama semakin jauh bak fatamorgana. Sederhananya, dengan umat sesama muslim, yang memiliki akidah, kitab suci dan Rasul yang sama saja mereka musuhi dan mereka benci lalu bagaimana terhadap mereka yang berbeda keyakinan. </p><p>Allah Swt. berfirman dalam surah al-fath ayat 29 : مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ</p><p>“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka”.</p><p>Maka dari ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka para pengikut Rasul serta orang-orang yang membersamai Rasul adalah mereka yang senantiasa berkasih sayang terhadap sesama muslim dan keras terhadap mereka yang kafir, bukan justru sebaliknya. </p><p>Inilah yang lantas menjadi pertanyaan yang membenak dalam diri umat, sebenarnya apa makna toleransi? Apakah mereka yang menganggap semua agama benar adalah mereka yang bertoleransi? Jika iya maka tentu tak ada bedanya toleransi dengan mutilasi agama. Mutilasi agama yakni memisahkan cara beragama dengan beragama, yang tentu akan sangat kontra-produktif dengan agama Islam yang mana telah mengatur segala urusan umatnya baik ruang lingkup individu, masyarakat bahkan bernegara, maka akan sangat tidak mungkin Islam tidak mengajarkan bagaimana hidup beragama serta kerukunan antar umat beragama, justru dengan Islam lah kerukunan dan kedamaian bisa terwujud, bukan malah dibentur-benturkan dengan cinta tanah air dan sebagainya, seolah jika kita menjalani syariat berarti kita tak mencintai negara dan intoleransi. Inilah yang menjadi tugas umat untuk menyamakan definisi toleransi agar tidak memutilasi agama.</p><p>Mengutip kata-kata dari Najmah Saidah yang merupakan salah seorang pendakwah muslimah, beliau berkata, “Bagaimana mungkin Islam sebagai din syamilan wa kamilan, yang datang dari Allah Swt. dianggap tidak mengatur bagaimana cara beragama umatnya?”</p><p>Semoga kita dapat mewujudkan toleransi yang sesungguhnya lewat edukasi Islam dan penegakan syariat Islam, dan menjadi bagian yang berjuang di dalamnya. Aamiin.</p><p>Wallahu a’lam bishshawab.</p>

Antara Toleransi dan Mutilasi Agama

Penulis : Dian Fitriani (penggiat dakwah media literasi) Umumnya manusia belajar dari pengalaman, sehingga kesalahan di masa lalu jangan sam...

Baca selengkapnya »

Demokrasi Penggagas UU Bermasalah, Masihkah Terus Berharap Menyejahterakan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-DmyclVyurqc/X6TUMUHywjI/AAAAAAAACeg/LQTY_kULmZw4GDjwnVh-G3ekCZED218kgCLcBGAsYHQ/s640/IMG-20201104-WA0042.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-DmyclVyurqc/X6TUMUHywjI/AAAAAAAACeg/LQTY_kULmZw4GDjwnVh-G3ekCZED218kgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201104-WA0042.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh : Sulastri</p><p style="text-align: center;">(Pemerhati Masalah Publik)</p><p><br /></p><p>Menjadi penanda usia sudah satu tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintah. Sejumlah produk legislasi berupa undang-undang lahir di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. (Kompas.com, 20 /10/2020)</p><p>Kompas.com mencatat, setidaknya ada tiga undang-undang kontroversial yang disetujui pemerintah dan DPR meski menimbulkan polemik. Ketiga undang-undang itu adalah revisi UU Mineral dan Batu Bara, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), Omnibus Law UU Cipta Kerja.</p><p>Inilah pil pahit yang harus kembali ditelan oleh masyarakat sebagai hadiah istimewa di hari tepat satu tahun kepemimpinan Jokowi-Makruf Amin. Hal tersebut pun disambut dengan aksi demo dari elemen mahasiswa dari berbagai daerah.</p><p>Protes terhadap Omnibus Law RUU Ciptaker juga disuarakan  oleh kelompok gabungan organisasi masyarakat sipil, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), mereka memandang proses penyusunan dan substansi draf Omnibus Law RUU Ciptaker justru mematikan demokrasi. Selain politik, sisi ekonomi, ekologi, dan tatanan hukum juga terabaikan. (CNN Indonesia, 22/02/2020)</p><p>Mereka menyatakan bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker lebih mencerminkan kepentingan bisnis dibandingkan kepentingan rakyat. Kelahirannya pun didorong menjadi sebuah regulasi yang mengacak-acak sistem demokrasi ekonomi dan lebih bersifat kapitalistik.</p><p>Di lain sisi, publik memberi rapor merah bagi pemerintahan Jokowi-Makruf. Pertama, produk hukum pro oligarki kapital. Hal ini tampak terlihat jelas dari disahkannya UU Minerba dan Omnibus Law Ciptaker. Banyak terdapat pasal yang justru menguntungkan lingkaran oligarki.</p><p>Kedua, Pembuatan UU minim aspirasi publik. Penilaian ini tercermin dalam proses pembuatan UU yang terkesan secepat kilat dan dipaksakan. dibuat dalam waktu yang sangat singkat dan disahkan di tengah malam. Hak konstitusi rakyat pun dirampas, mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan UU tersebut.</p><p>Ketiga, kebijakan bertentangan dengan keinginan publik. Saat masyarakat menolak berbagai UU kontroversial tersebut, pemerintah malah seolah tutup telinga tak menghiraukan rakyatnya. Ibarat perjalanan rakyat ke kanan, pemerintah malah berjalan ke kiri. Ini mengakibatkan jurang pemisah antara rakyat dan penguasanya semakin lebar menganga. </p><p>Keempat, cenderung antikritik. Ini dibuktikan dengan adanya pihak yang menolak UU Omnibus Law dijerat dengan UU ITE. Ada yang dituduh penyebar hoak, ada pula yang dituduh sebagai dalang demo.</p><p>Inilah wajah asli demokrasi. Sistem yang katanya dari rakyat, oleh rakyat,  untuk rakyat. Sistem yang proses politiknya berbiaya mahal tentunya harus membuat paslon memiliki cukup modal. Modal yang tak sedikit ini jelas membutuhkan penyokong  yang punya dompet tebal. Siapa yang memodali? Tentu orang -orang yang punya uang dan kepentingan.</p><p>Demokrasi pula adalah sistem yang berasal dari akal manusia. Lahir dari ideologi kapitalis-sekuler (memisahkan antara agama dengan kehidupan) dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat. Walaupun kenyataannya jauh panggang dari api. Ini terbukti hampir di seluruh negeri yang menerapkan sistem ini. Rakyatnya justru jauh dari kata sejahtera dan bisa dilihat dari hanya segelintir orang saja yang merasakan hidup sejahtera yaitu para kapital (pemodal).</p><p>Demikian pula dalam masalah hukum yang diterapkan. Demokrasi malah dijadikan jalan untuk memaksakan UU yang menjamin aliran kekayaan ke Barat dan penguasaan berbagai kekayaan dan sumber daya alam oleh para kapitalis asing. UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU BPJS dan yang teranyar Omnibus Law UU Ciptaker dan sejumlah UU lainnya yang menguntungkan Barat. Sudah diketahui secara luas pembuatannya disetir dan dipengaruhi oleh Barat. Melalui mekanisme demokrasi pula, penguasaan atas kekayaan alam oleh asing bisa dilegalkan dan dijamin.</p><p>Demokrasi menghasilkan UU deskriminatif dan tidak adil. Sebab dalam demokrasi, UU dibuat oleh parlemen yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Itulah mengapa UU yang dihasilkan dalam sistem demokrasi lebih banyak berpihak kepada pihak yang kuat secara politik dan kuat secara finansial. Melalui UU dan peraturan yang dibuat secara demokratis, kelas ekonomi dan politik yang berkuasa bisa terus melipatgandakan kekayaannya, termasuk dari penguasaan atas kekayaan alam. </p><p>Di dalam Islam sesungguhnya demokrasi adalah sistem yang sangat bertentangan. Hal ini karena demokrasi menghilangkan peranan Sang Pencipta dalam membuat hukum. Meski sebagian masyarakat beranggapan bahwa demokrasi adalah sistem yang paling mirip dengan Islam. Namun, kenyataannya sungguh jauh berbeda. Hukum demokrasi berasal dari pemikiran manusia. Sejenius apa pun manusia itu, tetap berpotensi melakukan kesalahan, bersifat kurang dan masih tergantung pada sesuatu yang lain, dan pastilah akan ada banyak kelemahan pada sistem buatan manusia.</p><p>Di dalam Islam, kedaulatan adalah milik As Syari' yaitu Allah Ta'ala. Maka, manusia hanya menjalankan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan Allah dalam syariatnya. Penguasa hanya melaksanakan dan menjalankan syariat Allah sebagai hukum yang berlaku atas manusia.</p><p>Penggalian hukumnya pun berasal dari Al-Qur'an dan Sunah. Dilakukan melalui proses ijtihad. Apa yang sudah ditetapkan nash dan qath'i (pasti), maka tidak perlu dan tidak boleh ada ijtihad dan tidak perlu ditetapkan oleh khalifah. Namun, dalam perkara yang sifatnya zhanni (dugaan), syariat membolehkan khalifah berijtihad atau mengadopsi pendapat yang paling kuat dari seorang mujtahid. Setiap masalah bisa dengan cepat ada solusinya.</p><p>Keunggulan lainnya bila menyimpang, maka Mahkamah Madzalim bisa memutuskan benar salahnya. Dengan begitu, UU yang diadopsi khalifah tidak keluar dari syariat Islam. Inilah keunggulan sistem Islam yang tidak ada pada sistem selainnya. Selain memiliki banyak keunggulan, hal tersebut juga merupakan kewajiban yang harus diupayakan oleh seluruh kaum muslim. Karena memang kita tidak boleh mengadopsi hukum selain hukum Allah. Bagi Allahlah Sang Penetap Hukum atas manusia. Hal ini ditegaskan dalam firmannya QS. al-An'am ayat 57.</p><p>Wallahu a’lam bishshawab.</p>

Demokrasi Penggagas UU Bermasalah, Masihkah Terus Berharap Menyejahterakan

Oleh : Sulastri (Pemerhati Masalah Publik) Menjadi penanda usia sudah satu tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mem...

Baca selengkapnya »

Demokrasi Antikritik, Bungkam Kebenaran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/--P6IKaTUSSM/X6TNm01zqhI/AAAAAAAACeU/kfUOkkFDGLA7hx7L4rSP9uqD2BAq4mDuACLcBGAsYHQ/s780/IMG-20201106-WA0044.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="651" data-original-width="780" src="https://1.bp.blogspot.com/--P6IKaTUSSM/X6TNm01zqhI/AAAAAAAACeU/kfUOkkFDGLA7hx7L4rSP9uqD2BAq4mDuACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201106-WA0044.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh : Mita Nur Annisa</p><p style="text-align: center;">(Pemerhati Sosial)</p><p><br /></p><p>Kritis mengkritik sepertinya sangat anti dalam sistem demokrasi. Perihal menasihati atau sekadar mengoreksi sesuai dengan cara pandang Islam demi kebaikan negeri seolah tak sedikit pun diberi ruang. Apalagi jika aktivitas kritik tersebut tidak pro terhadap kebijakan penguasa maka akan berakhir di jeruji besi.</p><p>Namun dalam Islam, mengoreksi penguasa yang lalai, salah dan keliru, termasuk perkara yang ma’lûm. Dalam hadis dari Tamim al-Dari –radhiyaLlâhu ’anhu-, bahwa Nabi Muhammad –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam– bersabda: “Agama itu adalah nasihat. ”Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi–shallaLlâhu ’alayhi wa sallam– bersabda: Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad. Lafal Muslim)</p><p>Berbeda dengan sistem demokrasi yang anti dengan kritikan. Padahal kritik adalah bentuk dari kepedulian.</p><p>Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia (22/10/2020), Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan terdapat tiga indikator yang bisa mengonfirmasi ragam tudingan publik bahwa rezim Jokowi identik dengan orba.</p><p>Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari cara pemerintah merespons kritik publik, baik dari langkah mengondisikan media massa hingga mengkriminalisasi aktivis.</p><p>“Karena saya dengar media yang sengaja ditahan dalam arti membatasi pemberitaan dan sebagainya,” kata Khoirul saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (21/10). </p><p>Indikator kedua, menurut Khoirul, bisa dilihat dari cara pemerintah memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menciptakan stabilitas keamanan dan politik. Menurutnya, indikator ini telah dikonfirmasi oleh sejumlah elemen masyarakat sipil.</p><p>“Memang bias, tapi faktanya dikonfirmasi oleh teman masyarakat sipil di NGO, media, dan salah satu media massa cukup klir memberikan penjelasan itu bagaimana aparat penegak hukum dimanfaatkan,” kata Direktur Eksekutif Romeo-Strategic Research and Consulting itu.</p><p>Indikator terakhir, menurut Khoirul, terlihat dari ‘perselingkuhan’ antara kekuatan bisnis dan kekuasaan yang semakin vulgar terjadi. Menurutnya, perselingkuhan itu telah terlihat terjadi sejak pengesahan revisi UU KPK hingga pengesahan UU Minerba dan UU Ciptaker.</p><p>Berangkat dari itu, Khoirul menilai, Jokowi semakin berjarak dengan rakyat di satu tahun pemerintahannya yang kedua. Menurutnya, sikap Jokowi ini kemungkinan lahir dari cara pandang politik terkait pembangunan dan kepercayaan diri bahwa gerakan sosial masyarakat mudah dijinakkan.</p><p>“Ada proses komunikasi yang tersumbat antara lingkaran inti presiden dengan dinamika sosial-politik di tengah masyarakat,” ucapnya.</p><p>Fakta tersebut menguatkan bahwa sejatinya sistem demokrasi sangat anti terhadap kritik. Apa yang telah pengamat sampaikan sudah menjelaskan fakta tersebut. Sesungguhnya kritikan tersebut menunjukkan adanya kebijakan yang tak sesuai dengan aturan Islam, zalim tehadap rakyat dan tidak pro rakyat. Katanya bebas berpendapat tapi anti dengan kritik. </p><p>Kebebasan berpendapat yang selalu dilantangkan di hadapan publik, tapi dalam penerapannya justru membungkam suara rakyat yang mengkritik setiap kebijakan yang merenggut kesejahteraan rakyat. Seperti yang terlihat antinya sistem ini dari hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 79,6 % warga makin takut menyuarakan pendapatnya (Merdeka.com/25/10/2020).</p><p>Lahirnya UU ITE, Perpu ormas, RKUHP dalam Pasal 218 dan 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah beberapa produk hukum antikritik dengan alasan penegakan hukum. Sehingga siapa pun rezim yang berkuasa selama masih berpegang teguh dalam sistem demokrasi, maka suara rakyat terus diabaikan. Kecuali pada saat tertentu yakni pada acara pemilu. Penguasa akan melakukan segala cara mengumpulkan suara. Sampai pelosok, orang gila dan semua tak terkecuali, sebab pada saat itu ia butuh suara rakyat.</p><p>Tak dapat dipungkiri jika ada masyarakat berbeda pendapat dianggap sebagai ancaman. Walau hanya soal berbeda pemikiran maka penguasa akan mengurusnya lewat UU yang dibuat. Seperti perkara yang sudah banyak dilakukan oleh penguasa untuk pihak yang berdakwah khilafah dan para ustadz lurus. Jadi rakyat digunakan pada saat ada kepentingan yang bersangkutan dengan penguasa.</p><p>Dalam sistem Islam (khilafah) ada mekanisme kontrol (muhasabah) dan check and balance, baik yang dilakukan dari dalam maupun luar kekuasaan. Ada Majelis Umat yang melakukan fungsi muhasabah. Ada Mahkamah Mazhalim yang berfungsi menghilangkan kezaliman oknum penguasa, mulai dari khalifah sampai pejabat negara terendah.</p><p>Bahkan, ketika Majelis Umat dan Mahkamah Mazhalim tidak melaksanakan fungsinya, khilafah membuka ruang kepada partai politik hingga ulama dan umat untuk melakukan fungsi muhasabah, check and balance, bahkan sampai munabadzah bi as-ssayf (mengangkat senjata) untuk menghilangkan kezaliman yang ada.</p><p>Dalam sejarah kepemimpinan Islam, Khalifah Umar bin Khaththab menjadi sosok pemimpin yang selalu mendengar keluhan rakyat, bahkan hujan kritikan pun tak pernah diabaikannya.</p><p>Saat Khalifah Umar dalam perjalanan, seorang nenek tiba-tiba menghentikannya. Nenek itu langsung menceramahinya.</p><p>“Hei Umar, aku dulu mengenalmu sewaktu kau dipanggil Umair (Umar kecil), yang suka menakut-nakuti anak-anak di pasar Ukadz dengan tongkatmu. Maka hari-hari pun berlalu hingga kau disebut Umar, dan kini engkau Amirul Mukminin … Maka bertakwalah engkau kepada Allah atas rakyatmu! Barang siapa yang takut akan ancaman Allah, maka yang jauh (akhirat) akan terasa dekat. Barang siapa yang takut akan kematian tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, dan barang siapa yang yakin akan al-hisab (hari penghitungan), ia akan menghindari azab (Allah).”</p><p>Umar hanya terdiam mendengar perkataan sang nenek tua itu. Tak satu kata pun terucap dari mulutnya. Sampai-sampai Al-Jarud Al-Abidy yang menemani Umar merasa terganggu dengan sikap nenek tua itu. Al-Jarud berkata, “Hei Nenek, engkau telah berlebihan atas Amirul Mukminin.” </p><p>“Biarkanlah ia …” cegah Umar ra kepada Al-Jarud. “Apa engkau tidak mengenalnya? Dialah Khaulah yang perkataannya didengar oleh Allah dari atas tujuh lapis langit, maka Umar lebih berhak untuk mendengarnya,” tutur Amirul Mukminin.</p><p>Bahkan dalam riwayat lain, Umar berkata, “Demi Allah, seandainya ia tidak meninggalkanku sampai malam tiba, aku akan terus mendengarkannya sampai ia menunaikan keinginannya. Kecuali jika datang waktu salat, aku akan salat lalu kembali padanya, sampai ia menuntaskan keinginannya.”</p><p>Amirul Mukminin tak segan-segan untuk memohon maaf jika telah merasa lalai. Ia lalu menuntaskan hajat rakyat yang sudah menjadi kewajibannya. Sebagai Khalifah, ia bahkan pernah memikul sendiri karung gandum dan menyerahkannya pada seorang janda di ujung kota.</p><p>Seorang pemimpin hendaknya mempunyai pendengaran yang peka terhadap keluhan, bahkan kritikan rakyatnya. Ia menyadari betul, kekuasaannya hanyalah amanah yang harus ia tunaikan kepada para pemiliknya, yaitu rakyat yang dipimpinnya.</p><p>Khalifah Umar bukanlah tipe pemimpin yang haus sanjungan. Sebab, ia selalu mengingat firman Allah Swt.,</p><p>“Janganlah sekali-kali kamu menyangka, orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.” (QS. Ali ‘Imran : 188)</p><p>Wallahu a'lam bishshawab.</p>

Demokrasi Antikritik, Bungkam Kebenaran

Oleh : Mita Nur Annisa (Pemerhati Sosial) Kritis mengkritik sepertinya sangat anti dalam sistem demokrasi. Perihal menasihati atau sekadar m...

Baca selengkapnya »

Upaya Pencarian dan Penyelamatan Korban Gempa Izmir Berakhir

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-fsVX8cABWF8/X6Sn2FVzB8I/AAAAAAAAAfY/6C2U_-Hk77UjJYVA6E1VaVKzbT2KHP5kACLcBGAsYHQ/s1028/IMG-20201106-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="1028" src="https://1.bp.blogspot.com/-fsVX8cABWF8/X6Sn2FVzB8I/AAAAAAAAAfY/6C2U_-Hk77UjJYVA6E1VaVKzbT2KHP5kACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201106-WA0002.jpg" width="320" /></a></div><br /><p></p><p><br /></p><p>Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFAD) mengatakan proses evakuasi dan pencarian korban gempa Izmir berakhir pada Rabu (3/11). Di samping itu, Aksi Cepat Tanggap bersama lembaga kemanusiaan di Turki berikhtiar menyalurkan bantuan kemanusiaan.</p><p><br /></p><p>Badan penanggulangan bencana di Turki menyatakan bahwa seluruh upaya pencarian dan evakuasi korban gempa di Provinsi Izmir, Turki, dinyatakan selesai pada Rabu (4/11). Kepala Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFAD) Mehmet Gulluoglu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan sukarelawan yang telah membantu dalam pencarian dan penyelamatan korban gempa di Provinsi Izmir.  Menurut AFAD, korban meninggal dunia karena musibah tersebut berjumlah menjadi 114 jiwa pada Rabu pagi. Sementara 137 korban luka masih menerima perawatan dan 898 lainnya telah dipulangkan dari rumah sakit.</p><p><br /></p><p>Firdaus Guritno dari tim Global Humanity Response ACT yang berada di Izmir melaporkan, ACT akan mendistribusikan kembali ratusan paket pangan dan selimut dalam beberapa hari ini. “Distribusi bantuan pangan insyaallah akan segera kita lanjutkan. Setelah sebelumnya kita membersamai tim SAR, tim medis, kepolisian, menyediakan dukungan untuk mereka, lalu disusul dengan distribusi bantuan pangan untuk pengungsi di pengungsian Asik Veysel Park, Bornova,” kata Firdaus, Rabu (4/11).</p><p><br /></p><p>Sebelumnya, cerita mengharukan juga hadir dari balik reruntuhan gedung di Izmir. Dua balita berusia 3 dan 4 tahun selamat setelah terjebak lebih dari 60 jam.  Rabu pagi hari, ketika banyak orang berkerumun di antara puing-puing bangunan, salah satu petugas meminta orang-orang berdiam sejenak karena mendengar suara dari balik puing. Mereka pun mematikan mesin pengangkat puing. </p><p><br /></p><p>Beberapa menit kemudian, para penyelamat mendengar "Saya di sini," sebuah suara yang mengkonfirmasi seseorang masih hidup di bawah puing-puing yang luluh lantak.</p><p><br /></p><p>Seorang gadis berusia empat tahun bernama Ayda Gezgin ditarik keluar dari tumpukan lempengan semen dan tulangan besi reruntuhan gedung. Masyarakat yang ada di situ dan petugas penyelamat tidak dapat menyembunyikan haru.</p><p><br /></p><p>Dengan senyum di wajahnya, Ayda meminta air dan Ayran, minuman yoghurt Turki. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans.</p><p><br /></p><p>Hingga saat ini ACT masih membuka bantuan untuk korban bencana Gempa Turki bisa langsung disalurkan melalui link padang.indonesiadermawan.id/SolidaritasUntukTurki atau bisa juga melalui Transfer Rekening Aksi Cepat Tanggap CIMB Niaga Syariah 86000 229 5000 dan Muamalat 4210 2233 44.</p>

Upaya Pencarian dan Penyelamatan Korban Gempa Izmir Berakhir

  Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFAD) mengatakan proses evakuasi dan pencarian korban gempa Izmir berakhir pada Rabu (3/11)....

Baca selengkapnya »

Kaum Milenial, Di tangan Kalianlah Perubahan Bangsa

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-cCLbTLABxgI/X6Sl33b_9FI/AAAAAAAAAfM/cV5TCaZd5p89XfiiXsFM6tyVTTBDsFqfQCLcBGAsYHQ/s1080/IMG-20201104-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-cCLbTLABxgI/X6Sl33b_9FI/AAAAAAAAAfM/cV5TCaZd5p89XfiiXsFM6tyVTTBDsFqfQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201104-WA0003.jpg" /></a></div><br /><p></p><p style="text-align: center;">Oleh Aisyah Farha </p><p style="text-align: center;">(Komunitas Kesatria Aksara Bandung)</p><p><br /></p><p> Mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri akhirnya geram dengan aksi anarkis yang dilakukan oleh para milenial yang merusak halte Transjakarta beberapa waktu lalu. Ia mempertanyakan sumbangsih apa yang telah dilakukan para milenial sehingga berani merusak fasilitas umum. Seperti yang kita ketahui, banyak mahasiswa dan pelajar yang ikut menyuarakan ketidaksetujuannya atas pengesahan UU Omnibus Law. </p><p><br /></p><p>“Anak muda kita, aduh, saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi ‘milenial’. Saya mau tanya, hari ini, apa sumbangsihnya generasi ‘milenial’ yang sudah tahu teknologi seperti kita, bisa viral tanpa bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini?” kata Megawati saat memberi sambutan di acara peresmian beberapa kantor PDIP di daerah secara virtual. (news.detik.com, 28/10/2020).</p><p><br /></p><p>Pernyataan ini mendapat sindiran pedas dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule. Ia mengatakan, “Anak-anak milenial belum pernah jual aset negara. Anak-anak milenial belum pernah ampuni koruptor. Anak-anak milenial belum pernah ambil alih presiden,” sindirnya (wartaekonomi.co.id, 30/10/2020)</p><p><br /></p><p>Indonesia Negara Kaya, Rakyatnya Menderita, Penguasanya Bergelimang Harta</p><p><br /></p><p>Tujuh puluh lima tahun sudah Indonesia merdeka, namun kesejahteraan masih belum dirasakan secara merata oleh rakyatnya. Hutang negara semakin menggunung dan mencekik, pendidikan mahal tidak terjangkau, kesenjangan sosial makin terlihat jelas, kriminalitas kian mengancam, korupsi merajalela dilakukan bersama-sama. Lalu apa saja yang telah dilakukan wakil rakyat?</p><p><br /></p><p> Kita tentu saja mengetahui banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa yang tidak sejalan dengan keinginan rakyat. Liberalisasi sumber daya alam semakin jelas menyengsarakan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir orang.</p><p><br /></p><p> UU Ciptaker yang telah disahkan nyatanya hanya berpihak pada keuntungan para investor saja. Poin-poin yang merugikan rakyat dibungkus dengan cantik seolah ini adalah upaya untuk mensejahterakan rakyat. Begitu derasnya gelombang penolakan tidak dihiraukan penguasa, inilah menambah panjang bukti ketidak berpihakan mereka pada rakyat. </p><p><br /></p><p> Maka kegagalan sistem kapitalisme yang diadopsi negeri ini telah terlihat dengan sangat jelas. Indonesia adalah negara yang kaya, namun rakyatnya sengsara, para penguasa bergelimang harta. Sungguh sistem ini mendzalimi rakyat dan harus dihentikan. Kita tidak bisa terus bertahan dengan sistem ini lebih lama, karena akan sangat berbahaya untuk anak dan cucu kita kelak.</p><p><br /></p><p>Ganti Kapitalisme Dengan Sistem Islam</p><p><br /></p><p> Kita tidak bisa megharapkan agar sistem ini berpihak pada rakyat, namun kita bisa menggantinya dengan sistem yang lebih baik. Sistem yang shahih, yang tidak menyengsarakan rakyat. Sistem yang sudah terbukti dapat mensejahterakan rakyat disemua bidang kehidupan.</p><p><br /></p><p>Sistem itu adalah sistem Islam. Dalam Islam negara adalah pengurus rakyat, bukan penguras rakyat. Sesuai dengan ajaran dari baginda Rasulullah Saw, </p><p>الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ</p><p>“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).</p><p><br /></p><p> Sistem Islam sudah sejak awal mengatur bahwa seorang pemimpin harus mengurus rakyatnya, dan tentu saja ia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak diakhirat. Dengan aturan seperti ini, para penguasa akan serius untuk mensejahterakan dan melindungi rakyatnya, bukan malah menipu dan menguras kekayaan alamnya.</p><p><br /></p><p> Para penguasa juga akan mendukung para generasi muda untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, dan tidak akan marah jika di kritik oleh kaum muda. Karena kaum muda juga merupakan rakyat yang harus di dengar aspirasinya. Tidak seperti hari ini, kaum muda yang menyampaikan kritik dipandang sebelah mata, diancam dan diperlakukan tidak manusiawi.</p><p><br /></p><p> Sejarah mencatat kegemilangan sistem Islam dengan tinta emas, bagaimana para pemuda yang lahir darinya dapat mengubah wajah dunia. Sejak awal penyebaran Islam, para pemuda mendominasi perjuangan. Shalahuddin Al Ayubi berusia 23 tahun saat merebut Baitul Maqdis, dan Muhammad Al Fatih berusia 21 tahun saat menaklukan Konstantinopel.</p><p><br /></p><p> Kini saatnya kaum milenial negeri ini menyadari potensinya jika bersama sistem Islam, dan berusaha mengganti sistem kapitalisme dengan sistem yang lebih baik, yaitu sistem Islam yang berasal dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Maka keberkahan akan mengalir seperti air hujan yang tidak dapat dibendung.</p><p> ”Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar (dalam semua masalah yang dihadapinya), dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.” (QS ath-Thalaaq: 2-3)</p><p><br /></p><p>Wallahu A'lam Bish Shawab</p>

Kaum Milenial, Di tangan Kalianlah Perubahan Bangsa

  Oleh Aisyah Farha  (Komunitas Kesatria Aksara Bandung)  Mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri akhirnya geram dengan aksi anarkis yang...

Baca selengkapnya »

RASULULLAH PEMBERI SYAFA'AT

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-8Bi_F-bh5UM/X6J56I2pf_I/AAAAAAAAAl4/Oo5WbtDFUGwxIuFx6M5qHL8X1I7cQvylQCLcBGAsYHQ/s683/IMG-20201104-WA0015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="502" data-original-width="683" src="https://1.bp.blogspot.com/-8Bi_F-bh5UM/X6J56I2pf_I/AAAAAAAAAl4/Oo5WbtDFUGwxIuFx6M5qHL8X1I7cQvylQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201104-WA0015.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;">Oleh : Seddwi Fardiani</p><p style="text-align: center;">(Pemerhati Urusan Publik dan Member AMK)</p><p><br /></p><p>Kelahiranmu begitu dinanti</p><p>Oleh umat di seantero negeri</p><p>12 Rabi'ul awal selalu diperingati</p><p>Sebagai wujud cinta kepada kekasih hati</p><p><br /></p><p>Akhlaqmu mulia, kepemimpinanmu sempurna</p><p>Penyebar kedamaian,  ketentraman dan keadilan pada sesama</p><p>Pembawa risalah Islam dari Sang Pencipta </p><p>Sebagai solusi atas segala problema</p><p><br /></p><p>Karena perjuanganmu risalah Islam tersebar ke negeri-negeri</p><p>Bahkan hingga Nusantara yang kita cintai</p><p>Sebab kesesuaiannya dengan akal dan fitrah insani</p><p>Merubah pribadi menjadi muslim sejati</p><p><br /></p><p>Engkau begitu peduli pada umatmu</p><p>Rasa cintamu pada umatmu tak bertepi</p><p>Sejak hayatmu hingga kelak di akhirat</p><p>Sebagai satu-satunya pemberi syafaat</p><p><br /></p><p>Tapi apa yang terjadi kini...</p><p>Penghinaan demi penghinaan terus terjadi</p><p>Dari para pembenci yang silih berganti</p><p>Tanpa ada yang menghakimi</p><p><br /></p><p>Lantas pantaskah kami memohon syafaatmu di akhirat nanti?</p><p>Jika untuk membela pun terasa kelu lidah ini</p><p>Hanya sekedar kecaman tak berarti</p><p>Tanpa ketegasan dalam menyikapi</p><p><br /></p><p>Sebagaimana hukum Islam memberi keadilan</p><p>Yang dapat membuat jera para penista</p><p>Agar tak ada lagi yang berani</p><p>Melakukan liberalisasi aksi</p><p><br /></p><p>Wahai muslim di seluruh negeri .....</p><p>Tidakkah kau marah ketika kekasihmu dihina?</p><p>Kecintaan kepada Rasulullah harusnya melebihi kecintaanmu pada dirimu sendiri</p><p>Karena itulah perintah Pemilik jagad ini</p>

RASULULLAH PEMBERI SYAFA'AT

Oleh : Seddwi Fardiani (Pemerhati Urusan Publik dan Member AMK) Kelahiranmu begitu dinanti Oleh umat di seantero negeri 12 Rabi'ul awal ...

Baca selengkapnya »

Berharap Syafaat dengan Taat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-yJDpoJDeh6o/X6JzEsA2RgI/AAAAAAAACeI/dhuDZaM5FwoYT8-_Zee34gyBaxrLDXqHQCLcBGAsYHQ/s492/IMG-20201103-WA0037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="299" data-original-width="492" src="https://1.bp.blogspot.com/-yJDpoJDeh6o/X6JzEsA2RgI/AAAAAAAACeI/dhuDZaM5FwoYT8-_Zee34gyBaxrLDXqHQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201103-WA0037.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Penulis : Sri Indrianti</p><p style="text-align: center;">(Pemerhati Sosial dan Generasi)</p><p><br /></p><p>Bulan Rabiul awal disambut gegap gempita oleh kaum muslimin. Perayaan Maulid Nabi digelar di berbagai pelosok tanah air. Gema selawat pun membubung tinggi memenuhi jagad raya. </p><p>Perayaan maulid di tengah pandemi memberikan sensasi tersendiri. Rasa rindu akan Rasulullah semakin membuncah. Terlebih dengan kondisi negeri yang semakin karut marut ini. </p><p>Penguasa yang abai dengan kondisi rakyatnya. Bahkan kerap mengibaratkan rakyat sebagai pembeli yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dan memperkuat kedudukannya di singgasana. Bagaimana tidak, segala celah dicari demi mendapat recehan dari uang rakyat. </p><p>Kondisi ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan penguasa negeri ini pada peringatan Maulid Nabi tingkat Kenegaraan yang digelar secara virtual pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020. Beliau mengatakan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah. Salah satunya dengan peduli terhadap lingkungan sekitar. Siapapun yang membantu melepaskan kesulitan orang lain pasti kesulitannya pun akan dilepaskan oleh Allah Swt. (portaljember.com, 29/10/2020)</p><p>Ajakan tersebut semestinya menunjuk penguasa sendiri. Selama ini kepedulian kondisi tidak ditampakkan ke masyarakat. Justru di tengah pandemi dengan perekonomian serba sulit, masyarakat masih harus bersusah payah mencari rupiah untuk membayar berbagai biaya yang mencekik. Kenaikan iuran BPJS, tarif listrik yang tak bisa dikompromi, biaya pendidikan yang terus bergulir meski pandemi hanyalah beberapa dari sekian banyak  kebutuhan yang mesti dipenuhi masyarakat. </p><p>Bagaimana bisa mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan sekitar jika yang berucap tak melaksanakannya? Bahkan banyak yang mengeluhkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran atau malah ada yang berlaku curang dengan mengurangi jatah bantuan sosial tersebut. Sedangkan masyarakat tanpa ajakan pun sudah melakukan berbagai tindakan sigap untuk membantu lingkungan sekitar yang kekurangan. </p><p>Betapa menyedihkan kondisi masyarakat di negeri ini. Perayaan Maulid Nabi yang hanya sekadar seremonial tanpa esensi menambah deret panjang problematika yang mendera. Selawat dan ucapan rindu serta meneladani Rasulullah hanya sebatas bibir tanpa meresap ke hati dan perbuatan.</p><p>Semestinya momen Maulid Nabi digunakan sebagai ajang bagi penguasa muhasabah diri dalam mengurusi rakyat. Sudahkah secara tuntas tanpa ada pengecualian semua urusan masyarakat diselesaikan? Sudahkah melakukan apa yang dicontohkan Rasulullah dalam menjalankan pemerintahan? </p><p>Meneladani Rasulullah tak bisa dengan hanya melakukan sebagian kecil dan meninggalkan sebagian besar yang lain. Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan mestinya dengan melaksanakan semua ajaran yang dibawa yakni melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Karena Islam bukanlah sajian prasmanan yang bisa dipilih sekehendak hati.</p><p>Kelak di hari pertanggungjawaban tak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali syafaat dari Rasulullah. Syafaat yang insyaallah bisa diperoleh bagi umat Nabi Muhammad yang senantiasa taat. </p><p>“Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Ali Imran : 31)</p><p>Wallahu a'lam bishshawab.</p>

Berharap Syafaat dengan Taat

Penulis : Sri Indrianti (Pemerhati Sosial dan Generasi) Bulan Rabiul awal disambut gegap gempita oleh kaum muslimin. Perayaan Maulid Nabi di...

Baca selengkapnya »

Standar Halal, Antara Jaminan Kepastian dan Kekhawatiran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-b1hc9RIdFuA/X6JwdYtqUFI/AAAAAAAACd8/YaUBNbdmmpgJiqLZyF8H38-TbO6lz9YfACLcBGAsYHQ/s1152/IMG-20201103-WA0057.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1152" data-original-width="864" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-b1hc9RIdFuA/X6JwdYtqUFI/AAAAAAAACd8/YaUBNbdmmpgJiqLZyF8H38-TbO6lz9YfACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201103-WA0057.jpg" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh : Elfia Prihastuti, S.Pd</p><p style="text-align: center;">Praktisi Pendidikan dan Member AMK</p><p><br /></p><p>Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law tidak hanya memantik keresahan kaum buruh. Akan tetapi dirasakan juga oleh kaum muslim di negeri ini. Pasalnya undang-undang ini juga mengusik jaminan kehalalan produk yang selama ini dikonsumsi masyarakat. Seperti pangan, kosmetik, dan obat-obatan. </p><p>Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Ciptaker yang kontroversial tersebut telah mengubah sistem penerbitan sertifikasi halal. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.</p><p>Namun dalam UU Ciptaker ada beberapa poin yang berubah, seperti persyaratan auditor halal (orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk). Salah satu persyaratan auditor dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 menyebutkan harus memperoleh sertifikat dari MUI. UU Ciptaker menghapus syarat ini. </p><p>Kemudian 'waktu' penerbitan, sebelumnya dalam pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Namun pada UU Cipta Kerja, Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.</p><p>Sementara Pasal 35A ayat (2) dijelaskan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal. (rri.co.id, 14/10/2020)</p><p>Terkait perubahan-perubahan tersebut anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub menilai, kebijakan tersebut sangat berbahaya karena mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan antara satu produk dengan produk lainnya. (rri.co.id, 14/10/2020)</p><p>Hal ini jelas amat meresahkan. Tampaknya peran MUI sebagai lembaga yang seharusnya memiliki peran besar untuk memberikan label halal pada suatu produk diminimalisir bahkan dinafikkan.</p><p>Hal ini sejalan dengan ungkapan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki HS, bahwa Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebelum ada UU Cipta Kerja mengamanahkan MUI dalam tiga kewenangan, yaitu menetapkan kehalalan produk, sertifikasi auditor halal, dan akreditasi LPH.</p><p>Setelah UU Cipta Kerja berlaku, kewenangan MUI menjadi satu yaitu untuk penetapan kehalalan produk yang menjadi wewenang para ulama dalam ormas Islam itu. (Ihram.co.id, 14/10/2020)</p><p>Polemik ini muncul, tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar di dunia dengan menggelontorkan program Kawasan Industri Halal (KIH). Untuk itu pemerintah berusaha mendorong tumbuhnya industri-industri kecil atau usaha mikro dan kecil (UMK) dan melakukan penguatan. </p><p>Pemerintah bermaksud mempermudah pemberian sertifikat halal bagi usaha kecil tersebut. Maka bola panas perdebatan pun menggelinding. Karena memang tak bisa sesederhana itu. Sebab ini menyangkut kepastian dari sebuah keyakinan yang melekat dalam setiap muslim sebagai penganut mayoritas penduduk negeri ini. </p><p>Satu sisi, memberikan angin segar bagi pengusaha UMKM dengan kemudahan mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Di sisi lain rentan adanya self declare (deklarasi mandiri) produk halal secara serampangan oleh produsen.</p><p>Bagi seorang muslim jaminan halal atas produk yang dikonsumsinya menjadi dambaan. Sehingga ia dapat menggunakan produk tersebut dengan  aman tanpa ada rasa was-was. </p><p>Namun ternyata hidup dalam regulasi sistem ekonomi kapitalis amatlah sulit memperoleh jaminan kepastian tentang kehalalan suatu produk. Karena sistem kapitalisme-sekuler halal dan haram tidak menjadi prioritas utama. Upaya mendapatkan materi sebanyak mungkin, itulah prioritas utama dalam sistem kapitalis. Meskipun harus menabrak rambu kepastian tentang halal dan haram.</p><p>Jika kita cermati, sejatinya kebijakan terkait penerbitan sertifikasi halal ini memungkinkan berdampak pada perkembangan UMKM. Mengingat produk halal yang akan diproduksi  tidak hanya akan didistribusikan ke dalam negeri, tetapi juga akan dipasarkan ke luar negeri. </p><p>Melihat prosesnya yang terkesan serampangan, bukan tidak mungkin produk tersebut akan sulit mendapat konsumen baik di dalam negeri maupun luar negeri.</p><p>Bagi konsumen dalam negeri, akan lebih berhati-hati dalam menggunakan sebuah produk meski telah berlabel halal. Sejak dulu kaum muslimin memang harus selalu teliti dan cermat dalam memilih produk, meski berlabel halal, ternyata ada saja komposisi dari produk tersebut yang diragukan kehalalannya.</p><p>Bagi konsumen luar negeri, fakta menunjukkan, sebagaimana yang diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani, bahwa dunia internasional lebih mengakui standar produk halal Malaysia daripada Indonesia. (CNN Indonesia, 24/10/2020)</p><p>Dengan proses pemberian label halal terhadap suatu produk, seperti tertuang dalam UU Ciptaker mampukah negeri ini meraih kepercayaan internasional?</p><p>Sungguh miris kondisi kaum muslimin yang hidup di negeri yang bernaung pada sistem kapitalis-sekuler. Untuk mendapatkan jaminan kepastian kehalalan atas produk yang dikonsumsinya saja, amat sulit diwujudkan, apalagi jaminan-jaminan yang lain. Padahal keberadaannya amat urgen. Kaum muslimin sebagai hamba yang dituntut ketaatannya kepada Sang Khalik harus mendapatkan jaminan kehalalan tersebut.</p><p>Kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi tersebut sejatinya bukan sekadar label, tapi suatu kewajiban. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:</p><p>وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ </p><p>Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. al-Maidah : 88)</p><p>Ternyata penguasa negeri ini tak peduli dengan keresahan rakyatnya yang mayoritas muslim. Masih pantaskah kita bernaung pada sistem yang selalu membuat kita resah dalam rangka menjalankan ketaatan kita pada Allah?</p><p>Wallahu a'lam bishshawab.</p>

Standar Halal, Antara Jaminan Kepastian dan Kekhawatiran

Oleh : Elfia Prihastuti, S.Pd Praktisi Pendidikan dan Member AMK Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law tidak hanya memantik keresahan kaum...

Baca selengkapnya »

Rapor Merah PJJ: Cacat Sistemik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-v4VM7AIZoeE/X6I0YVhWMTI/AAAAAAAACdw/HSwRGbL13Oc0N0nf5tLRzdaodk7sLIroACLcBGAsYHQ/s1040/IMG-20201103-WA0039.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" src="https://1.bp.blogspot.com/-v4VM7AIZoeE/X6I0YVhWMTI/AAAAAAAACdw/HSwRGbL13Oc0N0nf5tLRzdaodk7sLIroACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201103-WA0039.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh : Verawati S.Pd</p><p style="text-align: center;">(Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan)</p><p><br /></p><p>Satu tahun sudah Mantan CEO-Gojeg Nadim Makarim menjabat Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan. Dari hasil evaluasi terhadap kinerjanya, beliau mendapatkan rapor merah. Lantaran kebijakan yang dikeluarkannya tidak mampu memberikan solusi terhadap problem pendidikan yang tengah dihadapi, terlebih adanya wabah seperti saat ini. </p><p>Dilansir oleh Kompas.com, 25/10/2020-Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengungkapkan alasan mengapa pihaknya memberikan nilai 55 untuk kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. "Kami beri nilai 55 karena kami punya data-data survei dan memiliki perwakilan berbagai daerah yang guru-guru ini betul-betul pelaku lapangan dan berhubungan dengan orangtua murid," kata Retno di acara Rapor Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, Minggu (25/10/2020).</p><p>Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian penilaian kinerja tersebut di antaranya adalah tidak semua siswa biasa melakukan pembelajaran jarak jauh karena tidak memiliki perangkat elektroniknya. Seperti hp atau laptop. Di beberapa wilayah banyak kesulitan sinyal, sebab tidak adanya akses jaringan internet. Selain itu, meski sudah ada program pembagian kuota  secara gratis, akan tetapi pembagian  tidak merata. Dapat disimpulkan bahwa akses pendidikan melalui PJJ ini tidak bisa dinikmati secara merata oleh seluruh siswa. Jangankan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau. Untuk wilayah kabupaten yang ada di Banten saja masih banyak yang sulit mendapatkan sinyal. </p><p>Selain itu, pembelajaran jarak jauh juga menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya adalah sulitnya guru menyampaikan dan juga siswa dalam menangkap pelajaran. Anak merasa stress dengan beban belajar yang diberikan guru. Adanya kasus siswa bunuh diri yang dipicu oleh beban tugas sekolah, menjadi fakta bahwa siswa merasa berat belajar jarak jauh. Sekaligus anak-anak pun merasa jenuh dan bosan saat belajar di rumah. </p><p>Sekuler-Kapitalisme Akar Masalah</p><p>Bila kita runut, sejatinya permasalahan ini bukan muncul dari siapa yang menjadi menterinya saja, melainkan dari sistem kehidupan yang dipakai  saat ini. Yakni sekuler-kapitalistik. Siapapun yang menjabat menteri pendidikan tidak akan mampu menyelesaikan problem pendidikan saat ini, bila sistemnya masih seperti itu. Sistem sekuler-kapitalistik melumpuhkan penguasa dari perannya yang besar. Penguasa hanya sebagai regulator semata, tidak benar-benar hadir sebagai pengayom dan pengurus urusan rakyat. Pendidikan sudah menjadi barang komersil. Fakta menunjukan bahwa jumlah sekolah swasta lebih mendominasi sekolah negeri pada jenjang sekolah menengah atas. Juga banyaknya sekolah-sekolah asing. Siapa yang memiliki uang yang banyak dia yang akan menikmati pendidikan yang bagus. Sedangkan yang miskin mendapatkan biasa-biasa saja bahkan seadanya dan hingga putus sekolah. </p><p>Begitupun dengan kurikulum yang ada saat ini, hanya fokus pada perolehan nilai atau materi semata. Lulusannya hanya disiapkan untuk mampu jadi pekerja atau buruh pabrik. Minim misi dan visi yang mencetak generasi pemimpin, yang mampu membangun Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari kebijakan Kemendikbud yang akan merencanakan SMK menjadi sekolah favorit murid dan orangtua. Selain itu, kurikulum sekarang minim dalam pembentukan akidah dan kepribadian yang kuat. Tidak mampu menangkal budaya-budaya asing yang masuk. Sehingga anak-anak sekarang rentan dengan budaya Barat yang sesat. Adanya kasus bunuh diri menandakan lemahnya akidah dan juga nilai-nilai agama yang dimiliki. Anak menjadi rapuh, meski terlihat bahagia. Mereka tidak kuat menghadapi beratnya permasalahan kehidupan.</p><p>Dulu kita hanya menyaksikan kasus remaja bunuh diri hanya di Jepang atau negara-negara Barat. Akan tetapi, kali ini kita menyaksikan di negeri kita sendiri. Begitu pula dengan kasus narkoba, seks bebas dan hedonis yang kasusnya semakin bertambah setiap tahunnya. Anak-anak negeri ini sudah terpapar akut oleh budaya asing yang sesat. Seharusnya generasi ini disiapkan untuk menjadi generasi pemimpin, agen perubahan bukan hanya sekadar mampu bekerja ketika lulus sekolah.</p><p>Sesungguhnya rapor merah itu bukan dialamatkan pada pak menteri semata, melainkan pada sistem pendidikan dan kehidupan yang tengah dianut saat ini. Yaitu sistem sekuler- kapitalistik. Yang memisahkan peran agama dan pencipta dari kehidupan ini. Memuja kebebasan dan nafsu materi semata. Sistem yang sangat dominan mengarahkan lahirnya kebijakan yang tidak adil. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya ada sekadar jargon semata. Meski rakyat sudah berteriak meminta keadilan, suaranya tidak didengarkan. Penentu kebijakan ada di bawah ketiak pemilik modal dan pastinya berpihak pada mereka. Merekalah yang berkuasa dan  menikmati sebagian besar kekayaan negeri. Sedangkan rakyat tetap sengsara dan terpinggirkan.</p><p>Kalau demikian, maka solusinya bukan lagi pada pergantian menteri. Akan tetapi, pada perubahan sistem kehidupan ini. Tentu tidaklah kita berharap pada sosialis-komunis karena sudah jelas sesat. Satu-satunya solusi yang benar adalah kembali pada sistem kehidupan Islam. Yang datang dari Pencipta yang Maha Benar. Menjamin kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga pertolongan segera datang, sehingga umat merasakan rahmatnya. Aamiin.</p><p>Wallahu a'lam bishshawab.</p>

Rapor Merah PJJ: Cacat Sistemik

Oleh : Verawati S.Pd (Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan) Satu tahun sudah Mantan CEO-Gojeg Nadim Makarim menjabat Menteri  Pendidik...

Baca selengkapnya »

Polemik Pembelajaran Jarak Jauh

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-G2SoWzHKH4o/X6IfNR1GF2I/AAAAAAAAAcg/m3uV0HrhMcM9PqeomRFjU7VWLY-ur-rpQCLcBGAsYHQ/s750/IMG-20201103-WA0050.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="750" src="https://1.bp.blogspot.com/-G2SoWzHKH4o/X6IfNR1GF2I/AAAAAAAAAcg/m3uV0HrhMcM9PqeomRFjU7VWLY-ur-rpQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201103-WA0050.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh : Tri S, S.Si</p><p style="text-align: center;">Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi</p><p style="text-align: center;"><br /></p><p>Satu tahun sudah Mantan CEO-Gojeg Nadiem Makarim menjabat  Menteri  pendidikan dan kebudayaan. Dari hasil evaluasi terhadap kinerjanya, beliau mendapatkan rapor merah. Lantaran kebijakan yang dikeluarkannya tidak mampu memberikan solusi terhadap problem pendidikan yang tengah dihadapi, terlebih adanya  wabah seperti  saat ini. </p><p>Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI), Retno Listyarti mengungkapkan alasan mengapa pihaknya memberikan nilai 55 untuk kebijakan pembelajaran jarak jauh ( PJJ) yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Mukarim. "Kami beri nilai 55 karena kami punya data-data survei dan memiliki perwakilan berbagai daerah yang guru-guru ini betul-betul pelaku lapangan dan berhubungan dengan orang tua murid," kata Retno di acara Rapor Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual. (Kompas.com, 25/10/2020)</p><p>Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian penilaian kinerja tersebut di antaranya adalah tidak semua siswa biasa melakukan pembelajaran jarak jauh karena tidak memiliki perangkat elektroniknya. Seperti hp atau leptop. Di beberapa wilayah banyak kesulitan sinyal, sebab tidak adanya akses jaringan internet. Selain itu, meski sudah ada program pembagian kuota  secara gratis akan tetapi,  pembagian  tidak merata. Dapat disimpulkan bahwa akses pendidikan melalui PJJ ini tidak bisa dinikmati secara merata oleh seluruh siswa. Jangankan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau. Untuk wilayah kabupaten yang ada di Banten saja masih banyak yang sulit mendapatkan sinyal. </p><p>Selain itu, pembelajaran jarak jauh juga menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya adalah sulitnya guru menyampaikan dan juga siswa dalam menangkap pelajaran. Anak merasa stres dengan beban belajar yang diberikan guru. Adanya kasus siswa bunuh diri yang dipicu oleh beban tugas sekolah, menjadi fakta bahwa siswa merasa berat belajar jarak jauh. Sekaligus anak-anak pun merasa jenuh dan bosan saat belajar di rumah. </p><p><br /></p><p>Sekularisme-Kapitalisme Akar Masalah</p><p>Bila kita runut, sejatinya permasalahan ini bukan muncul dari siapa yang menjadi menterinya saja, melainkan dari sistem kehidupan yang dipakai  saat ini. Yakni, sekuler-kapitalistik. Siapa pun yang menjabat menteri pendidikan, tidak akan mampu menyelesaikan problem pendidikan saat ini, bila sistemnya masih seperti itu. Sistem sekuler-kapitalistik melumpuhkan penguasa dari perannya yang besar.  Penguasa hanya sebagai regulator semata, tidak benar-benar hadir sebagai pengayom dan pengurus urusan rakyat. Pendidikan sudah menjadi barang komersil. Fakta menunjukkan bahwa jumlah sekolah swasta lebih mendominasi sekolah negeri pada jenjang sekolah menengah atas. Juga banyaknya sekolah-sekolah asing. Siapa yang memiliki uang yang banyak dia yang akan menikmati pendidikan yang  bagus. Sedangkan yang miskin mendapatkan yang biasa-biasa saja bahkan seadanya dan hingga putus sekolah. </p><p>Begitupun dengan kurikulum yang ada saat ini, hanya fokus pada perolehan nilai atau materi semata. lulusannya hanya disiapkan untuk mampu jadi pekerja atau buruh pabrik. Minim misi dan visi yang mencetak generasi pemimpin, yang mampu membangun Indonesia menjadi lebih baik.  Hal ini terlihat dari kebijakan Kemendikbud yang akan merencanakan SMK menjadi sekolah favorit murid dan orang tua. Selain itu, kurikulum sekarang minim dalam pembentukan akidah dan kepribadian yang kuat. Tidak mampu menangkal budaya-budaya asing yang masuk. Sehingga anak-anak sekarang rentan dengan budaya barat yang sesat. Adanya kasus bunuh diri menandakan lemahnya akidah dan juga nilai-nilai agama yang dimiliki. Anak menjadi rapuh, meski terlihat bahagia. Mereka tidak kuat menghadapi beratnya permasalahan kehidupan.</p><p>Dulu kita hanya menyaksikan kasus remaja bunuh diri hanya di Jepang atau negara-negara barat. Akan tetapi, kali ini kita menyaksikan di negeri kita sendiri. Begitu pula dengan kasus narkoba, seks bebas dan budaya hedonis yang kasusnya semakin bertambah setiap tahunnya.  Anak-anak negeri ini sudah terpapar akut oleh budaya asing yang sesat. Seharusnya generasi ini disiapkan untuk menjadi generasi pemimpin, agen perubahan bukan hanya sekadar mampu bekerja ketika lulus sekolah.</p><p>Sesungguhnya rapor merah itu bukan dialamatkan pada Pak Menteri  semata, melainkan pada sistem pendidikan dan kehidupan yang tengah dianut saat ini. Yaitu sistem sekuler-kapitalistik. Yang memisahkan peran agama dan pencipta dari kehidupan ini. Memuja kebebasan dan nafsu materi semata. Sistem yang sangat dominan mengarahkan lahirnya kebijakan yang tidak adil.  Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya ada sekadar jargon semata.  Meski rakyat sudah berteriak meminta keadilan, suaranya tidak didengarkan. Penentu kebijakan ada di bawah ketiak pemilik modal dan pastinya berpihak pada mereka.  Merekalah yang berkuasa dan  menikmati  sebagian besar kekayaan negeri. Sedangkan rakyat tetap sengsara dan terpinggirkan.</p><p>Kalau demikian, maka solusinya bukan lagi pada pergantian menteri. Akan tetapi, pada perubahan sistem kehidupan ini. Tentu tidaklah kita berharap pada sosialis-komunis karena sudah jelas sesat. Satu-satunya solusi yang benar adalah kembali pada sistem kehidupan Islam. Yang datang dari Pencipta Yang Maha Benar. Menjamin kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga pertolongan segera datang, sehingga umat merasakan rahmat-Nya.</p>

Polemik Pembelajaran Jarak Jauh

  Oleh : Tri S, S.Si Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi Satu tahun sudah Mantan CEO-Gojeg Nadiem Makarim menjabat  Menteri  pen...

Baca selengkapnya »

Bahaya Aneksasi Label Halal Haram ala Omnibus Law

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-GBcxLx935ZE/X6HkB02Qk5I/AAAAAAAACdk/De6RetaDsU8RoryVezE5iynHM72F2kuKQCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20201104-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="718" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-GBcxLx935ZE/X6HkB02Qk5I/AAAAAAAACdk/De6RetaDsU8RoryVezE5iynHM72F2kuKQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201104-WA0013.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh : Ummu Syakira</p><p style="text-align: center;">Praktisi Kesehatan</p><p><br /></p><p>Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law yang baru disahkan DPR menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja menyinggung berbagai hal salah satunya sertifikasi produk halal yang digunakan masyarakat. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki UU Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. </p><p>Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law terkait produk halal, misal pengertian sertifikat halal. UU Cipta Kerja menambah pasal 4A yang menyatakan, sertifikasi halal bagi pelaku UMKM didasarkan pada pernyataan pelaku usaha yang sebelumnya dilakukan Proses Produk Halal (PPH). Mekanisme PPH ditetapkan berdasarkan mekanisme halal yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).</p><p>UMKM juga tidak perlu membayar sertifikasi halal. Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law menghapus syarat auditor halal. Sebelumnya UU nomor 33 tahun 2014 ada beberapa syarat untuk auditor halal yaitu wajib beragama Islam, WNI, berwawasan luas terkait kehalalan produk dan syariat agama. Auditor juga wajib berpendidikan minimal S1 bidang bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi.</p><p>Dengan dihapusnya syarat ini maka peluang untuk menjadi auditor halal terbuka lebih lebar. Sebelumnya pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan untuk PPH sesuai UU Jaminan Produk Halal. Jika tidak melaksanakan aturan ini, pengusaha terancam sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda. Sanksi ini diubah dalam RUU Cipta menjadi hanya sanksi administratif tanpa dijelaskan lebih detail.</p><p>UU Cipta Kerja pasal 29 menyatakan, Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal paling lama satu hari kerja. Permohonan sertifikat halal dilengkapi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Permohonan Sertifikat Halal diajukan pengusaha kepada BPJPH. Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law mengatur khusus pelaku usaha yang ingin melakukan perpanjangan sertifikasi halal, tanpa mengubah PPH dan komposisi. BPJPH bisa langsung menerbitkan perpanjangan sertifikasi halal tanpa perlu melakukan sidang fatwa halal.</p><p>Dari fakta tersebut, nampak sekali pemerintah mau mempermudah sertifikasi produk halal dengan berbagai upaya melalui payung hukum UU Omnibus Law. Bagi umat Islam ini tentu hal yang mengkhawatirkan, pasalnya sangkut paut halal haram dalam sebuah produk yang dimakan atau dipakai ini berkaitan dengan pahala dan dosa. sebagaimana yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, "Hai Manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, yang halal dan yang thoyyib. Dan janganlah kamu menuruti jejak setan (yang suka melanggar atau melampaui batas). Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata." (QS. al-Baqarah : 168)</p><p>Dalam ayat yang lain, "Diharamkan bagi kamu sekalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak atas nama Allah, binatang yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya, dan diharamkan juga bagimu binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala." (QS. al-Maidah : 3)</p><p>Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram, artinya dilarang, atau tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Sehingga penentuan halal haram terhadap suatu produk haruslah dilakukan dengan hati-hati tanpa tendensi karena berkaitan dengan pahala dan dosa.</p><p>Namun, demikian sulit menjaga hal itu saat ini, karena umat Islam meski mayoritas namun mereka telah terkungkung oleh sistem kapitalisme sekuler yang menaungi kehidupan mereka. Wajarlah kemudian lahir UU Omnibus Law dari rahimnya yang merubah aturan penetapan halal haram sehingga mudah dan tidak harus dilakukan oleh MUI sebagaimana wewenangnya selama ini. Karena dalam tubuh MUI ada para ulama yang paham syariat Islam sebagai bekal menentukan halal haramnya suatu produk. </p><p>Ketika kemudian pelaku penentu halal dipermudah dengan tujuan demi kepentingan bisnis atau ekonomi. Tentu ini bukan tudingan tanpa alasan. Karena realita telah menunjukkan demikian, yakni termuat di antara pasal yang ada dalam UU Omnibus Law. Miris bukan, itulah efek domino dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang menjadi rahim lahirnya UU Omnibus Law. </p><p>Seharusnya ini segera disadari oleh umat Islam. Sistem kapitalisme sekuler telah menjadi biang keladi lahirnya UU yang menyepelekan halal haram suatu produk. Satu demi satu kefasadan akan terus dilahirkan oleh sistem ini karena memang berasaskan pada pemisahan agama dalam aturan negara. Masihkan kita akan berdiam diri dalam Kungkungan sistem rusak ini? Padahal aturan adalah suatu hal yang mutlak diperlukan agar umat mendapat jaminan halal atas semua produk yang dikonsumsinya.</p><p>Islam menggariskan bahwa urusan umat semacam ini adalah tanggung jawab negara sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap agama. Rasulullah saw. bersabda terkait dengan tanggung jawab pemimpin negara: “Sesungguhnya imam itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.“ (HR Muslim) </p><p>“Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.“ (HR. Muslim dan Ahmad)</p><p>Laits bin Abi Sulaim meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab pernah menulis surat kepada para wali yang memimpin daerah, memerintahkan agar mereka membunuh babi dan membayar harganya dengan mengurangi pembayaran jizyah dari non muslim (Al Amwaal, Abu Ubaid hal. 265). Ini dalam rangka melindungi umat dari mengkonsumsi dan memperjualbelikan zat yang telah diharamkan. </p><p>Negara yang akan mampu mengemban amanah ini adalah negara yang berpijak pada penerapan syariat Islam. Bukan negara sekuler yang mencari keuntungan dan membisniskan kepentingan warganya. Ini berarti perjuangan umat untuk mendapatkan jaminan produk halal hanya akan selesai dengan tegaknya Daulah Khilafah Islamiyyah. Tidakkah kita takut dengan peringatan Allah jika terus berdiam di sistem ini sebagaimana dalam firmanNya, “Barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS. Thaha : 123-124) </p><p>Padahal kesempitan hidup itu sudah kita rasakan. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan pada kita pelajaran berharga akibat jauhnya kita dari syariat Allah yang kita rasakan hingga saat ini. Luasnya pengangguran, sulitnya belajar daring, kenakalan remaja yang semakin mengganas, dan bertambahnya korban jiwa akibat virus ini terus terjadi hingga saat ini. Inilah yang seharusnya  membuat kita segera berpaling mencampakkan sistem kapitalisme sekuler untuk berhijrah pada negara yang menerapkan hukum Allah Yakni Daulah Khilafah Islamiyyah, agar terwujud firman-Nya, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. al-A’raf : 96)</p><p>Wallahu a'lam bishshawab.</p>

Bahaya Aneksasi Label Halal Haram ala Omnibus Law

Oleh : Ummu Syakira Praktisi Kesehatan Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law yang baru disahkan DPR menimbulkan pro dan kontra di masyara...

Baca selengkapnya »

Kleptokrasi di Negara Demokrasi

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-9V6rgsL1Tr0/X6EU3D-yG_I/AAAAAAAAATc/D9-epQmZ6EIaGtbPsZhTeNr_ptD1uqi2gCPcBGAsYHg/s720/inCollage_20201103_151241908.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="720" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-9V6rgsL1Tr0/X6EU3D-yG_I/AAAAAAAAATc/D9-epQmZ6EIaGtbPsZhTeNr_ptD1uqi2gCPcBGAsYHg/s320/inCollage_20201103_151241908.jpg" /></a></div><br /> Kleptokrasi di Negara Demokrasi<p></p><p><br /></p><p>Oleh : Diah (Mahasiswi Subang)</p><p><br /></p><p>Demokrasi sejatinya hanya sebuah teori yang paling indah yang didambakan masyarakat dan rakyat yang kini ternyata ternodai oleh maling-maling berdasi pejabat pemerintah. Negara-negara yang seperti itu yang awalnya adalah negara dengan azas demokrasi kini telah berubah menjadi negara yang terjangkit wabah klepto.</p><p><br /></p><p>Klepto atau kleptomania merupakan kondisi di mana seseorang mengalami dorongan konsisten untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Namun di alam demokrasi ini dikenal dengan kleptokrasi. </p><p><br /></p><p>Kleptokrasi sesungguhnya tidak sekedar ditunjukan oleh perilaku korup para pejabat atau wakil rakyat. Tetapi hal ini melekat dalam sistem demokrasi, karena memang selalu didominasi oleh kekuatan para pemilik modal yang kemudian selalu sukses "mencuri" kedaulatan rakyat atas nama demokrasi.</p><p><br /></p><p>Terlihat salah satunya dalam kebijakan pemerintah mensahkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang menjadi polemik di masyarakat, akan tetapi pemerintah tetap bersikeras mensahkan dengan klaim demokrasi dimana segala keputusan hukum selalu didasarkan pada prinsip suara mayoritas rakyat, padahal dalam praktiknya parlemen selalu dikuasai oleh segelintir elite politik, para pemilik modal atau keduanya. Lantas siapakah yang menjadi rakyat dan siapakah yang menjadi wakil dalam sistem demokrasi? </p><p><br /></p><p>Jelas dengan disahkan nya UU Omnibus law Cipta Kerja menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada para pemilik modal. Direktur YLBHI Asfinawati menilai, UU Omnibuslaw Cipta Kerja membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi salah satu contohnya peluang itu terlihat dari pemberian kewenangan kepada polisi untuk memberikan izin usaha serta pengawasan terhadap bidang usaha dan pengamanan. Prilaku koruptif ini diduga akan kian kuat dengan kongkalikongnya penguasa dengan pengusaha. Ini bisa dilihat juga dengan pelemahan KPK dengan lahirnya UU KPK yang baru, dan masih banyak lagi kebijakan yang melahirkan UU yang bermasalah dan terbukti tidak pro rakyat.</p><p><br /></p><p>Kondisi indonesia saat ini adalah sebagai negara yang dihegemoni para klepto (baca: maling uang negara). Kemudian yang berkuasa di indonesia adalah para pemilik modal dan segelintir orang yang bermental maling. Dengan demikian masa depan ideal untuk negeri ini hanya akan menjadi angan-angan dalam sistem demokrasi ini.</p><p><br /></p><p>Sesungguhnya, pangkal dari permasalahan negeri ini adalah penerapan sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Sekularisme meniscayakan penolakan terhadap campur tangan tuhan (agama) dalam mengatur kehidupan. Karena itu dalam sistem sekuler hukum-hukum Allah SWT senantiasa dipinggirkan bahkan dicampakan. Hal inilah yang menjadikan manusia bebas melakukan apapun yang diinginkan bahkan hal-hal kriminal sekalipun demi memperkaya diri sendiri.</p><p><br /></p><p>Hanya Islam yang mampu melindungi kekayaan milik umum. Serta melindungi dari jarahan para klepto asing Aseng yang mengeruk habis Sumber daya alam negeri ini. </p><p><br /></p><p>Sistem Islam akan menjadi junnah pelindung bagi para penduduk muslim ataupun non muslim, keamanan harta dan perlindungan jiwa akan di jaga keselamatannya. Sehingga terhindar dari para kleptokrasi.</p><p>Wallahu a'lam bishawab</p>

Kleptokrasi di Negara Demokrasi

 Kleptokrasi di Negara Demokrasi Oleh : Diah (Mahasiswi Subang) Demokrasi sejatinya hanya sebuah teori yang paling indah yang didambakan mas...

Baca selengkapnya »

Cinta Rasul Cinta Syariah

<p><br /></p><p style="text-align: center;"><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Z2JhLg0r5qg/X6ELDRk21sI/AAAAAAAAAcM/904h04Vt_Ns3aSg7ZvVj_2KCWMo-8X-rQCLcBGAsYHQ/s1040/IMG-20201103-WA0022.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="1040" src="https://1.bp.blogspot.com/-Z2JhLg0r5qg/X6ELDRk21sI/AAAAAAAAAcM/904h04Vt_Ns3aSg7ZvVj_2KCWMo-8X-rQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201103-WA0022.jpg" width="320" /></a></div><br /><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh : Hj. Ummu Fauzi</p><p style="text-align: center;"> Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Literasi</p><p> </p><p><br /></p><p>Iman dan Islam adalah salah satu anugrah  terbesar yang diberikan Allah Swt. kepada kita. Tentunya kita harus bersyukur atas semua itu dengan cara mempertahankannya dan memupuknya hingga mencapai keimanan yang sempurna dan paripurna agar bisa menikmati kelezatannya di dunia dan akherat.</p><p>Rasulullah saw. bersabda:</p><p>“Ada tiga hal, yang jika ketiganya ada pada siapa aja, niscaya dia akan merasakan kelezatan iman: Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai  dari selain keduanya, dia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dimasukkan kedalam neraka.” (HR al-Bukhari dan Muslim)</p><p><br /></p><p>Kecintaan hamba terhadap Rabb-Nya dan Rasul-Nya adalah dengan melakukan ketaatan kepada-Nya. Wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan ketaatan kepada syariat-Nya. Ketaatan kepada syariat-Nya harus di atas ketaatan pada selainnya, baik tokoh, cendekiawan, ajaran, aturan, paham, hukum, ideologi, dan lain-lain. Cinta kepada Allah Swt. harus dibuktikan secara nyata dengan mengikuti dan meneladani  Rasulullah saw., yakni dengan mengikuti risalah yang beliau bawa yaitu syariat Islam. Allah Swt. berfirman:</p><p>Katakanlah,”Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian.  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (TQS Ali Imron{3}: 31)</p><p><br /></p><p>Bukti dari kebenaran dan kesempurnaan iman yaitu dengan meneladani dan mengikuti baginda Nabi saw. dengan menerapkan syariat yang beliau bawa secara keseluruhan. Syariat Rasulullah bukan hanya salat, zakat, puasa, ibadah  haji atau ibadah mahdoh lainnya. Tetapi ada  hudud seperti hukum untuk pelaku zina, pencuri, peminum khamar dan lain-lain. Semua itu hanya bisa dilaksanakan oleh negara.</p><p><br /></p><p>Menjadikan Rasulullah saw. sebagai hakim sepeninggal beliau adalah dengan menjadikan syariat yang beliau bawa sebagai pemutus segala perkara dan menerapkannya secara nyata untuk mengatur segala urusan masyarakat. Wujud cinta kepada Rasulullah yaitu cinta kepada syariatnya.</p><p>Orang yang mengaku cinta kepada rasulullah saw., tetapi dia berpaling dari syariatnya, merendahkannya, membencinya apalagi memusuhinya dan mengkriminalisasi orang yang menyerukan penerapan syariat,  maka cintanya adalah bohong meski dia biasa memperingati Maulid Nabi saw. dengan meriah. </p><p><br /></p><p>Siapa yang mencintai Nabi saw., tentu tidak akan merasa nyaman dan tenteram tatkala Sunah beliau yakni thariqah, petunjuk yang beliau bawa ditinggalkan dan dicampakkan.</p><p>Jadi, kecintaan kepada Rasulullah saw. akan melahirkan kepada ketaatan kepada syariatnya. Ketaatan pada syariat akan menghasilkan kerinduan pada penerapannya yang akan melahirkan amal dan perjuangan untuk mewujudkan penerapan syariat secara kafah. Semua itu kunci untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Swt. Rasul saw. berpesan:</p><p>“Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu, Jagalah Allah niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu.” (HR at-Tirmidzi dan Ahmad)</p><p><br /></p><p>Jika suatu bangsa tidak menjaga Allah, tidak menjaga hudud-Nya, menelantarkan syariat-Nya, bahkan memusuhi orang-orang yang memperjuangkan penerapan hudud dan syariat-Nya maka Allah tidak menjaga umat atau bangsa itu. Akibatnya kerusakan tersebar luas, ketenteraman dan kemakmuran tak kunjung dirasakan, kehinaan melingkupi, jauh dari keberkahan dan kemurkaan Allah timpakan.</p><p><br /></p><p>Agar  mendapatkan penjagaan dari Allah Swt. secara sempurna, umat Islam harus berjuang untuk mewujudkan penerapan syariat secara kafah dalam institusi khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. </p><p><br /></p><p>Wallahu a’lam bi ash-shawab.</p>

Cinta Rasul Cinta Syariah

Oleh : Hj. Ummu Fauzi  Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Literasi   Iman dan Islam adalah salah satu anugrah  terbesar yang diberikan Allah Swt. k...

Baca selengkapnya »

Demokrasi yang Tidak Demokratis (Menolak lupa Sejarah)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-cWZUVmluImI/X6AvjSsTZhI/AAAAAAAACdY/OEDgCrDDAtQVh7HSBNQxC5SV1zt-6RkpQCLcBGAsYHQ/s739/IMG-20201102-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="739" src="https://1.bp.blogspot.com/-cWZUVmluImI/X6AvjSsTZhI/AAAAAAAACdY/OEDgCrDDAtQVh7HSBNQxC5SV1zt-6RkpQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201102-WA0001.jpg" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p style="text-align: center;">Oleh : Dian Fitriani</p><p><br /></p><p>Sungguh rekam jejak memilukan selama satu tahun di periode kedua Joko Widodo sebagai Presiden RI. Memang tak dapat dipungkiri selain miskin prestasi di periode pertama bahkan di awal periode keduanya saja sudah membuat kontroversi lewat RUU KPK. Rencana revisi UU itu pertama kali muncul di DPR pada 2015 yang memasukkan revisi UU KPK dalam prioritas Program Legislasi Nasional.</p><p>Namun berbagai penolakan dari masyarakat berbuntut penundaan usai Jokowi melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR.</p><p>Namun hal itu tidak lantas membuat Jokowi membatalkan pembahasan dan mengesahkan RUU tersebut, hingga akhirnya pada 17 september 2019 UU Nomor 19 Tahun 2019 itu berhasil disahkan, selang sebulan sebelum pelantikan periode kedua Jokowi. Prosesnya sangat cepat. Usai diketok di paripurna, draf UU tersebut langsung dikirimkan ke presiden di hari yang sama.</p><p>Pasal-pasal kontroversi yang disorot publik di antaranya soal pembentukan dewan pengawas, pengajuan izin penyadapan, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Desakan penerbitan Perppu untuk mencabut UU KPK pun mencuat. Namun Jokowi berkukuh tak bakal menerbitkan Perppu.</p><p>Pengesahan selanjutnya adalah UU Minerba yang juga mendapat penolakan dari kalangan masyarakat sipil. RUU Minerba yang menjadi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba itu disahkan pada 13 Mei 2020.</p><p>Terakhir yang masih hangat dan tentu paling kental dengan aroma kepentingan, yakni pengesahan RUU Cipta Kerja. Meski sudah jauh-jauh hari bahkan sejak tahun lalu, rakyat menggelar penolakan terhadap Omnibus Law, dan menggagalkan pembahasan RUU Cipta Kerja, namun seolah huru hara tersebut dianggap angin lalu, pemerintah bahkan mempercepat pembahasan menjadi 5 Oktober dari jadwal semula pada 8 Oktober. Bahkan ketika larut malam akhir pekan, RUU Cipta Kerja disahkan, percepatan agenda yang mendadak tentu menuai kecurigaan di berbagai lini masyarakat, dan lucunya DPR berdalih karena pandemi Covid-19. Apakah ada hubungannya antara larut malam dan Covid-19?</p><p>Meski seringkali setelah terbitnya RUU kontroversi menuai demo besar-besaran dari berbagai pihak yang dirugikan, namun tetap saja tidak membuahkan hasil, sedikitpun baik legislatif maupun eksekutif tidak bergeming dan lantas mengevaluasi. Di negara yang berasas demokrasi dan berideologi Pancasila, namun siklus ini selalu saja berulangkali terjadi, lagi lagi, keegoisan pemerintah yang tak relevan dengan asas kemaslahatan rakyat membuat resah bahkan memakan korban. </p><p>Percuma saja, segala upaya yang dilakukan hanya dianggap remeh, bahkan demonstrasi yang dilakukan rakyat diharap akan larut dan usai seiring berjalannya waktu tanpa ada evaluasi dari pihak pemerintah. Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai pemerintah hanya menganggap kritik publik sebagai angin lalu. DPR yang semestinya menjadi pengontrol pemerintah pun dianggap dalam posisi yang lemah karena justru selalu sepakat dengan pemerintah.</p><p>Dikutip dari kompas.com, "Tiap ada upaya penolakan, mereka (DPR dan pemerintah) cuek, berpikir bahwa semuanya akan reda sendiri. Mereka cuek dengan tekanan publik. Jadi membiarkan dan mengabaikan sikap-sikap kritis masyarakat terhadap undang-undang," kata Asep, Selasa (20/10/2020).</p><p>Tidakkah kita berpikir? Kita sebagai rakyat seperti dipermainkan. Seolah ada rantai yang mengikat dan perlu diputuskan oleh sistem yang maha adil. Bukankah ini terus menerus terjadi? Lantas larut begitu saja oleh waktu? Hingga tak lama terulang lagi.</p><p>Bukankah negara ini sendiri yang memilih berasas demokrasi, berideologi Pancasila, yang sejarahnya turun temurun tak terlupakan, senantiasa disampaikan dari zaman SD hingga perguruan tinggi, selalu diujarkan oleh para guru anjuran bela negara, apakah itu juga dianggap hanya angin lalu?</p><p>Bukankah penyelanggara negara seharusnya lebih memahami arti demokrasi ketimbang kami rakyat biasa? Kami bagian dari negara, yang dibangun atas tiga hal mendasar, yakni wilayah, penduduk dan pemerintahan, lantas mengapa seolah pemerintah saja yang berhak mengambil alih kelangsungan hidup bernegara?</p><p>Dalam demokrasi kita mengenal adanya teori partisipasi politik, dimana masyarakat masing-masing memiliki andil dan peran dalam menentukan kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, mari sedikit kita membahas dan mencocokkan apakah negara kita sudah sesuai dengan asas demokrasi? </p><p>Yang pertama yakni Rezim otoriter, warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik. Yang kedua yakni Rezim patrimonial, warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin, tanpa bisa memengaruhinya. Dan yang ketiga yakni Rezim partisipatif, warga bisa memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya. Dan terakhir yakni Rezim demokratis, warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.</p><p>Ada di manakah kami? Rakyat negara demokrasi yang seharusnya menjadi aktor utama pembuatan kebijakan, namun lucunya kita justru berada di negara otoriter yang cenderung tertutup dan menggunakan sistem pemerintahan berideologi sosialis komunis. Apakah negara kita sudah beralih ideologi?</p><p>Lalu adakah tempat untuk Pancasila, yang selalu diluhurkan oleh segenap bangsa dan senantiasa diajarkan sejak usia kami belia.</p><p>Kita tengok sejarah, bahwa ada masa pemerintahan yang sedikitpun tidak menzalimi rakyat, bahkan mustahil bagi mereka para pemimpin kala itu untuk menzalimi rakyatnya, pernahkah tertulis oleh sejarah? Atau mungkin kita yang lupa bahwa sejak dulu memang ada sistem pemerintahan itu.</p><p>Saat itu di atas mimbar dingin, dengan ribuan mata menatap takjim seorang khalifah berwajah tegas dan lembut, yang dikenal sebagai sahabat Rasulullah yang selalu membenarkan segala yang keluar dari lisan nabi, ialah Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.</p><p>Dalam pidatonya yang hikmat, ia berkata penuh makna. "Wahai manusia! Aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah (ikutlah) aku, tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah! Orang yang kamu anggap kuat, aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak dari padanya. Sedangkan orang yang kamu lihat lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, namun bilamana aku tiada mematuhi Allah dan Rasul-Nya, kamu tidak perlu mematuhiku."</p><p>Dari pidato di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jangankan terpikir untuk menzalimi, seorang sahabat nabi yang dijamin masuk surga, tak pernah sekalipun menganggap dirinya pantas untuk memimpin, jangankan berpikir tentang kenikmatan, ketakutannya terhadap neraka bahkan lebih besar dari kami yang menjadi sahabat nabi saja tidak, yang dijamin masuk surga saja tidak.</p><p>Adalagi sejarah yang benar-benar menginspirasi. Amirul Mukminin, begitu panggilannya kepada sang singa padang pasir, yakni Umar bin Khattab ra., malam itu beliau sedang melakukan blusukan hingga sampai di suatu pondok yang terlihat dari jauh terdapat api yang di atasnya terdapat panci, lantas beliau berjalan ke sana dan melihat keadaan, sesampainya di sana beliau bertanya: “Apa yang anda masak wahai ibu?” Lihatlah sendiri! Jawab ibu itu. Ketika Umar bin Khattab melihatnya ternyata ibu itu sedang memasak batu untuk anaknya hendak ‘berbuka puasa’. Sang ibu berharap anak-anaknya lelah menunggu masakan matang hingga akhirnya tertidur. Semua bahan makanan yang ada dalam rumah tersebut sudah habis, hingga dia dan anak-anaknya kelaparan selama tiga hari belakangan. Umar bin Khattab menangis, air matanya terus mengalir, sementara ibu dari anak itu tidak tahu kalau yang ada di depan matanya adalah Amirul Mukminin. Ibu itu terus memaki-maki Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Umar bin Khattab terus menangis, Ia kemudian pulang ke Madinah, dan malam itu juga ia memanggul gandum dengan pundaknya sendiri dalam perjalanan yang cukup jauh. Hingga akhirnya beliau sendiri yang memasakkan makanan untuk keluarga kecil tersebut, dan ketika ibu itu bertanya kepada khalifah, "Siapakah tuan yang baik hati ini? Di manakah engkau tinggal?". Dengan takjim, sang Amirul mukminin ini menjawab "Ditempat sang khalifah tinggal, di sanalah kau bisa temui aku". Lantas sang khalifah dengan balutan kain yang menutupi wajahnya, pulang diiringi senyuman anak anak dan sang ibu. </p><p>Tahukah? Tanpa disadari ibu itu tetap saja tak tahu bahwa yang barusan menolongnya adalah khalifah.</p><p>Apakah hal ini bisa terjadi di era demokrasi? Di negara yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila? Bukankah pejabat lebih suka Pencitraan, menolong demi suara, mengkampanyekan kebohongan.</p><p>Apakah kita sudah lupa? Bahwa sejarah kegemilangan sistem khilafah dalam memimpin hingga 2/3 dunia itu pernah ada.</p><p>Sejatinya demokrasi yang diagung-agungkan selama ini hanya berbatas angan, siapa yang bilang bahwa demokrasi kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Bukankah ini jauh dari kenyataan.</p><p>Mereka menjadikan hukum buatan manusia mengatur manusia, ini jelas melanggar fitrah, siapa yang lebih tahu hakikat penciptaan manusia dan alam semesta kalau bukan Allah Swt.</p><p>Allah Swt. berfirman dalam surah al-Mā'idah ayat 50,</p><p>أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ</p><p>"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?"</p><p>Dalam sistem khilafah, khalifah tentu memahami bahwa kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia namun juga akhirat, yakni penghakiman yang paling adil. Maka tak heran sejak abad ke-6 ketika peradaban Islam memimpin dunia, kezaliman dan penindasan rakyat dapat dihindari.</p><p>Rasullullah saw. bersabda: "Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban (di hadapan Allah) tentang kepemimpinannya".</p><p>Solusi atas segala permasalahan yang terjadi bukan hanya di negara ini bahkan di dunia ini, sebenarnya sudah sejak lama Islam menjawabnya.</p><p>Lalu kapankah kita lekas mewujudkan solusi tuntas itu dan menghilangkan segala keegoisan dan kerendahan berpikir?</p><p>Semoga kita termasuk dari orang-orang yang mewujudkan solusi tuntas ini. Aamiin ya Rabbal 'alamin</p><p>Wallahu a'lam bishshawab.</p>

Demokrasi yang Tidak Demokratis (Menolak lupa Sejarah)

Oleh : Dian Fitriani Sungguh rekam jejak memilukan selama satu tahun di periode kedua Joko Widodo sebagai Presiden RI. Memang tak dapat dipu...

Baca selengkapnya »