Maraknya Narkoba Di Tengah Pandemi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-xdeJSmj0gP0/X12hzwUnIcI/AAAAAAAAGVQ/SyjRARZjmCcrCF-YxNtiLz8CcljnkTiPwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200913_113343.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="183" data-original-width="275" src="https://1.bp.blogspot.com/-xdeJSmj0gP0/X12hzwUnIcI/AAAAAAAAGVQ/SyjRARZjmCcrCF-YxNtiLz8CcljnkTiPwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200913_113343.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Tri S, S.Si</div> <div style="text-align: center;"> (Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi) </div> <br /> Bukan rezim penguasa namanya bila dalam mengeluarkan pernyataan tidak menimbulkan kontroversi dan polemik di masyarakat. Pasalnya, setelah rentetan berita-berita klasik tentang radikalisme, persekusi, dan kriminalisasi ulama serta penjegalan film dokumenter tentang sejarah Islam di Nusantara viral dimana-mana, kini pemerintah melalui Kementan kembali membuat gebrakan yang tak kalah hebohnya, yaitu menetapkan ganja sebagai salah satu tanaman obat komoditas binaan. Budi daya jenis tanaman hortikultura, termasuk tanaman obat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010. Menurut UU 13 tentang Hortikultura, itu pun diperbolehkan, namun melalui istilahnya satu pengawasan yang ketat dan harus ada izin-izin yang tidak boleh dilanggar," kata Prihasto (30/8/2020, tribunnewswiki.com, 30/08/2020).<br /> <br /> Meskipun dengan alasan bahwa ganja termasuk sebagai daftar tanaman obat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian yang ditandatangani Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, namun masyarakat merasa tidak sependapat tanaman jenis ini dilegalkan untuk dibudidayakan karena dalam Islam ganja merupakan salah satu barang yang diharamkan oleh agama.<br /> <br /> Keputusan Mentan yang menarik kembali surat keputusannya dan upaya akan segera merevisi isi draftnya sepertinya merupakan tindakan testing the water guna melihat bagaimana reaksi masyarakat atas kebolehan pembudidayaan tumbuhan psikotropika tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepada kepentingan  ekonomi dari pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelegalan penanaman Cannabis Sativa atau yang lebih dikenal dengan sebutan ganja ini.<br /> <br /> Sistem Sekuler yang diadopsi oleh pemerintah yang mana memisahkan agama dari kehidupan bernegara memang sering kali menghasilkan kebijakan yang serba kontroversi dan sama sekali jauh dari penjaminan terwujudnya rasa aman sekaligus kemaslahatan fisik bagi seluruh rakyatnya.<br /> <br /> Islam secara gamblang dan jelas melarang barang haram ditetapkan sebagai komoditas yang diambil keuntungannya. Islam juga mengharamkan barang dan jasa yang haram untuk diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusikan di tengah masyarakat. Islam lebih mengutamakan pemanfaatan jenis tumbuhan yang halal untuk dikelola dan dikonsumsi ataupun sebagai bahan untuk pengobatan.<br /> <br /> Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI, Noor Ahmad menegaskan bahwa ganja termasuk barang haram. Jika barang haram diperjualbelikan tentu hukumnya juga haram. Kita tidak boleh bermain-main pada sesuatu yang sudah dilarang. Meskipun dengan alasan untuk pengobatan, untuk kecantikan, dan sebagainya. (news.detik.com, 1/2/2020)<br /> <br /> Allah Ta’ala berfirman,<br /> “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157).<br /> <br /> Narkoba (termasuk ganja didalamnya) dapat mengantarkan pada hilangnya fungsi lima hal yang mana Islam benar-benar menjaganya, yaitu merusak agama, akal, harta, kehormatan bahkan dapat  membawa jiwa manusia dalam kebinasaan.<br /> <br /> Allah Ta’ala berfirman,<br /> “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).<br /> <br /> Begitulah bila Islam tidak dijadikan pedoman dalam kehidupan, baik kehidupan individu, kehidupan berkelompok (bermasyarakat) dan juga dalam kehidupan bernegara. Pemerintah tidak menjadikan Islam sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan. Penguasa malah menjadikan hukum konstitusi di atas segalanya serta mengabaikan syariat Islam yang datangnya dari Allah SWT. Mengesampingkan hukum halal dan haram, lebih mengutamakan  keuntungan material yang dipandang lebih menjanjikan dari segi ekonomi.<br /> <br /> Tak bisa dibayangkan bila tanaman Cannabis Sativa alias ganja ini benar-benar diizinkan untuk dibudidayakan dan dipakai dalam  dunia medis serta dunia kecantikan. Digunakan oleh masyarakat dengan alasan sebagai pengobatan, mudah untuk didapatkan dan dikonsumsi.<br /> Maka, lama-lama akan ada kecenderungan untuk terus memakainya yang pada akhirnya menjadi kecanduan atau ketergantungan, sangat berpotensi merusak akal dan menghancurkan kehidupan masyarakat dan generasi muda. Astaghfirullah hal'adzim.

Maraknya Narkoba Di Tengah Pandemi

Oleh : Tri S, S.Si (Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)  Bukan rezim penguasa namanya bila dalam mengeluarkan pernyata...

Baca selengkapnya »

Pelayanan Kesehatan Kapitalistik Demi Keuntungan Materialistik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-PXoB9whbFqc/X10UWD8ugWI/AAAAAAAACBA/krLXQKOE1yY-F5c9SGbLcBbQs86wbU_XQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200912-WA0018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="391" data-original-width="783" height="159" src="https://1.bp.blogspot.com/-PXoB9whbFqc/X10UWD8ugWI/AAAAAAAACBA/krLXQKOE1yY-F5c9SGbLcBbQs86wbU_XQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200912-WA0018.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Sri Indrianti</div> <div style="text-align: center;"> (Pemerhati Sosial dan Generasi)</div> <br /> Pelayanan kesehatan menjadi sesuatu yang mahal di negeri ini. Demi mendapatkan pelayanan optimal masyarakat harus rela merogoh dalam koceknya. Jika tak sanggup, terpaksa harus puas dengan fasilitas dan pelayanan yang standar.<br /> <br /> Terbentang kasta di masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Ibaratnya, orang miskin tak boleh sakit.<br /> <br /> Kenyataan ini tak bisa terelakkan, pasti akan terjadi. Pasalnya, kesehatan di negeri ini menjadi objek yang dikomersialkan. Kapitalisasi kesehatan digeber secara terang-terangan demi keuntungan materialistik segelintir penguasa dan para jajarannya. Termasuk di dalamnya terkait pengadaan alat kesehatan penanganan Covid-19.<br /> <br /> Sebagaimana yang nampak dalam tender pengadaan barang dan jasa alat kesehatan penanganan Covid-19 di LPSE Kementerian Kesehatan. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), pemenang tender tersebut tak memiliki pengalaman memadai dalam pengadaan alat kesehatan.<br /> <br /> Salah satunya adalah pengadaan bahan reagensia Covid-19. Dalam pengadaan tersebut, tidak ada informasi di kolom pemenang pada halaman LPSE. Namun, di bagian hasil evaluasi yang dibintangi adalah sebuah PT berinisial ZSI. Dari hasil penelusuran ICW, perusahaan tersebut lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor. (Tempo.co, 1/9/2020)<br /> <br /> Begitu pula pengadaan daya tahan tubuh bagi mahasiswa (masker) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Politik Kesehatan Kemenkes Kupang tahun 2020. Pemenang tender tersebut adalah sebuah CV.<br /> <br /> Ternyata, pemenang tender minim pengalaman dalam pengadaan almatkes seperti APD atau masker. Beberapa tender yang pernah diikuti CV tersebut adalah pengadaan perlengkapan gedung kantor pada 2019, dan pengadaan buku koleksi perpustakaan SMP swasta di Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.  (Tempo.co, 1/9/2020)<br /> <br /> Kapitalisasi Kesehatan<br /> <br /> Mencengangkan hasil penelusuran ICW tersebut. Untuk suatu urusan yang begitu urgen dan darurat menuntut penyelesaian, tetaplah fokus utama penguasa negeri ini adalah mencari keuntungan.<br /> <br /> Tingginya lonjakan kasus Covid-19 tiap harinya, tak lekas membuat penguasa negeri ini melakukan tindakan serius demi berakhirnya pandemi. Sebaliknya, tindakan-tindakan "ajaib" justru ditempuh.<br /> <br /> Menyerahkan pengadaan alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemi kepada perusahaan yang ternyata tidak memiliki pengalaman di bidangnya, membuktikan bahwa negeri ini sangat bergantung pada korporasi besar. Tanpa memedulikan apakah perusahaan tersebut berpengalaman atau tidak.<br /> <br /> Begitulah langkah yang ditempuh negara kapitalistik dalam pelayanan kesehatan. Materialistik yang menjanjikan keuntungan selangit menjadi poros utama.<br /> <br /> Pelayanan Kesehatan Berkualitas dalam Islam<br /> <br /> Berbanding terbalik dengan Islam yang justru memberikan pelayanan kesehatan berkualitas secara gratis kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial. Pelayanan kesehatan tersebut dibiayai dari kas baitul mal khilafah, baik dari pos harta milik negara ataupun harta milik umum.<br /> <br /> Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis.  Para sejarahwan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”  <br /> <br /> Pada masa Khilafah Abbasiyah, banyak rumah sakit dibangun di Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Pada masa itu pula, untuk pertama kalinya, ada rumah sakit berjalan (semacam ambulans). (M. Husain Abdullah, Dirasat fi al-Fikri al-Islami, hlm. 88)<br /> <br /> Begitu banyak bukti-bukti sejarah yang menunjukkan pelayanan kesehatan berkualitas pada masa khilafah. Semestinya begitulah sikap seorang penguasa dalam bidang kesehatan. Karena kesehatan merupakan kebutuhan mendasar rakyat yang akan menimbulkan dharar apabila tidak terpenuhi.<br /> <br /> "Imam (Khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. al-Bukhari)<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Pelayanan Kesehatan Kapitalistik Demi Keuntungan Materialistik

Oleh : Sri Indrianti (Pemerhati Sosial dan Generasi) Pelayanan kesehatan menjadi sesuatu yang mahal di negeri ini. Demi mendapatkan...

Baca selengkapnya »

Siapa Efektif Atasi Corona, Otokrasi, Demokrasi ataukah Khilafah?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-0-5FiH-hg30/X10Reso9ECI/AAAAAAAACA0/M1eGP5urYJMOXDSLXviTTrbBMqZKdaIdgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200912-WA0032.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-0-5FiH-hg30/X10Reso9ECI/AAAAAAAACA0/M1eGP5urYJMOXDSLXviTTrbBMqZKdaIdgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200912-WA0032.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Siti Fatimah</div> <div style="text-align: center;"> (Pemerhati Sosial dan Generasi)</div> <br /> Akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan oleh dunia. Bukan karena prestasi atas meroketnya ekonomi atau keberhasilan menemukan vaksin anti Covid-19 yang ditakuti. Bukan pula karena naiknya status negara maju nan disegani, melainkan karena Indonesia telah menjadi negara yang paling rawan, memiliki potensi sangat besar menyebarkan virus Covid-19 ke luar negeri.<br /> <br /> Beberapa negara telah menyatakan diri menolak WNI untuk masuk ke negara mereka karena jumlah kasus terkonfirmasi positif masuk pasa level yang membahayakan. Mereka juga meragukan kemampuan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Jumlah kasus baru pasca diberlakukannya new normal telah mencapai angka lebih dari 200.000 kasus, sementara jumlah dokter dan nakes yang meninggal dunia akibat infeksi Corona mencapai 300 orang lebih.<br /> <br /> Berdasarkan data hingga Jumat pukul 12.00 WIB ini, diketahui ada penambahan 3.737 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.<br /> Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 210.940 orang, terhitung sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020. (kompas.com, 11/09/2020)<br /> <br /> Indonesia menduduki peringkat ke-2 di Asia setelah Filipina yang memiliki total kasus tertinggi, terdapat penambahan sebanyak 3.737 kasus di Indonesia, sementara di Filipina sebanyak 4.017 kasus.(sumber data: wikipedia.com)<br /> <br /> Itulah sebabnya banyak negara yang melarang WNI untuk masuk ke negara mereka, dua di antaranya adalah Jepang dan Malaysia.<br /> <br /> Namun, meskipun Indonesia memiliki angka kasus baru dengan jumlah yang lebih sedikit, tingkat resiko kematiannya sangat besar dibandingkan negara Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan wabah di Indonesia masih sangat buruk.<br /> <br /> Melihat fakta yang sangat memprihatinkan ini, pejabat pemerintah mulai mengeluarkan pernyataan bahwa situasi pandemi yang semakin tak terkontrol ini akibat dari ketidakpatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang dianggap sangat memprihatinkan. Alih-alih mengoreksi kebijakan yang diambil, rezim penguasa seolah hendak menyalahkan masyarakat yang dinilainya tidak mematuhi aturan.<br /> <br /> Padahal apabila dilihat sejak pertama kali munculnya wabah, pemerintah dinilai tidak tepat dalam mengambil kebijakan, mengabaikan berbagai saran dari para ahli kesehatan dan pakar epidemiologi. Bahkan mengabaikan seruan dari para ulama yang menyarankan untuk menerapkan metode Islam dalam menangani wabah menular sesuai dengan metode Rasulullah saw.<br /> <br /> Parahnya lagi ada pejabat pemerintah yang menilai bahwa pandemi akan lebih mudah ditangani bila negara menerapkan sistem Otokrasi atau Oligarki.<br /> <br /> Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi virus Corona (Covid-19).<br /> "Negara-negara yang menggunakan sistem politik otokrasi tangan satu orang atau oligarki yang dikuasai sekelompok orang, seperti China dan Vietnam, menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras," kata Tito disiarkan langsung akun Youtube Kemendagri RI. (Cnnindonesia.com, 03/09/2020<br /> <br /> Mudah dibaca bukan kemana arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait kondisi ekonomi bangsa dan masa depan negara ini?<br /> Apabila Mendagri menitikberatkan pada kemudahan mengendalikan negara dengan satu kepemimpinan, maka seharusnya kita lebih memilih sistem kepemimpinan tunggal khilafah yang lahir dari mabda Islam. Secara masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Selain itu syariat Islam juga sangat menghargai toleransi, menjaga harta, darah dan kehormatan rakyatnya baik yang muslim ataupun non-muslim.<br /> <br /> Cara-cara pemaksaan dan kekerasan yang diterapkan negara-negara penganut sistem otokrasi dan oligarki terbukti tidak efektif dalam menghandle situasi umat. Yang ada malah akan menimbulkan rasa benci terhadap pemimpin yang memaksakan kehendaknya atas nama kepentingan ekonomi. Memicu terjadinya kebencian dan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Rakyat pun menjadi acuh serta bersikap masa bodoh, sehingga sanksi pun harus diterapkan penguasa demi kelangsungan regulasi supaya bisa tetap berjalan.<br /> <br /> Berbeda dalam sistem pemerintahan Islam yang benar-benar memperhatikan kehidupan rakyatnya. Khalifah yang berfungsi sebagai pemimpin wajib menerapkan hukum syariat demi kemaslahatan umat. Segala permasalahan harus diselesaikan dengan hukum syara. Rakyat dijamin kebutuhannya atas sandang, pangan dan papan, juga kesehatan dan pendidikan.<br /> <br /> Serangan wabah melanda, khalifah wajib untuk segera mengatasinya sesuai dengan aturan Islam dengan mengutamakan keselamatan jiwa sebagai prioritasnya. Bukan malah menyelamatkan ekonomi yang justru lebih didahulukan.<br /> <br /> Memberikan edukasi kepada umat bahwa kepatuhan terhadap hukum Allah Swt. (keterikatan dengan hukum syariat) adalah yang utama, sebab merupakan konsekuensi dari syahadat kita sebagai muslim. Sehingga umat dengan sukarela akan patuh terhadap aturan yang ditetapkan khalifah karena Ia menggunakan hukum-hukum Allah Swt. sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan.<br /> <br /> Jadi, untuk menciptakan kepatuhan publik haruslah melalui aturan yang satu, yaitu Aturan Allah Azza Wajalla bukan menerapkan sistem demokrasi, Otokrasi ataupun Oligarki dengan metode kekerasan dan kediktatoran yang berakibat pada Dinasti politik kekuasaan.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.[]

Siapa Efektif Atasi Corona, Otokrasi, Demokrasi ataukah Khilafah?

Oleh : Siti Fatimah (Pemerhati Sosial dan Generasi) Akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan oleh dunia. Bukan ...

Baca selengkapnya »

Hal-hal yang Membatalkan Keimanan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-egyu8XrnG5A/X1ytOnVohoI/AAAAAAAAGUs/R3FFsBqUhG45TY_xNh6IhLx6UKT2qQNHwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200912_180802.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="651" data-original-width="449" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-egyu8XrnG5A/X1ytOnVohoI/AAAAAAAAGUs/R3FFsBqUhG45TY_xNh6IhLx6UKT2qQNHwCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200912_180802.jpg" width="220" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Hj. Yeni</div> <div style="text-align: center;"> Ibu rumah tangga dan member komunitas penulis mustanir</div> <br /> Setiap muslim wajib   menjaga dan melindungi  keislamannya dari  hal-hal yang akan merusak, memutuskan dan membatalkannya yaitu riddah.<br /> <br /> Riddah itu ada tiga bagian: i'tiqad, perbuatan dan ucapan. Setiap bagian memiliki banyak cabang. Riddah i'tiqad  adalah meragukan Allah, Rasul-Nya, Al-Qur'an, hari akhir, surga, neraka, pahala, siksa dan lain-lain. Menghalalkan apa saja yang haram seperti zina, liwath, pembunuhan, pencurian, dan lainnya. Mengharamkan kehalalan yang sudah pasti sepeti jual beli, nikah, dan lain-lain. Dan menafikan kewajiban yang telah disepakati seperti shalat lima waktu, sujud dalam shalat, puasa, haji, wudhu dll. Semua itu termasuk pembatal Keimanan, pelakunya bisa di cap murtad.<br /> <br /> Pelecehan dan penistaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, syiar-Nya dan ajaran Islam bisa menyebabkan pelakunya murtad. Penistaan agama itu banyak bentuknya. Menghina Allah Swt., menistakan dan melecehkan Nabi Saw., merendahkan dan menistakan Al-Qur'an, malaikat, istri-istri nabi Saw dan ahlul bait. Bisa juga menjelek-jelekan Islam dan syariahnya, mensifati Islam dan syariahnya sebagai biadab, brutal bengis, mencerminkan keterbelakangan dan sifat sifat buruk lainnya.<br /> <br /> Bisa juga dengan melecehkan atau mengolok-ngolok sebagian hukum Islam sepeti mengolok-ngolok jilbab, kerudung dan kewajiban menutup aurat, melecehkan azan, menghina hukum potong tangan, qishas, rajam dsb.juga menistakan sebagian ajaran Islam sepeti jihad  dan khilafah, serta menuding keduanya sebagai ancaman, memecah belah umat, keterbelakangan dan kemunduran.<br /> <br /> Pada masa Rasul saw., penistaan agama Islam itu merupakan perilaku orang-orang kafir baik musyrik maupun ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Mereka melakukan semua itu sebagai uslub dan strategi untuk menghalangi dakwah, menghalangi manusia dari Islam dan memalingkan mereka dari jalan Allah Swt. Penistaan terhadap Islam itu merupakan cermin kekufuran dan kemunafikan. Pelakunya adalah orang-orang kafir dan munafik.<br /> <br /> Semua bentuk penistaan terhadap Islam merupakan dosa beaar. Jika pelakunya muslim dan disertai i'tiqad bisa menyebabkan kembali kafir atau murtad tapi kalo tidak minimal pelakunya telah melakukan perbuatan dosa besar dan fasik. (TQS. at-Taubah: 12)<br /> <br /> "Bersungguh-sungguh atau hanya bermain-main dalam mengungkapkan kalimat kekufuran hukumnya adalah sama yakni kufur." (TQS. at-Taubah: 64-66)<br /> <br /> Seorang muslim tak sepantasnya melakukan penistaan, sebab bertentangan dengan ketaqwaan yang ada didalam dirinya. Ketaqwaan justru akan melahirkan sikap  mengagungkan Islam, syariatnya syiar dan ajarannya. (QS. al-Hajj{22}:32)<br /> <br /> "Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah dengan perbuatan lahiriyahnya maka pengagungan itu muncul dari ketaqwaan hati. Demikian juga keburukan jika ada dalam hati, maka tampak pada perilaku lahiriahnya."<br /> <br /> Wallah a'lam bi as-shawab.

Hal-hal yang Membatalkan Keimanan

Oleh : Hj. Yeni Ibu rumah tangga dan member komunitas penulis mustanir Setiap muslim wajib   menjaga dan melindungi  keislamannya d...

Baca selengkapnya »

Pandemi Belum Usai, Badai Resesi Mengintai

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-0tLYJVGcAoM/X1vjIrreUaI/AAAAAAAACAo/YNR_KlkM8GUK2GaRdHH_geGmnKXDZA34ACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200912-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="186" data-original-width="271" src="https://1.bp.blogspot.com/-0tLYJVGcAoM/X1vjIrreUaI/AAAAAAAACAo/YNR_KlkM8GUK2GaRdHH_geGmnKXDZA34ACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200912-WA0000.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Heni Satika</div> <div style="text-align: center;"> (Praktisi Pendidikan)</div> <br /> Amukan badai Corona belum usai. Kali ini melanda sektor perekonomian. Inflasi makin menggila, berbagai kota di dunia mengalami resesi.<br /> <br /> Mulai dari perekonomian negara kampiun kapitalis yaitu AS menyusut 9,5% pada periode April dan Juni. sementara itu ekonomi Inggris juga menyusut 20,4% makin membuat Inggris jatuh ke jurang kebangkrutan. Begitu pula Perancis turun 13,8 dan menyusul Jepang 7,6%.<br /> <br /> Kabar terakhir Australia yang disebut negeri tangguh kini juga mengumumkan resesi karena Produk Domestik Bruto (PDB) Australia menyusut 7 persen, periode kuartal April-Juni dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Di kuartal I, negara ini mencatatkan penurunan ekonomi sebesar 0,3 persen.<br /> <br /> Bagaimana  dengan kabar  perekonomian Indonesia? Jika seluruh ekonomi dunia merasa kelimpungan menghadapi resesi hari ini. Berbeda sekali dengan Indonesia, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kalau kuartal II minus 5,3% dan kuartal III minus 3% artinya tidak resesi.<br /> <br /> Komentar senada juga dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat untuk tidak terlalu resah atas potensi resesi di tahun ini. Sebab ia menilai resesi bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan dikatakan Indonesia memiliki ketahanan ekonomi, dengan tolak ukur menurut Bank Dunia program Indonesia sangat komprehensif.<br /> <br /> Apakah benar Indonesia memiliki strategi yang lebih jitu untuk menghadapi resesi. Ataukah itu sikap yang terlalu pongah dan lalai sehingga tidak persiapan menghadapi resesi ekonomi tahun ini.<br /> <br /> Australia saja minus 0,3% mengumumkan negaranya resesi dan bersiap dengan segala kemungkinan. Indonesia yang dalam kuartal II terkontraksi minus 5.32% dan diperkirakan kuartal III minus 3% mempunyai tingkat percaya diri luar biasa. Ekonom Senior, Faisal Basri menilai pemerintah kurang paham mengenai resesi. Terlihat dari komentar Menko Perekonomian.<br /> <br /> Dia menyampaikan, di dalam buku teks mengatakan resesi terjadi kalau level of output jika Produk Domestik Bruto (PDB) turun selama beberapa waktu tertentu, bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun. Tapi konsensus yang umum di media, kalau dua kuartal pertumbuhan ekonominya berturut turut minus.<br /> <br /> Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat ada kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran mendorong inflasi 0,04 persen pada Agustus 2020 di Jawa Timur. Sementara itu, secara nasional tercatat deflasi 0,05 persen pada Agustus 2020.<br /> <br /> Sementara itu, dari delapan kota IHK di Jatim, tiga kota mengalami inflasi dan lima kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Surabaya sebesar 0,07 persen, diikuti Sumenep 0,03 persen, dan Kediri 0,02 persen.<br /> <br /> Salah satu kebijakan presiden untuk keluar dari krisis adalah mempercepat belanja daerah. Presiden meminta daerah untuk segera menghabiskan anggarannya dan menggelontorkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat. Sehingga bisa mendorong perekonomian dan merangsang konsumsi masyarakat. Tentu saja semua gelontoran dana tersebut berasal dari hutang luar negeri.<br /> <br /> Mari perhatikan bagaimana solusi Islam atas resesi yang terjadi. Islam sebagai sebuah tatanan hidup yang komprehensif, memiliki sistem perekonomian makro dan mikro yang tangguh. 13 abad lebih perekonomian tanpa pernah mengalami defisit APBN yang akut. Dan tidak pernah mengalami penurunan daya beli secara simultan. Juga tidak pernah mengalami krisis ekonomi apalagi resesi dan depresi.<br /> <br /> Apa saja tawaran ekonomi syariah? dikutip dari tulisan pengamat ekonomi Nida Sa’adah, S.E, Ak. M.E.I yakni :<br /> <br /> Pertama, menata ulang sistem keuangan negara, selama ini tulang punggung pemasukan dari pintu pajak dan hutang harus dibenahi, karena hal itu justru memasukkan Indonesia dalam debt trap. Seharusnya pemasukan bersumber dari pengelolaan berbagai kepemilikan umum termasuk pertambangan, laut dan hutan serta asset milik rakyat lainnya dengan posisi negara hanya sebagai pengelola. Pemasukan berikutnya dari kharaj yaitu pungutan atas tanah yang produktif. Dan zakat yang memiliki potensi luar biasa.<br /> <br /> Kedua, menata ulang sistem moneter. Selama ini rupiah naik turun bergantung pada dollar AS. Seharusnya menggunakan emas dan perak yang secara hakiki memiliki kestabilan zat.<br /> <br /> Ketiga, menata ulang kebijakan fiscal dengan menghapus semua pungutan pajak. Pajak hanya dikenakan di saat-saat tertentu, dalam waktu dan untuk kalangan yang terbatas.<br /> <br /> Keempat, menata ulang sistem kepemilikan aset, tidak dibenarkan orang asing memiliki asset di dalam negeri kaum muslim.<br /> <br /> Kelima, menata ulang kebijakan mikro ekonomi. Seperti penghapusan sistem transaksi yang berbasis riba. Negara hadir memberikan bantuan modal dalam bentuk hibah atau pinjaman tanpa bunga.<br /> Sedangkan treatmen untuk keluarga adalah bergaya hidup sederhana, mengedepankan apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan. Mengatur pengeluaran sesuai dengan pemasukan jangan tergiur gaya hidup mewah. Dan terakhir dalam keadaan sempit atau lapang tetaplah berinfak harta.<br /> <br /> Jika solusi ini diterapkan secara komprehensif dengan menjadikan Islam sebagai pondasi dalam berkehidupan akan terwujud kesejahteraan dan selamat tinggal ketergantungan pada asing.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Pandemi Belum Usai, Badai Resesi Mengintai

Oleh : Heni Satika (Praktisi Pendidikan) Amukan badai Corona belum usai. Kali ini melanda sektor perekonomian. Inflasi makin menggi...

Baca selengkapnya »

Fenomena Berbagi Istri, Nasab Keluarga Jadi Tanda Tanya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-AOqUYlXtlx4/X1sBdKaCAhI/AAAAAAAACAc/9Eyfu6VlQhkkkNFyJcDgdjDwmxxSCY1SACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200911-WA0026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-AOqUYlXtlx4/X1sBdKaCAhI/AAAAAAAACAc/9Eyfu6VlQhkkkNFyJcDgdjDwmxxSCY1SACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200911-WA0026.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Luthfiah Jufri, S. Si., M. Pd.</div> <div style="text-align: center;"> (Pemerhati Sosial Asal Konawe, Sultra)</div> <br /> Fenomena berbagi istri yang disebut dengan poliandri telah mencuat di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengaku memberikan putusan atas perkara ASN karena memiliki pasangan perkawinan lebih dari satu. Uniknya, perkara tersebut berkaitan dengan ASN wanita yang memiliki lebih dari satu suami atau poliandri. (Cnnindonesia.com, 28/8/2020)<br /> <br /> Poliandri adalah sistem perkawinan seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Munculnya poliandri pun merupakan gambaran masyarakat yang sakit. Karena sejatinya semua agama juga melarang poliandri.<br /> <br /> Sehingga apabila terjadi poliandri maka akan sulit menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini juga akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala satu dari suami wanita tersebut meninggal.<br /> <br /> Selain akan menimbulkan mudarat yaitu garis keturunan, ketidaktahuan menentukan ayah biologisnya juga akan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga karena pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan melakukan perceraian atau perselingkuhan dan terjangkit penyakit berbahaya seperti AIDS atau Virus HIV dan penyakit lainnya.<br /> <br /> Menurut hukum waris Islam, seorang anak yang masih dalam kandungan kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh, apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan. Kepastian hak waris seorang anak ditentukan oleh kepastian hubungan darah anak dan ayah. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara ayah dan anaknya mengalami kekaburan, tidak ada kepastian disebabkan terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si ibu yang melahirkan anak tersebut.<br /> <br /> Di samping itu, dalam Islam perkawinan merupakan pengaturan hubungan antara pria dan wanita dalam rangka melestarikan keturunan. Dengan perkawinan akan terbentuk keluarga. Dari sini, syariah Islam mendatangkan hukum-hukum tentang hubungan, keanakan, kebapakan, dan keibuan sebagaimana juga telah mendatangkan hukum-hukum tentang hubungan perkawinan.<br /> <br /> Fenomena poliandri di kalangan ASN hanyalah kasus yang muncul di permukaan. Sementara fakta yang tidak terungkap tentu tidak menutup kemungkinan bisa lebih banyak jumlahnya dan bukan hanya dari kalangan ASN saja. Sebut saja di Aceh, terdapat Jurnal penelitian UIN Arraniry Banda Aceh tahun 2017 yang berjudul faktor-faktor terjadinya poliandri di masyarakat, Mizran dan Muza Agustina menuliskan bahwa di Kabupaten Pidie Jaya ada beberapa kasus poliandri yang alasannya pun beragam. Misalnya tidak terpenuhinya nafkah lahir batin.<br /> <br /> Hal ini menunjukkan minimnya penguasa dalam menjaga nasab dan moral rakyatnya. Juga akan terjadi kekacauan kepemimpinan dalam rumah tangga. Ini seperti salat jemaah yang dipimpin dua imam. Makmum akan bingung dalam menjalankannya.<br /> <br /> Pengharaman poliandri dalam Islam sangat tepat, karena akan menjaga nasab manusia. Tentu saja karena syariat Islam berasal dari Allah Swt. pencipta manusia. Sehingga Dia tahu apa yang terbaik bagi manusia.<br /> <br /> Dalam kacamata Islam masalah poliandri jelas sekali tidak dibenarkan. Hal itu berdasarkan dalil Al-Qur’an dan Sunah. Adapun dalil dari Al-Qur’an dalam surat an-Nisa ayat 24 yang artinya, “Dan (diharamkan juga atas kalian menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu.”<br /> <br /> Ayat ini menunjukkan salah satu kategori wanita yang haram dinikahi laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat di atas disebut al-muhshanaat.<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Syekh Taqiyuddin an-Nabhani pun berkata dalam an-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam (Beirut: Darul Ummah, 2003) hal. 119, “Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menamakan mereka dengan al-muhshanaat karena mereka menjaga [ahshana] farji-farji (kemaluan) mereka dengan menikah.”<br /> <br /> Adapun dalil Sunah, bahwa Nabi saw. telah bersabda, “Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah bagi wanita itu adalah yang pertama dari keduanya.” (HR. Ahmad)<br /> <br /> Berdasarkan dalalatul iqtidha, hadis tersebut juga menunjukkan tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Dalalatul iqtidha’ hadis di atas menunjukkan haramnya poliandri.<br /> <br /> Apabila dibuat perbandingan terkait poligami seakan-akan hal ini tidak adil bagi wanita. Namun tidak demikian apabila menyandarkan kepada hukum nasab dalam Islam. Dalam hadis dijelaskan pula bahwa, telah meriwayatkan Umar Ibn Hafshi Syaibani Basri, telah meriwayatkan Abdullah bin Wahbi telah meriwayatkan kepada kami dari Yahya Ibn Ayyub dari Rabiah Ibn Sulaim dari Basri ibn Ubaidillah dari Ruwaifah ibn Sabitdari Nabi saw. bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka dia tidak boleh menyirami air benih orang lain (tidak boleh mengumpuli istri orang lain)". (HR. Tirmidzi)<br /> <br /> Kurangnya penguasa menjaga nasab manusia tak hanya dalam kasus poliandri saja. Yang paling marak adalah pembiaran zina. Dalam sistem yang sekuler liberal seperti sekarang, zina seolah dibolehkan penguasa, asalkan dilakukan suka sama suka, karena tidak ada sanksi bagi pezina.<br /> <br /> Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya tempat-tempat hiburan yang memfasilitasi zina. Ini jelas merupakan kerusakan sosial yang luar biasa. Sebab, zina yang merajalela akan menyebabkan Allah Swt. mencabut keberkahan dari bumi negeri tercinta ini.<br /> <br /> Dengan demikian, melihat kemungkaran tersebut, tentu saja kita tak boleh diam. Dari itu harus ada yang berdakwah untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar. Serta mendorong penguasa agar meninggalkan sistem sekuler/serba bebas dan kembali pada aturan-Nya.<br /> <br /> Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Fenomena Berbagi Istri, Nasab Keluarga Jadi Tanda Tanya

Oleh : Luthfiah Jufri, S. Si., M. Pd. (Pemerhati Sosial Asal Konawe, Sultra) Fenomena berbagi istri yang disebut dengan poliandri t...

Baca selengkapnya »

Peran Negara Lumpuh Pemicu Ikatan Keluarga Rapuh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Triml8D_Hn4/X1r-OG54RII/AAAAAAAACAQ/FDlqCRb3yl4_CKVT8gGd4NGiyHwqFniBACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200910-WA0028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="640" height="239" src="https://1.bp.blogspot.com/-Triml8D_Hn4/X1r-OG54RII/AAAAAAAACAQ/FDlqCRb3yl4_CKVT8gGd4NGiyHwqFniBACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200910-WA0028.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Sri Indrianti</div> <div style="text-align: center;"> (Pemerhati Sosial dan Generasi)</div> <br /> Pandemi Covid-19 belum juga usai. Kondisi pandemi tanpa ada keseriusan penanganan dari pemerintah kian menjadikan problematika bertambah pelik. Harapan pandemi segera berakhir  bagaikan jauh panggang dari api.<br /> <br /> Problematika baru muncul bertubi-tubi. Kelesuan ekonomi pun tak dapat dihindari. Jutaan karyawan dirumahkan  sebagai imbas pandemi. Beban masyarakat kian berat tanpa ada kepastian.<br /> <br /> Persoalan ekonomi inilah yang menjadi salah satu pemicu banyaknya layangan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Keretakan keharmonisan rumah tangga tak dapat terelakkan.<br /> <br /> Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar, Nurkolis mengatakan tahun 2020 mulai Januari hingga Agustus kemarin Pengadilan Agama Blitar sudah menangani sebanyak 3.211 perkara cerai. 70 persen di antaranya merupakan cerai gugat. Dalam sebulan, rata rata ada 400 hingga 500 permohonan cerai di Blitar Raya. (Mayangkaranews.com, 1/9/2020)<br /> <br /> Peran Negara Lumpuh<br /> <br /> Tatanan rumah tangga merupakan pondasi awal terbentuknya generasi tangguh. Untuk itu, sistem kapitalisme  menyasar keretakan rumah tangga muslim. Dengan rapuhnya ikatan keluarga maka sangat mudah kaum muslimin dilemahkan.<br /> <br /> Sistem kapitalisme menjadikan perempuan sebagai roda penggerak ekonomi. Kesempatan kerja banyak terbuka untuk kaum perempuan. Sedangkan laki-laki tak begitu banyak peluang kerja bila dibandingkan dengan perempuan. Inilah seringkali yang menyebabkan timpangnya penghasilan antara suami dan istri.<br /> <br /> Apabila tak ada kesadaran dari pasangan suami istri untuk menjaga keutuhan keluarga, maka perceraian pun dipilih sebagai jalan pintas. Apalagi lumpuhnya penjagaan berlapis terkait hukum-hukum perlindungan keutuhan keluarga oleh negara dan masyarakat, menyebabkan perceraian menjadi perkara yang digampangkan.<br /> <br /> Ini membuktikan bahwa sistem kapitalisme telah gagal menjamin kepala keluarga menafkahi keluarganya dengan memberikan lapangan pekerjaan yang luas.<br /> <br /> Islam Menjaga Keutuhan Keluarga<br /> <br /> Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Dari pernikahan inilah terjadi kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Diikat dengan nama Allah untuk menjalankan janjinya masing-masing dalam menunaikan kewajiban.<br /> <br /> Inilah yang sering dilupakan oleh pasangan suami istri, seiring dengan terjadinya pergeseran pandangan mengenai pentingnya ikatan keluarga dalam pernikahan. Pernikahan yang terjadi juga kerap kali hanya sebagai status. Biasanya ini dilakukan oleh pasangan yang terjebak pergaulan bebas dan ada benih yang tertanam.<br /> <br /> Suami merupakan pemimpin keluarga dengan sejumlah kewajiban yang melekat. Yakni menafkahi keluarga, mempergauli istri dengan baik, mendidik anak dan istri, dan berkomunikasi dengan baik demi keharmonisan keluarga. Sebaliknya, istri juga semestinya melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Jika masing-masing saling menyadari kewajibannya, maka niscaya ikatan keluarga tak akan rapuh.<br /> <br /> Dari sisi ekonomi, Islam menjamin kepala keluarga mampu menafkahi keluarganya dengan membuka  lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Selain itu, jaminan pendidikan, kesehatan, dan keamanan juga diberikan secara gratis tanpa memandang status sosial. Sehingga seorang suami hanya fokus mencukupi kebutuhan mendasar.<br /> <br /> Islam juga melakukan penjagaan terhadap keutuhan keluarga dengan memberikan pendidikan terkait rumah tangga. Sehingga kehidupan rumah tangga yang dijalani pasangan suami istri bukan atas dasar keterpaksaan dan kosong pemahaman.<br /> <br /> Berarti negara yang melaksanakan sistem Islam memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan keluarga. Apabila hal ini dilaksanakan, maka ketentraman dan keharmonisan rumah tangga niscaya terwujud. Perceraian pun dapat tereliminir dengan sendirinya.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Peran Negara Lumpuh Pemicu Ikatan Keluarga Rapuh

Oleh : Sri Indrianti (Pemerhati Sosial dan Generasi) Pandemi Covid-19 belum juga usai. Kondisi pandemi tanpa ada keseriusan penanga...

Baca selengkapnya »

Irjen Pol Toni Harmanto Resmikan SPBP Polda Sumbar

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-2cBtvhAM210/X1tuweW2wuI/AAAAAAAAAcw/9MjtwAvmG2gFnRTjVi9OyF2cKcuHZ6ECgCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20200911-WA0026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-2cBtvhAM210/X1tuweW2wuI/AAAAAAAAAcw/9MjtwAvmG2gFnRTjVi9OyF2cKcuHZ6ECgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200911-WA0026.jpg" width="320" /></a></div><p></p><p>TNS - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto MH meresmikan Stasiun Pengisian Bahan bakar Polri (SPBP) di jalan Gajah Mada, Gunung Pengilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Jumat (11/9).</p><p>Peresmian SPBP ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, dan beberapa Pamen Polda Sumbar.</p><p>Sebelumnya diketahui, SPBP milik Polda Sumbar ini beroperasi terakhirnya pada tahun 2009. Hal ini disebabkan rusaknya beberapa alat pada pompa minyak SPBP, lantaran bencana alam gempa bumi di tahun tersebut sehingga tidak bisa beroperasi.</p><p>Selanjutnya, dibawah kepemimpinan Karo Logistik Polda Sumbar Kombes Pol Suranta Pinem, S.Ik, dilakukan renovasi dan perbaikan oleh personel Biro Logistik Polda Sumbar sehingga SPBP kembali beroperasi.</p><p>"Kini sudah mulai bisa beroperasi setelah diresmikan oleh bapak Kapolda Sumbar, untuk kendaraan dinas dengan minyak Dexlite dan Pertamax," ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik.</p><p>Selain itu, pihak PLN Unit Induk Wilayah Sumbar yang ikut hadir juga menyerahkan bantuan satu unit kendaraan bermotor roda tiga (becak motor) pengangkut sampah kepada Polda Sumbar.</p><p>Awal mula beroperasinya SPBP Polda Sumbar ini ditandai dengan pengisian BBM untuk kendaraan dinas becak motor yang diisi langsung oleh Wakapolda Sumbar.(*)</p>

Irjen Pol Toni Harmanto Resmikan SPBP Polda Sumbar

  TNS - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto MH meresmikan Stasiun Pengisian Bahan bakar Polri (SPBP) di jalan Gajah Mada, Gunung Pen...

Baca selengkapnya »

Miras, merusak Pemuda Indonesia

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1YLqkI0dxw8/X1spvxTm7DI/AAAAAAAAAck/Y1LGsLqAvzI3eXGGeTCDmdpWR4wCk9JKwCLcBGAsYHQ/s280/IMG-20200911-WA0019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="279" data-original-width="280" height="499" src="https://1.bp.blogspot.com/-1YLqkI0dxw8/X1spvxTm7DI/AAAAAAAAAck/Y1LGsLqAvzI3eXGGeTCDmdpWR4wCk9JKwCLcBGAsYHQ/w500-h499/IMG-20200911-WA0019.jpg" width="500" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><u>Rahmawati<br />(Tim Remaja, teman hijrahta') </u></b></td></tr></tbody></table><p><br />Maju atau mundurnya suatu bangsa dilihat dari para pemudanya. Wajar banyak negara terpuruk karena para pemudanya miskin iman dan akhlak yang baik. Bagaimana pemuda Indonesia, khususnya pemuda di kabupaten Luwu Timur?</p><p><br /></p><p>Warga Kabupaten Luwu Timur kembali dikejutkan  oleh ulah dua (2) orang pemuda.</p><p>Dilansir KORANSERUYA.com, Selasa (25/8/2020), kasus bocah usia 3 tahun yang dicecoki minuman keras (Miras) oleh dua pemuda di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menguak fakta baru. Rupanya ayah bocah malang itu menyaksikan secara langsung saat kedua pelaku memberi minuman alkohol ke anaknya. “Ia, ayah bocah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya melihat saja anaknya dicekoki alkohol seperti itu,” kata Kapolres Luwu Timur, AKBP Indratmoko, Selasa (25/8/2020).</p><p><br /></p><p>Saat dua pelaku, yakni Firman Effendi (20) dan Muh Rifky Hendra (19) minum alkohol, bocah tersebut tiba-tiba mendekati kedua pelaku. Saat itulah, pelaku menuangkan minuman keras kepadanya. Karena tak tahu, bocah itu langsung meminumnya sebanyak tiga kali hingga mabuk dan sempoyongan. Ayah korban, ME tidak bisa melarang dua pelaku karena dia bekerja di kebun merica milik nenek salah seorang pelaku. “Ayahnya hanya pasrah anaknya diperlakukan atau diberikan minuman keras itu. Alasannya dia takut tegur cucu bosnya itu,” kata AKBP Indratmoko.</p><p>Bocah yang dicekoki miras ini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo Luwu Timur (Lutim). Ia menjalani pemeriksaan kesehatan usai kejadian pencekokan tersebut. Namun hasilnya masih belum diperoleh. Memang kondisinya saat ini terlihat baik-baik saja. Tapi kami tetap melakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi di rumah sakit. Untuk mengetahui betul-betul kondisinya,” ucapnya.</p><p>AKBP Indratmoko mengatakan, kedua pemuda telah diamankan di Mapolres Luwu Timur dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, mereka dijerat Pasal 77B juncto pasal 76B dan Pasal 89 ayat 2 juncto Pasal 76J ayat 2 UU Perlindungan Anak. “Jadi untuk undang-undang perlindungan anak ini, kedua pelaku terancam 5 hingga 10 tahun penjara dan atau denda hingga Rp 200 juta,” ujar Indratmoko, Senin (24/8).</p><p>Selain itu, kedua pelaku dijerat Pasal 45 ayat 1 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Mereka kami sangkakan pasal berlapis,” lanjut Indratmoko.</p><p>Kasus ini sangat viral dan menuai kecaman dari berbagai kalangan. Termasuk Anggota DPD RI, Fahira Idris. FahiraFahira menyoroti insiden pencekokan ini. Dalam keterangannya, anak yang menjadi korban itu dinilai perlu mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan baik psikis serta fisik, kesehatan anak juga harus diperiksa untuk memastikan sejauh mana miras yang telah masuk ke tubuhnya mengganggu perkembangan organ tubuhnya.</p><p>“Negara bertanggung jawab untuk memulihkan kembali semua sisi kehidupan anak yang menjadi korban tersebut. Saya berdoa kondisinya baik-baik saja dan segera mendapat pendampingan dan pemeriksaan kesehatan. Kasus seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Senator Jakarta ini, dilansir KORAN SERUYA dari Kumparan.com, Selasa (25/8/2020).</p><p>Ia pun mengutuk dan menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia meminta kedua pelaku tak dihukum ringan. “Sedih saya membayangkan apa yang terjadi dengan tubuh anak tersebut. Di mana hati nurani pelaku. Saya benar-benar kehabisan kata-kata. Biadab itu pelaku. Tidak boleh ada hukuman ringan bagi orang-orang seperti ini,” ujar Fahira.</p><p>Indratmoko mengatakan, mulanya mereka tidak mempunyai niat untuk memberikan minuman beralkohol tersebut ke bocah ini. Perbuatannya itu hanya spontan saja. Ketika anak ini mendatangi mereka saat pesta minuman beralkohol, sontak pelaku langsung memberikannya. “Jadi mulanya mereka ini pesta minuman keras dan tiba-tiba anak ini mendekat. Sehingga, dia langsung tuangkan minuman itu ke gelas lalu memberikannya ke anak itu. Kemudian, pelaku ini memvideokan lalu di unggah ke grup Facebook karena menganggap ini lucu,” ujar dia.</p><p>Sekularisme – kapitalisme – demokrasi adalah biang masalah </p><p>Oleh pihak–pihak yang berkecimpung atau berwenang tentu juga harus bijak dalam penggunaan “kata” atas suatu tindakan atau perbuatan tertentu, karena setiap informasi yang beredar akan mendidik masyarakat yang apabila berlebihan tentu efeknya kurang baik. Kata dicekoki dalam bahasa Jawa berarti dipaksa meminum atau dipaksa memakan sesuatu, sedangkan pada vidio yang beredar, si anak diberi minuman beralkohol tanpa paksaan. Namun karena tak tahu, bocah itu langsung meminumnya.</p><p>Meski hanya lucu-lucuan, pelaku tidak mempunyai niat dan dilakukan hanya spontan, tentu harus menjadi pesan buat kita semua ini terjadi karena apa? Lost control dari pihak-pihak yang mendidik pemuda tersebut? masyarakat yang telah menganggap minuman beralkohol adalah sesuatu yang sudah biasa? Ataukah sistem peraturan yang diterapkan di negeri ini? Bolehlah mengingat pesan bang napi lewat program Sergap, program berita kriminal yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI. “Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan, waspadalah! Waspadalah!".</p><p>Kecaman dari berbagai kalangan atas kejadian ini. Namun, mengapa tidak ada kecaman atas biangnya kejadian ini? Begitu pula atas pasal yang disangkakan adalah UU Perlindungan Anak karena seolah boleh minum minuman beralkohol asalkan tidak sengaja menempatkan, membiarkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya. Padahal selain kejadian ini, banyak juga fakta tindakan kejahatan termasuk kecelakaan yang terjadi bermula dari setelah pelakunya menenggak miras? Dan dari mana kedua pemuda tersebut mendapatkan minuman beralkohol tersebut? Serta tidak ada pembahasan bahwa penjualnya juga mesti diusut karena akibat dia menjual khamar, terjadilah tindakan yang buruk ini?</p><p>Padahal Rasulullah saw. melaknat  10 pihak terkait khamar: “Rasulullah saw. telah melaknat dalam hal khamr sepuluh pihak: pemerasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan, penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya dan yang minta dibelikan (HR at-Tirmidzi dan Ibn Makhama).</p><p>Dari hadist di atas, sangat jelas bahwa tidak mengenal usia muda, dewasa atau tua tetapi berlaku pada setiap muslim yang baligh dan berakal sehat. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, “Terangkatlah pertanggungjawaban dari tiga golongan, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia ihtilam (bermimpi basah dan mengeluarkan mani), dan orang gila hingga ia sembuh (kembali berakal)."</p><p>Dalil ini tidak diindahkan karena minimnya pemahaman terhadap ajaran Islam dan keyakinan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah baligh dan berakal sehat akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat serta penerapan sistem sekuler di negeri ini yaitu sistem yang tidak boleh menggunakan aturan agama dalam aktifitas kehidupan baik oleh individu, masyarakat maupun negara. </p><p>Bagi sebagian besar orang, demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Padahal ini sebenarnya hanya prosedural. Hakekat demokrasi bukan itu, tetapi “kedaulatan bersumber dari [keinginan] rakyat”. Kalau rakyatnya senang minum bir, menarik wisatawan asing dan menambah pendapatan negara, dibahaslah UU yang mengatur produksi dan peredaran miras. Konsep demokrasi adalah penerapan aturan berdasarkan suara terbanyak meskipun menabrak hal yang haram. Sepaket dengan sistem sekularime–kapitalisme menjauhkan manusia dari agama demi kesenangan & keuntungan duniawi, padahal menabrak rambu–rambu agama adalah malapetaka.</p><p>Juga dengan pengenaan UU ITE yang disangkakan terhadap pelaku, dikarenakan salah satu tersangka meng-upload aksinya tersebut ke media sosial. Bagaimana jika pelaku tidak merekam dan meng-upload vidionya ke media sosial? Apa yang akan terjadi pada si anak? Karena ternyata ayahnya hanya pasrah anaknya diberikan minuman keras, alasannya dia takut menegur cucu bosnya itu. Ini juga salah satu wujud kerusakan akibat kapitalisme. Pekerja takut pada bosnya sehingga pasrah saja. Namun bukankah karena vidio yang diupload oleh pelaku menjadi viral sehingga terhadap si anak segera dilakukan pemeriksaan kesehatannya?</p><p>Kembalikan Sistem Islam sebagai Aturan Hidup </p><p>Marilah kita kembali mengingat surat cinta dari Allah SWT dalam QS. Al–a’raf ayat 96 yang artinya “dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat–ayat Kami), maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan”. </p><p>Melegalkan miras, apapun alasannya, sama saja dengan mengundang bahaya (dharar) besar bagi masyarakat. Fakta-fakta banyak kejadian jelas membuktikan bahwa miras menjadi sumber berbagai kejahatan dan kerusakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, kecelakaan dan kejahatan lain yang nyata terjadi akibat pelakunya dalam pengaruh minuman keras. </p><p>Islam tegas mengharamkan pelegalan produksi, distribusi, penjualan dan konsumsi miras. Rasul saw. menjelaskan bahwa semua minuman (cairan) yang memabukkan adalah khamr dan khamr itu haram baik sedikit maupun banyak: “Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram”. (HR Muslim).</p><p>“Apa saja (minuman/cairan) yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram”. (HR Ahmad dan Ashhâb as-Sunan).</p><p>Peminum khamr, sedikit atau banyak, jika terbukti di pengadilan, akan dihukum cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Anas ra. menuturkan: “Nabi Muhammad saw. pernah mencambuk peminum khamar dengan pelepah kurma dan terompah sebanyak empat puluh kali”. (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud).</p><p>Ali bin Abi Thalib ra. juga menuturkan: Rasulullah saw. pernah mencambuk (peminum khamar) 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali. Masing-masing adalah sunnah. Ini adalah yang lebih aku sukai (HR Muslim).</p><p>Tentu sistem Islam sebagai aturan hidup tidak bisa diterapkan oleh individu saja atau masyarakat saja tetapi juga oleh negara. Bila hal itu tidak dilakukan maka kehancuran akan terus terjadi bukan hanya dikalangan pemuda, negara bahkan peradaban. </p><p>Wallahu a'lam bishshawab</p>

Miras, merusak Pemuda Indonesia

Rahmawati (Tim Remaja, teman hijrahta')  Maju atau mundurnya suatu bangsa dilihat dari para pemudanya. Wajar banyak negara terpuruk kare...

Baca selengkapnya »

Islam Kembali Dihina : Bukti Urgensinya Junnah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Or9gIKr54Wk/X1sC7h2DEOI/AAAAAAAAGTg/bMTXo5WG3VsOSxNZnj9QriDQY_UJ0kkjwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200911-WA0056.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="446" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-Or9gIKr54Wk/X1sC7h2DEOI/AAAAAAAAGTg/bMTXo5WG3VsOSxNZnj9QriDQY_UJ0kkjwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200911-WA0056.jpg" width="202" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Narti</div> <div style="text-align: center;"> Ibu Rumah Tangga</div> <br /> Wabah pandemi Covid-19 masih melanda dunia hingga saat ini. Angka kematian akibat wabah ini pun belum menunjukkan penurunan, bahkan cenderung meningkat. Seiring masih mewabahnya virus Covid-19 di belahan dunia, khususnya di bumi Eropa dan sekitarnya, telah kembali terjadi penghinaan terhadap kaum muslim. Yakni ada aksi pembakaran dan merobek-robek kitab suci al-Qur'an. Tentu perbuatan tersebut sangat menyakiti hati umat Islam.<br /> <br /> Seperti dilansir oleh Republika.co.id. (Oslo 30 Agustus 2020). Ketegangan memuncak di Ibukota Norwegia, Oslo ketika seorang pengunjuk rasa anti Islam merobek-robek halaman-halaman al-qur'an. Sedikitnya ada 30 orang yang ditangkap polisi Norwegia. Akibat bentrokan ini, unjuk rasa anti Islam di Oslo pada Sabtu 29/8/20, membuat acara itu diakhiri lebih awal dari jadwal.<br /> <br /> Selain itu, di Swedia dilanda kerusuhan usai politikus asal Denmark Rasmus Paludan dilarang menghadiri aksi pembakaran al-Qur'an. Paludan memang dikenal sebagai seorang anti Islam. Sekitar 300 orang turun ke jalanan wilayah Malmo, Swedia, dengan aksi kekerasan yang meningkat seiring berlalunya malam, menurut polisi dan media lokal. Orang-orang itu menghadiri aksi anti Islam yang masih terkait insiden sehari sebelumnya, saat pengunjuk rasa membakar salinan kitab suci Islam tersebut, juru bicara polisi Rickard Loundqvist mengatakan kepada tabloid Swedia Expressen. AFP, Sabtu 29/8/2020. (detiknews.com.29/8/20)<br /> <br /> Faham islamophobia yang mereka (orang kafir) hembuskan kepada masyarakat Barat khususnya, adalah penyakit yang secara sistematis terjadi di masyarakat Barat yang sekuler. Meski negara Barat menganggap tindakan pembakaran dan perobekan kitab suci al-qur'an adalah tindakan yang melawan hukum, namun tak menimbulkan keraguan untuk tetap melakukannya karena kalaupun ada hukuman, tak bisa menimbulkan efek jera karena hukuman yang amat ringan. Semua ini menggambarkan kegagalan sistematik untuk menjamin keadilan dan kebebasan beragama.<br /> <br /> Fenomena di atas membuktikan bahwa nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan toleransi yang mereka gembor-gemborkan hanyalah omong kosong. Semua slogan itu bahkan difungsikan tujuan menjajah dan meracuni pemikiran kaum muslim. Ini merupakan garis bawah bahwa orang kafir tak kan pernah berhenti menjerumuskan kaum muslim ke dalam kesesatan.<br /> <br /> Tingkah laku keberanian kaum kafir itu dikarenakan kaum muslim saat ini tidak memiliki junnah atau perisai yang akan melindungi muslim per-individu dan masyarakat, serta keyakinan, sebagaimana perlindungan yang dilakukan oleh sistem Islam (khilafah Islamiyyah).<br /> <br /> Dicontohkan ketika individu mengalami pelecehan. Ketika itu hanya karena seorang budak muslimah dari Bani Hasyim yang sedang berbelanja ke pasar dilecehkan oleh orang Romawi. Khalifah al-Mu'tasim Billah menjawabnya dengan mengerahkan pasukan yang devile-nya tak terputus dari gerbang istana Khalifah di Kota Bagdad hingga Kota Ammuriah (Turki) pada April, 833 Masehi. Setelah dikepung selama 5 bulan, Ammuriah ditaklukkan, dan memakan korban 30.000 prajurit Romawi terbunuh, dan 30.000 ditawan. Ini adalah penjagaan sistem Islam dari aspek individu.<br /> <br /> Dari aspek penjagaan akidah juga pernah dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. Sejak Islam tumbuh dan berkembang, Rasulullah saw. telah memberikan uswah betapa toleransi merupakan keharusan. Jauh sebelum PBB merumuskan Declaration of Human Right, Islam telah mengajarkan jaminan kebebasan beragama. Melalui watsiqah Madinah pada 622 Masehi, Rasul saw. telah meletakkan dasar-dasar bagi keragaman hidup antar umat beragama. Mengakui eksistensi non muslim, sekaligus menghormati peribadatan mereka.<br /> Piagam Madinah yang dirumuskan Rasulullah saw. itu merupakan bukti otentik mengenai kemerdekaan beragama yang dipraktikkan umat Islam. Di antara butir-butir toleransi itu adalah sikap saling menghormati di antara agama yang ada, tidak saling menyakiti, dan saling melindungi anggota yang terikat dalam piagam Madinah. Rasul saw. sebagai raa'is (kepala negara), menunjukkan betapa beliau sangat menghormati agama lain.<br /> <br /> Demikianlah beberapa contoh betapa Islam sangat memuliakan sesama dan menghormati keyakinan lain. Bukan malah saling membenci seperti saat ini, akibat buah dari kesalahan sistem demokrasi sekuler yang sedang dianut oleh negeri-negeri di dunia. Terbukti hanya Islam saja yang mampu menjaga keragaman suku, bangsa, hingga mereka saling mengenal kerukunan, bukan kebencian. Seperti Firman Allah Swt yang artinya :<br /> <br /> "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti ". (TQS. al-Hujurat : 13)<br /> <br /> Maka dari itu, kini saatnya kita sudahi faham Islamophobia, dan wujudkan sebuah aturan yang dapat melindungi kaum muslim khususnya. Itulah mahkotanya kewajiban kita agar sistem yang dicontohkan oleh Rasul saw. para Sahabat beliau, dan para Khalifah setelahnya. Terbukti berabad-abad lamanya berhasil mempersatukan umat yang bersatu, ummatan wa hiddatan terwujud saat itu.<br /> <br /> Wallahu a'lam bish-Shawwab

Islam Kembali Dihina : Bukti Urgensinya Junnah

Oleh : Narti Ibu Rumah Tangga Wabah pandemi Covid-19 masih melanda dunia hingga saat ini. Angka kematian akibat wabah ini pun belum...

Baca selengkapnya »

Haram Melecehkan Ajaran Islam

<div><br><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-Wc-mtWJSkPM/X1r8ncDX7dI/AAAAAAAAHBY/Qy1JGBU8Do0_cTQ4qGLbwJ1I7u-E_sc9wCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200911-WA0052.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="718" data-original-width="805" height="285" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Wc-mtWJSkPM/X1r8ncDX7dI/AAAAAAAAHBY/Qy1JGBU8Do0_cTQ4qGLbwJ1I7u-E_sc9wCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200911-WA0052.jpg" width="320"></a></div><br></div><div> </div><div style="text-align: center;"><b><i>Oleh : Hera</i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i>Ibu Rumah Tangga</i></b></div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Sudah selayaknya bagi seorang muslim dalam menjalankan aktifitas kehidupan ini senantiasa terikat dengan aturan Allah Swt. Oleh sebab itu seorang muslim wajib untuk menjaga dan melindungi keislamannya dari apa saja yang merusak, membatalkan dan memutusnya, yaitu riddah, wa al-iyadz billâh. Apalagi hidup dalam sistem sekuler saat ini dimana sikap sebagian umat Islam sering menggampangkan ucapan-ucapan yang justru dapat mengeluarkan mereka dari Islam, sementara mereka tidak memandang hal itu adalah perbuatan dosa apalagi sebagai kekufuran.</div><div style="text-align: justify;">  </div><div style="text-align: justify;">Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir al-Ba'alawi al-Hadhrami asy-Syafi'i (w.1272) di dalam kitabnya  Sullam at-Tawfiq bahwa riddah ada tiga bagian yaitu i’tiqad, perbuatan dan ucapan. Diantara macam riddah i’tiqad adalah meragukan Allah, Rasul-Nya, al-Quran, Hari Akhir, Surga, Neraka, pahala, siksa atau semacam itu yang telah disepakati. Meyakini hilangnya salah satu sifat wajib Allah Swt menurut ijmak seperti al-ilmu, menisbatkan kepada Allah Swt sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Swt menurut ijmak seperti al-jism, menghalalkan apa saja yang haram menurut ijmak seperti zina, liwath, pembunuhan, pencurian, ghashab; mengharamkan kehalalan yang juga sudah pasti (tidak samar) seperti jual-beli, nikah, dll; menafikan kewajiban yang juga telah disepakati seperti shalat lima waktu, sujud di dalam shalat, zakat, puasa, haji, wudhu. Semua itu termasuk pembatal keimanan dan pelakunya bisa dicap murtad.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Pelecehan atau al-istihza terhadap ajaran Islam pada saat ini  sudah sering muncul dan berulang bahkan beragam bentuk dan ekspresinya seperti mensifati Islam dan syariahnya sebagai biadab, brutal, bengis, mencerminkan keterbelakangan dan sifat-sifat buruk dan jahat lainnya. </div><div style="text-align: justify;">Bisa juga menistakan agama itu dalam bentuk melecehkan atau mengolok-olok sebagian hukum atau syariah Islam.seperti mengolok-olok jilbab, kerudung dan kewajiban menutup aurat, melecehkan azan, menghina hukum potong tangan, qishash, rajam, dsb. </div><div style="text-align: justify;">Bisa juga dalam bentuk menistakan sebagian ajaran Islam, seperti jihad dan khilafah  dengan menuding keduanya sebagai ancaman, memecah-belah umat, keterbelakangan, kemunduran dsb.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Pada masa Rasul Saw. penistaan agama (Islam) merupakan perilaku orang-orang kafir baik musyrik maupun Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Mereka melakukan penistaan kepada Allah Swt, Rasul saw, Al-Qur'an, ajaran dan hukum Islam, para sahabat, dsb. Mereka melakukan semua itu sebagai uslub dan strategi untuk menghadang dakwah, menghalangi manusia dari Islam dan memalingkan mereka dari jalan Allah SWT. Penistaan terhadap agama Islam juga menjadi perilaku orang-orang munafik. Mereka menistakan ayat-ayat Allah, menista perintah shalat, mengejek infak yang kecil, mencemooh jihad, mencaci para sahabat dan lainnya. </div><div style="text-align: justify;">Penistaan terhadap Islam itu tidak lain merupakan cermin kekufuran atau kemunafikan. Pelakunya adalah orang-orang kafir dan munafik.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Semua bentuk penistaan terhadap Islam jelas merupakan dosa besar. Jika pelakunya muslim, hal itu bisa mengeluarkan dirinya dari Islam dan menyebabkan dia kembali kafir atau murtad, terutama jika disertai i’tiqad. Adapun jika tidak disertai i’tiqad maka pelakunya minimal telah melakukan perbuatan fasik dan dosa besar. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Allah Swt berfirman:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"> وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">"Mereka merusak sumpah (janji)-Nya sesudah mereka berjanji. Mereka pun mencerca agamamu. Karena itu perangi lah para pemimpin orang-orang kafir itu, karena sungguh mereka adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti." (QS. at-Taubah [9]: 12 ). </div><div style="text-align: justify;">  </div><div style="text-align: justify;">Sebagai seorang muslim tentu kita tidak boleh diam ketika ajaran Islam dilecehkan. Kita harus berupaya menerapkan syariat Islam secara kafah sehingga tidak terjadi lagi pelecehan atas ajaran Islam diantaranya khilafah. Karena khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin yang menerapkan Islam secara kafah dan mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sadarlah wahai manusia, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita semua pasti akan kembali kepada-Nya.  Dunia ini hanyalah persinggahan singkat menuju tujuan yang sesungguhnya yaitu alam akhirat. Oleh sebab itu mari kita isi kehidupan kita yang singkat ini dengan banyak melakukan amal salih sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah Swt. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"> WalLahu a’lam bishshawâb.</div>

Haram Melecehkan Ajaran Islam

  Oleh : Hera Ibu Rumah Tangga Sudah selayaknya bagi seorang muslim dalam menjalankan aktifitas kehidupan ini senantiasa terikat dengan atur...

Baca selengkapnya »

KESEPAKATAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SEMU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-gAJt9FQzav0/X1r7QSt820I/AAAAAAAAGTU/QjPOKA7ay0kdRtdhuDpk-6mYhH3iYH9NgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200911_111943.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="738" height="179" src="https://1.bp.blogspot.com/-gAJt9FQzav0/X1r7QSt820I/AAAAAAAAGTU/QjPOKA7ay0kdRtdhuDpk-6mYhH3iYH9NgCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200911_111943.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Ummu Haura</div> <div style="text-align: center;"> Pemerhati Kebijakan Publik</div> <br /> Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Madura masih menjadi topik yang senantiasa dibahas ditingkat pemangku kebijakan wilayah. Hal itu ditunjukkan dari janji pemilu Kepala Daerah terpilih dan tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahun masa kepemimpinan Bupati terpilih. Pasalnya banyak program pengentasan kemiskinan yang berasal dari pusat hingga luar negeri untuk wilayah Madura belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan walaupun terdapat pengurangan angka kemiskinan. BPS merilis persentase penduduk miskin untuk empat kabupaten di wilayah Madura pada tahun 2019 Kab. Bangkalan sebesar 18,90%; Kab. Sampang 20,71%; Kab. Pamekasan 13,95% dan Kab. Sumenep 19,48%. Angka-angka tersebut jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur cenderung tinggi kecuali untuk Kab. Pamekasan dan akan cenderung meningkat akibat dampak pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung di negeri ini.<br /> <br /> Dilansir dari laman pojoksuramadu.com dan tribunnews.com pada tanggal 25 Agustus 2020 kemarin empat Bupati di Madura bersepakat membuat komitmen memajukan wilayah dan menjadikan kabupaten di Madura berdaya saing.<br /> <br /> Penandatanganan kesepakatan tersebut disaksikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPWS, Achmad Herry Marzuki. Turut hadir Bupati Sampang, Bupati Bangkalan, dan Bupati Sumenep yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan Pemkab Sumenep. Keempat Kabupaten di Pulau Madura sama-sama memiliki keinginan untuk maju dan menjadi Kabupaten yang berdaya saing. Dalam paparannya, Baddrut Tamam berharap agar sinergitas antara empat kabupaten di Madura bisa terus terjaga. Sehingga, pembangunan Jembatan Suramadu akan berdampak terhadap perekonomian warga Madura. Menurut Baddrut, pembangunan empat kabupaten di Pulau Madura yang terintegratif akan mendorong kemajuan dan kemakmuran bersama. Ia menyadari, saat ini sudah seharusnya empat Kabupaten di Pulau Madura mampu bangkit dengan saling merangkul satu sama lain. Bahkan dirinya pernah mengusulkan terkait sebutan Gerbang Kertosusila (Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan) diubah menjadi Germa (Gresik Madura).<br /> <br /> Namun jika diamati lebih dalam program yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nampak indah di luaran namun tidak menyentuh akar permasalahan sesungguhnya. Akar permasalahan sesungguhnya dari semua kekacauan yang dialami wilayah madura khususnya dan bangsa Indonesia umunya adalah kesalahan sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sistem kapitalis yang kental dengan praktik ribawi sudah menjadi kebijakan yang harus diambil oleh seluruh Kepala Daerah terpilih. Semisal saja dalam proses pembangunan infrastruktur sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan dibangun atas dasar hutang riba. Selain itu dalam memaknai kesejahteraan nampak dalam penggunaan indikator ekonomi yang hanya bersifat makro dengan artian jika sebagian individu sudah sejatera maka sudah cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat.<br /> <br /> Berdasarkan fakta dan analisis tersebut dapat dibuat solusi mendasar yaitu dengan mengganti sistem kapitalisme yang sekarang bangsa ini pakai dengan sistem yang sudah Allah turunkan 14 (empat belas) abad lalu melalui manusia istimewa yaitu Rasulullah SAW dan telah dipraktekan selama kurang lebih 13 abad lamanya. Sistem tersebut adalah Islam dengan sistem pemerintahannya adalah khilafah yang seluruh kebijakannya berasal dari Al Qur'an dan as-sunnah. Sistem kebijakan keuangan di dalam khilafah berasal dari Baitulmal (kas negara) Khilafah mempunyai banyak pos penerimaan negara yang terangkum dalam tiga pos besar: fai-kharaj, milkiyyah amm, dan zakat.<br /> <br /> Pemasukan tersebut meliputi : (1) Anfal, Ghanimah, Fa’i, dan Khumus; (2) Al Kharaj; (3) Al Jizyah; (4) Macam-macam harta milik umum; (5) Pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya; (6) Al Usyur; (7) Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; (8) Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang; (9) Harta yang tidak ada pewarisnya; (10) Harta orang yang murtad; (11) Zakat; dan (12) Pajak.<br /> <br /> Khilafah tidak akan terjerat utang luar negeri yang ribawi dan berpotensi menggadaikan kedaulatan negara sekaligus mendatangkan murka Allah sebagaimana yang sabda Rasulullah:<br /> <br /> إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ<br /> <br /> Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).<br /> Ada satu pos yang bersifat extraordinary jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak). Pajak tidak menjadi sumber pemasukan utama negara. Hanya tambahan saja, itu pun dalam keadaan yang sangat khusus dan objeknya hanya orang kaya. Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan kembali. Sepanjang sejarahnya yang mencapai 1.300 tahun, Khilafah mampu membangun negara dari baitul mal yang tidak bersumber dari pajak dan utang.<br /> Sehingga kesejahteraan adalah suatu keniscayaan bagi seluruh umat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96 "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."

KESEPAKATAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SEMU

Oleh : Ummu Haura Pemerhati Kebijakan Publik Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Madura masi...

Baca selengkapnya »

Sekalipun Kau Hadang Khilafah Pasti Datang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-8hKxRVtfB7k/X1r6QmihcHI/AAAAAAAAGTI/bPSuS1-Lzk8muUpEwgS7ck6CG52mKwHNQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200911_111510.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="417" data-original-width="736" height="181" src="https://1.bp.blogspot.com/-8hKxRVtfB7k/X1r6QmihcHI/AAAAAAAAGTI/bPSuS1-Lzk8muUpEwgS7ck6CG52mKwHNQCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200911_111510.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Neneng Sriwidianti</div> <div style="text-align: center;"> Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK</div> <br /> "Apa anda mengira khilafah Islamiyah akan benar-benar berdiri? Apa anda berpikir bahwa Amerika Serikat dan Israel akan membiarkan hal itu terjadi? Semua itu tidak mungkin terwujud dan lebih mirip khayalan daripada kenyataan."<br /> <br /> Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit dan meragukan bangkitnya kembali khilafah. Mereka akan berusaha mencari jalan untuk menghadang tegaknya khilafah.<br /> <br /> Seperti yang hari ini terjadi. Rezim berusaha  membendung ide khilafah. Menurutnya, khilafah bukan ide yang dilarang, namun pelakunya dilarang jadi ASN. Mereka dicap radikal karena sudah dicecoki dengan Islam versi rezim melalui dai bersertifikat. Bahkan Rezim melalui Menag menuding bahwa orang yang berpenampilan menarik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang baik sebagai radikal. Majelis ulama pun angkat bicara terkait masalah ini.<br /> <br /> "MUI minta agar Menag menarik semua tuduhannya yang tak mendasar karena itu sangat menyakitkan dan mencederai perasaan umat Islam yang sudah punya andil besar dalam memerdekakan negara ini dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata," kata Wakil Ketua MUI Muhyidin Junaedi kepada wartawan detiknews, (4/9/2020).<br /> <br /> Semua ini menegaskan bahwa kebijakan Kemenag makin ngawur dan Islamofobia sudah merasuki setiap denyut nadinya. Sebagai leading sector/penanganan radikalisme agama. Sikapnya semakin terlihat jelas menyerang Islam dan memojokkan pemeluk Islam yang taat syariah.<br /> <br /> Sistem kapitalisme demokrasi, akan berusaha keras untuk menghadang kembalinya khilafah. Karena bangkitnya khilafah akan menenggelamkan peradaban ini ke jurang kegelapan yang terdalam. Kekuasaan mereka sebagai penguasa dunia akan berakhir.<br /> <br /> Katakanlah kepada mereka, "Khilafah Islamiyah pasti akan segera kembali meskipun banyak kesulitan dan tantangan." Katakan pula kepada mereka, "Sesungguhnya tegaknya kembali Daulah Islamiyah adalah perkara yang tidak diragukan lagi. Sesungguhnya pertolongan Allah pasti datang."<br /> <br /> Ini sesuai dengan prediksi Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat, NIC (National Inteligent Council) pada akhir tahun 2004, 16 tahun yang lalu. Mereka memprediksi pata tahun 2020 akan adanya sebuah negara Islam yang disebut dengan A New Caliphate (Kekhilafahan baru).<br /> <br /> Wajar ketika mereka berupaya untuk menghadang tegaknya khilafah, atau paling tidak memperlambatnya. Tetapi yakinlah bagaimanapun keras upayanya, mereka tidak akan mampu menghalangi tegaknya khilafah sebagaimana mereka tidak mampu menghalangi terbitnya matahari dari arah timur. Karena khilafah adalah janji Allah Swt. dan bisyarahnya Rasulullah saw.<br /> <br /> "Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. (TQS. At-Taubah [9]: 32)<br /> <br /> Beberapa tanda berikut ini yang menguatkan bahwa khilafah akan segera kembali:<br /> <br /> Pertama, khilafah bukan lagi sesuatu yang utofis, kini umat optimis bahwa khilafah akan hadir kembali.<br /> <br /> Kedua, ide khilafah yang tadinya dianggap bukan ajaran Islam, tidak ada dalilnya, kini dalil-dalil akan kewajiban menegakkannya bertebaran di mana-mana. Ulama yang membahasnya juga tak terhitung jumlahnya.<br /> <br /> Ketiga, ide khilafah yang tadinya dianggap tidak ada, kini mulai dilirik umat. Umat mulai melek sejarah, bahwa Nusantara pun tak lepas dari goresan tinta sejarah khilafah.<br /> <br /> Keempat, ide khilafah yang tadinya diemban dan diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir, mayoritas gerakan Islam sepakat dan ikut memperjuangkan.<br /> <br /> Kelima, umat Islam sepakat bahwa Al-Liwa dan Ar-Rayah sebagai bendera dan panji umat Islam.<br /> <br /> Menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk berjuang mempercepat tegaknya khilafah. Mari kita songsong kehadirannya dengan melibatkan diri dalam perjuangannya. Karena semerbak harumnya sudah mewangi di seantero dunia.<br /> <br /> Wallahu a'lam  bishshawwab.

Sekalipun Kau Hadang Khilafah Pasti Datang

Oleh : Neneng Sriwidianti Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK "Apa anda mengira khilafah Islamiyah akan benar-benar berdiri...

Baca selengkapnya »

Penghinaan Terhadap Islam Buah Sistem Kapitalisme

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-hfW9WXmn6Rc/X1riBLYZb3I/AAAAAAAAC1U/WAA-o56bdRMmigIjLcSBbjoZ0wqR5cOoQCLcBGAsYHQ/s733/IMG-20200907-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="654" data-original-width="733" src="https://1.bp.blogspot.com/-hfW9WXmn6Rc/X1riBLYZb3I/AAAAAAAAC1U/WAA-o56bdRMmigIjLcSBbjoZ0wqR5cOoQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200907-WA0016.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p dir="ltr"> Oleh : Feby Yulia Judin, SE<br /> (Aktivis Muslimah Lahat) <br /> <br /> Umat Muslim diseluruh dunia kembali dibuat murka oleh aksi orang-orang kafir, yang membakar kitab suci Al-Quran di Swedia dan Norwegia. Hal ini dipicu oleh pelarangan seorang politisi yang akan menghadiri kampaye anti Islam di Swedia.<br /> Pada sabtu (29/08/2020) seorang ketua partai anti Islam di Swedia Rasmus Paluda dilarang menghadiri aksi pembakaran Al-Quran, yang akhirnya memicu kerusuhan dari pendukung partai anti Islam. </p> <p dir="ltr">Sekitar 300 orang berunjuk rasa disepanjang jalan di kota Malmo, Swedia bagian Selatan. Mereka menyampaikan protes kepada pemerintah yang melarang kehadiran Rasmus Paludan, hal ini kemudian melahirkan bentrok antara polisi dan para demonstran. Mereka beraksi dengan membakar ban dan melempari polisi Swedia dengan batu. Mereka juga melakukan aksi pembakaran kitab suci Al-Quran. Bentrok tersebut kemudian menyebabkan beberapa petugas polisi mengalami luka ringan. Sementara sekitar 15 orang dari pihak kerusuhan diamankan, tiga diantaranya dicurigai menghasut kebencian terhadap kelompok etnis. </p> <p dir="ltr">Demonstran ini juga terjadi di ibu kota Norwegia, Olso dan kembali berujung pada bentrok antar polisi dan para demonstran, unjuk rasa tersebut di kelompoki oleh Stop Islamization Of Norway (SIAN) ratusan pengunjuk rasa tersebut meneriakan kalimat “tidak ada rasis dijalan kami” sambil melakukan unjuk rasa. (<a href="http://Surya.co.id">Surya.co.id</a> 1/9/20) </p> <p dir="ltr">Aksi orang-orang kafir tersebut memicu kemarahan dari umat muslim di berbagai dunia, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengutuk keras tindakan orang-orang kafir di Swedia dan Norwegia. Dikutip dari <a href="http://Surya.co.id">Surya.co.id</a> MUI meminta pemerintah dari kedua negara tersebut bersikap tegas sesuai hukum yang berlaku. “MUI mengutuk keras prilaku vandalisme berupa pembakaran kitab suci Al-Quran oleh kelompok radikal dengan dalih apapun namanya, serta meminta kepada pemerintah di dua negara tersebut agar mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku sesuai hukum yang berlaku guna menghindari akses negatif di kemudian hari” kata Waketum MUI, Muhyiddin Junaidi. </p> <p dir="ltr">Kenyatannya adalah islamphobia merupakan penyakit yang lahir dari sistem kapitalisme. Meskipun di dalam sistem kapitalis islamphobia merupakan pelanggaran hukum namun hal tersebut tidak terlalu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam suatu negara. Bahkan di berbagai negara melegalkan islamphobia yang mengancam keberlangsungan sistem kapitalisme, hal ini menunjukan bahwa gagalnya sistem kapitalisme dalam menjamin kebebasan dan keadilan dalam beragama.<br /> <br /> Sedangkan didalam sistem Islam orang-orang non muslim disebut dengan dzimmi. Istilah dzimmi berasal dari kata dzimmah yang berarti kewajiban untuk memenuhi perjanjian. Di dalam naungan negarah khilafah kaum dzimmi akan sangat dilindungi dan diberikan hak seperti orang-orang muslim tanpa mengurangi kemurnian ajaran Islam, tidak boleh ada diskriminasi antar muslim dan dzimmi.</p> <p dir="ltr"> Negara khilafah harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, kehidupan, akal dan harta kaum dzimmi. Adapun kedudukan kaum dzimmi dijelaskan oleh manusia paling mulia dimuka bumi, Rasulullah Saw dalam sabdanya beliau berkata : <br /> “Barangsiapa yang membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yanh haq, maka ia tidak akan mencium bau surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekali pun”. (HR. Ahmad) </p> <p dir="ltr">Hal ini membuktikan bahwa kurangnya pemahaman serta penyusupan pemikiran buruk kapitalis yang terus dimasukan oleh orang-orang kafir membuat pemahaman terhadap islam menjadi negatif, padahal jika kita melihat sejarah tidak perna terjadi persatuan umat manusia dari berbagai warna kulit, agama, suku, ras dan segala macam latar belakang mereka yang bersatu dalam satu pemikiran kecuali di era khilafah. </p> <p dir="ltr">Lantas apakah kita tidak rindu hidup dalam kondisi yang aman dan tentram tanpa diskriminasi seperti kondisi saat itu?<br /> Wallahu a'lam</p>

Penghinaan Terhadap Islam Buah Sistem Kapitalisme

Oleh : Feby Yulia Judin, SE (Aktivis Muslimah Lahat) Umat Muslim diseluruh dunia kembali dibuat murka oleh aksi orang-orang kafir, yan...

Baca selengkapnya »

Menag Menghunus Pedang Kepada Para Pejuang

<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-M9iZmuWqmio/X1sYY5kIpdI/AAAAAAAAAgs/jpE1fylbj5AqFOqnX80hR7YqEEM8S4QfgCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20200910-WA0025.jpg" style="display: block; padding: 1em 0px; text-align: center;"><img alt="" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-M9iZmuWqmio/X1sYY5kIpdI/AAAAAAAAAgs/jpE1fylbj5AqFOqnX80hR7YqEEM8S4QfgCLcBGAsYHQ/s200/IMG-20200910-WA0025.jpg" width="200" /></a></div> Oleh : Amey Bunda Hafidz<div><br /></div><div>Semakin waktu berlalu, semakin banyak peristiwa yang membuat kaum muslim mengelus dada. Banyak sekali peristiwa persekusi terhadap aktivitas-aktivitas keislaman. Tak hanya sebatas pembubaran pengajian-pengajian islam, bahkan para da’i-nya pun hendak disertifikasi hingga dikriminalisasi.</div><div><br /></div><div>Dari sini seolah Nampak bahwa pemerintah tidak mau identik dengan islam, meski negara ini mayoritas penduduknya adalah kaum muslim. Namun demikian, sejumlah Langkah politik penguasa telah menjelaskan segalanya. Berawal dari lahirnya perppu ormas yang kemudian disahkan menjadi UU Ormas. Dan sungguh UU Ormas telah menjelma menjadi senjata pemusnah dakwah dan persekusi ulama yang sangat efisien. Serta yang terbaru dari upaya pemerintah dalam menjegal dakwah Syariah dan khilafah Nampak jelas dalam aksi penjegalan film JKDN.</div><div><br /></div><div>Dan kini umat islam Kembali disuguhkan rangkaian pernyataan yang hakikatnya telah mencederai perasaan umat islam. Diantaranya adalah Fachrul Razi membeberkan cara paham radikal masuk melalui orang yang berpenampilan baik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang bagus. Si anak 'good looking' ini, kata Fachrul, jika sudah mendapat simpati masyarakat bisa menyebarluaskan paham radikal. "Cara masuk mereka gampang, pertama dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arab bagus, hafiz, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam, lama-orang orang situ bersimpati, diangkat jadi pengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan," ucapnya. https://news.detik.com/berita/d-5159619/mui-kecam-menag-soal-radikalisme-masuk-lewat-good-looking-hafiz/2. 4 September 2020.</div><div><br /></div><div>Tidak hanya berhenti di sini, rangkaian pernyataan yang menyayat hati pun masih berlanjut, meski Menag menyampaikan bahwa paham khilafah sendiri tak dilarang dalam regulasi di Indonesia. Namun pernyataan berikut yakni Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan untuk tak menerima peserta yang memiliki pemikiran dan ide mendukung paham khilafah sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200902181845-20-542100/menag-punya-pemikiran-khilafah-jangan-diterima-jadi-asn 2 September 2020</div><div><br /></div><div>Menunjukkan bahwa kemenag makin Nampak menyerang Islam dengan terang-terangan. Terlebih lagi Menteri Agama Fachrul Razi akan menerapkan program sertifikasi penceramah bagi semua agama mulai bulan ini. Ia menyatakan pada tahap awal bakal ada 8.200 orang akan mendapatkan sertifikasi penceramah. "Kemenag bentuk program penceramah bersertifikat. Akan kami mulai bulan ini. Tahap awal kami cetak 8200 orang," kata Fachrul dalam webinar 'Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara' di kanal Youtube Kemenpan RB, Rabu (2/9). https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200902213206-20-542189/menag-mulai-sertifikasi-8200-penceramah-bulan-ini. 3 September 2020</div><div><br /></div><div>Tampak sekali bahwa rezim tak henti-hentinya memerangi islam dan kaum muslim. Khilafah dituduh sebagai paham radikal. Pun sampai detik ini istilah radikal sengaja dibuat tidak jelas serta selalu dimonsterisasi, dikonotasikan buruk dan dialamatkan pada islam. Penggunaan istilah radikal dan radikalisme-pun bukanlah tanpa maksud. Ada tujuan tersembunyi yang hendak dicapai dalam penggunaan istilah itu. Diduga, istilah ini dimaksudkan untuk menyasar orang atau kelompok tertentu yang dianggap mengancam namun tidak bisa dijerat dengan delik pidana ataupun terorisme.</div><div><br /></div><div>Para aktivis islam misalnya, mereka yang terjun sebagai pejuang Syariah dan khilafah jelas tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan Tindakan criminal apalagi terorisme, sebab hal itu sangat jelas dilarang oleh syariat islam. Mereka mendakwahkan islam sescara damai, mereka sama sekali tidak pernah menggunakan kekerasan karena seperti itulah perjuangan yang mereka teladani dari Rasulullah SAW. Temasuk di dalamnya Rasulullah memberikan tauladan untuk kaum muslim agar senantiasa dalam keadaan good looking. </div><div><br /></div><div>Namun para pejuang Syariah dan khilafah ini senantiasa dianggap sebagai orang atau kelompok yang sangat berbahaya. Karena itu rezim terus-menerus berupaya untuk membungkam para aktivis dakwah ini. Dan yang dapat mereka lakukan adalah berupaya mencari justifikasi dan bermain-main dengan istilah abu-abu yang dapat ditafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Radikalisme adalah istilah yang mereka pakai yang dapat dimainkan dan dapat dicarikan justifikasi (pembenaran bukan kebenaran). Baru setelah istilah radikalisme ini ditemukan, mereka kemudian menyususn program deradikalisasi dengan sasaran tembak organisasi dakwah islam dan aktivisnya.</div><div><br /></div><div>Padahal radikal berasal dari kata radix yang dalam Bahasa latin artinya adlah akar. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata radikal mempunyai memiliki arti: mendasar (sampai pada hal yangn prinsip); sikap politik amat keras menuntut perubahan (undang-undang pemerintahan); maju dalam berpikir dan bertindak. Jika dikembalikan pada pengertian asalnya, radikal adalah istilah yang bersifat netral, tidak condong pada sesuatu yang bermakna positif atau negative. Positif atau negative itu tergantung dengan apa kata radikal itu dipasangkan (Al wa’ie oktober 2016).</div><div><br /></div><div>Secara Bahasa jika radikal bermakna mendasar (sampai pada hal yang prinsip) maka Islam adalah ajaran yang radikal. Sebabnya islam berisi akidah (yang sangat mendasar) dan Syariah (sebagai implementasi dari akidah). Akidah memberi jawaban yang komprehensif dari pertanyaan mendasar tentang kehidupan, yaitu: dari mana asal kita? Mau kemana kita setelah kehidupan ini? Dan kita hidup ini untuk apa? </div><div><br /></div><div>Kemudian mampu memberikan jawaban atas seluruh pertanyaan di atas. Kehidupan berasal dari Allah; setelah kehidupan ini manusia menghadap Allah; dan manusia hidup tak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Jelas akidah islam adalah akidah yang sangat mendasar atau radikal. Karena Islam terdiri dari akidah dan Syariah, bukan sekedar ritual, adat, budaya, apalagi sekedar pengisi kolom ktp.</div><div><br /></div><div>Namun jika kata radikal ditambah dengan isme jadilah radikalisme, yang menurut KBBI memiliki arti: paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan dan pembaruan sosial politik dengan cara kekerasan atau drastic; sikap extrim dalam aliran politik.</div><div><br /></div><div>Jadi meski islam itu radikal namun islam menolak radikalisme. Islam menolak cara-cara kekerasan dalam perubahan sosial-politik dan juga dalam pemaksaan agama seseorang. Karena di dalam al quran disebutkan:</div><div>لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ </div><div>Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)… (QS al Baqarah :256)</div><div><br /></div><div>Jika kemudian para pejuang khilafah ini dikatakan sebagai penyebar bibit-bibit radikalisme yang berbahaya, sampai-sampai penguasa melakukan screening yang sangat ketat. Mulai dari sertifikasi da’I, seleksi calon ASN. Tentu yang perlu dipahami adalah bahwa khilafah merupakan ajaran islam yang menurut para ulama adalah kepemimpinan umum atas seluruh umat dalam mengatur urusan agama dan urusan dunia. Meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda. Ulama aswaja sepakat bahwa khilafah adalah sistem yang tegak di atas akidah islam. Islam memposisikan khalifah sebagai pemimpin agung seluruh umat islam yang menerapkan islam scara menyeluruh dan menyebarkan silam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Mereka juga sepkat bahwa khilafah dan imamah memiliki pengertian yang sama (sinonim).</div><div><br /></div><div>Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa khilafah adalah ajaran islam. Lalu bagaimana khilafah bisa dituduh sebagai ancaman bagi negeri ini yang mayoritasnnya adalah kaum muslim? Maka hal ini bisa Menegaskan bahwa ada banyak agenda deradikalisasi hanya merupakan kedok menghambat kembali tegaknya Islam-khilafah.</div>

Menag Menghunus Pedang Kepada Para Pejuang

Oleh : Amey Bunda Hafidz Semakin waktu berlalu, semakin banyak peristiwa yang membuat kaum muslim mengelus dada. Banyak sekali peristiwa...

Baca selengkapnya »

Masuknya Dokter Asing, Rakyat Makin Pening?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Z1cujYMazIs/X1nouLfLcEI/AAAAAAAACAE/0RVsVqcsZp4TQrSIvbMDSatP2W_LGvypQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200831-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="592" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-Z1cujYMazIs/X1nouLfLcEI/AAAAAAAACAE/0RVsVqcsZp4TQrSIvbMDSatP2W_LGvypQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200831-WA0010.jpg" width="180" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Yanik Inaku</div> <div style="text-align: center;"> (Anggota Komunitas Setajam Pena)</div> <br /> Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya menarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Karenanya, pemerintah melancarkan berbagai jurus demi menarik investor ke dalam negeri. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menargetkan untuk menarik investor luar negeri agar mau berinvestasi di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.<br /> <br /> Beberapa langkah telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia ini. Di antaranya yaitu mulai dari pembangunan infrastruktur, hingga fasilitas perizinan dibenahi agar semakin banyak pelaku bisnis dari luar negeri yang menanamkan modal di Indonesia.<br /> <br /> Perekonomian Indonesia didorong oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor. Dengan alasan itulah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, pemerintah mulai membuka kran bagi para investor terutama investor asing. Pemerintah juga mengeluarkan aturan terkait insentif pengurangan PPh bagi ratusan bidang usaha, ini merupakan upaya untuk menarik investasi melalui instrumen pajak. Pemerintah terlihat semakin membabi buta untuk menarik investor asing tersebut.<br /> <br /> Saat ini, pemerintah juga sedang mengkaji rencana pembangunan industri medical tourism atau wisata medis di Indonesia. Medical tourism merupakan perjalanan yang dilakukan untuk mendapatkan layanan kesehatan, kebugaran, serta penyembuhan di negara tujuan. Agar perekonomian Indonesia lebih berdaya saing, maka kualitas kesehatannya harus terus diperbaiki. Saat ini sektor kesehatan Indonesia sudah mulai dilirik dunia, di mana investasi di sektor pelayanan kesehatan meningkat tinggi.<br /> <br /> Jodi Mahardi, juru bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengatakan, tengah mengkaji izin masuk bagi dokter asing ke Indonesia. Dokter yang akan didatangkan adalah dokter spesialis yang belum ada di Indonesia. Rencana ini berkaca dari negara di Asia seperti Thailand, Singapura, India, Malaysia, dan Korea Selatan yang sedang mengembangkan wisata medis.<br /> <br /> Tentu kita bisa bayangkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan rakyat untuk mendapatkan pelayanan ini. Karena dinilai pengembangan wisata medis di Indonesia menjadi sangat realistis dan menguntungkan. Tentu inilah yang diharapkan pemerintah dengan alasan keuntungan, makanya didorong untuk peningkatan investasi di sektor kesehatan. Dimana hal ini tentu sudah mengorbankan kepentingan rakyat untuk mendapatkan pelayan kesehatan yang aman dan terjangkau.<br /> <br /> Pemerintah Indonesia seakan lalai terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Mereka lebih mengutamakan hal-hal lain seperti pembangunan infrastruktur, pembukaan lapangan kerja baru, dan investasi lainnya yang dapat meningkatkan pertumbuhan GDP. Padahal kesehatan justru memiliki peranan penting dalam semua hal tersebut. Jika invetasi layanan publik  diserahkan pada asing ini, maka sangat merugikan rakyat.<br /> <br /> Seperti kita ketahui pasti pemerintah akan menyerahkan pada swasta dalam hal pengelolaannya. Dimana yang menjadi orientasi mereka adalah keuntungan semata, yang secara otomatis biaya kesehatan akan semakin meninggi dan tak terjangkau rakyat sendiri.<br /> <br /> Itulah kehidupan dalam sistem kapitalis. Meskipun penerapan sistem ekonomi kapitalis berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi, namun secara bersamaan, telah melahirkan gejolak, pertentangan antarkelas yakni pemilik modal (kapitalis) kelompok pekerja.<br /> <br /> Padahal dalam Islam, pemimpin adalah seseorang yang telah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang telah diembannya dengan baik. Memastikan segala kebutuhan warganya terpenuhi. Pemimpin atau pemerintahan Islam harus berupaya dengan berbagai cara agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik, tidak membebankan mereka, apalagi terhadap masyarakat yang ekonomi lemah.<br /> <br /> Apalagi, sebetulnya sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitas layanan publik dan kesehatan secara gratis. Rasulullah saw. bersabda, “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka”. (HR. Muslim)<br /> <br /> Seorang pemimpin kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.<br /> Wallahu a'lam bish-showab.

Masuknya Dokter Asing, Rakyat Makin Pening?

Oleh : Yanik Inaku (Anggota Komunitas Setajam Pena) Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya menarik investasi untuk masuk ke I...

Baca selengkapnya »

Karut Marut Pembelajaran Jarak Jauh : Buah Sistem Sekularisme yang Rapuh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-J3-qtwYikn8/X1m7UqMutqI/AAAAAAAAB_4/gvoXkeZw9_khaaLiEhAPECSLHaQdapLyQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200910-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="848" data-original-width="647" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-J3-qtwYikn8/X1m7UqMutqI/AAAAAAAAB_4/gvoXkeZw9_khaaLiEhAPECSLHaQdapLyQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200910-WA0009.jpg" width="244" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Waode Rachmawati, S.Pd.,M.Pd</div> <div style="text-align: center;"> (Praktisi Pendidikan Kota Kendari)</div> <br /> Kondisi pendidikan di masa pandemi semakin tidak menentu. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah diterapkan hampir enam bulan lamanya. Kebijakan PJJ ini diambil sebagai langkah antisipasi penyebaran rantai Covid-19 yang sampai sekarang belum berakhir. Namun, dalam pelaksanaannya PJJ ini ternyata menimbulkan karut marut di tengah masyarakat.<br /> <br /> Dilansir oleh tirto.id (28/8/2020), PJJ dengan sejumlah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh kemdikbud, melahirkan sejumlah permasalahan. Di antara masalah tersebut datang dari masyarakat yakni masyarakat banyak yang belum siap dengan metode pembelajaran jarak jauh. Penduduk Indonesia yang bisa akses digital mencapai 175,4 juta dari 272 juta orang, tapi 64 persen terpusat di perkotaan. Kemudian penyesuaian kurikulum yang terkesan dipaksakan, juga menimbulkan pro kontra di kalangan guru. Banyak guru yang terbiasa mengajar dengan Kurikulum 2013, sehingga butuh penyesuaian lagi untuk menjalankan kurikulum yang baru.<br /> <br /> Tak dapat dipungkiri, di samping permasalahan akses internet yang masih sangat terbatas, ketersediaan fasilitas belajar seperti android atau komputer serta kemampuan membeli kuota internet di kalangan pelajar, pun menjadi kendala yang sangat besar. Hal ini dipengaruhi faktor ekonomi, yang diperparah dengan adanya pandemi.<br /> <br /> Permasalahan yang begitu kompleks dihadapi dunia pendidikan saat ini tidak terlepas dari kebijakan awal pemerintah dalam penanganan pandemi yang terkesan tidak efektif. Sehingga sampai saat ini penyebaran Covid-19 belum dapat ditekan apalagi dihentikan. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan pendidikan yang sampai saat ini masih menemukan kendala.<br /> <br /> Menyikapi karut marut PJJ, Kemendikbud mengambil kebijakan yang dianggap berani yaitu memberikan izin kepada pemda yang berada di wilayah zona hijau dan kuning untuk membuka kembali sekolah. Terkait pembukaan sekolah dan belajar tatap muka, Nadiem melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, karena instruksi dari pemerintah pusat bersifat pilihan dan bukan paksaan. Kemendikbud mencatat sekolah tatap muka di zona hijau ada 7 persen dan di zona kuning 36 persen pada Juli dari total jumlah sekolah. (tirto.id,28/8/2020)<br /> <br /> Tak ayal, kebijakan pembukaan sekolah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Kekhawatiran rakyat tentu sangat beralasan. Dengan dibukanya kembali sekolah justru sangat berpotensi menjadikan sekolah sebagai klaster baru penyebaran Covid-19. Setelah diberlakukan kembali pembelajaran tatap muka, sejumlah media mengabarkan terdapat sejumlah guru dan siswa yang terpapar Covid-19. Sontak hal semakin menimbulkan keresahan masyarakat. Namun hal ini segera ditampik oleh kemdikbud, pihak kemdikbud menyatakan sejumlah guru maupun siswa terpapar Covid-19 sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka.<br /> <br /> Dengan adanya kebijakan new normal, aktivitas masyarakat pun kembali normal. Hal ini berdampak pada penyebaran Covid-19 pun semakin tak terkendali. Maka kebijakan untuk menormalkan kembali pembelajaran di sekolah, seharusnya dipertimbangkan kembali. Jika kita perumpamakan, kondisi pendidikan saat ini seperti ingin keluar dari kandang macan, tapi masuk kandang buaya. Alih-alih ingin keluar dari sederet permasalahan PJJ dengan kembali menerapkan belajar tatap muka, justru kita masuk ke keadaan yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kesehatan masyarakat.<br /> <br /> Sejatinya permasalahan pendidikan hari ini akibat rapuhnya sistem negara. Sistem sekularisme kapitalisme yang masih mencengkeram negeri ini, senantiasa melahirkan aturan dan kebijakan yang berorientasi pada faktor ekonomi. Jika kita menelisik, masifnya penyebaran Covid-19 saat ini pun tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang selalu melihat faktor ekonomi sebagai pertimbangan utama.<br /> <br /> Kebijakan pemerintah yang enggan melakukan lockdown saat pandemik belum menyebar dan ditambah lagi dengan kebijakan new normal yang sebenarnya belum layak adalah berangkat dari pertimbangan ekonomi. Pun menjadi penyebab pandemik sampai saat ini belum dapat dikendalikan. Berbagai kebijakan yang diambil terasa tidak mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang ada, justru setiap kebijakan seakan menimbulkan masalah baru. Masihkah kita berharap dengan sistem sekularisme ini?<br /> <br /> Sudah saatnya kita mengembalikan pengaturan kehidupan kita kepada syariat Islam yang bersumber dari Allah Swt. Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Setiap aspek kehidupan satu sama lain akan saling berpengaruh, termasuk dalam pengaturannya. Seperti kondisi pandemik saat ini, Islam telah memberikan solusi, ketika ada suatu wabah atau pandemik, maka langkah yang harus ditempuh oleh negara adalah melakukan lockdown. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.,<br /> “Jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, tetapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu”<br /> Namun jika wabah telah menyebar dan membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah, termasuk sekolah. Maka negara pun hadir untuk menyediakan segala fasilitas dan kebutuhan yang dapat menunjang berjalannya aktivitas pendidikan. Misalnya proses pembelajaran akan tetap dilakukan via daring (online), maka negara akan menyediakan fasilitas pembelajaran daring baik bagi guru maupun peserta didiknya. Sedang dari sektor kesehatan, pelayanan kesehatan gratis akan dijalankan, fasilitas kesehatan akan disediakan secara memadai, sehingga mereka yang memang positif terjangkit virus benar-benar dikarantina dan diberikan pelayanan kesehatan maksimal sampai sehat total, maka tentu masyarakat yang sehat tetap bisa beraktivitas.<br /> Peran penguasa dalam memelihara urusan rakyatnya tidak terlepas dari bentuk ketaatan mereka kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw. Hal ini disandarkan pada sabda Rasulullah saw.:<br /> “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)<br /> <br /> Maka sudah semestinya sebagai penguasa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melayani dan mengurusi rakyatnya dengan baik. Terlebih lagi terdapat ancaman bagi seorang penguasa, pun menambah rasa takut apabila lalai dalam mengemban tugasnya. Sabda Rasulullah,<br /> “Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu dia tidak mempedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan mempedulikan kebutuhan dan kepentinganya (pada Hari Kiamat).” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)<br /> <br /> Wallahu a’lam bishshawab.

Karut Marut Pembelajaran Jarak Jauh : Buah Sistem Sekularisme yang Rapuh

Oleh : Waode Rachmawati, S.Pd.,M.Pd (Praktisi Pendidikan Kota Kendari) Kondisi pendidikan di masa pandemi semakin tidak menentu. Pe...

Baca selengkapnya »

Silang Selimpat Makna Khilafah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-LsNVdiCxst8/X1m1-fySo3I/AAAAAAAAGSM/8qGKQyjqRDoRjMuKNQhWOiMPEyuiuJQLwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200910_121134.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1105" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-LsNVdiCxst8/X1m1-fySo3I/AAAAAAAAGSM/8qGKQyjqRDoRjMuKNQhWOiMPEyuiuJQLwCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200910_121134.jpg" width="276" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Rahmi Ummu Atsilah</div> <div style="text-align: center;"> (Praktisi Pendidikan dan pengamat sosial)</div> <br /> Patut disyukuri, bahwa akhir-akhir ini khilafah sudah menjadi perbincangan umum dan dikenal khalayak ramai. Bahkan, mulai mendapatkan tempat di hati kaum muslimin. Utamanya mereka yang sudah jenuh dengan keadaan yang ada. Yaitu, gagalnya sistem kapitalisme sekuler membawa masyarakat ke dalam kemakmuran dan kesejahteraan.<br /> Hasrat menuju kehidupan yang lebih baik membuncah seiring dengan bangkitnya kesadaran untuk hijrah kembali kepada Islam. Islam pandangan hidup sempurna yang mampu mengentas peradaban jahiliyah menuju peradaban yang agung dan gemilang. Kalimah Tauhid Laa ilaha illallah menjadi landasannya, aturan sempurna sesuai fitrah manusia terpancar darinya. Diturunkan oleh Sang Pencipta untuk mengangkat manusia menuju derajat yang mulia. Dia Allah SWT. yang paling mengerti makhluk-Nya, demikian halnya manusia. Zat yang mengetahui apa yang terbaik dan apa yang mendatangkan binasa. Oleh karena itu mengambil Islam sebagai jalan hidup adalah sebuah keharusan dan kebutuhan. Supaya kehidupan terang oleh cahaya petunjuk dan tidak tersesatkan oleh rusaknya zaman.<br /> <br /> Akan tetapi, indahnya Islam sebagai  sebuah ideologi tak mungkin dapat dirasakan, apabila tidak ada institusi negara yang menerapkan. Imam al-Ghazali mengatakan agama dan kekuasaan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam fase perjalanan hidupnya, beliau tidak meninggalkan nasihat-nasihatnya kepada khalifah sang pemimpin kekuasaan. Dari usahanya tersebut, terlihat bahwa memang negara yang ideal adalah negara yang orang-orangnya beraqidah Islam yang kuat, sehingga negara diurus dengan parameter syariat. Ibarat syariat Islam adalah air maka Daulah Islam atau khilafah adalah wadah yang mampu membuat air tersebut bermanfaat dalam kehidupan.<br /> <br /> Namun, beragam kiranya orang memaknai khilafah. Ada yang menyerupakan dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), ada yang menyamakan dengan Uni Eropa dengan satu jenis mata uang saja. Ada yang mengatakan cukup dengan memberdayakan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyatukan. Ataukah yang seperti Negara Islam di Irak dan Suriah atau Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Apa dan bagaimana sebenarnya khilafah yang dimaksud oleh syariat?<br /> <br /> Definisi Khilafah merupakan mashdar  dari fi’il madhi khalafa berarti menggantikan atau menempati tempatnya (Munawwir, 1984: 390). Khilafah adalah orang yang datang setelah orang lain dan menggantikan tempatnya (jâ’a ba‘dahu fa shâra makânah). (Ibrahim Anis 1972, Al-Mu‘jam Al-Wâsith, I/251). Dalam kitab Mu‘jam Maqâyis al-Lughah (II/210) dinyatakan,  khilafah dikaitkan dengan penggantian karena orang yang kedua datang setelah orang yang pertama dan menggantikan kedudukannya. Menurut Imam Ath-Thabari, makna bahasa inilah yang menjadi alasan mengapa as-sulthân al-a‘zham (penguasa besar umat Islam) disebut sebagai khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya, lalu menggantikan posisinya (Tafsir Ath-Thabari, I/199).<br /> Dalam pengertian syariat, khilafah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi saw. dalam kepemimpinan Negara Islam (ad-dawlah al-islâmiyyah) (Al-Baghdadi, 1995: 20). Inilah pengertiannya pada masa awal Islam. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah khilafah digunakan untuk menyebut Negara Islam itu sendiri (Al-Khalidi, 1980: 226). Pemahaman ini telah menjadi dasar pembahasan seluruh ulama fikih siyâsah ketika mereka berbicara tentang khilâfah atau imâmah. Para ulama salaf telah membahas konsep negara Islam atau sistem pemerintahan Islam dengan istilah lain yang lebih spesifik, yaitu istilah khilafah/imamah atau istilah dâr al-Islâm (Lihat Dr. Sulaiman Ath-Thamawi, As-Sulthat ats-Tsalats, hlm. 245; Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh, IX/823).<br /> Nash-nash syariat khususnya hadis-hadis Nabi saw., telah menggunakan istilah khalifah dan imam yang masih satu akar kata dengan kata khilafah/imamah. Imam al-Bukhari dalam Shahîh-nya telah mengumpulkan hadis-hadis tentang Khilafah dalam Kitab Al-Ahkâm.  Imam Muslim dalam Shahîh-nya telah mengumpulkannya dalam Kitab Al-Imârah (Ali Belhaj, 1991: 15). Dengan demikian istilah Khilafah merupakan istilah syar’i yang definisinya harus digali dari nash.<br /> <br /> Dengan menelaah nash-nash al-Quran dan hadis, akan kita jumpai bahwa definisi Khilafah dapat dicari rujukannya pada 2 (dua) kelompok nash, yaitu:<br /> <br /> Kelompok Pertama, nash-nash yang menerangkan hakikat Khilafah sebagai sebuah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia misalnya hadis berikut: Imam yang (memimpin) atas manusia adalah bagaikan seorang penggembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya). (Shahîh Muslim, XII/213; Sunan Abû Dâwud, no.  2928, III/342-343; Sunan at-Tirmidzî, no. 1705, IV/308. Ini menunjukkan bahwa Khilafah adalah sebuah kepemimpinan (ri‘âsah/qiyâdah/imârah). Adapun yang menunjukkan bahwa Khilafah bersifat umum untuk seluruh kaum Muslim di dunia, misalnya adalah hadis berikut: Jika dibaiat dua orang khalifah, bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (Shahîh Muslim, no. 1853). Ini berarti, seluruh kaum Muslim di dunia hanya boleh dipimpin seorang khalifah saja, tak boleh lebih. Ini telah disepakati oleh empat imam mazhab: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad, rahimahumullâh (Lihat Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba‘ah, V/308; Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fî Ikhtilâf al-A’immah, hlm. 208).<br /> <br /> Kelompok kedua, nash-nash yang menjelaskan tugas-tugas khalifah, yang secara lebih rinci terdiri dari dua tugas berikut:<br /> <br /> Pertama, tugas khalifah menerapkan seluruh hukum syariah Islam atas seluruh rakyat. Hal ini tampak dalam berbagai nash yang menjelaskan tugas khalifah untuk mengatur muamalat dan urusan harta benda antara individu Muslim (QS al-Baqarah [2]: 188; QS an-Nisa’ [4]: 58), mengumpulkan dan membagikan zakat (QS at-Taubah [9]: 103), menegakkan hudud (QS al-Baqarah [2]: 179), menjaga akhlak (QS al-Isra’ [17]: 32) , menjamin masyarakat dapat menegakkan syiar-syiar Islam dan menjalankan berbagai ibadat (QS al-Hajj [22]:32), dan seterusnya.<br /> <br /> Kedua, tugas khalifah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan jihad fi sabilillah. Hal ini tampak dalam banyak nash yang menjelaskan tugas khalifah untuk mempersiapkan pasukan perang untuk berjihad (QS al-Baqarah [2]: 216), menjaga perbatasan negara (QS al-Anfal [8]: 60), memantapkan hubungan dengan berbagai negara menurut asas yang dituntut oleh politik luar negeri, misalnya: mengadakan berbagai perjanjian perdagangan, perjanjian gencatan senjata, perjanjian bertetangga baik, dan semisalnya (QS al-Anfal [8]: 61; QS Muhammad [47]:35). Berdasarkan dua kelompok nash inilah, dapat dirumuskan definisi Khilafah secara lebih mendalam dan lebih tepat. Intinya,  Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum Muslim seluruhnya di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Definisi inilah yang telah dirumuskan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab-kitabnya, misalnya kitab Al-Khilâfah (hlm. 1), Muqaddimah ad-Dustûr (bab Khilafah hlm. 128), dan Asy-Syakshiyyah al-Islâmiyah (Juz II, hlm. 9). Menurut beliau juga, istilah khilafah dan imamah dalam hadis-hadis sahih maknanya sama saja menurut pengertian syariat (madlûl syar‘î). Definisi inilah yang selayaknya diambil dan diperjuangkan agar terealisasi di muka bumi. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb.

Silang Selimpat Makna Khilafah

Oleh : Rahmi Ummu Atsilah (Praktisi Pendidikan dan pengamat sosial) Patut disyukuri, bahwa akhir-akhir ini khilafah sudah menjadi p...

Baca selengkapnya »