Lenteranya Hati

Gerakan Sedekah Wifi di Masa Pandemi

Ummi Lia
Ibu Rumah Tangga, Cileunyi Kabupaten Bandung

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Sebagai upaya membantu para siswa yang terhambat akibat pembelajaran secara daring, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bandung berinisiatif melakukan gerakan sedekah wifi bagi pelajar yang kurang mampu. Tak sedikit, pelajar berdatangan ke rumah ASN yang berada di Kompleks Permata Biru, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung itu. Setiap hari ada empat sampai lima anak sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran daring.

Lovita, inisiator sedekah wifi mengungkapkan prihatin dengan keadaan lingkungan sekitarnya, karena melihat masih ada yang kesulitan melakukan pembelajaran secara daring akibat tidak mampu membeli kuota. Lovita mengaku, gerakan sedekah wifi ini sudah dilakukannya sejak masa ajaran baru beberapa waktu yang lalu. Kata dia, selain kesulitan jaringan internet, ada warga di sekitarnya yang juga kekurangan gawai untuk digunakan. (Jabarnews.com, 30/7/2020)

Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada kehidupan masyarakat  dan perekonomian secara global. Wabah ini pun mampu mempercepat perubahan iklim di sektor pendidikan, khususnya di Indonesia. Iklim pembelajaran yang semula didominasi klasikal menjadi non-klasikal atau dengan pembelajaran jarak jauh. Tidak sedikit yang mengalami kesulitan dalam memberikan pembelajaran pada anak didik, ditambah dengan kemampuan pemahaman tenaga pendidik dan keterbatasan fasilitas.

Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh, namun harus memiliki fasilitas dan menguasai teknologi yang digunakan. Sementara itu akibat kurangnya pemahaman terhadap IT, terpaksa guru hanya memberi buku untuk dibaca dan tugas untuk dikerjakan. Yang penting anak-anak tetap belajar di rumah dan tidak menganggur.

Di samping itu orang tua siswa pun terbiasa mengandalkan pihak eksternal, mulai dari sekolah hingga bimbingan belajar dalam mendidik anak. Akhirnya, terjadi kebingungan ketika proses belajar dilakukan di rumah, karena pendidikan jarak jauh ini merupakan lembaga pendidikan formal berbasis lembaga dengan peserta didik dan instruktur berada di lokasi yang terpisah. Persoalan yang muncul lebih ke persoalan teknis. Seharusnya Kemendikbud memberi panduan pada guru dan orang tua siswa dengan petunjuk teknis yang jelas untuk membimbing anak belajar di rumah. (News.okezone.com, 23/6/2020)

Dari Kemendikbud sampai hari ini belum ada arahan petunjuk bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Yang ada di dalam Surat Edaran Mendikbud untuk pendidikan SD dan SMP adalah protokol kesehatan di era New Normal dalam rangka sekolah tatap muka. Sedangkan untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) belum ada arahan dari pusat tentang bagaimana mencapaian Kriteria Kelulusan minimal (KKM).

Seharusnya Kemendikbud membuat program belajar dari rumah dengan teknis yang jelas terkait dengan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat. Dari sisi ekonomi, pembelajaran daring tidak bisa dilakukan secara merata karena masih banyak siswa yang tak memiliki akses terhadap teknologi atau tidak mampu membayar biaya belajar daring. Sedangkan dari sisi budaya, Kemendikbud mesti memperhatikan budaya siswa yang belum bisa belajar mandiri.

Kita tidak bisa berharap pada Kemendikbud di sistem Kapitalis sekuler saat ini. Apalagi di saat pandemi, rakyat didorong dan dipaksa untuk berjuang sendiri atau bergotong royong sesama rakyat, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan pendidikan.

Maka tidak heran adanya warga atau sebagian rakyat yang bersedekah membantu warga lain menjadi berita. Karena di tengah-tengah pandemi  yang hampir semua rakyat kaya atau miskin, di desa atau di kota terdampak, masih ada yang mau berbagi. Kita patut mengapresiasi gerakan sedekah wifi ini.

Sedekah sangat dianjurkan dalam Islam, apalagi sedekah ke tetangga. Dengan begitu kehidupan yang rukun, damai, penuh kasih sayang dalam bertetangga akan tercipta. Dalam ajaran Islam setiap tetangga masing-masing punya hak dari tetangga yang lainnya. Di antaranya hak dibantu oleh tetangga yang punya kemampuan membantu.

Akan lebih bagus lagi seandainya negara menerapkan seluruh ajaran Islam, bukan hanya individu-individu atau sebagian masyarakat saja. Dalam sistem Islam, Rasul saw. telah menetapkan dan memberi contoh langsung bahwa negara yang menjadi penanggungjawab atas semua kebutuhan rakyatnya termasuk kebutuhan pendidikan anak.

Anak sebagai bagian dari masyarakat juga harus mendapatkan haknya secara utuh dan benar sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan tujuan penciptaannya, yakni untuk beribadah kepada Allah dan menjadi pemimpin di muka bumi. Hak tersebut salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan.

Negara berkewajiban memastikan setiap anak mendapatkan pemenuhan pendidikan secara maksimal. Hal ini didasarkan pada contoh Rasul saw. Rasul saw. sebagai kepala negara pernah menetapkan tebusan tawanan Perang Badar dari orang kafir dalam bentuk mengajari sepuluh anak muslim. Tebusan tawanan merupakan ghanimah yang menjadi hak seluruh rakyat. Diperuntukannya ghanimah sebagai bentuk penyediaan pendidikan  bagi rakyat secara gratis menunjukkan bahwa penyediaan pendidikan oleh negara untuk rakyat adalah kewajiban.

Dalam sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996) juga, dijelaskan bahwa negara yang menerapkan sistem Islam memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara.

Kala wabah seperti sekarang dan di era kemajuan teknologi masa kini, maka negara yang menerapkan sistem Islam pun akan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun pemenuhan pendidikan jarak jauh berupa penyediaan sarana telekomunikasi dan ketersediaan jaringan secara gratis.

Indonesia yang mengadopsi sistem kapitalisme sekuler telah gagal memenuhi hak pendidikan anak Indonesia. Semestinya kita percaya akan keberhasilan sistem Islam yang sudah diterapkan dan mencapai kejayaannya selama  berabad-abad lalu. Belum cukupkan bukti kegagalan sistem kapitalisme sehingga kita bersegera menerapkan sistem Islam?

Wallahu a’lam bish shawab

Gerakan Sedekah Wifi di Masa Pandemi

Ummi Lia Ibu Rumah Tangga, Cileunyi Kabupaten Bandung “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia memuliakan te...

Baca selengkapnya »

Demokrasi Kapitalis Melahirkan Kebijakan Sistem Pendidikan yang Berorientasi Materi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1X6j4jlBrlA/XzebHygX8jI/AAAAAAAACuo/RHSM11sSoBohxzZTzGalBQg6cY6auC5jgCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20200806-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-1X6j4jlBrlA/XzebHygX8jI/AAAAAAAACuo/RHSM11sSoBohxzZTzGalBQg6cY6auC5jgCLcBGAsYHQ/s640/IMG-20200806-WA0000.jpg" /></a></div> 
Oleh : Marsitin Rusdi 
Praktisi Klinis dan Pemerhati Lingkungan Sosial
Menurut  Ahmad Tafsir (1994:  74),  pendidik dalam  Islam  adalah siapa  saja yang bertanggung jawab    terhadap perkembangan peserta    didik. Pendidik hendaknya harus bisa mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik kognitif, efektif, maupun potensi    psikomotorik. Potensi-potensi ini sedemikian rupa dikembangkan  secara seimbang sampai mencapai  tingkat yang optimal berdasarkan ajaran Islam.
Dunia pendidikan saat ini dalam kondisi mengalami keterpurukan apalagi di masa pandemi. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh sang menteri banyak menuai protes di masyarakat.
Kesempatan ini banyak pula pdimanfaatkan para kapitalis melalui dunia pendidikan. Mereka memahami bahwa pendidikan merupakan tolok ukur maju mundur suatu bangsa. 
Pendidikan menjadi jembatan perkembangan sumberdaya manusia yang akan menguasai teknologi ke depan yakni generasi muda yang akan datang. Sehingga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang mengerti tentang kepemimpinannya karena menguasai bidang yang ditekuninya. Maka sistem kapitalis tidak rela sehingga pendidikan dikoyak dengan sistem mereka.
Sistem kapitalis yang masuk dalam dunia pendidikan kelak akan membentuk sistem yang melahirkan  pemimpin yang diperoleh dengan kolusi atau nepotisme . 
Pada 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melepas Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Lewat surat sakti tersebut, Mendikbud mengumumkan bahwa Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dibatalkan, pembelajaran daring diterapkan, dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialihkan untuk pengadaan alat kebersihan dan membiayai pembelajaran jarak jauh. Hanya melayangkan surat edaran.  (<a href="http://Media.com">Media.com</a>, 26/07/2020)
Dari fakta di atas menjadi sinyal bahwa sistem pendidikan ala demokrasi hanya memikirkan segelintir orang,untung rugi kebijakan dan kurangnya memahami kondisi masyarakat serta letak geografis para penimba ilmu. 
Seperti contoh kecil ini saja, ada 300 orang tua siswa sekolah dasar di 18 kabupaten dan kota di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Jawa Timur mengonfirmasi ketimpangan sistem daring tersebut. Sebelum ada putusan resmi Kemendikbud, 76% orang tua murid mengaku telah mulai menerapkan kebijakan belajar dari rumah sejak pekan ketiga (16-22) Maret. Namun, kenyataannya, hanya sekitar 28% anak yang sanggup belajar menggunakan media daring untuk belajar maupun menggunakan aplikasi belajar daring. Adapun 66% pelajar menggunakan buku dan lembar kerja siswa, dan 6% orang tua menyatakan tidak ada pembelajaran sama sekali selama siswa diminta belajar dari rumah. (<a href="http://Merdeka.com">Merdeka.com</a>, <a href="tel:26072020">26/07/ 2020</a>)
Seharusnya kebijakan dibuat harus dipikirkan kondisi di lapangan sehingga tidak menzalimi rakyat. Tengok saja mayoritas penduduk negeri ini matapencaharian kebanyakan tinggal di pedesaan bahkan pelosok yang sulit mengakses internet. Hal ini menjadi problem anak -anak  pedesaan. 
Anak-anak yang memiliki akses pembelajaran daring umumnya memiliki orang tua yang bekerja sebagai karyawan pemerintah (39%) dan wiraswasta (26%), dan memiliki latar belakang minimal S1 (34%) dan SMA (43%). Padahal, mayoritas responden yang diminta melakukan pembelajaran daring bekerja sebagai petani (47%) dan berpendidikan SD (47%). Artinya, akses pembelajaran daring tak hanya ditentukan lokasi, tetapi juga tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi orang tua.
Telah kita ketahui bersama bahwa internet dinegeri ini “belum merdeka”, sebab belum dinikmati secara merata oleh masyarakat. Sebab kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kita mesti susah payah membangun kabel optik lewat jalur laut. Imbasnya, kualitas layanan internet di Indonesia bagian Barat dan Timur belum merata. Jadi mau dikasih inovasi seperti apapun canggihnya tidak bakalan terealisai dengan sempurna. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Bila merujuk pada data serupa tentang akses teknologi informasi di Indonesia, kita semestinya tak kaget dengan temuan Inovasi.
 Dalam Survey Penggunaan TIK 2017 dari Balitbang SDM Kemenkominfo, ketimpangan akses teknologi informasi terpampang nyata. Data tersebut memberikan kesimpulan yang terang benderang sehingga teknologi informasi hanya diakses segelintir orang, dari kelas sosial tertentu, dengan strata pendapatan tertentu pula. Ini adalah ketimpangan yang seharusnya tidak terjadi.
Masa pandemik menyingkap kegagalan pembangunan kapitalistik yang  tidak terkendali membuang dana membangun infrastruktur tetapi tidak memberi daya dukung/manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Pembelajaran jarak jauh yg menuntut sarana telekomunikasi dan ketersedian jaringan, memaksa puluhan juta pelajar kehilangan hak nya, lalu mau dibawa kemana pendidikan negeri ini ? anak – anak hanya bermain selama pandemi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan daring tidak bermakna, karena yang belajar justru orang tuanya yang ke dua banyak disalah gunakan pembelajaran pakai online, kebanyakan anak -anak main game yang justru menjadi pintu kebodohan anak -anak. 
Permainan atau game mempunyai efek candu pada otak sehingga anak-anak akan ketagihan melihatnya karena paparan terus menerus. Jadi pembelajaran semacam ini justru membutakan anak-anak dari kebenaran menuju kehancuran. Sistem belajar daring  seperti  ini adalah paksaan seperti memaksa melahirkan normal saat janin pada posisi sungsang. Maka akan pasti memicu resiko yang banyak, dan tidak mengena pada sasaran pendidikan. 
 
Masihkah kita akan membiarkan anak-anak kita belajar dengan online dan tanpa kontrol. Entah karena faktor sulitnya mengontrol anak untuk tidak bermain dengan HP apun alasannya itu. Tidak semua orang tua akan mendampingi anaknya dalam proses belajar online. Yang paling krusial adalah biaya yang harus dikeluarkan dan alat yang bernama HP atau Laptop yang hanya dimiliki kalangan tertentu. Sehingga sistem ini adalah penghancur pendidikan anak- anak dan melanggengkan kezaliman.
Bandingkan dengan sistem Islam/khilafah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Islam  menempatkannya sebagai prioritas pembangunan dalam kondisi apa pun dan dalam bidang apapun. Seorang khalifah adil menempatkan segala sesuatu pada tempat dan porsinya demi rakyat. Bukan demi kepentingan sesaat penguasa dan rezimnya. Berbeda dengan paradigma dasar bagi sistem pendidikan khilafah:
1. Khilafah Islam meletakkan prinsip kurikulum, strategi, dan tujuan pendidikan berdasarkan akidah Islam. Pada aspek ini diharapkan terbentuk SDM terdidik dengan pola berfikir dan pola sikap yang Islami.
2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keimanan, sehingga melahirkan amal saleh dan ilmu yang bermanfaat. Prinsip ini mengajarkan pula bahwa di dalam Islam yang menjadi pokok perhatian bukanlah kuantitas, tetapi kualitas pendidikan. Perhatikan bagaimana Al-Qur'an mengungkapkan tentang ahsanu amalan atau amalan shalihan (amal yang terbaik atau amal shaleh).
3. Pendidikan ditujukan dalam kaitan untuk membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi baik yang ada pada diri setiap manusia selaras dengan fitrah manusia dan meminimalisir aspek yang buruknya.
4. Keteladanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan. Dengan demikian sentral keteladanan yang harus diikuti adalah Rasulullah saw.
Disamping itu pendidikan dalam Islam mempunyai tujuan  yang pasti.
1.Tujuan utama ilmu yang dikuasai manusia adalah dalam rangka untuk mengenal Allah swt. sebagai Al Khaliq. Menyaksikan kehadirannya dalam berbagai fenomena yang diamati, dan mengangungkan Allah swt, serta mensyukuri atas seluruh nikmat yang telah diberikan-Nya.
2. Ilmu harus dikembangkan dalam rangka menciptakan manusia yang hanya takut kepada Allah swt. semata sehingga setiap dimensi kebenaran dapat ditegakkan terhadap siapapun juga tanpa pandang bulu.
3. Ilmu yang dipelajari berusaha untuk menemukan keteraturan sistem, hubungan kausalitas, dan tujuan alam semesta.
4. Ilmu dikembangkan dalam rangka mengambil manfaat dalam rangka ibadah kepada Allah swt. sebab Allah telah menundukkan matahari, bulan, bintang, dan segala hal yang terdapat di langit atau di bumi untuk kemaslahatan umat manusia.
5. Ilmu dikembangkan dan teknologi yang diciptakan tidak ditujukan dalam rangka menimbulkan kerusakan di muka bumi atau pada diri manusia itu sendiri.
Dengan demikian, agama dan aspek pendidikan menjadi satu titik yang sangat penting, terutama untuk menciptakan SDM (Human Resources) yang handal dan sekaligus memiliki komitmen yang tinggi dengan nilai keagamaannya. Di samping itu hal yang harus diperhatikan pembentukan SDM berkualitas imani bukan hanya tanggung jawab pendidik semata, tetapi juga para pembuat keputusan politik, ekonomi, dan hukum sangat menentukan.
Revolusi terhadap perilaku manusia merupakan basis dari gerakan pembaharuan yang benar. Oleh karena itu, sangat diperlukan coresponsible for finding solutions. Untuk melakukan revolusi tersebut diawali dengan revolusi pemikiran dan pemahaman manusia terhadap Islam.
Wallahu a'lam bishshawab

Demokrasi Kapitalis Melahirkan Kebijakan Sistem Pendidikan yang Berorientasi Materi

Oleh : Marsitin Rusdi Praktisi Klinis dan Pemerhati Lingkungan Sosial Menurut Ahmad Tafsir (1994: 74), pendidik dalam Islam adalah s...

Baca selengkapnya »

Artis dan Selebritis dalam Pentas Politik Praktis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-_rYO3Ov3WRw/XzXnQIc_bkI/AAAAAAAAFzA/3Cir_stE5awCaHF9FW32njwYWMSb1_A9QCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200813_055013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="878" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-_rYO3Ov3WRw/XzXnQIc_bkI/AAAAAAAAFzA/3Cir_stE5awCaHF9FW32njwYWMSb1_A9QCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200813_055013.jpg" width="219" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
Oleh : Bunda Dee</div>
<div style="text-align: center;">
Ibu Rumah Tangga,  Member Akademi Penulis Kreatif</div>
 
Tak kenal maka tak sayang, peribahasa populer ini sangat  pantas disematkan untuk menggambarkan dinamika politik di Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang akan dilakukan serentak pada bulan Desember 2020. 
 
Genderang pilkada telah ditabuh di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kandidat dari berbagai latar belakang  partai pun mulai mengayuh simpati dari elemen penduduk negeri, berlomba-lomba menggaet figur dari kalangan selebritas untuk mendongkrak perolehan suara demi meraih kemenangan dalam pesta demokrasi nanti. Sederetan nama artis sudah digulirkan, di antaranya Ramzie di Tangerang Selatan, Aldi Taher untuk Sulawesi Tengah, Sahrul Gunawan dan Olla Ramlan untuk pilkada Jawa Barat. Tidak hanya itu anak para petinggi pemerintah saat ini pun turut meramaikan pentas pilkada ini. Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, putra dan menantu Presiden Jokowi, untuk daerah Solo dan Medan. Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk Tangerang Selatan. Dan masih ada nama-nama yang lainnya. 
 
Ketenaran dan popularitas menjadi modal dasar mendulang suara di tengah kejenuhan sistem oligarkhi. Semakin populer selebritas dan  dikenal masyarakat, semakin murah biaya politik, karena calon yang ditawarkan sudah tak perlu dipromosikan. Kepopuleran menjadi nilai lebih bagi calon kepala daerah untuk maju ke panggung politik. Mereka seakan mendapatkan karpet merah untuk masuk ke laga kompetisi pilkada. 
 
Dilansir dari Galamedianews.com, Rabu, 5 Agustus 2020, Pengamat Komunikasi Politik Unikom Bandung yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik (LKKP), Adiyana Slamet, saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Rabu 5 Agustus 2020. Beliau mengatakan bahwa partai politik yang mengusung figur dari kalangan selebritas mempunyai modal dasar sebagai awal untuk meraih kemenangan. 
 
Dalam persaingan partai politik,  kontestan harus mampu menempatkan produk politik dan image  politik dalam benak masyarakat. Maka dari itu, diperlukan figur selebritas untuk memenangi kontestasi tersebut, tak terkecuali di Pilkada Kabupaten Bandung 2020. Pada 2020 ini merupakan dinamika politik baru. Kenapa? Ada faktor di mana kalangan selebritis diyakini bisa meruntuhkan kekuasaan yang telah lama dikuasai. Kendati demikian, Adiyana pun mengatakan, dalam strategi demokrasi elektoral, kepopularitasan tinggi bukan menjadi penentu. Parpol harus betul-betul jeli melihat potensi kapasitas dan kredibilitas sang selebritas agar betul-betul meningkatkan elektabilitas kandidat pasangan calon. 
 
Sistem demokrasi kapitalis memiliki mesin politik yang unik dalam menjalankan roda pemerintahannya. Terwujudnya keterwakilan rakyat hanya isapan jempol semata. Apalagi berharap rakyat sejahtera, sesuatu yang hingga saat ini tak kunjung dapat dibuktikan demokrasi. Demokrasi dikatakan cacat sejak lahir. Pernyataan ini disampaikan J. Kristiadi, penulis senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS). 
 
Cacatnya sistem ini karena tidak adanya jaminan orang-orang yang dipilih memang benar-benar representasi ratusan juta rakyat. Partai politik yang fungsi utamanya sebagai wadah edukasi politik bagi masyarakat, nyatanya sering kali terjebak pemikiran “yang penting menang” dalam pemilihan umum, yang penting calonnya bisa tembus menjadi kepala daerah, atau yang penting kadernya bisa lolos ke Senayan. Pemikiran dangkal partai politik ini menjadikan partai mengambil jalan pintas dalam perekrutan kadernya. Dengan tujuan meraup suara rakyat, artis bermasalah sekali pun akan dilamar menjadi kader partainya. Sistem kufur seperti inilah yang menghasilkan politisi-politisi prematur. Politisi instan dengan kompetensi negarawan yang diragukan. 
 
Sudah menjadi rahasia umum dalam sistem kapitalis  masyarakat dipertontonkan serangkaian peristiwa yang selalu menampilkan sosok artis atau selebritis yang dapat menarik perhatian publik. Tidak terkecuali dalam ranah politik praktis  dengan sistem demokrasinya. Bila dicermati proses pengaderan seperti ini akan berakibat pada lahirnya politisi-politisi prematur dari partai. Sudah tidak ada lagi kedewasaan berpikir, cepat mengambil solusi, mengedepankan pelayanan daripada kepentingan pribadi atau golongan, peduli dengan masalah yang ada di masyarakat, yang merupakan karakter seorang politisi negarawan yang melekat pada kandidat pilkada, terutama dari jalur instan seperti mencalonkan artis dan selebritis ini. 
 
Praktik asal pilih kandidat hanya akan melanggengkan kaum ruwaibidhah menghancurkn tatanan kehidupn umat dalam segala aspek di bawah naungan kapitalistik. Rasulullah saw. sudah memberi peringatan akan bahayanya kaum ruwaibidah ini dalam hadis dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw. bersabda yang artinya: 
 
 "Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?” Beliau menjawab, “Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum." (HR. Ibnu Majah) 
 
Buruknya sistem kufur berbanding lurus dengan output sosok pemimpin saat dia  sudah duduk di pemerintahan. Partai politik (praktis) sebagai wadah melahirkan politisi-politisi ulung bermental negarawan kini sudah tak dapat diharapkan. Banyak kader yang lahir instan karena secara hitungan kuantitas memiliki popularitas. Ketika kekuasaan diraih, kekayaan berlimpah, status sosial melambung, rakyat dihempaskan. Sangat berbeda dengan politik Islam. 
 
Islam dan syariatnya memiliki cara yang sempurna dan paripurna dalam memilih pemimpin, baik sebagai kepala negara maupun kepala daerah. Out put-nya akan terwujud sosok pemimpin yang amanah, adil dan cinta rakyat di atas landasan akidah Islamiyah. Sistem politik Islam melahirkan para politisi berkarakter negarawan. Politik dalam bahasa Arab berarti mengurusi urusan umat, di dalam dan di luar negeri, yang dilakukan negara dan umat. Negara secara langsung mengatur urusan rakyatnya, sementara umat/rakyat melakukan koreksi dan kontrol. 
 
Politik yang lahir dari sebuah peradaban Islam, di mana negaranya menjadi negara pertama dalam konstelasi perpolitikan dunia. Negara yang dimaksud tentu adalah Khilafah Islam, yang sudah terbukti mampu memimpin dunia hingga 13 abad lamanya. 
Para politisinya tak hanya bermain politik praktis, namun juga bermental negarawan, seperti  Abu Bakar as Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, atau setara Ali bin Abi Thalib. Visinya menjadi pemimpin negara adalah semata agar rakyatnya sejahtera dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. 
 
Kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. 
 
Rasulullah saw. mengumpamakan pemimpin laksana penggembala (ra’in). Dalam sebuah hadits Rasulullah saw., bersabda yang artinya: 
 
“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)." (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad) 
 
Berbekal  inilah pemimpin dalam Islam mampu menempatkan posisinya sebagai pengurus atau pelayan bukan sebagai majikan. Politik yang dijalankan adalah politik pelayanan, bukan politik kepentingan. Pelayanan kepada masyarakat menjadi basis mengurusi urusan umat. Bukan sekadar karena kepentingan partai apalagi untuk kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Jelaslah bahwa kepemimpinan yang amanah hanyalah kepemimpinan yang didasarkan pada syariah Islam. Dengan kata lain, pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang benar-benar menerapkan dan menjalankan syariah Islam secara kâffah dalam semua urusan rakyatnya. 
 
Wallahu a’lam bishawab.

Artis dan Selebritis dalam Pentas Politik Praktis

Oleh : Bunda Dee Ibu Rumah Tangga, Member Akademi Penulis Kreatif Tak kenal maka tak sayang, peribahasa populer ini sangat pantas...

Baca selengkapnya »

Klaim Obat Corona : Hoax ataukah Fakta?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-VtXjAVYhmI0/XzYwx9NktQI/AAAAAAAABco/jlHByIwy0P4-3duDUdLB8zb9AygFnnbvQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200811-WA0049.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="1024" height="141" src="https://1.bp.blogspot.com/-VtXjAVYhmI0/XzYwx9NktQI/AAAAAAAABco/jlHByIwy0P4-3duDUdLB8zb9AygFnnbvQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200811-WA0049.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
Oleh : Siti Fatimah</div>
<div style="text-align: center;">
(Pemerhati Sosial dan Generasi)</div>
 
Musisi sekaligus youtuber Anji telah merilis video di Channel youtube miliknya yang diunggah pada tanggal 31 Juli 2020 lalu mengenai klaim seorang Hadi Pranoto yang mengaku telah menemukan obat Covid-19.  Bergelar sebagai profesor ahli mikrobiologi lulusan universitas ternama dari luar negeri. 
 
Hadi mengklaim dirinya telah menemukan antibodi Covid-19 sebagai 'obat' yang bisa menyembuhkan dan mencegah Covid-19. Ia juga mengatakan swab test untuk virus Corona bisa seharga Rp10-20 ribu. Dalam video itu, Anji juga menyapa Hadi Pranoto sebagai 'dokter'. (detik.com, 2/8/2020) 
 
Video ini dikecam oleh Satgas Covid-19 dan juga pihak IDI melalui dr. Slamet Budiarto sebagai wakil dan Ketua Umum PB IDI. Beliau menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Hadi Pranoto tersebut adalah pembohongan publik yang sangat berbahaya. Menurutnya obat tidak bisa sembarangan diklaim tanpa melalui uji klinik seperti halnya vaksin yang harus melalui uji coba laboratorium. 
 
Masih menurut dr. Slamet, bahwa nama Hadi Pranoto tidak tertera dalam data base Ikatan Dokter Indonesia dan meminta aparat kepolisian turun tangan untuk menyelidikinya. 
 
Setali tiga uang dengan komentar dr. Slamet Budiarto, juru bicara satgas Covid-19 Wiku Adisasmito pun memberikan tanggapan yang senada. Menurut penjelasan beliau untuk mengklaim sebuah obat seseorang harus melalukan penelitian dan mengujinya secara klinis, bila belum ada bukti ilmiah tentang keamanan serta efektivitasnya maka tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. 
 
Kepada masyarakat, Wiku berpesan, agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. (kompas.com, 2/8/2020) 
 
Namun, sulit rasanya bagi rakyat untuk bisa percaya kepada pemerintah apabila setiap kebijakan yang diambil seakan malah memunculkan masalah-masalah baru. Terhitung sejak bulan Maret dimana kasus pertama Covid-19 muncul di Depok seharusnya pemerintah mengambil langkah cepat untuk melakukan lockdown lokal agar kasusnya tidak semakin membesar. Sampai hari ini jumlah kasus positif Covid-19 terus bertambah pasca diberlakukannya kebijakan new normal. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus tenaga medis meninggal dunia tertinggi akibat terinfeksi Covid-19. 
 
Kebijakan-kebijakan serta pernyataan ataupun anjuran dari pemerintah yang kontradiktif dan tidak solutif memberikan kesan bahwa mereka tidak serius dalam menangani problematika negara, tidak hanya masalah Covid-19 saja, melainkan semua masalah di segala bidang. Seperti kebijakan pembebasan tahanan karena adanya masalah Covid-19, kebijakan mengizinkan TKA Cina masuk Indonesia di saat pandemi, sementara rakyatnya dilarang keras untuk mudik, kebijakan memberikan diskon/subsidi pariwisata di tengah pandemi Corona, kenaikan BPJS, adanya RUU HIP, RUU Minerba, Perpu Covid-19, adanya iuran Tapera dan masih banyak lagi yang lainnya. 
 
Belum lagi pernyataan dan anjuran-anjuran ngawur para pejabat seperti orang miskin menikah dengan orang kaya untuk mengatasi kemiskinan ataupun menganggap virus Corona sebagai pasangan hidup. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kerancuan, sehingga memunculkan fenomena/kejadian unik seperti klaim penemuan obat Covid-19 oleh Hadi Pranoto ataupun kalung anti Corona. 
 
Lambannya gerak pemerintah terhadap wabah Covid-19, membuat masyarakat seakan meremehkan keberadaan virus Corona. Mereka menganggap bahwa virus ini tak ubahnya seperti sakit flu biasa, parahnya lagi di saat aturan new normal dijalankan mereka langsung saja berbondong-bondong melakukan aktivitas seperti pergi ke tempat pariwisata, jalan-jalan ke mall, wisata kuliner ataupun hajatan. Padahal kesehatan dan nyawa harusnya lebih diperhitungkan. 
 
Lalu bagaimanakah Islam mengatasi pandemi agar tidak meluas serta menyikapi fenomena munculnya berbagai klaim penemuan obat/vaksin virus Covid-19? 
 
Pertama, pemerintah akan memberlakukan lockdown atau karantina agar wabah tidak menyebar kemana-mana. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. 
 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. 
Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” 
(HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid) 
 
Kedua, tidak mencampur aduk antara yang sakit dengan yang sehat. Mereka yang terinfeksi dirawat intensif di bawah pengawasan dokter, sementara yang sehat tetap beraktivitas seperti biasa sehingga roda perekonomian tetap berjalan lancar. 
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) 
 
Ketiga, memberikan subsidi kebutuhan pokok kepada mereka yang terdampak karantina sehingga pada masa perawatannya tidak terganggu secara mental karena memikirkan kebutuhan hidup keluarga. 
 
Keempat, riset/penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daulah untuk menciptakan vaksin. 
 
Di dalam pemerintahan Islam fenomena munculnya berbagai klaim atas penemuan obat/vaksin anti Corona tidak akan bisa terjadi karena daulah akan bertanggung jawab penuh terhadap masalah-masalah yang herhubungan dengan keumatan, apalagi berskala nasional. 
 
Upaya menemukan vaksin adalah urusan negara dan daulah akan mengembangkan riset dan penelitian sendiri, bukan diserahkan kepada badan usaha apalagi individu. Jangankan dalam hal darurat kesehatan pandemi yang faktanya jarang sekali terjadi, kebutuhan akan  kesehatan masyarakat pun dijamin oleh negara, selain kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan. Jadi, sistem pemerintahan Islam di bawah naungan khilafah sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya bukan malah abai, lepas tangan dan lari dari kewajiban untuk meriayah umat. 
 
Wallahu a'lam bishshwab.[]

Klaim Obat Corona : Hoax ataukah Fakta?

Oleh : Siti Fatimah (Pemerhati Sosial dan Generasi) Musisi sekaligus youtuber Anji telah merilis video di Channel youtube miliknya ...

Baca selengkapnya »

Mengungkap Tabir Kebencian akan Kebangkitan Islam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-LF56P3vRrZ8/XzX1p-YuaRI/AAAAAAAAAPk/12Wf6EEckws5FX7Nlx7WG5pmK31EHDyzwCLcBGAsYHQ/s600/IMG-20200814-WA0232.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" src="https://1.bp.blogspot.com/-LF56P3vRrZ8/XzX1p-YuaRI/AAAAAAAAAPk/12Wf6EEckws5FX7Nlx7WG5pmK31EHDyzwCLcBGAsYHQ/s0/IMG-20200814-WA0232.jpg" /></a></div> Oleh : Imayanti WijayaIbu Rumah Tangga & Member AMK Geliat kesadaran umat mulai nampak nyata. Ide penerapan Islam Kaffah ataupun khilafah Islamiyyah yang semula dianggap tabu dan asing didengar, kini mulai membahana seantero jagat raya. Berbagai upaya untuk menghalangi dakwah, mulai dari persekusi,  propaganda, pembubaran kelompok dakwah dan lain sebagainya, nyatanya semakin membuat ide ini semakin tumbuh subur bak jamur di musim penghujan. Perlahan namun pasti dukungan umat berdatangan silih berganti. Hal ini tentu memunculkan kekhawatiran pada diri para pembenci Islam. Kafir barat beserta para anteknya bereaksi keras terhadap setiap geliat kebangkitan umat. Seperti yang baru-baru ini terjadi, ketika presiden Turki memutuskan untuk merubah gedung bersejarah Aya Sophia di kota Istambul menjadi masjid. Keputusan ini memancing reaksi keras dari pemimpin AS, Rusia,Yunani, bahkan tokoh agama setingkat Paus Fransiskus.  Dewan Gereja Dunia  yang mewakili 350 gereja Kristen juga ikut bersuara, mereka menyesalkan perubahan status tersebut yang dianggap sebagai keputusan yang berlebihan dan hanya akan menimbulkan kecurigaan dan perpecahan antar masyarakat beragama. (Muslimah news.com 16/7/2020) Keputusan ini kontan membuat nama Erdogan menjadi harum serta berjasa bak pahlawan. Presiden Turki ini dianggap berani membuat perubahan dan kebijakannya menjadi angin segar bagi kebangkitan Islam. Tidak sedikit yang menaruh harapan besar pada Erdogan dan menjadi kian simpatik akan kepemimpinannya, tanpa mengetahui lebih jauh bagaimana watak sebenarnya pemimpin Turki ini. Tidak banyak kaum muslimin yang mengetahui akan hangatnya hubungan perdagangan yang terjalin baik antara Turki dan Israel, padahal yang selama ini yang muncul ke permukaan adalah bahwa Erdogan dikenal sebagai sosok pemimpin yang berani melawan Israel. Namun nyatanya apa yang dilakukan oleh Erdogan ini dinilai sebagai suatu ancaman yang menimbulkan trauma akut pada Barat. Hal ini dikarenakan presiden Turki ini  dianggap sebagai Neo-Ottoman, supremasi Khilafah Utsmaniyah yang telah melumpuhkan Eropa sejak abad 16. Sehingga mereka bersiap untuk bersikap tegas dalam mencegah kemunculannya kembali di masa yang akan datang. Faktanya, reaksi keras akan diubahnya Aya Sophia menjadi masjid bukanlah satu-satunya peristiwa yang memancing kekhawatiran barat akan kebangkitan Islam. Di negeri ini pun bermunculan berbagai propaganda serta kebijakan yang menunjukkan sikap fobia pemerintah akan bangkitnya kembali Islam Kaffah. Seperti ungkapan wakil presiden KH. Ma'arif Amin yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak boleh membawa paham khilafah de dalam kehidupan kebangsaan karena hal tersebut melanggar kesepakatan yang ada dalam pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Ia pun menyatakan bahwa para pendiri bangsa sudah menyelesaikan persoalan hubungan agama dan negara melalui kesepakatan nasional yang mengikat keindonesiaan hingga saat ini sebagai landasan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. (Beritasatu.com) Oleh karenanya, khilafah ditolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan, bukan karena dinilai tidak Islami. Untuk itu dilakukan upaya menghilangkan paham radikal ini untuk mengikis paham yang tidak sesuai dengan paham kebangsaan. Sikap anti Islam juga nampak dari digulirkannya kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo yang menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat dengan ide khilafah akan diberhentikan secara tidak hormat. Menurutnya hal ini sesuai dengan UU 5/2014 tentang ASN. Pada pasal 87 ayat 4 huruf b  dinyatakan bahwa ASN akan diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. (Beritasatu.com) Lebih lanjut Tjahjo menegaskan bahwa telah menjadi konsekuensi bagi ASN baik tingkat pusat ataupun daerah. Wajib hukumnya bagi ASN untuk menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan UUD 1945, setia dan mengabdi pada bangsa dan negara. Menurutnya ide khilafah adalah ancaman karena akan mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Riak kebencian terhadap Islam  juga dirasakan ketika beberapa waktu lalu ramai dibicarakan, yaitu digulirkannya RUU HIP. Berbagai pihak menolak keberadaan RUU ini karena dinilai akan menghidupkan kembali ideologi komunis di Indonesia, dan ingin meminggirkan peran agama melalui ide yang diusungnya yaitu memeras Pancasila menjadi Trisila dan ekasila. Hingga nantinya ketuhanan dipaksa tunduk di bawah kemanusiaan. Ketakutan terhadap kebangkitan Islam telah nampak begitu nyata. Kekhawatiran inilah yang mendorong berbagai tindakan serta kebijakan yang menunjukan sikap fobia terhadap Islam. Ideologi ini dianggap sebagai bahaya yang bisa mengancam jika kelak bangkit kembali. Seperti yang telah diketahui bersama, negeri ini adalah salah satu dari sekian banyak negara penganut kapitalisme sekuler. Dunia yang diwarnai oleh tiga ideologi besar yaitu Islam, Kapitalisme dan sosialisme, nyatanya tak dipungkiri meniscayakan terjadinya pertarungan sengit antara 3 ideologi. Berakhirnya pemerintahan Islam setelah mampu berjaya dan menguasai ⅔ dunia selama hampir 13 abad lamanya, menjadikan kapitalisme berhasil menggantikan pemerintahan Islam dan menjadi negara adidaya. Kekuatan Islam yang telah susah payah mereka tumbangkan menjadi hal yang begitu dihindari untuk bangkit kembali. Munculnya pemerintahan Islam menjadi suatu ancaman yang menakutkan bagi mereka, karena hal itu akan menghentikan hegemoni barat  atas dunia dan mampu mengganggu kepentingan politik dan ekonomi barat di dunia Islam. Saat kekhilafahan Turki Utsmani dibubarkan pada 3 Maret 1924 oleh Mustafa Kemal Attaturk, barat menobatkannya sebagai bapak pembangunan  dan pelopor Turki modern. Hal ini dimaksudkan agar Turki tetap berpegang pada sistem demokrasi sekuler dan tidak berubah kembali menjadi khilafah Islam. Dari sini kita mampu memahami mengapa barat begitu bereaksi ketika Aya Sophia diubah menjadi masjid, karena ketakutan akan bangkitnya kembali negara Islam begitu besar. Barat dan para anteknya berharap Islam akan terbentuk sesuai keinginan mereka, umat Islam menjadi asing dengan khilafah yang menjadi perwujudan riil Islam politik. Barat takut jika model pemerintahan yang memadukan Islam sebagai way of life akan menjadi sesuatu yang dirindukan umat dan dijadikan sebagai jawaban atas segala keterpurukan dan kesengsaraan yang dialami umat selama ini. Apa alasan barat begitu takut kebangkitan Islam akan muncul kembali? Kebangkitan seperti apakah yang dikhawatirkan oleh barat? Untuk mengetahui akan hakikat kebangkitan, penting bagi kita mengetahui makna dari kebangkitan itu sendiri. Kebangkitan (an-nahdhah) secara istilah adalah irtifa'ul fikr  yaitu meningkatnya atau tingginya  taraf berpikir. Landasan suatu kebangkitan yang benar adalah pemikiran. Adapun terkait pemikiran ini Syeikh Taqiyuddin An-Nabhaniy mendefinisikannya sebagai transformasi penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak yang disertai adanya informasi yang terdahulu (ma'lumat tsabiqoh).  Apabila kita ingin kebangkitan terwujud  maka harus dilakukan perubahan pada pemikiran manusia melalui perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Perubahan pemikiran nantinya akan mewujudkan pemahaman dan akan berpengaruh pada tingkah laku. Hal ini merupakan ekspresi kebangkitan dan menjadi penentu tinggi atau rendahnya kebangkitan yang akan dihasilkan. Adalah suatu hal yang keliru ketika mengukur kebangkitan hanya karena tindakan sesaat seorang pemimpin semisal Erdogan. Keputusannya mengubah aya sophia menjadi masjid dinilai sebagai langkah  maju akan bangkitnya kembali ideologi Islam. Padahal sejatinya sinyal kebangkitan Islam tidak bisa dinilai  dari kebijakan Erdogan, sayangnya tidak sedikit  pendukungnya yang begitu terkesan dengan kepribadiannya yang dikenal  sebagai sosok agamis dan  taat beragama. Erdogan seolah bangkit melawan elite politik sekuler yang ditanam Kemal Pasha sejak keruntuhan Khilafah Islamiyyah 1924. Namun fakta menunjukkan sebaliknya, alih-alih mengupayakan kebangkitan seperti yang diharapkan oleh umumnya umat Islam, Erdogan justru memunculkan keakrabannya dengan Israel yang telah sekian lama menjadi musuh umat Islam. Saat ini, meskipun  Allah belum berkenan memberikan pertolongan-Nya secara sempurna, namun perkembangan dakwah telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini bisa kita saksikan dari munculnya kesadaran umat yang mulai tidak  ragu menyuarakan Khilafah sebagai ajaran Islam, bangga mengibarkan panji Rasulullah  sebagai simbol kemenangan Islam, serta  berani “melawan” narasi busuk rezim dan kroni-kroninya yang mendiskreditkan Islam dan pejuangnya.  Inilah yang menjadi penyebab ketakutan barat akan munculnya kembali kekuatan Islam yang dulu telah begitu lama memimpin dunia. Untuk itu mereka berupaya sekuat tenaga melakukan untuk menghentikan geliat kebangkitan umat ini. Benarlah kiranya firman Allah Swt. dalam Al Qur'an yang artinya: “Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya (8). Dialah yang mengutus RasulNya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membencinya(9).” (TQS Ash-Shaaf [61] : 8-9). Umat juga semestinya tidak perlu terlalu  khawatir dengan berbagai upaya pembelokan isu atau penggiringan opini yang tidak menguntungkan umat Islam. Apa yang menimpa  umat saat ini, sejatinya pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. dimana pada saat itu  menjadi sasaran narasi kebencian.  Pada saat itu kafir Quraisy menggunakan berbagai propaganda seperti berdebat, menggugat, mencaci, melemparkan berbagai isu dan tuduhan. Propaganda itu juga digunakan untuk menyerang akidah Islam dan para pemeluknya, membusuk-busukkan dan menghina esensi ajaran Islam. Namun Rasulullah dan para sahabat terus menerus menggencarkan dakwah dan senantiasa menyeru manusia agar kembali ke jalan Allah. Telah menjadi sunnatullah  dalam dakwah agar senantiasa bersedia  menanggung risiko perjuangan. Karena sikap teguh dan konsisten itu nyatanya membuat musuh-musuh Islam makin gentar dan kian kacau dalam menyusun langkahnya. Keyakinan kafir barat akan kebangkitan umat melalui tegaknya kembali khilafah, semestinya membuat umat Islam lebih bersemangat lagi dalam memperjuangkan khilafah. Karena kemunculan Daulah Khilafah Islamiyyah bukan sekedar faktor ramalan atau prediksi, melainkan sebuah keniscayaan yang bersumber dari bisyarah (kabar gembira) yang disampaikan oleh  Rasulullah saw.: "Kemudian akan ada lagi khilafah yang menempuh jejak kenabian.." (HR.Ahmad) Semoga kita termasuk bagian yang memperjuangkan dan menyambut kabar gembira tersebut seraya tetap berpegang kepada tharîqah dakwah Rasulullah saw. dalam mewujudkan kembali Khilafah ‘ala minhâj an-nubuwwah. Amin. Wallahu a'lam bishawaab

Mengungkap Tabir Kebencian akan Kebangkitan Islam

Oleh : Imayanti Wijaya Ibu Rumah Tangga & Member AMK Geliat kesadaran umat mulai nampak nyata. Ide penerapan Islam Kaffah ataupun khil...

Baca selengkapnya »

Politik Dinasti: Wajah Bengis Demokrasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-o7jkoeZGTcE/XzX1VjVXC-I/AAAAAAAAFzY/o34o2zLBZiQGCE6nKCpOTKX1oumS0WeQwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200814_062636.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="574" data-original-width="1077" height="170" src="https://1.bp.blogspot.com/-o7jkoeZGTcE/XzX1VjVXC-I/AAAAAAAAFzY/o34o2zLBZiQGCE6nKCpOTKX1oumS0WeQwCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200814_062636.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
Oleh : Ummu Najla</div>
<div style="text-align: center;">
Komunitas Ibu Peduli Generasi</div>
 
Fenomena politik kini mulai kembali memberi sensasi. Fantantis, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di sejumlah daerah, digadang-gadang bakal diramaikan keluarga presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menantu Jokowi Bobby Afif Nasution suami Kahiyang Ayu, lalu Wahyu Purwanto suami dari adik kandung Jokowi serta Dolly Sinomba Siregar paman dari Bobby Nasution. 
 
Walaupun Jokowi sempat menampik tuduhan tersebut, tapi demikianlah faktanya. Tak ayal para pakar politik mulai ramai memberikan analisa politiknya. Mulai dari dukungan hingga cecaran. 
 
Pangi Syarwi Chaniago misalnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini pun aktif unjuk gigi memberikan kritikan di depan publik. Bahkan pada media dia mengatakan, harusnya keluarga inti presiden menjaga jarak dari politik praktis karena rentan terjadi konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan serta memanfaatkan pengaruh presiden untuk kepentingan pribadi terkait kontestasi yang akan mereka ikuti. (Republika.co. id, Senin, 20/7) 
 
Terbukti Achmad Purnomo, wakil walikota Solo saat ini yang menjadi rival berat Gibran dalam konstestasi ini, akhirnya kandas mendapat rekomendasi partai, setelah terjadi deal-deal politik ketika diundang Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta. 
 
Melanggengkan Status Quo 
 
Aneh bin ajaib, begitulah pernyataan yang tepat melihat fenomena politik saat ini. Begitu mudahnya dalam sekejap kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan. Sehingga motto sakral “tak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi” bukanlah isapan jempol belaka. 
 
Praktek korupsi, kolosi dan nepotisme rupanya bukanlah sekedar sandiwara. Itu adalah realiti show yang diperankan langsung oleh para elit politik di hadapan khalayak. Ironisnya, politik dinasti sudah menjadi budaya dan mengakar kuat di Negeri dongeng ini. Alkisah dimulai dari dinasti Soekarno, Soeharto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan disempurnakan oleh rezim ini. 
 
Kini, nampak sudah wajah bengis demokrasi yang mempertontonkan kedigdayaan demi sebuah kekuasaan. Semahal apapun harga sebuah jabatan akan dibayar demi melanggengkan status quo. Siapapun seakan layak dijadikan tumbal dalam persengkokolan. Demi memuluskan sebuah nafsu keserakahan. 
 
Bukan lagi sebuah rahasia, ketika ambisi keserakahan berpadu dengan syahwat politik, maka rakyatlah yang akan menjadi korban. Lebih-lebih ditopang oleh sistem buatan manusia yang memisahkan agama dari kehidupan. Jelas, semakin memperkelam goresan sejarah Kapitalisme. Hingga, setiap langkah penerapannya ditoreh dengan tetesan darah rakyat yang tak berdosa. 
 
Kepemimpinan dalam Islam 
 
Harusnya, sebuah kepemimpinan adalah amanah bagi empunya. Sejatinya, kepemimpinan bukanlah sebuah hadiah yang layak dibanggakan. Justru, menjadi beban karena beratnya amanah jabatan dan kekuasaan. Bukankah di Akhirat kelak, siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. 
 
Rasulullah saw. bersabda: 
 
”Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) 
 
Hakikat kepemimpinan adalah pelayanan, bukan justru menjadi raja dan tuan atas kaum yang tertindas. Wasiat tersebut tercermin dalam sabda Rasulullah saw.: 
 
“Tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk memelihara urusan rakyat, lalu dia tidak melingkupi rakyat dengan nasihat (kebaikan), kecuali ia tidak akan mencium bau surga." (HR. al-Bukhari) 
 
Rasulullah saw. juga bersabda: 
 
“Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan mereka, kecuali Allah mengharamkan surga untuk dirinya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim) 
 
Wasiat inilah yang menjadikan para generasi salafush-shalih justru enggan menerima tampuk kepemimpinan, bahkan takut jika tidak bisa amanah. Sebagian dari mereka pun bahkan ada yang menolak ketika ditunjuk menjadi pemimpin. Umar bin khatab contohnya. Beliau bahkan sempat marah dan menangis ketika kaum Muslimin menunjukknya menjadi khalifah pengganti Abu Bakar. 
 
Begitu pula sebelumnya, ketika kaum Muhajirin dan Anshar di Saqifah Bani Saidah, sibuk berembug mencari sosok pemimpin sepeninggal Rasulullah. Umar menolak mentah-mentah ketika Abu Bakar menunjuknya. Sebaliknya, Umar justru menjagokan Abu Bakar. Alhasil, keduanya saling mengunggulkan satu sama lain untuk menjadi khalifah. 
 
Umar pun dengan tegas menolak pencalonan anaknya Abdullah sebagai pengganti dirinya ketika di ujung maut. Demi menghindari praktek KKN dan politik dinasti. Hal ini terjadi karena sahabat mulia tersebut sangat memahami sabda Nabi saw. berikut: 
 
“Kalian begitu berhasrat atas kekuasaan, sementara kekuasaan itu pada Hari Kiamat kelak bisa berubah menjadi penyesalan dan kerugian.” (HR. Nasa’i dan Ahmad) 
 
Rasulullah saw. juga bersabda: 
 
“Sungguh seburuk-buruk pemimpin adalah al-Huthamah (yang menzalimi rakyatnya dan tidak menyayangi mereka).” (HR. Muslim) 
 
Mirisnya, generasi zaman now justru sibuk mengejar ambisi kekuasaan dan haus akan ketenaran. Mereka tak lagi takut akan ancaman dan azab Allah pada hari Kiamat kelak. Ketika sistem kufur sudah mendominasi hati dan didewa-dewakan. Maka keimanan dan ketakwaan pun tergadaikan demi kenikmatan dunia yang semu. 
 
Sungguh kini, kita sangat merindukan sosok pemimpin yang amanah laiknya Khulafaur Rasyhidin. Juga sehebat dan sewara’ khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun masa kepemimpinannya hanya seumur jagung, tapi sukses memberikan kesejahteraan dan keadilan di muka bumi. 
 
Hal tersebut sangat berdasar karena ditopang oleh sistem Islam yang dilandasi ketakwaan. Menjadikan halal haram sebagai standart bukan sekedar keuntungan material semata. 
 
Tidakkah kita merindukan kembali kehadiran sistem Islam yang bisa melahirkan para pemimpin yang adil dan amanah? Maka sudah sepantasnya kita berjuang mewujudkannya kembali di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab.

Politik Dinasti: Wajah Bengis Demokrasi

Oleh : Ummu Najla Komunitas Ibu Peduli Generasi Fenomena politik kini mulai kembali memberi sensasi. Fantantis, Pemilihan kepala da...

Baca selengkapnya »

Artis Dan Selebritis Dalam Pentas Politik Praktis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-cAWzDxeY66c/XzXp9Dm4m-I/AAAAAAAAFzM/8JNwlA2fZAQIqvfwIQ-7jgtwvArYWs5ugCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200813_055013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="878" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-cAWzDxeY66c/XzXp9Dm4m-I/AAAAAAAAFzM/8JNwlA2fZAQIqvfwIQ-7jgtwvArYWs5ugCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200813_055013.jpg" width="219" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
Oleh : Bunda Dee</div>
<div style="text-align: center;">
Ibu Rumah Tangga,  Member Akademi Penulis Kreatif</div>
 
Tak kenal maka tak sayang, peribahasa populer ini sangat  pantas disematkan untuk menggambarkan dinamika politik di Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang akan dilakukan serentak pada bulan Desember 2020. 
 
Genderang pilkada telah ditabuh di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kandidat dari berbagai latar belakang  partai pun mulai mengayuh simpati dari elemen penduduk negeri, berlomba-lomba menggaet figur dari kalangan selebritas untuk mendongkrak perolehan suara demi meraih kemenangan dalam pesta demokrasi nanti. Sederetan nama artis sudah digulirkan, di antaranya Ramzie di Tangerang Selatan, Aldi Taher untuk Sulawesi Tengah, Sahrul Gunawan dan Olla Ramlan untuk pilkada Jawa Barat. Tidak hanya itu anak para petinggi pemerintah saat ini pun turut meramaikan pentas pilkada ini. Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, putra dan menantu Presiden Jokowi, untuk daerah Solo dan Medan. Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk Tangerang Selatan. Dan masih ada nama-nama yang lainnya. 
 
Ketenaran dan popularitas menjadi modal dasar mendulang suara di tengah kejenuhan sistem oligarkhi. Semakin populer selebritas dan  dikenal masyarakat, semakin murah biaya politik, karena calon yang ditawarkan sudah tak perlu dipromosikan. Kepopuleran menjadi nilai lebih bagi calon kepala daerah untuk maju ke panggung politik. Mereka seakan mendapatkan karpet merah untuk masuk ke laga kompetisi pilkada. 
 
Dilansir dari Galamedianews.com, Rabu, 5 Agustus 2020, Pengamat Komunikasi Politik Unikom Bandung yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik (LKKP), Adiyana Slamet, saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Rabu 5 Agustus 2020. Beliau mengatakan bahwa partai politik yang mengusung figur dari kalangan selebritas mempunyai modal dasar sebagai awal untuk meraih kemenangan. 
 
Dalam persaingan partai politik,  kontestan harus mampu menempatkan produk politik dan image  politik dalam benak masyarakat. Maka dari itu, diperlukan figur selebritas untuk memenangi kontestasi tersebut, tak terkecuali di Pilkada Kabupaten Bandung 2020. Pada 2020 ini merupakan dinamika politik baru. Kenapa? Ada faktor di mana kalangan selebritis diyakini bisa meruntuhkan kekuasaan yang telah lama dikuasai. Kendati demikian, Adiyana pun mengatakan, dalam strategi demokrasi elektoral, kepopularitasan tinggi bukan menjadi penentu. Parpol harus betul-betul jeli melihat potensi kapasitas dan kredibilitas sang selebritas agar betul-betul meningkatkan elektabilitas kandidat pasangan calon. 
 
Sistem demokrasi kapitalis memiliki mesin politik yang unik dalam menjalankan roda pemerintahannya. Terwujudnya keterwakilan rakyat hanya isapan jempol semata. Apalagi berharap rakyat sejahtera, sesuatu yang hingga saat ini tak kunjung dapat dibuktikan demokrasi. Demokrasi dikatakan cacat sejak lahir. Pernyataan ini disampaikan J. Kristiadi, penulis senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS). 
 
Cacatnya sistem ini karena tidak adanya jaminan orang-orang yang dipilih memang benar-benar representasi ratusan juta rakyat. Partai politik yang fungsi utamanya sebagai wadah edukasi politik bagi masyarakat, nyatanya sering kali terjebak pemikiran “yang penting menang” dalam pemilihan umum, yang penting calonnya bisa tembus menjadi kepala daerah, atau yang penting kadernya bisa lolos ke Senayan. Pemikiran dangkal partai politik ini menjadikan partai mengambil jalan pintas dalam perekrutan kadernya. Dengan tujuan meraup suara rakyat, artis bermasalah sekali pun akan dilamar menjadi kader partainya. Sistem kufur seperti inilah yang menghasilkan politisi-politisi prematur. Politisi instan dengan kompetensi negarawan yang diragukan. 
 
Sudah menjadi rahasia umum dalam sistem kapitalis  masyarakat dipertontonkan serangkaian peristiwa yang selalu menampilkan sosok artis atau selebritis yang dapat menarik perhatian publik. Tidak terkecuali dalam ranah politik praktis  dengan sistem demokrasinya. Bila dicermati proses pengaderan seperti ini akan berakibat pada lahirnya politisi-politisi prematur dari partai. Sudah tidak ada lagi kedewasaan berpikir, cepat mengambil solusi, mengedepankan pelayanan daripada kepentingan pribadi atau golongan, peduli dengan masalah yang ada di masyarakat, yang merupakan karakter seorang politisi negarawan yang melekat pada kandidat pilkada, terutama dari jalur instan seperti mencalonkan artis dan selebritis ini. 
 
Praktik asal pilih kandidat hanya akan melanggengkan kaum ruwaibidhah menghancurkn tatanan kehidupn umat dalam segala aspek di bawah naungan kapitalistik. Rasulullah saw. sudah memberi peringatan akan bahayanya kaum ruwaibidah ini dalam hadis dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw. bersabda yang artinya: 
 
 "Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?” Beliau menjawab, “Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum." (HR. Ibnu Majah) 
 
Buruknya sistem kufur berbanding lurus dengan output sosok pemimpin saat dia  sudah duduk di pemerintahan. Partai politik (praktis) sebagai wadah melahirkan politisi-politisi ulung bermental negarawan kini sudah tak dapat diharapkan. Banyak kader yang lahir instan karena secara hitungan kuantitas memiliki popularitas. Ketika kekuasaan diraih, kekayaan berlimpah, status sosial melambung, rakyat dihempaskan. Sangat berbeda dengan politik Islam. 
 
Islam dan syariatnya memiliki cara yang sempurna dan paripurna dalam memilih pemimpin, baik sebagai kepala negara maupun kepala daerah. Out put-nya akan terwujud sosok pemimpin yang amanah, adil dan cinta rakyat di atas landasan akidah Islamiyah. Sistem politik Islam melahirkan para politisi berkarakter negarawan. Politik dalam bahasa Arab berarti mengurusi urusan umat, di dalam dan di luar negeri, yang dilakukan negara dan umat. Negara secara langsung mengatur urusan rakyatnya, sementara umat/rakyat melakukan koreksi dan kontrol. 
 
Politik yang lahir dari sebuah peradaban Islam, di mana negaranya menjadi negara pertama dalam konstelasi perpolitikan dunia. Negara yang dimaksud tentu adalah Khilafah Islam, yang sudah terbukti mampu memimpin dunia hingga 13 abad lamanya. 
Para politisinya tak hanya bermain politik praktis, namun juga bermental negarawan, seperti  Abu Bakar as Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, atau setara Ali bin Abi Thalib. Visinya menjadi pemimpin negara adalah semata agar rakyatnya sejahtera dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. 
 
Kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. 
 
Rasulullah saw. mengumpamakan pemimpin laksana penggembala (ra’in). Dalam sebuah hadits Rasulullah saw., bersabda yang artinya: 
 
“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)." (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad) 
 
Berbekal  inilah pemimpin dalam Islam mampu menempatkan posisinya sebagai pengurus atau pelayan bukan sebagai majikan. Politik yang dijalankan adalah politik pelayanan, bukan politik kepentingan. Pelayanan kepada masyarakat menjadi basis mengurusi urusan umat. Bukan sekadar karena kepentingan partai apalagi untuk kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Jelaslah bahwa kepemimpinan yang amanah hanyalah kepemimpinan yang didasarkan pada syariah Islam. Dengan kata lain, pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang benar-benar menerapkan dan menjalankan syariah Islam secara kâffah dalam semua urusan rakyatnya. 
 
Wallahu a’lam bishawab.

Artis Dan Selebritis Dalam Pentas Politik Praktis

Oleh : Bunda Dee Ibu Rumah Tangga, Member Akademi Penulis Kreatif Tak kenal maka tak sayang, peribahasa populer ini sangat pantas...

Baca selengkapnya »

Kebiasaan Baru Bikin Halu

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-rwRX0lO449E/XzOciIYGDaI/AAAAAAAACuA/AnmOfK9L__0Oy7JNgmk2YXMVrbbapy6MQCLcBGAsYHQ/s880/IMG-20200809-WA0023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="880" data-original-width="770" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-rwRX0lO449E/XzOciIYGDaI/AAAAAAAACuA/AnmOfK9L__0Oy7JNgmk2YXMVrbbapy6MQCLcBGAsYHQ/s640/IMG-20200809-WA0023.jpg" /></a></div>Oleh : Umniyatul UmmahIbu Rumah TanggaIndonesia masih dalam bayang-bayang Covid-19, dimana wabah ini  mengintainya setiap saat. Sampai saat ini jumlah pasien belum juga mengalami penurunan bahkan kian hari kian melonjak. Tidak hanya di kota-kota besar virus ini sudah mulai merambah ke daerah. Padahal pandemi ini sudah lama menembus negara kita, namun sepertinya pemerintah belum dapat mengatasinya secara tuntas. Belum lama ini di kabupaten Bandung ditemukan satu keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Tepatnya di Kompleks Cibiru Asri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Seperti yang diinformasikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana Purnami, satu keluarga tersebut terdiri dari bapak, ibu dan tiga orang anak.“Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium satu keluarga yakni bapak, ibu, dan tiga anaknya dinyatakan positif Covid-19,” jelasnya saat On Air di Radio PRFM 107.5 New Channel, Rabu (29/7/2020).Saat ini, seluruh anggota keluarga tersebut tengah menjalani isolasi di rumah sakit. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya juga telah melakukan pelacakan (Tracing) untuk mengetahui sumber awal penularan Covid-19 terhadap satu keluarga tersebut.(PRFMNEWS.ID, 29 Juli 2020)Fakta di atas menunjukan bahwa saat ini negara atau daerah tempat tinggal kita belum benar-benar aman dari wabah Covid-19. Semenjak pemerintah menerapkan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) kehidupan masyarakat sudah terlihat seperti normal kembali sebagaimana sebelum terjadinya wabah. Aktivitas rutin masyarakat berjalan seperti biasa, bekerja, belanja ke mall, ke tempat wisata dan sebagainya. Tentu saja hal yang demikian tidak menutup kemungkinan adanya interaksi dengan orang lain bahkan mungkin dari daerah lain yang kita tidak tahu bagaimana kondisi mereka sehat ataukah tidak.Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih minim. Ini dapat terlihat masih adanya sebagian masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Sehingga masyarakat terkesan kurang peduli, bahkan cenderung abai terhadap kesehatan. Padahal pemberlakuan new normal ini sejatinya membuat masyarakat rentan terhadap suatu penyakit, terlebih lagi Covid-19.Inilah kebijakan ala kapitalisme sekuler. Siap tidak siap masyarakat harus dihadapkan pada kebijakan ini. Ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi wabah pandemi ini mengantarkannya pada pengambilan kebijakan yang terkesan asal-asalan. Selain itu dorongan dari para pengusaha yang pada dasarnya merekalah penguasa sebenarnya. Usaha mereka terancam bangkrut  sehingga segala upaya dilakukan untuk mempertahankan proyek dan bisnisnya.Dari sini terlihat bahwa negara-negara yang menerapkan ideologi kapitalisme, menganggap bahwa kepentingan ekonomi jauh lebih penting daripada keamanan dan kesehatan masyarakatnya. Ketamakan sistem kapitalisme inilah yang menyebabkan wabah Covid-19 ini semakin membesar dan tidak terkendali  di seluruh dunia.Solusi kapitalis dalam mengatasi wabah telah tampak secara nyata  bagaikan jauh panggang dari api. Dalam kapitalisme kemaslahatan dan keuntungan materi adalah sesuatu yang diagung-agungkan. Demi meraup keuntungan segala macam cara dilakukan sekalipun jika harus mengorbankan kesehatan masyarakatnya. Cara penyelesaian yang demikian juga merupakan bukti bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah belum tepat dan terkesan kurang peduli.Berbeda dengan Islam yang memiliki pandangan lain yang bertolak belakang dengan sistem kapitalisme. Dalam sistem ekonomi Islam, standar pertama yang dilakukan negara adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok hingga sekunder tiap individu masyarakat, baik negara dalam kondisi aman ataupun saat terkena wabah seperti Covid-19 ini. Dalam kasus penularan wabah, maka akan dilakukan karantina wilayah tempat wabah tersebut berada, dengan penjagaan ketat, warga di daerah wabah tidak boleh keluar daerah demi menghindari penularan secara bebas. Demikian pula warga yang berada di luar wabah tidak boleh masuk daerah wabah supaya tidak tertular. Dengan demikian daerah yang bersih dari wabah bisa mensuport daerah yang dikarantina. Baik berupa bantuan semisal kebutuhan pokok, alat kesehatan dan lain-lain. Islam memiliki tiga prinsip dalam menanggulangi wabah antara lain:Pertama, jika terjadi wabah maka penguncian area yang terkena wabah harus dilaksanakan sesegera mungkin. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Sehingga seluruh kebutuhan pokok umat akan dipenuhi oleh negara dan wabah pun akan cepat mereda.“Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu. Dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar rumah.”  (HR Muslim)Kedua, Isolasi yang sakit. Jika ada penyakit yang menular, maka wajib bagi pasien yang terjangkit melakukan isolasi. Baik itu isolasi mandiri ataupun ditangani tenaga medis. Di sini dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Sehingga tenaga kesehatan sebagai garda terakhir tidak akan mendapatkan beban yang begitu berat. Kematian para tenaga medispun akan bisa dihindari.Kesadaran yang dilandasi oleh keimanan akan menghasilkan amal yang produktif. Artinya, masyarakat yang memahami bahwa Islam harus diterapkan dalam kehidupannya, mereka akan melakukan social distancing dengan maksimal. Karena mereka memahami bahwa hal demikian adalah bentuk ikhtiar untuk kesembuhan yang merupakan perintah Allah Swt.“Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.” (HR Imam Bukhari Muslim)Ketiga, pengobatan hingga tuntas. Bagaimanapun, nyawa manusia lebih berharga dibanding dunia dan isinya. Maka pengobatan harus maksimal dan ditunjang dengan sistem kesehatan yang baik. Fasilitas rumah sakit yang memadai, Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap, tenaga medis yang banyak dan berkualitas, juga pendanaan yang sehat.Oleh karena itu, jika kita menginginkan permasalahan pandemi ini berakhir, selain berikhtiar untuk menjaga diri dari virus, juga harus disertai dengan perjuangan menerapkan Islam secara kaffah. Tidak bisa kita berharap pada sistem yang rusak kapitalisme sekuler karena tidak mungkin dapat menyelesaikan permasalahan, yang ada masalah bahkan kian bertambah. Hanya dalam sistem Islamlah seluruh masalah akan dapat teratasi secara tuntas. Wallahu a'lam bi ash-shawab

Kebiasaan Baru Bikin Halu

Oleh : Umniyatul Ummah Ibu Rumah Tangga Indonesia masih dalam bayang-bayang Covid-19, dimana wabah ini mengintainya setiap saat. Sampai s...

Baca selengkapnya »

MASUKNYA TKA DITENGAH ARUS PHK

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-C5UEGgyhX2k/XzOBj78XWBI/AAAAAAAAAbc/dplE12vhvX8wgT1MA-8rR2G7nXWelAeIgCLcBGAsYHQ/s1080/IMG-20200811-WA0014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="674" data-original-width="1080" height="249" src="https://1.bp.blogspot.com/-C5UEGgyhX2k/XzOBj78XWBI/AAAAAAAAAbc/dplE12vhvX8wgT1MA-8rR2G7nXWelAeIgCLcBGAsYHQ/w400-h249/IMG-20200811-WA0014.jpg" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Oleh: Rahayu Kushartati, S.H (Pemerhati Umat, Komunitas Perempuan Hijrah Sorowako </td></tr></tbody></table>Pemerhati Umat, Komunitas Perempuan Hijrah Sorowako Ditengah arus deras Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia akibat pandemi covid-19, sebanyak 325 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke wilayah Pulau Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang, 09/08/2020. Lebih lanjut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Indra Hidayat menyebut, ratusan TKA China tersebut merupakan tenaga ahli konstruksi yang akan bekerja di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), Galang Batang. "Mereka dikontrak selama enam bulan untuk menyelesaikan proyek konstruksi di PT BAI. Setelah selesai, langsung pulang ke negaranya. Perusahaan itu menargetkan mulai beroperasi tahun 2021," ungkap Indra Hidayat.(Republika.co.id)Sebelumnya 500 TKA masuk ke Konawe, Sulawesi Tenggara dan 2000 TKA masuk ke Indonesia untuk mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).  Menteri Ketenagkerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan sejumlah alasan diizinkannya mereka bekerja di Indonesia. Alasan pertama, masuknya mereka akan membantu ribuan tenaga kerja lokal terserap oleh perusahaan yang membutuhkan di sana,"Alasan pemerintah menyetujui masuknya TKA China tersebut karena keahliannya dibutuhkan. Kita minta juga ada tenaga kerja lokal yang akan mendampingi mereka, agar terjadi transfer of knowledge. Pada akhirnya tenaga kerja lokal kita sudah bisa memahami teknologinya, maka operasional selanjutnya akan diserahkan kepada tenaga kerja lokal kita," tambahnya.(detikfinance)Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mendata jumlah pekerja yang tidak lagi bekerja akibat pandemi virus corona (Covid-19). Hingga kini, Kemenaker telah mendata 1,7 juta (1.722.958) orang yang tidak bekerja akibat pandemi corona. Jumlah data pekerja yang terdampak pandemi terbagi dalam beberapa kriteria. Yakni, pekerja formal yang di-PHK sebanyak 375.165 pekerja, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.032.960 pekerja, ditambah lagi pekerja informal yang terdampak corona yang sebanyak 314.833 orang. Data ini merupakan data yang sudah diverifikasi atau clear and clear oleh Kemenaker.(KONTAN.CO.ID ) Hubungan pemerintah Indonesia dengan Pemerintahan China bukanlah hubungan biasa. Indonesia telah berada dalam cengkraman proyek Investasi pembangunan Infrastruktur dan Perjanjian Belt Road Initiative (BRI). Sistem Kapitalis-Demokrasi menjadikan Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh dalam kepemimpinannya. Sistem kapitalis menjadikan pemilik Modal (Kapital) sebagai sang tuan yang berhak berkuasa. Begitu juga dengan China yang berperan layaknya sang tuan penguasa di negeri kita, Indonesia. Imbasnya, hanya menyisakan kedzoliman dan duka kepada rakyat Indonesia karena kebijakan yang dibuat penguasa tidak berpihak pada rakyat. Rakyat harus susah payah memenuhi kebutuhan hidup karena kehilangan pekerjaan (PHK) lantaran pabrik-pabrik berhenti berproduksi akibat adanya pandemic Covid 19. Terlepas dari pandemi covid-19 atau tidak, kebijakan masuknya TKA Cina ini tetap harus ditolak. Pasalnya, di sisi lain, anak bangsa tengah tertimpa tsunami PHK. Termasuk bagi yang stay at home alias dirumahkan, itu sungguh tak ubahnya sebagai PHK terselubung. Mereka belum dipecat dari pekerjaannya, tapi juga tidak bisa bekerja karena harus menerapkan social distancing. Akibatnya, mereka otomatis tidak mendapatkan gaji.Kondisi ini juga benar-benar memperlihatkan wajah buruk oligarki yang penuh borok. Di samping itu, makin mempertegas praktik neoliberalisme sumber daya nafkah di dalam negeri. Ini juga sama saja membiarkan warga asing (aseng) menjajah dan menginjak-injak harga diri anak bangsa. Apa lagi istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi ketika orang luar lebih diistimewakan daripada warga sendiri? Ini sungguh berbeda dari sistem Islam yang dalam setiap kebijakan publiknya, negara Khilafah selalu berangkat dari sabda Rasulullah ﷺ berikut ini: الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).Negara Khilafah akan melahirkan sosok-sosok penguasa yang bertakwa kepada Allah hingga membuatnya bersungguh-sungguh berusaha mengurus seluruh urusan rakyatnya. Khalifah, sang penguasa Khilafah, akan menjalankan tugasnya hingga jaminan tersebut benar-benar bisa direalisasikan. Itu karena kesadaran penuh bahwa ia memiliki tugas sebagai raa’iin (pengatur dan pemelihara) dan junnah (pelindung).Negara Khilafah akan memenuhi kebutuhan pokok tiap rakyatnya baik berupa pangan, pakaian, dan papan. Dalam sistem Islam, negara juga wajib membuka dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh pria dewasa agar mampu menjamin kebutuhan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan orang-orang di bawah tanggung jawabnya. Jika kepala keluarga tidak mampu menanggung kebutuhan keluarganya, maka kerabat atau tetangga dekat yang berkewajiban untuk membantunya. Jika kerabat dan tetangga tidak mampu membantunya, maka Negara lah yang berkewajiban untuk menanggung semua kebutuhannya.Karena itu, dalam sistem Islam, negara mempunyai kewajiban membuka lapangan pekerjaan, agar semua warga Negara mendapatkan jaminan yang sama tidak membedakan agama dan status sosial. Adanya jaminan lapangan pekerjaan yang sangat luas menjadikan negeri ini bebas pengangguran. Semua ini sangat mudah diwujudkan, sebab negara dengan sistem Islam akan berdaulat seutuhnya. Negara dalam sistem Islam bukan bawahan rendah yang mengikuti kata tuannya. Negara akan mengelola Kepemilikan Umum (SDA) secara mandiri tanpa Intervensi dari Asing maupun Aseng. Oleh karena itu hanya sistem Islam lah yang mampu menjamin kebutuhan rakyatnya dan berdaulat seutuhnya.Wallahu’alam bi Ash shawab.

MASUKNYA TKA DITENGAH ARUS PHK

Oleh: Rahayu Kushartati, S.H (Pemerhati Umat, Komunitas Perempuan Hijrah Sorowako Pemerhati Umat, Komunitas Perempuan Hijrah Sorowako Dite...

Baca selengkapnya »

Minusnya Pemenuhan Kesehatan Publik Tanda Lepasnya Tanggung Jawab

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-vIdvBn-2kKE/XzJAmLkgNZI/AAAAAAAABbw/EE2sYMvqWYkNmL_2KMSzb5nHZ21_A9t9gCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200810-WA0041.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-vIdvBn-2kKE/XzJAmLkgNZI/AAAAAAAABbw/EE2sYMvqWYkNmL_2KMSzb5nHZ21_A9t9gCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200810-WA0041.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
Oleh : Desi Wulan Sari </div>
<div style="text-align: center;">
(Member of Revowriter)</div>
 
Tak akan bosan, selama pandemi berlangsung, dunia kesehatan akan menjadi isu terdepan di dunia. Kelelahan masyarakat di tengah-tengah wabah virus Covid-19 ini menggantungkan harapan pada pemerintah atas penanganan dan cara menghadapi pandemi ini bersama-sama. Namun harapan semakin jauh saat rakyat semakin  terpuruk akibat penanganan kesehatan yang semakin mahal, melonjak naik bahkan semakin sulit dijangkau. Obat anti virus Covid-19 yang sampai hari ini belum ditemukan membuat keresahan rakyat semakin kuat, mereka  berusaha nencari jalan keluar dari masalah kesehatan yang melanda negeri. 
 
Akibat ketidakpercayaan publik atas permasalahan kesehatan negeri, membuat masyarakat banyak yang merasa perlu bertindak dengan mencoba membuat berbagai terobosan obat-obat penyembuh virus. Seperti yang dilansir media nasional Kompas.com, seorang Hadi Pranoto memperkenalkan diri sebagai Profesor sekaligus kepada Tim Riset Formula Antibodi Covid-19. Ia mengklaim telah menemukan obat antibodi Covid-19 yang bisa menyembuhkan ribuan pasien. Cairan antibodi Covid-19 tersebut diklaim telah menyembuhkan ribuan pasien di Wisma Atlet, dengan masa penyembuham 2-3 hari, dan obat ini juga telah didistribusikan di Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan. (Kompas.com, 2/8/2020) 
 
Akankah dipersalahkan apa yang telah dilakukan seorang Hadi Pranoto atas klaim penemuannya? Ternyata hal tersebut masih menjadi perdebatan dari kalangan praktisi kesehatan. Mereka mengatakan bahwa klaim yang dilakukan oleh Hadi Pranoto dapat menyesatkan publik. Lantaran obat cairan yang diklaimnya tidak teruji secara klinis dan resmi dari sebuah lembaga kesehatan. (detik.com, 2/8/2020) 
 
Bahkan seorang Ahli Biologi Molekuler Independen, Ahmad Utomo menyebutkan bahwa salah satu masalah mendasar di Indonesia terkait obat atau pengobatan sebuah penyakit adalah "klaim". Menurutnya obat merupakan sesuatu hal yang highly regulated dan diperlukan Badan POM agar ada perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsinya. 
 
Jika melihat konteks di atas, masalah kesehatan dan gagasan setiap individu merupakan satu proses alamiah di tengah kondisi pandemi saat ini. Keinginan rakyat untuk bisa sembuh dari Covid-19 menjadi angin segar buat mereka atas berbagai  klaim penemuan obat yang mungkin dianggap manjur. Karena biasanya obat alternatif yang dijual lebih terjangkau harganya. Sehingga membuat harapan sembuh pada diri pasien semakin terbentang di depan mata. 
 
Saat ini, obat antivirus Covid-19 memang secara resmi belum ditemukan oleh berbagai badan kesehatan manapun, bahkan dunia. Faktanya para dokter dan tenaga medis di berbagai kesempatan selalu mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokoler saat beraktivitas, disebabkan pengobatan seorang pasien yang terkena virus Covid-19 dikategorikan berbiaya mahal, dan dikhawatirkan banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya ini, akibat dampak perekonomian yang tidak merata, di tengah krisis pandemi. Berbagai rangkaian prosedur tes perlu dilakukan, alat dan akomodasi bagi sang pasien diperlukan sesuai standar penanganan, dan semua kebutuhan tersebut menelan biaya  pengobatan mencapai Rp290 juta/ pasien bahkan bisa lebih. (kompas.com, 29/6/2020) 
 
Fenomena ini seakan menggambarkan, betapa pemerintah tidak mampu meyakinkan publik terhadap bahaya virus Covid-19 yang ada sekarang. Juga menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa mengandalkan pemerintah untuk menemukan obat atas virus tersebut dan biaya yang super mahal itu. 
 
Lantas, apakah harus disalahkan  “klaim” penemuam obat yang dilakukan seorang Hadi Pranoto? Mengapa masyarakat sangat antusias terhadap sebuah ”penemuan” seperti ini? Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab pada kesehatan masyarakat? 
 
Hidup dalam sistem yang tidak berpihak pada rakyat, layaknya sistem kapitalis saat ini menjadi tantangan tersendiri. Fasilitas kesehatan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara tidak lagi diterima oleh rakyat. Jika rakyat ingin kesehatan dengan fasilitas yang baik, maka mereka harus "dipaksa" membayar mahal demi mendapat  fasilitas yang diinginkan. Jikapun ada support dari negara, itu hanya segelintir fasilitas ala kadarnya, dengan biaya lebih murah tentunya. Maka, janganlah heran ketika masa kritis pandemi masih berada di puncak persoalan, tentu fasilitas kesehatan mejadi satu hal yang urgensi kebutuhannya. Jika negara tidak sanggup memberikan pelayanan yang terbaik, tentu publik pun akan berusaha mencari celah, ide, jalan keluar alternatif atas persoalan ini. Semua itu akibat dari  tingkat kepercayaan publik pada pemerintah sangat rendah, hal ini menjadi bukti lagi dari kerusakan sebuah sistem kapitalis di dunia kesehatan. 
 
Berbanding terbalik dengan penanganan kesehatan dalam sistem Islam. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus disediakan oleh negara. Negara menjamin kebutuhan kesehatan setiap warga negaranya. Selalu menangani secara tuntas setiap persoalan penyakit yang dialami rakyatnya. Dibebaskannya biaya berobat terhadap rakyat  merupakan satu keharusan. Dan dianggap sebagai hak rakyat yang mesti mereka terima. Itulah kewajiban seorang kepala negara agar rakyatnya dipastikan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik, kapanpun, di manapun tanpa terbebani oleh biaya berobat yang mahal nantinya. 
 
Islam memandang kesehatan sangat tinggi nilainya. Pemimpin negeri yang dikenal dengan sebutan khalifah akan memerintahkan para walinya untuk membangun fasilitas-fasiltas kesehatan baik berupa infrastruktur, tenaga medis, dan sarana penunjang lainnya di kota, desa, bahkan hingga ke pelosok-pelosok wilayah yang sulit dijangkau. Penemuan-penemuan serta pengembangan obat akan di uji secara berkesinambungan oleh para ahli kesehatan negara, demi memenuhi kebutuhan rakyatnya atas kesehatan. Pastinya, tidak akan ada pengabaian dari negara kepada seluruh rakyatnya 
 
Kesehatan dalam Islam haruslah seimbang antara kesehatan jasmani (fisik) dan kesehatan rohani (batin), semua itu diberikan tanpa memisahkan keduanya. Tidak seperti sistem kesehatan kapitalis yang hanya melihat kesehatan hanya sebatas modal untung dan rugi semata. Maka, solusi tuntas atas urgensi kesehatan masyarakat adalah kembali kepada aturan Islam. Aturan yang disiapkan oleh Sang Maha Pencipta untuk digunakan sebagai jalan kemakmuran, kebahagiaan, keharmonisan bagi seluruh umat manusia. Dengan berpegang teguh pada aturan Allah, yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai jalan keselamatan. 
 
Wallahu a’lam bishshawab.

Minusnya Pemenuhan Kesehatan Publik Tanda Lepasnya Tanggung Jawab

Oleh : Desi Wulan Sari (Member of Revowriter) Tak akan bosan, selama pandemi berlangsung, dunia kesehatan akan menjadi isu terdepa...

Baca selengkapnya »

Terwujudkah Tujuan Ibadah Tanpa Penerapan Syaria’at Islam.?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-SaZ2goYF_Lc/XzLHZFeRtwI/AAAAAAAAABI/hH4Qa7UeudULnsMePCnMnBCbHrD3ziH3ACNcBGAsYHQ/s2048/IMG_20200811_232724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1875" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-SaZ2goYF_Lc/XzLHZFeRtwI/AAAAAAAAABI/hH4Qa7UeudULnsMePCnMnBCbHrD3ziH3ACNcBGAsYHQ/s640/IMG_20200811_232724.jpg" /></a></div></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">Oleh: Ramadhan (Jurnalis Muslim)</div></blockquote><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">"Kalau hidup hanya untuk hidup maka babi di hutan juga hidup, kalau bekerja sekedar bekerja maka kera juga bekerja” </div>(Buya Hamka)Ungkapan diatas adalah ungkapan seorang ulama sekaligus cendikiawan muslim, merupakan  ungkapan sebagai bentuk sindiran untuk manusia. Ungkapan Buya Hamka itu bukan sekedar ungkapan biasa, tapi berdasarkan realita hidup manusia yang jauh dari tujuan hidup yang sesungguhnyaArtinya, banyak diantara manusia yang kehilangan arah dan tujuan hidupnya, sehingga perlu diperbaharui ulang makna hidup dan orientasi hidup itu sendiri.Karena hidup itu bukan sekedar rutinitas, mengejar karier, mengumpulkan harta yang banyak dan memperjuangkan jabatan.Memang adakalanya kita manusia berada pada titik hidup yang terendah, dimana sebuah pekerjaan terasa menjadi dangkal, hanya sebagai rutinitas, interaksi hanya sebuah kewajiban social yang rutin, hobi dan kegemaran hanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan, ketika kita kembali ke pengajian untuk mencari kesegaran, agama dan khutbah tidak lagi terasa damai dan meneduhkan, mungkinkah itu sebagai wujud bahwa kita belum tau makna tujuan hidup yang susungguhnya.?Dalam suasana hidup yang kering seperti ini, mungkin pertanyaan akan mulai menyeruak apa tujuan hidup ini sebenarnya?Sobat, Allah mencipkan kehidupan ini tak ada yang sia-sia. Makna tujuan hidup manusia terjawab dalam al qur’an. Al-qur’an sebagai pedoman, petunjuk bagi manusia. Allah berfirman:''Dan, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.''   (QS Aldzariyat [51]: 56).Begitulah yang telah Allah frmankan, kita pahami bahwa keberadaan manusia di bumi ini adalah untuk beribadah. beribadah dalam ayat ini bermakna taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepada-Nya, serta terikat dengan aturan agama yang disyariatkan-Nya.Makna Ibadah yang SempitBanyak diantara kaum muslimin yang  masih awam atau dangkal dalam memahami makna ibadah yang sebenarnya. Ada yang memahami ibadah itu hanya sebatas sholat, puasa, zaqat dan haji saja. Secara garis besar ibadah itu ada dua, yang pertama adalah ibadah mahdhah (sholat, puasa, zaqat dan haji) dan kedua goiru mahdhah (muamalah) yang terdapat pada kehidupan social manusia. Hal ini menunjukan bahwa ibadah itu tidak dibatasi dalam kehidupan tertentu saja misalnya dalam kehidupan pribadi, melainkan diberbagai bidang dan aspek kehidupan sosial lainya.Semua Bernilai IbadahDalam segala interakasi manusia, baik interaksi dengan dirinya sendiri seperti mengenakan pakain, makan, minum, adab, aqhlak, kemudian interaksi dirinya dengan Tuhanya seperti sholat, puasa, zaqat, dan haji, maupun interkasi sosial dengan sesama manusia lainya seperti pergaulan pria dan wanita, bersosial, ekonomi, politik, semua interaksi yang melibatkan manusia lainya bisa bernilai ibadah.Pertanyaanya kapan bisa semua interaksi itu bernilai Ibadah.Semua interaksi manusia bisa bernilai Ibadah ketika, pertama interaksi itu niatnya karena Allah, kedua interaksinya itu caranya benar yaitu sesuai dengan hukum Islam dan aturan yang ditetapkan oleh baginda teladan manusia yaitu Nabi Muhammad SAW dan yang ketiga harus beragama Islam.Jika Sholat, puasa, zaqat haji akan bernilai ibadah maka, kehidupan social dalam berbisnis, berdagang bisa bernilai ibadah juga asal niatnya karena Allah, kemudian caranya sesui syariat Islam, dan tidak ada unsur riba didalamnya, maka akan bernilai ibadah, begitu juga dalam kehidupan social lainya seperti pergaulan, berpolitik, pendidikan dll.Dengan berpacu pada QS Aldzariyat ayat 56, M.R.Kurnia dalam buku Menjadi Pembela Islam menyampaikan bahwa, kehidupan manusia pada kenyataannya bukan hanya kehidupan individual tetapi kehidupan sosiologis (kehidupan bermasyarakat). Karena itu, hidup berdasarkan aturan Allah berarti hidup bermasyarakat yang berdasar aturan Allah. Atau, hidup kolektif dengan segala interaksi sosialnya. sepenuhnya berlandaskan perintah dan larangan dari Tuhan semesta alam.Melihat realita pada negeri ini, dimana pusat dari paraturan bertumpu pada peraturan barat, semua peraturan berdasarkan asas pemisahan agama dari kehidupan atau yang disebut dengn sekuler. Ketika semua peraraturan itu bertumpu pada peraturan barat, maka tujuan kita untuk menghambakan diri sepenuhnya hanya kepada Allah semata, belum bisa terlaksana dengan sempurna, khususnya pada kehidupan social.Manusia diciptakan sepenuhnya untuk beribadah, terikat dengan hukum-Nya, menjalani segala perintah-Nya, tidak hanya dalam ibadah ritual tapi juga dalam kehidupan sosiologis. Maka dari itu, umat Islam harus benar-benar sadar untuk berjuang menerapkan syariat Islam secara kaaffah agar bisa terwujud tujuan hidup yang sesungguhnya yaitu beribadah dalam segala interaksi kehidupan.

Terwujudkah Tujuan Ibadah Tanpa Penerapan Syaria’at Islam.?

Oleh: Ramadhan (Jurnalis Muslim ) "Kalau hidup hanya untuk hidup maka babi di hutan juga hidup, kalau bekerja sekedar bekerja maka kera...

Baca selengkapnya »

Peran Negeri Muslim Terbesar di Tengah Pertarungan Adidaya di Wilayahnya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-1LTEidwM_Rw/XzKJ-pn4YFI/AAAAAAAAFxk/X1KzVVXWNpkNXXHykWy_e15hmlv1OoWBgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200811_170413.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="818" data-original-width="1280" height="204" src="https://1.bp.blogspot.com/-1LTEidwM_Rw/XzKJ-pn4YFI/AAAAAAAAFxk/X1KzVVXWNpkNXXHykWy_e15hmlv1OoWBgCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200811_170413.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
Oleh : Tri Sundari</div>
<div style="text-align: center;">
Pendidik Generasi dan Member AMK</div>
 
"Indonesia tetap konsisten menghormati Konvensi Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) sebagai panduan dalam sengketa di Laut China Selatan (LCS)" hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi menanggapi ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan, antara China dan Australia. 
 
Beberapa waktu belakangan ini timbul ketegangan di Laut China Selatan. Hal ini diakibatkan oleh klaim sepihak China atas 90 persen wilayah di Laut China Selatan. 
 
Dilansir dari CNN Indonesia 
Minggu, 02/08/2020, bahwa Dubes China dan Perwakilan Tinggi Australia untuk India terlibat debat sengit mengenai sengketa Laut China Selatan di Twitter. 
 
Perang Twitter itu bermula ketika Australia membela Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini menolak klaim sepihak China atas 90 persen wilayah Laut China Selatan. 
 
Melalui surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pekan lalu, Australia menganggap klaim China atas perairan itu tak memiliki basis hukum. 
 
Perwakilan Tinggi Australia di India Barry O'Farrell mengatakan negaranya 'sangat prihatin' terkait perilaku Beijing yang agresif di Laut China Selatan. O'Farrell menganggap perilaku China di perairan tersebut bisa merusak stabilitas dan memicu eskalasi ketegangan di kawasan. 
 
Tidak terima dengan pernyataan O'Farrell, Duta Besar China di India Sun Weidong menggungah kicauan di Twitternya bahwa 
"Pernyataan Perwakilan Tinggi Australia kepada India soal Laut China Selatan mengabaikan fakta. Kedaulatan teritorial China dan hak maritimnya sesuai dengan hukum internasional termasuk Konvensi Hukum Kelautan PBB (UNCLOS). Jelas di sini siapa yang menjaga perdamaian dan stabilitas dan siapa yang coba menggoyahkan serta memprovokasi eskalasi di kawasan," 
 
Wilayah Laut China Selatan menjadi perairan yang rawan konflik setelah Beijing mengklaim 90 persen wilayah di perairan itu yang letaknya bersinggungan dengan teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan Taiwan. 
 
Dilansir dari VIVA.co.id, Sabtu, 1/8/2020, bahwa ancaman perang akan meletus antara China dengan Amerika Serikat (AS) yang dirasakan sejumlah negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, China dan Amerika hingga saat ini masih menahan diri. Sebab jika sampai timbul insiden kecil yang melibatkan militer kedua negara, bukan tak mungkin perang bakal pecah. 
 
Laut China Selatan bisa jadi medan pertempuran maha dahsyat antara China dan Amerika, jika kedua belah pihak yang terlibat perseteruan tak sama-sama menahan diri. 
 
Dalam situasi saat ini yang kian mamanas, terlihat bahwa China dengan tegas ingin berkuasa di Laut Cina Selatan, sementara Amerika Serikat yang didukung Jepang dan Australia akan mati-matian untuk mencegah penguasaan secara sepihak itu. 
 
Salah satu negara ASEAN, yakni Filipina secara terang-terangan menyatakan menyerah jika mereka harus perang melawan China untuk memperebutkan batas lautnya yang masuk dalam klaim Beijing. 
 
Indonesia sebagai negeri muslim terbesar semestinya aktif memobilisir kekuatan negara  yang ada di kawasan ASEAN untuk menentang  AS-Cina yang telah melakukan pelanggaran kedaulatan lautnya. 
 
Sikap ‘netral’ dengan menghormati perjanjian UNCLOS menunjukkan, bahwa negara lemah dalam menjaga kedaulatan, hal ini dikarenakan terkungkung konvensi internasional yg dibuat negara penjajah. 
 
Klaim sepihak oleh suatu negara seringkali terjadi dalam ideologi kapitalis. Karena mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan manfaat dari wilayah yang dikuasainya, demi memenuhi ambisi kekuasaan dan kekayaan. 
 
Sejatinya Islam sudah memberikan aturan yang jelas terkait dengan batas wilayah suatu negara. Mempertahankan batas wilayahnya, di dalam Islam berhubungan erat dengan hukum jihad di jalan Allah Swt. Karena semua yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada ridha Allah Swt. semata. 
 
Hukum bersiaga di perbatasan negara demi menjaga batas teritorial yang jelas dan tegas, juga ditunjukkan dengan kewajiban untuk bersiap siaga di perbatasan negara. 
 
Firman Allah Swt. dalam Surah Ali Imran ayat 200, yang artinya: 
 
"Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." 
 
Wallahu a'lam bishawab

Peran Negeri Muslim Terbesar di Tengah Pertarungan Adidaya di Wilayahnya

Oleh : Tri Sundari Pendidik Generasi dan Member AMK "Indonesia tetap konsisten menghormati Konvensi Hukum Laut Internasional P...

Baca selengkapnya »

Solusi Islam dalam Menghentikan Kebencian Barat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-c_tfyDL1EIE/XzJv4zQ7GBI/AAAAAAAAFxY/Z7ae9n1YL88aQoYH834HAbZiH9OASWDDQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200811_170331.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="780" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-c_tfyDL1EIE/XzJv4zQ7GBI/AAAAAAAAFxY/Z7ae9n1YL88aQoYH834HAbZiH9OASWDDQCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200811_170331.jpg" width="240" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: center;">
Oleh : Inayah</div>
<div style="text-align: center;">
Ibu rumah tangga</div>
 
“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (TQS. Al-baqarah (2): 120) 
 
Ayat di atas adalah kabar dari Allah Swt., bahwa tabiat Yahudi dan Nasrani akan senantiasa memusuhi kaum muslim. Dimanapun kaum muslim hidup akan terus dibenci dan diberikan stigma negatif baik terhadap syariah sebagai hukum-hukum Islam, Al-Qur’an beserta isi kandunganya. Ia senantiasa dilecehkan bahkan sampai kepada pembawa wahyunya yaitu Nabi Muhammad saw. 
 
Setiap masa atau zaman  akan terus berganti orang- orang yang memusuhi Islam, apa yang terjadi baru-baru ini, ketika Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan  (10/7/2020) yang menandatangani dekrit yang menjadi dasar hukum perubahan status Ayasofia (Hagia Sophia) sebagai Masjid setelah pengadilan Turki mencabut statusnya sebagai museum. 
 
Maka sontak menimbulkan reaksi dunia, menunjukkan kebenciannya. Seperti apa yang dinyatakan oleh Leopold Weiss dalam Islam at Crossroads (1934) menuturkan, “kemurkaan (Eropa) telah tersebar luas  seiring kemajuan zaman, kemudian kebencian berubah menjadi kebiasaan, kebencian akhinya menumbuhkan perasaan kebangsaan setiap disebutkan kata muslim." 
Beragam kecaman bermunculan. Menteri luar negeri AS, Mike Pompeo, memperingatkan status Hagia Sophia akan mengurangi kemampuan inklusivitas. 
Dewan Gereja  Dunia  yang mewakili 350  Gereja Kristen (11/7/2020) menyesalkan perubahan status itu dan secara berlebihan menganggap keputusan Erdogan akan menimbulkan kecurigaan dan perpecahan antar masyarakat beragama. 
 
Kebencian dari orang-orang Yahudi pun jelas nyata. Mereka telah mengahapus negeri Palestina dari peta dunia atau di gogle maps. Sehingga apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslim di Palestina tidak lagi terekspos media. Selama ini kaum muslim Palestina senantiasa diperlalukan tidak manusiawi. Mulai dari pelecehan, pemerkosaan, penghancuran rumah-rumah bahkan pembunuhan baik terhadap anak kecil ataupun orang dewasa kerap dilaukan oleh Zionis Israel. 
 
Di tanah air, upaya mendiskreditkan ajaran Islam kerap terjadi. Khilafah salah satunya. Kabar terbaru mengungkap, lewat ujaran kebencian petinggi partai penguasa, klarifikasi pembacaan sumpah setia NKRI di DPRD Cirebon, ataupun ulangan kalimat Wapres Ma’ruf Amin yang menyatakan paham Khilafah melanggar kesepakatan masyarakat Indonesia, islamofobia terus dideraskan. Ancaman terhadap siapa pun yang memperjuangkan Khilafah, termasuk pemecatan aparatur sipil negara (ASN) akan menjadi tupoksi yang terus dimainkan para penguasa demagog, para penghasut rakyat yang siap menjual agama demi mempertahankan kekuasaan yang direstui tuan-tuannya: para penjajah dunia Islam. 
 
Penggunaan istilah  “Khilafahisme” untuk menyebut sistem khilafah adalah bentuk penistaan  terhadap ajaran Islam. Apalagi khilafah disetarakan dengan markxisme-komunisme dan kapitalisme-liberalisme yang mengembannya bisa diburu dan ditangkap. 
 
Khilafah adalah ajaran Islam. Oleh karena itu siapa saja yang memperjuangkan  bukan pelaku kriminal. Mengusahakan tegak khilafah  adalah wujud ketaatan pada agamanya. Memburu dan menangkap  orang yang hendak mengamalkan  agamanya adalah bentuk permusuhan pada kaum muslimin. Tepat jika dikatakan bahwa narasi “khlafahisme” dan “radikalisme” adalah alat propaganda sekaligus alat yang sangat efektif unuk mendapatkan keuntungan posisi politik sekaligus menjatuhkan posisi lawan yang dilakukan secara lebih dari satu kali atau terus menerus (revetitive action). 
 
Itu adalah sikap-sikap para pembenci Islam dan kaum muslimin yang telah terjadi, baik  yang dialami kaum muslim di Turki, Palestina, termasuk di tanah air Indonesia dan juga negeri-negeri muslim lainnya yang belum berhenti senantiasa menindas dan melecehkan hukum- hukum Islam, bahkan benci terhadap simbol-simbolnya dan berusaha untuk menghilangkan. 
 
Bangkitnya dunia Islam menurut berbagai riset maupun temuan di antaranya Pey Riset Center yang menemukan bahwa lebih dari 70 persen responden di seluruh dunia menginginkan syariah Islam diterapkan. 
 
Di beberapa negara bahkan hampir mendekati 100 persen contohnya di Afghanistan itu 99 persen, Pakistan 98 persen dan di Indonesia cukup Baik yaitu 72 persen. Menurut Barat, apa yang terjadi di Turki bisa menumbuhkan semangat kaum muslim. Ketika Turki kembali kepada Islam, hal itu akan menginspirasi yang sangat besar bagi dunia Islam, dan itu yang menjadi kekhawatiran mereka. Tentu tak bisa mengubah narasi kebencian atas Islam dari dalam sistem demokrasi yang terlahir dari rahim sekularisme. 
 
Sistem ini pasti melahirkan penguasa hipokrit yang hanya melahirkan kebijakan pro-Islam jika momentumnya tepat. Dalam kasus Turki, akan sulit mengubah sekularitasnya melalui kawalan kelompok oposisi Partai Rakyat Republik (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) yang tak lain adalah kaum Kemalis. 
 
Kebencian terhadap Islam dan umatnya dengan menghina dan melecehkan hukum-hukum Islam dan hal ini terus berulang hanyalah menunjukkan kebencian mereka terhadap Islam. Itu lahiriahnya. Apa yang ada dalam hatinya sungguh lebih besar daripada itu. Allah Swt. berfirman yang Artinya: 
 
"Telah nyata kebencian  dari mulut-mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh mulut mereka lebih besar lagi." (TQS. Ali-‘Imran (3): 118) 
 
Imam Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat tersebut, menyatakan bahwa kebencian telah tampak dari wajah, sikap serta ucapan mereka. Namun apa yang mereka tunjukkan tidak mencakup semua kebencian yang ada di dalam dada mereka. Karena itu jangan heran bila kebencian mereka berulang-ulang dan tidak akan berhenti hingga ada yang menghentikannya. 
 
Realitas menunjukkan  negara-negara yang ada tidak bisa menghentikan kebencian barat. Yang dapat menghentikan itu semua adalah kekhilafahan.  
Artinya, ketika system khilafah tegak dan diangkat seorang khalifah untuk menjalankan fungsi sebagai ri’ayah (pengaturan urusan umat) dengan hukum syariah, dan menegakkan fungsi junnah, sebagaimana sabda yang mulia Rasullah saw., 
 
‘’Sesungguhnya Imam (khilafah) itu perisai, orang-orang akan berperang mendukung dia dan berlindung dari musuh dengan kakuasaan nya.” (HR. muttafaq Alayh) 
 
Sifat junnah dalam hadis ini pun tak terbatas dalam peperangan semata, tetapi berkonotasi pula sebagai pelindung dari kezaliman dan penangkal dari keburukan  sebaimana dijelaskan al-Hafiz Ibnu al- Atsir. Termasuk  mencegah invasi pemikiran-pemikiran kufur hingga kaum Muslim bisa bangkit kembali dari kelumpuhannya, menjadi umat terbaik sesuai firman- Nya (lihat Al-Qur'an surat Ali Imran  (3): 110). 
 
Ketika Daulah Islam tegak maka di berlakukan hukum kepada siapa saja yang melecehkan dan menghina ajaran Islam dan membenci kepada pengembanya maka akan di  berlakukan hukuman. Apabila pelakunya  muslim jelas dinyatakan murtad, karena itu sanksinya adalah bunuh, sebagaimana had ar-riddah. Jika  pelakunya non muslim, dan berstatus ahluz- zimmah, dia bisa dicabut zimmahnya, bisa dihukum, atau diusir dari wilayah Uslam, jika bukan ahluz zimmah, ini bisa dijadikan khilafah sebagai alasan perang terhadap negara yang bersangkutan. 
 
Sudah jelas pemimpin dalam Islam mampu menjaga ide-ide Islam dan kaum muslim dari pemikiran kufur dan para pembencinya, maka dari itu mari kita bersama-sama mewujudkan kembali system Islam yaitu dengan tegakknya Daulah Islamiyah. 
 
Wallahu a'lam bi ash shawab.

Solusi Islam dalam Menghentikan Kebencian Barat

Oleh : Inayah Ibu rumah tangga “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ka...

Baca selengkapnya »

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama