Spirit Idul Adha di Tengah Pandemi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-NfrDvEjHSDY/XyUQ147ivUI/AAAAAAAABTw/enALwsfFqI8pYa1AZmVkfC9RgsZAX4ZpgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200801-WA0015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-NfrDvEjHSDY/XyUQ147ivUI/AAAAAAAABTw/enALwsfFqI8pYa1AZmVkfC9RgsZAX4ZpgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200801-WA0015.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Sherly Agustina, M.Ag.</div> <div style="text-align: center;"> (Member Revowriter dan WCWH)</div> <br /> "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah." (QS. Al Kautsar : 1-2)<br /> <br /> Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim, yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah, kemudian sembelihan itu digantikan oleh-Nya dengan domba. (Wikipedia)<br /> <br /> Hari Raya di dalam Islam ada dua yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dua hari raya ini dirayakan oleh kaum muslim di seluruh penjuru dunia. Tanpa pertanyaan, saat dua hari raya ini tiba, umat Islam melaksanakannya dengan suka cita.<br /> <br /> Umat Islam meyakini bahwa dua hari raya ini bagian dari syariat, kemudian<span style="text-align: center;"> melaksanakannya dengan mudah, meyakini kurban dan haji  bagian dari syariah Allah dan bagi yang mampu melaksanakannya. Satu syariat Allah kurban bagi yang mampu, bisa menjadi solusi distribusi makanan untuk yang membutuhkan. Maka bagaimana jika Allah memerintahkan umat-Nya untuk masuk Islam secara menyeluruh? Menerapkan syariat secara kafah dan mampu menjadi solusi atas semua permasalahan umat termasuk pandemi?</span><br /> <br /> Allah Swt. berfirman:<br /> <br /> "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al Baqarah : 208)<br /> <br /> Di dalam Tafsir as-Sa'di/Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H dijelaskan, makna ayat Allah Tabaraka wa Ta’ala yang Maha Benar memanggil hamba-Nya yang beriman untuk memerintahkan mereka masuk ke dalam agama Islam secara totalitas. Dengan tidak memilih di antara syariat-syariat dan hukum-hukum-Nya hal yang menguntungkan dirinya saja, sesuai dengan hawa nafsunya, itu yang diterima dan diamalkan. Namun jika tidak sesuai dengan hawa nafsunya, akan ditolaknya, atau ditinggalkan, atau tidak dilaksanakan.<br /> <br /> Hendaknya kaum mukminin menerima seluruh syariat Islam dan seluruh hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Dan Allah melarang kaum mukminin untuk mengikuti langkah-langkah setan dengan memperbagus yang buruk dan menghiasi kemungkaran. Karena setanlah yang membuat sebagian ahli kitab mengagungkan hari Sabtu dan menghalalkan daging unta dengan argumen bahwa inilah agama Allah yang dianut oleh orang-orang saleh dari kalangan Bani Israil.<br /> <br /> Maka turunlah ayat ini kepada mereka, memerintahkan mereka dan seluruh kaum mukminin untuk menerima seluruh syariat Islam dan hukum-hukumnya, memperingatkan mereka akibat mengikuti langkah-langkah setan, yaitu kebinasaan total. Dan itulah yang diinginkan oleh setan sebagai bentuk permusuhannya kepada manusia. Inilah kandungan ayat 208. Pelajaran dari ayat ini adalah kewajiban menerima seluruh syariat Islam secara totalitas, serta keharaman untuk pilih-pilih dalam syariat. Orang yang menghalalkan yang haram, dan meninggalkan kewajiban, sejatinya dia adalah pengikut setan dalam hal itu. (Tafsirweb.com)<br /> <br /> Sesungguhnya di dalam syariat terdapat kebaikan oleh karenanya Allah perintahkan bagi hamba-Nya. Kebaikan yang sudah pasti yang terbaik untuk para hamba-Nya karena Dia-lah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Jika terdapat kekacauan dan kerusakan di muka bumi berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-Nya. Maka harus segera diperbaiki dengan kembali pada aturan-Nya, termasuk masalah pandemi saat ini.<br /> <br /> Maka spirit Idul Adha di tengah pandemi ialah segera berkorban meninggalkan sistem yang rusak saat ini menuju sistem yang benar dari Allah. Agar tidak semakin rusak alam semesta, kehidupan dan manusia yang Allah ciptakan. Sehingga hanya rahmat dan keberkahan yang dirasakan bagi seluruh alam. Firman-Nya:<br /> <br /> "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. al-Anbiya : 107)<br /> <br /> Allahu A'lam Bi Ash Shawab.

Spirit Idul Adha di Tengah Pandemi

Oleh : Sherly Agustina, M.Ag. (Member Revowriter dan WCWH) "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ma...

Baca selengkapnya »

Iduladha di Tengah Pandemi Corona : Momentum Untuk Taat Hakiki

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-S5gi3L_YSD8/XyVfJBvHsmI/AAAAAAAABU4/4SnBajMFf9E1AVLMAP90rtN2LL4_dax2ACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200801-WA0075.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="451" data-original-width="800" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-S5gi3L_YSD8/XyVfJBvHsmI/AAAAAAAABU4/4SnBajMFf9E1AVLMAP90rtN2LL4_dax2ACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200801-WA0075.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Neneng Sriwidianti </div> <div style="text-align: center;"> Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK</div> <br /> "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 208)<br /> <br /> Tahun ini, kaum muslimin di seluruh dunia serentak melaksanakan Iduladha 1441 H, yang jatuh pada Jumat, 31/7/2020. Berbeda dengan tahun baru sebelumnya, Iduladha tahun ini dirayakan dalam kepungan virus Covid-19 yang masih menelan banyak korban. Baik korban terpapar maupun yang meninggal dunia. Inilah Iduladha pertama di tengah virus Corona sepanjang sejarah.<br /> <br /> Iduladha tahun ini dirasakan lebih berat dari tahun sebelumnya. Bangsa ini masih dirundung oleh ragam ujian. Di kalangan elit politik, tampak nyata hasrat dan nafsu untuk saling berebut jabatan atau mempertahankan kekuasaan lewat dinasti politik yang sedang dibangunnya. Kemiskinan, pengangguran, harga-harga makanan pokok terus melonjak, utang negara berbasis riba terus menjerat bangsa ini.<br /> <br /> Terlebih di masa pandemi ini, hampir semua sektor terdampak oleh virus Covid-19. Mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan sosial. New normal yang diterapkan oleh pemerintah tidak mampu menjadi solusi. Alih-alih menyelesaikan masalah, yang ada justru semakin masifnya penyebaran virus. Ini menjadi bukti bahwa sistem kapitalisme demokrasi telah gagal menangani virus Covid-19. Karena sifatnya yang buruk dan merusak menjadi cacat bawaan yang melekat pada sistem ini.<br /> <br /> Semua duka yang menimpa kita akan sirna, kalau kita mengikuti petunjuk Baginda Nabi Muhammad saw. Marilah, kita mengingat kembali pesan Nabi Muhammad saw. saat khutbah haji wada, 14 abad yang lalu, salah satunya :<br /> <br /> "Wahai manusia...sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian satu perkara yang amat jelas. Jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itulah Kitabullah dan Sunnah."<br /> <br /> Iduladha ini, marilah kita jadikan sebagai tonggak untuk mengembalikan ketaatan yang hakiki kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Agar kita terlepas dari segala kerusakan yang disebabkan sistem demokrasi yang diterapkan saat ini.<br /> <br /> Khilafah satu-satunya institusi yang bisa merealisasikan terwujudnya ketaatan hakiki tersebut. Oleh karena itu, berjuang untuk menegakkan kembali Khilafah Islam adalah kewajiban yang agung dan pengorbanan yang tinggi di jalan Allah Swt.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Iduladha di Tengah Pandemi Corona : Momentum Untuk Taat Hakiki

Oleh : Neneng Sriwidianti  Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam sec...

Baca selengkapnya »

Antara Demokrasi dan Politik Dinasti

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-660Ibv_FVTA/XyVbagc7sWI/AAAAAAAABUg/DEt-ZiUScxEmwYcDUe8dABY_jry6MB8BQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200801-WA0074.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="403" data-original-width="604" height="213" src="https://1.bp.blogspot.com/-660Ibv_FVTA/XyVbagc7sWI/AAAAAAAABUg/DEt-ZiUScxEmwYcDUe8dABY_jry6MB8BQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200801-WA0074.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Tri S, S.Si</div> <div style="text-align: center;"> (Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)</div> <br /> Politik Dinasti di Indonesia merupakan satu hal yang memang "direncanakan" untuk terjadi. Demikian disampaikan akademisi Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertema "Partai Politik dan Kecenderungan Politik Oligarki" di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN, Tangerang Selatan. (RMOLBANTEN, 18/12/2019)<br /> <br /> "Politik dinasti itu tidak tiba-tiba muncul," katanya. Selain itu yaitu yang terjadi di Indonesia adalah kartelisasi (oligarki) politik. Dijelaskan Ambardi, politik dinasti dan kartelisasi politik adalah dua hal yang berbeda. "Bedanya antara oligarki dengan dinasti itu, kalau dinasti itu dilakukan pribadi-pribadi. Tapi kalau oligarki itu (dilakukan) partai politik," jelasnya.<br /> <br /> Kata dia, politik dinasti yang ada saat ini memang saling berkaitan dengan fenomena kartelisasi politik oleh partai-partai politik besar. "Munculnya politik dinasti itu bisa memudahkan kartel politik bergerak. Setidaknya dengan dinasti, langkah kartelisasi partai lebih mudah tercapai," demikian Kuskrido Ambardi.<br /> <br /> Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin berpendapat, Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. Hal itu terlihat dari langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming (Raka).<br /> <br /> Raka maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020. Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan wali kota Medan 2020. "Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota," kata Ujang. (Kompas.com, 18/7/2020)<br /> <br /> Ujang juga menilai pencalonan keluarga Presiden di pilkada akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Ujang menambahkan, Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat. Tak hanya di level nasional, dinasti politik ini juga terjadi pada politik di tingkat daerah. "Dan ini akan berbahaya bagi proses demokratisasi. Demokrasi bisa dibajak oleh kekuatan oligarki dan dinasti politik," kata dia. (Kompas.com, 18/07/2020)<br /> <br /> Hal tersebut membuktikan bahwa politik oligarki yang dibangun partai politik berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa  bukanlah sekadar anomali saja, tetapi merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi.<br /> <br /> Demokrasi meniscayakan pemenang mendapat suara terbanyak. Namun sayangnya hal tersebut dapat mudah diraih oleh para pemilik dana besar, ketenaran atau siapapun dengan pengaruh jabatan yang sedang dimilikinya. Maka jika kita ingin menolak politik dinasti, hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menyingkirkan sistem demokrasi terlebih dahulu. Karena politik dinasti adalah salah satu hasil mutlak dari kebobrokan sistem demokrasi.<br /> <br /> Di dalam Islam, memilih pemimpin harus dilakukan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan syariat. Pemimpin juga harus mendapat dukungan nyata umat karena dikenal memiliki ketakwaan dan kapasitas untuk menjalankan seluruh syariat Allah Swt.<br /> <br /> Bukan seperti dalam sistem demokrasi dimana jabatan kepemimpinan cenderung menjadi pesanan atau kehendak para pemilik dana dan kekuasaan terbesar yang dapat membeli suara rakyat.<br /> <br /> Maka dari itu, harusnya masyarakat menyadari bahwa solusi dari fenomena politik oligarki dan dinasti politik ini adalah dengan mengganti sistem demokrasi buatan manusia dengan satu-satunya sistem sempurna yang berasal dari Allah Tuhan semesta alam, yaitu sistem Islam.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Antara Demokrasi dan Politik Dinasti

Oleh : Tri S, S.Si (Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi) Politik Dinasti di Indonesia merupakan satu hal yang memang &q...

Baca selengkapnya »

Guru, Profesi Bergengsi dalam Negeri Khilafah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-yCWBirTkNE0/XyUftJ4AoAI/AAAAAAAABUI/6c5SnMom_HARJWR5QvRw-CQCqiwxeWc2ACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200801-WA0045.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="908" data-original-width="1280" height="227" src="https://1.bp.blogspot.com/-yCWBirTkNE0/XyUftJ4AoAI/AAAAAAAABUI/6c5SnMom_HARJWR5QvRw-CQCqiwxeWc2ACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200801-WA0045.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Verawati, S.Pd</div> <div style="text-align: center;"> (Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan)</div> <br /> Nasib pahlawan tanpa jasa di negeri ini kian hari kian tak menentu. Padahal, profesi mereka sangat mulia dan sangat diperlukan  umat. Akan tetapi, saat ini jasanya minim penghargaan dan penghormatan dari negara. Bahkan apa yang sudah menjadi pemasukannya yakni berupa tunjangan dihapuskan dan  anggaran-anggaran pendidikan lainnya mengalami pemotongan. Kenyataannya tunjangan ini pun belum semua guru menikmatinya. Sebab, proses untuk mendapatkan tunjangan profesi guru butuh perjuangan panjang yang tidak mudah. Tentu, dengan dihapuskannya tunjangan profesi guru ini akan menambah beban kesulitan bagi para guru, terlebih di masa pandemi.<br /> <br /> Dilansir oleh media Banjarmasinpost.co.id, 19/07/2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan tunjangan profesi guru PNS dan non PNS. Tunjangan profesi yang dihentikan tersebut tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, di Pasal 6 tercantum, tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tunjangan profesi merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.<br /> <br /> Selain pada tunjangan guru, pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya. Dana BOS dipotong dari semula Rp54,3 triliun menjadi Rp53,4 triliun, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dipotong dari Rp4,475 triliun menjadi Rp4,014 triliun, lalu bantuan operasional pendidikan kesetaraan dipotong dari Rp1,477 triliun menjadi Rp1,195 triliun. Di sisi lain, anggaran Kemdikbud yang lebih dari Rp70,7 triliun tidak banyak berubah.(mediaindonesia.com, 20/04/2020)<br /> <br /> Salah satu alasan dihapuskannya tunjangan dan pemotongan anggaran ini yaitu untuk membantu penanganan Covid-19. Alasan ini pun banyak menuai protes. Sebab, masih banyak hal lain yang bisa dipotong oleh negara dan itu sifatnya tidak begitu urgen. Seperti program ujian sekolah, sebab tahun ini dihapuskan, program kunjungan para pejabat ke luar negeri atau program organisasi penggerak (POP) yang dicetuskan oeh Mas Menteri Pendidikan. POP merupakan program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.<br /> <br /> Pelaksanaan POP dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, terutama organisasi-organisasi yang memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah. Ada berbagai kategori organisasi yaitu ada gajah, macan dan kijang. Yang termasuk kelompok gajah adalah Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation. Adapun dana yang akan mereka terima sebesar hingga Rp20 miliar per tahun.<br /> <br /> Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mempertanyakan masuknya dua lembaga dari perusahaan besar tersebut, sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Huda mengaku merasa aneh ketika dua yayasan dari dua perusahaan raksasa bisa menerima anggaran dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan guru. Padahal, menurut Huda, dua yayasan tersebut didirikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Kata dia, harusnya dengan semangat CSR mereka mengalokasikan anggaran dari internal perusahaan untuk membiayai kegiatan yang menjadi concern perusahaan dalam memberdayakan masyarakat. (Kompas.com, 29/07/2020)<br /> <br /> Akhirnya semakin tampak bahwa penghapusan atau pemotongan tunjangan guru dan sekolah bukan karena negara tidak punya dana. Melainkan kurang tepatnya penggunaan-penggunaan dana yang ada. Juga semakin jelas bahwa mereka para kapital (pemilik modal) menggerogoti harta umat dengan berbagai bentuk dan cara. Penguasa berkolaborasi dengan pengusaha untuk menjalankan usahanya. Bukan untuk kepentingan dan kebutuhan umat. Inilah sisi kebobrokan ideologi kapitalisme itu sendiri. Rakyat hanya dijadikan sapi perah yang terus diambil keuntungannya lewat pajak tetapi tidak diberikan hak-haknya secara menyeluruh dan sempurna.<br /> <br /> Berbeda dengan cara pandang Islam. Islam memandang bahwa pemimpin ibarat sang penggembala atau penanggung jawab. Maka, setiap kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw., “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya…” (HR. Bukhari Muslim)<br /> <br /> Maka dalam pengurusan negara khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah akan benar-benar memperhatikan seluruh kepentingan rakyatnya termasuk kesejahteraan guru.<br /> <br /> Sebagaimana dalam sejarah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab memberikan gaji guru sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikalkulasikan, itu artinya gaji guru sekitar Rp30.000.000. Tentunya ini tidak memandang status guru tersebut pegawai negeri sipil (PNS) atau pun honorer. Apalagi bersertifikasi atau tidak, yang pasti profesinya guru. Maka dengan gaji yang cukup besar tersebut para guru atau pun dosen akan berkonsentrasi mencetak generasi yang cerdas dan berkualitas serta saleh. Selain itu, para mahasiswa pun diberikan fasilitas dan tunjangan pendidikan atau beasiswa yang cukup besar. Mereka mendapatkan uang saku dan makanan yang bergizi. Hal tersebut terbukti selama 13 abad mampu menjamin kesejahteraan guru dan murid. Barangkali kebijakan tersebut masih ada hingga saat ini di universitas-universitas yang ada di Timur Tengah. Seperti di Al-Azhar Mesir.<br /> <br /> Jadi, dalam negara khilafah profesi guru adalah salah satu profesi yang bergengsi dengan bayaran yang tinggi mengalahkan profesi dokter. Sebab, berobat dalam Islam hukumnya mubah sedangkan menuntut ilmu wajib. Maka negara akan benar-benar memberikan perhatian yang besar dalam penyelangaraan pendidikan ini. Memperhatian guru dan juga para muridnya serta segala sesuatu yang dibutuhkan dalam tercapainya visi dan misi pendidikan itu sendiri. Adapun sumber keuangan negara khilafah tidak perlu diragukan lagi.  Negara akan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh negara, seperti pada pos ghanimah, fai, jizyah dan kharaj dan usyur. Yang boleh digunakan oleh negara untuk mengurusi umat.<br /> <br /> Sungguh yang dibutuhkan umat saat ini adalah negara yang mampu menciptakan peradaban baru. Negara yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh manusia secara menyeluruh. peradaban baru tersebut hanya akan mampu diwujudkan dengan tegaknya syariah Islam secara kafah. Sebab, baik kapitalis maupun komunis nyatanya bobrok dan rusak sehingga tidak mampu membawa manusia pada kebangkitan yang hakiki. Saatnya umat Islam memimpin dunia dengan tegaknya Khilafah Islamiyah.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Guru, Profesi Bergengsi dalam Negeri Khilafah

Oleh : Verawati, S.Pd (Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan) Nasib pahlawan tanpa jasa di negeri ini kian hari kian tak menen...

Baca selengkapnya »

Resesi di Depan Mata, Kapitalisme Buang Saja

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Wuyqvh08YoQ/XyNzcQ_uB9I/AAAAAAAABTI/YF3K0NwsFu86dz6wJ_kdxzwlXsLfoKs_wCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200731-WA0021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="337" data-original-width="600" height="179" src="https://1.bp.blogspot.com/-Wuyqvh08YoQ/XyNzcQ_uB9I/AAAAAAAABTI/YF3K0NwsFu86dz6wJ_kdxzwlXsLfoKs_wCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200731-WA0021.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Siti Farihatin, S.Sos </div> <div style="text-align: center;"> (Guru KOBER dan Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)</div> <br /> Pandemi menjadi obrolan yang tidak bisa dihindarkan setiap harinya, karena pandemi memberikan efek yang luar biasa dalm segala aspek terlebih dalam faktor ekonomi. Krisis ekonomi tidak mungkin bisa dihindarkan bahkan negara yang dianggap super power pun mengalaminya. Dunia seakan kacau dan tidak tentu arah, dan hal ini sudah menjadi rahasia umum.<br /> <br /> Resesi menjadi buah bibir di kalangan para ekonom, mereka memberikan gambaran bahwa resesi harus benar-benar diperhitungkan. Ajakan untuk berhemat dan tidak boros pun menjadi titik point.<br /> <br /> Pengangguran juga menjadi polemik di tengah pandemi, banyak pekerja yang dirumahkan karena perusahaan tidak mampu menggaji pegawai. Permintaan pasar semakin menurun akibatnya produksi semakin dibatasi dan yang menjadi korban adalah pegawai yang dipekerjakan.<br /> <br /> Sebelum resesi ekonomi benar-benar terjadi, tidak ada salahnya persiapkan diri mulai dari sekarang. Masyarakat harus berhemat mulai dari sekarang untuk menyiapkan dana darurat selama resesi. Sebab tidak ada yang mengetahui akan berlangsung sampai kapan jika resesi benar terjadi.<br /> <br /> "Kurangi juga belanja yang tidak sesuai kebutuhan dan fokus pada pangan serta kebutuhan kesehatan. Jadi jangan latah ikut gaya hidup yang boros. Pandemi mengajarkan kita apa yang bisa dihemat ternyata membuat daya tahan keuangan personal lebih kuat," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira kepada detikcom, Jumat (17/7/2020). (m.detik.com, 26/07/2020)<br /> <br /> Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah. Menurutnya, di saat seperti ini masyarakat jangan boros dan harus mempersiapkan kondisi terburuk untuk mencukupi keuangan. "Tetap harus berjaga-jaga mempersiapkan kondisi terburuk yaitu apabila resesi ini berkepanjangan. Ini perlu stamina yang kuat termasuk juga tabungan yang cukup. Jangan Boros," ucapnya. (m.detik.com, 26/07/2020)<br /> <br /> Resesi tidak cukup diantisipasi dengan mencukupi keuangan masing-masing individu, tapi masalah ini harus dikuliti dari segi akarnya. Solusi yang tuntas harus diterapkan, sehingga resesi tidak menjadi bulan-bulanan. Sistem kapitalisme menjadikan masalah ini meradang, karena sistem kapitalisme menyandarkan pada sektor non riil dan ribawi, sehingga rentan terjadi krisis ekonomi yang mendera di saat pandemi.<br /> <br /> Lalu bagaimana sistem yang seharusnya diterapkan? Sistem yang menjamin dan menjadikan krisis ekonomi bisa teratasi dengan sempurna, dan pastinya sistem Islam yang mampu menghapusnya.<br /> <br /> Ketika Islam diterapkan bukan tidak pernah terjadi krisis ekonomi, tapi ketika masa Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi krisis yang luar biasa. Kelaparan di mana-mana bahkan binatang buas pun banyak yang mendekati manusia untuk mencari makan. Tapi, bagaimana sikap khalifah Umar bin Khattab? Beliau dengan sigap mengatasi krisis yang terjadi. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan sang khalifah sangat luar biasa dan dengan tanggung jawab dan kegigihan beliau krisis pun bisa teratasi.<br /> <br /> Kebijakan pertama, beliau menghimbau seluruh rakyatnya untuk tidak hidup mewah, bukan hanya rakyat yang melakukan intruksi tersebut tapi sang khalifah dan sanak saudaranya pun harus melakukan hal yang sama. Beliau tidak makan makanan mewah seperti daging dan semisalnya, bahkan makanan beliau lebih rendah dari orang yang miskin.<br /> <br /> Kedua, beliau memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan para korban dan segera memberikan makanan dan kebutuhan yang dibutuhkan para korban krisis.<br /> <br /> Ketiga, ketika dilanda ujian beliau tidak lupa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, beliau mengharap agar krisis ekonomi yang diderita umatnya segera lenyap. Beliau menyadari bahwa semua musibah yang menimpa adalah qadha Allah dan hal itu akan lebih mendekatkan diri kepada-Nya.<br /> <br /> Keempat, beliau mendatangi rumah-rumah rakyat yang tidak mampu untuk datang meminta bantuan secara langsung kepada khalifah. Para relawan memberikan bantuan kepada mereka yang meminta bantuan dan mendatangi rumah-rumah mereka.<br /> <br /> Kelima, beliau meminta bantuan ke wilayah-wilayah kekhilafahan yang tidak terdampak krisis untuk membantu para korban agar bisa memberikan bantuan<br /> <br /> Keenam, beliau menghentikan sanksi untuk pencurian di wilayah krisis, karena masyarakat yang mencuri sudah dipastikan karena mereka mencuri untuk menyambung hidup dan untuk makan. Dan hal ini bukan berarti meniadakan uqubat yabg menjadi kewajiban ketika terjadi kemaksiatan.<br /> <br /> Inilah konsep ketika negara Islam mendapati krisis ekonomi, sikap tegas dan penuh tanggung jawab menjadi acuan seorang pemimpin dengan sistem Islam sebagai pandangan hidup dan hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang sejatinya sistem yang bobrok yang hanya mementingkan kepentingan para pemodal.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Resesi di Depan Mata, Kapitalisme Buang Saja

Oleh : Siti Farihatin, S.Sos  (Guru KOBER dan Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam) Pandemi menjadi obrolan yang tidak bisa dihindar...

Baca selengkapnya »

Merindukan Penguasa.yang Adil, Amanah dan Tidak Korup

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-bgsTVjbjNys/XyNvh3oYyII/AAAAAAAABS8/DUQb44Hnnb8N5sK8bR9FJTpQXpxKecSzwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200731-WA0019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="338" data-original-width="540" height="200" src="https://1.bp.blogspot.com/-bgsTVjbjNys/XyNvh3oYyII/AAAAAAAABS8/DUQb44Hnnb8N5sK8bR9FJTpQXpxKecSzwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200731-WA0019.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Bunda Alzam</div> <div style="text-align: center;"> Pendidik Generasi</div> <br /> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Padahal kalian mengetahui.” (QS. al-A’raf : 27)<br /> <br /> Menurut Ibnu Abbas ra ayat di atas bermakna “Janganlah kalian mengkhianati Allah dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban-Nya. Janganlah mengkhianati Rasul dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya. Janganlah kalian bermaksiat kepada keduanya.” (Al-Qinuji, Fath al-Bayan, 1/162)<br /> <br /> Di antara sekian banyak amanah-amanah, yang paling penting adalah amanah kekuasaan. Rasulullah saw. bersabda :<br /> <br /> “Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR. Al-Bukhari)<br /> <br /> Sesuai dengan sabda di atas, siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan atau kekuasaan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. di akhirat nanti.<br /> <br /> Generasi muslim pada masa lalu amat paham tentang betapa beratnya amanah kepemimpinan dan kekuasaan ini. Banyak nash yang menegaskan demikian. Rasulullah saw. bersabda :<br /> <br /> “Penguasa mana saja yang diserahi tugas mengurus rakyat, lalu mengkhianati mereka, dia masuk neraka.” (HR. Ahmad)<br /> <br /> Terkait dengan hadits ini, Imam Fudhail bin Iyadh menuturkan, hadits ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi Allah Swt. untuk mengurus urusan kaum muslim baik urusan agama maupun dunia, kemudian ia berkhianat. Jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepada dirinya, maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surga. Penelantaran itu bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat, tidak menjaga syariat Allah dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya, mengubah-ubah makna ayat-ayat Allah dan mengabaikan hudud (hukum-hukum Allah). Penelantaran juga bisa berwujud pengabaikan terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka, dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka.<br /> <br /> Adil dan Amanah<br /> <br /> Sejarah peradaban Islam dalam sistem kekhilafahan selama berabad-abad telah melahirkan banyak pemimpin yang adil dan amanah. Khalifah pertama, Abu Bakar ash-Shidiq ra misalnya, adalah sosok penguasa yang terkenal adil dan amanah. Beliau orang yang sabar dan lembut, namun beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas. Tatkala sebagian muslim menolak kewajiban zakat, beliau segera memerintahkan kaum muslim untuk memerangi mereka. Kemudian khalifah Umar bin al-Khatab, terkenal adil dan amanah. Beliau penguasa yang tegas dan disiplin, tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang ditenggarai berasal dari jalan yang tidak benar (lihat Tarikh al-Islam, II/388, Tahdzib at-Tahdzib, XII/267). Pada masa khakifah Umar, Gubernur Mesir Amr bin ‘Ash pernah menerapkan sanksi hukum (had) minum khamr terhadap Abdurrahman bin Umar (putra khalifah Umar). Pelaksanaan sanksi hukum semacam ini biasanya diselenggarakan di lapangan umum dengan tujuan memberikan efek jera bagi masyarakat. Namun Gubernur Mesir menerapkan hukuman di dalam rumah, ketika informasi ini sampai kepada khalifah Umar dan dengan segera mengirimkan sepucuk surat kepada Gubernur untuk mengulang sanksi hukum cambuk yang seharusnya dilakukan di depan publik.<br /> <br /> Begitulah sikap Khalifah Umar dengan berpegang teguh pada syariat Islam. Beliau menerapkan kebijakan berupa persamaan di hadapan hukum. Meskipun itu putranya sendiri, ketika melakukan kesalahan, makan hukum Islam ditegakkan, tak ada nepotisme dan intervensi hukum. Dalam kisah lainnya, dalam kitan Siyar al-Muluk diceritakan ketika penguasa Bani Saljuk yang menenggak minuman keras bersama punggawanya, mereka pun dihukum cambuk oleh Qadhi Hisbah sebanyak 40 kali cambukan.<br /> <br /> Selain adil dan amanah, para pemimpin Islam pada masa lalu juga amat hati-hati dengan harta negara. Seperti yang ditunjukkam Umar saat menjadi khalifah, beliau pernah dihadiahi minyak wangi kesturi dari penguasa Bahrain. Beliau lalu menawarkan kepada para sahabat, siapa yang bersedia menimbang sekaligus membagi-bagikan minyak wangi tersebut kepada kaum muslim. Saat itu, istri bernama Atikah menawarkan diri. Namun beliau dengan lembut menolaknya. Sampai tiga kali istri beliau menawarkan diri, akan tetapi khalifah tetap menolak dan berkata: Aku hanya tidak suka jika engkau meletakkan tanganmu di atas timbangan, lalu engkau menyapu-nyapukan tanganmu yang berbau kesturi itu ke tubuhmu. Dengan begitu berarti aku mendapatkan lebih dari yang menjadi hakku yang halal. (Al-Kandahlawi, Fadha’il ‘Amal, hal 590)<br /> <br /> Keadilan hanya bisa diwujudkan di negara khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah di tengah-tengah masyarakat. Keadilan seperti inilah yang didambakan tak hanya oleh umat Islam, bahkan oleh orang-orang non muslim sekalipun. Begitulah sikap khalifah, jangankan korup sekadar kecipratan minyak wangi yang bukan haknya pun tak sudi.<br /> <br /> Jelaslah hanya Islam yang bisa mendorong para pemimpin atau penguasa untuk selalu bersikap adil, amanah dan tidak korup. Sayangnya, pemimpin adil, amanah dan tidak korup tidak mungkin lahir dari sistem demokrasi sekuler yang memang kufur. Sistem zalim ini hanya akan melahirkan pemimpin zalim, khianat dan korup.<br /> <br /> Pemimpin adil, amanah dan tidak korup hanya mungkin lahir dari rahim sistem yang bertumpu pada Al-Qur'an dan Sunah. Itulah sistem Islam yang diterapkan dalan institusi pemerintahan Islam. Itulah khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Wallahu a’lam bish shawab

Merindukan Penguasa.yang Adil, Amanah dan Tidak Korup

Oleh : Bunda Alzam Pendidik Generasi “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula ...

Baca selengkapnya »

Kesejahteraan Guru yang Dipertaruhkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-ibg1L7x9B_M/XyLiRZUViXI/AAAAAAAABSk/Yi4olhrHBFkD4ttwim9yV8h5fDNZWqmowCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200730-WA0057.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="720" height="200" src="https://1.bp.blogspot.com/-ibg1L7x9B_M/XyLiRZUViXI/AAAAAAAABSk/Yi4olhrHBFkD4ttwim9yV8h5fDNZWqmowCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200730-WA0057.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Shofi Lidinilah</div> <div style="text-align: center;"> (Member Akademi Menulis Kreatif)</div> <br /> Sejak masa pandemi Covid-19 berlangsung tak hanya sektor ekonomi yang terkena imbasnya, dunia pendidikan pun mengalami imbasnya. Banyak guru yang mulai mengalami kesulitan dalam sektor ekonomi, dilansir oleh tribunnews.com pasalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan tunjangan profesi guru PNS dan non PNS.<br /> <br /> Tunjangan profesi yang dihentikan tersebut tercantum dalam peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, di pasal 6 tercantum, tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK).<br /> <br /> Dilansir oleh mediaindonesia.com, Ikatan Guru Indonesia (IGI) memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 Triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.<br /> <br /> Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari semula Rp53,8 Triliun menjadi Rp50,8 Triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp689,3 Triliun menjadi Rp454,2 Triliun. Kemudian pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06Triliun menjadi Rp1,98 Triliun.<br /> Kini terlihat bahwa pemerintah kurang berpihak terhadap dunia pendidikan. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia berharap Kemendikbud memiliki rasa empati yang tinggi terhadap guru-guru yang mengalami dampak pandemi Covid-19 ini.<br /> <br /> Menurutnya, guru justru harus dijaga pendapatannya karena tidak jarang ditemui guru yang membantu anak didiknya yang tidak mampu, khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Bahkan ada guru yang rela membeli kuota data atau pulsa untuk anak didik mereka meskipun sekarang Permendikbud membolehkan penggunaan dana BOS untuk membeli kuota data baik untuk guru dan siswa.<br /> <br /> Dalam Islam, pendidikan adalah modal dasar membangun sebuah peradaban. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Dari pandangan ini, Negara Islam akan menyokong dan mendukung fasilitas serta sarana prasarana yang dibutuhkan satuan pendidikan.<br /> <br /> Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan Negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan pendidikan dari negara (baitulmal). Biaya pendidikan dari baitul mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. Pertama, membayar gaji segala pihak yang terkait pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya.<br /> <br /> Sekadar diketahui, gaji guru di masa Khalifah Umar bin Khaththab sangat besar nilainya. Gajinya sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikalkulasi dengan harga emas hari ini bisa mencapai Rp62.730.000.<br /> <br /> Pemberian gaji ini tak memandang status pegawai negeri atau bukan, bersertifikasi atau tidak. Semua yang berprofesi guru akan diberi hak yang sama.<br /> <br /> Tak heran bila di masa kejayaan Islam, lahir generasi cerdas dan mulia sebab didukung sistem politik ekonomi yang memberi jaminan kesejahteraan, sistem sosial yang membentuk manusia bertakwa, yakni guru saleh dan salehah, serta sistem pendidikan yang menunjang segala kebutuhan dunia pendidikan.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Kesejahteraan Guru yang Dipertaruhkan

Oleh : Shofi Lidinilah (Member Akademi Menulis Kreatif) Sejak masa pandemi Covid-19 berlangsung tak hanya sektor ekonomi yang terke...

Baca selengkapnya »

Dispensasi Nikah Bukti Sekularisme Rapuh,Islam Solusi Ampuh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-N-hWqD8cdQs/XyLfQNYLB_I/AAAAAAAABSM/YxqIvRM_q7ULwS41kGHALl1T_Fp6gzekgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200730-WA0053.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-N-hWqD8cdQs/XyLfQNYLB_I/AAAAAAAABSM/YxqIvRM_q7ULwS41kGHALl1T_Fp6gzekgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200730-WA0053.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Risnawati</div> <div style="text-align: center;"> (Pegiat Opini Media Kolaka)</div> <br /> Dilansir oleh JawaPos.com – Pengadilan Agama Jepara, Jawa Tengah, menjelaskan, sebanyak 240 permohonan dispensasi nikah tidak semuanya karena hamil terlebih dahulu. Melainkan, ada yang karena faktor usia belum genap 19 tahun sesuai aturan terbaru.<br /> ”Dari 240 pemohon dispensasi nikah, dalam catatan kami ada yang hamil terlebih dahulu dengan jumlah berkisar 50-an persen. Sedangkan selebihnya karena faktor usia yang belum sesuai aturan, tapi sudah berkeinginan menikah,” kata Ketua Panitera Pengadilan Agama Jepara Taskiyaturobihah seperti dilansir oleh Antara di Jepara pada Minggu (26/7).<br /> <br /> Dia mengungkapkan, sesuai Undang-Undang Nomor 16/2019 tentang Perkawinan bahwa batas minimal calon pengantin putri berusia 19 tahun. Sementara pada Undang-Undang Perkawinan sebelumnya, batas minimal calon pengantin putri berusia 16 tahun. Sehingga, warga yang berencana menikah tetapi usianya belum genap 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah.<br /> ”Data permohonan dispensasi nikah sebanyak 240 pemohon tercatat mulai Januari hingga Juli. Sementara usia pemohon dispensasi nikah ada yang berusia 14 tahun hingga 18 tahun. Artinya, tidak semuanya tamatan SMA karena bisa saja putus sekolah atau bahkan tidak sekolah,” ujar Taskiyaturobihah.<br /> Dia juga ingin meluruskan pemberitaan di media online atau daring (dalam jaringan) yang menyebutkan 240 siswa SMA di Jepara mengajukan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Kebetulan usia pemohonnya antara 14–18 tahun, tidak semuanya lulusan SMA.<br /> <br /> Sekularisme : Cegah Nikah Dini, Legalkan Seks Bebas<br /> <br /> Kini manusia hidup dimana sistem kapitalisme dan sekularisme menjadi landasan dan cara pandang bagi kehidupannya. Bukan dengan sekuler mampu memberi kemaslahatan bagi kehidupan, justru sebaliknya semakin memperparah kehidupan dan penyebab dari segala kerusakan.<br /> Sekularisme telah membabat habis ketundukan manusia kepada penciptanya. Mereka akan mencukupkan diri dalam ibadah ritual saja, sementara dalam kehidupan sehari-hari tidak  menggunakan aturan Sang Pencipta. Liberal. Akhirnya, kerusakan generasi terhampar di depan mata. Seks bebas kian ganas, narkoba kian menggila, tawuran dianggap keren, prostitusi menjamur tak terkendali, dan bunuh diri dianggap solusi, dan masih banyak potret buram generasi yang terpotret dalam sistem sekuler hari ini.<br /> <br /> Jika generasi sudah berada dalam kehancuran, maka peradaban di ujung tanduk. Bagaimana tidak, generasi muda adalah tonggak kemajuan sebuah bangsa, lantas bagaimana kemajuan itu akan terwujud jika tonggaknya saja sedemikian rapuh?<br /> <br /> Lebih parah lagi, sekularisme juga akan menjadi ancaman bagi masa depan akhirat seorang muslim. Betapa tidak, Allah swt. memerintahkan setiap muslim untuk berislam secara sempurna (kafah) bukan setengah-setengah. Karena Islam merupakan sistem kehidupan. Hanya dengan mendekap Islam kafah sajalah, manusia akan selamat dunia akhirat.<br /> <br /> Namun demikian, sekularisme menjadikan setiap muslim berbondong-bondong melepaskan diri dari ketaatan secara totalitas kepada Tuhannya. Mereka digiring untuk berperilaku dan berpikir liberal ala Barat. Islam moderat pun diciptakan demi menopang agar sekularisme kian kafah dalam diri seorang muslim. Akibatnya, banyak aturan Islam yang terabaikan di sistem kehidupan hari ini. Bukankah hukum cambuk, rajam, qishas, jihad, khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam? Maka atas nama sekularisme, ke semua itu diabaikan karena dianggap tak lagi relevan dengan kondisi hari ini.<br /> <br /> Kini, generasi kita sedang mengalami dekadensi moral. Generasi saat ini sedang mengalami penurunan atau kemerosatan dalam segi sosial atau pergaulan. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disinyalir disebabkan oleh pernikahan dini sebenarnya tidak berkorelasi dengan kekerasan dalam rumah tangga. Perkara yang sering kali menghiasi kehidupan pernikahan. Bila kita pahami dengan seksama sebenarnya permasalahan KDRT disebabkan minimnya persiapan khususnya ilmu tentang kehidupan berumah tangga. Pemahaman yang semestinya sudah dimiliki sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Hingga pada akhirnya minimnya ilmu ini dapat menimbulkan permasalahan di antaranya pembangkangan istri atau pasangan saling menuntut kesempurnaan.<br /> <br /> Islam Solusi Ampuh<br /> <br /> Islam sendiri memandang bahwa tidak ada pembatasan usia pernikahan. Kesiapan lahir dan batinlah menjadi pertimbangan dalam pernikahan. Masing-masing pasangan memahami hak dan kewajibannya masing-masing baik suami dan istri. Mampu mensinergikan peran mereka di dalam kehidupan berumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga yang memberikan nafkah lahir dan batin. Istri sebagai ibu dan pengatur urusan rumah tangga. Selain juga adanya komunikasi, saling memahami dan kesabaran dalam meniti kehidupan berumah tangga.<br /> Pada faktanya pun permasalahan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja. Tidak hanya terjadi pada pasangan yang menikah dini saja. Pernikahan dini bisa menjadi solusi hubungan yang halal bagi pasangan yang telah siap menikah agar terhindar dari kehidupan liberal (serba-bebas). Pergaulan atau seks bebas di tengah dekadensi moral generasi saat ini yang lahir dari kehidupan liberal. Jangan sampai batasan usia menghalangi pasangan yang telah siap untuk menikah. Pada akhirnya mereka akan menyalurkan naluri mereka dengan cara maksiat atau yang dilarang oleh agama.<br /> Sistem Islam kafah adalah sistem yang sempurna. Mampu mengatur segala aspek kehidupan dengan baik. Tidak terkecuali masalah pernikahan. Sistem ini berdiri dengan menerapkan syariat Islam saat mengatur interaksi antar manusia. Tak terkecuali interaksi manusia dalam lembaga perkawinan.  Karenanya sangatlah jelas bahwa sistem ini menilai penting keberadaan agama dan aturannya dalam kehidupan, tak terkecuali kehidupan perkawinan.<br /> <br /> Islam memandang pernikahan dan perkawinan adalah ibadah. Bukan hanya sarana pemenuhan naluri jinsi (seksual) semata. Bahkan menempatkannya dengan porsi pahala yang sangat besar. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”<br /> Tersebab Islam dan sistemnya telah menetapkan jika dari pernikahan ini lahir berbagai macam hak dan kewajiban. Lahir berbagai macam peran. Dan lahir pula berbagai macam status yang sebelumnya tidak ada. Islam dan sistemnya tidak membatasi usia pernikahan. Juga Islam dan sistemnya tidak mempersulit siapapun yang ingin menikah. Bahkan Islam mendorong para pemuda yang masih sendiri untuk segera menikah untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri.<br /> <br /> Sabda Rasulullah Muhammad saw. : “Menikah adalah sunahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).” (HR. at-Tirmidzi)<br /> <br /> Bahkan dalam Islam, keluarga ibarat benteng pertahanan terakhir dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang akan merusak dan menghancurkan tatanan masyarakat Islam yang bersih dan tinggi.<br /> <br /> Maka, Sebagai seorang muslim dengan dorongan iman akan mengembalikan setiap permasalahan kehidupan menurut pandangan Islam. Islam yang memiliki seperangkat pengaturan paripurna dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Ajaran Islam yang pastinya memberikan kebaikan dan keberkahan bagi umat manusia ketika diterapkan dalam kehidupan.<br /> Alhasil, setiap muslim seharusnya menyadari bahwa sekularisme adalah ancaman yang sangat nyata dan berbahaya. Tak ada cara lain yang dapat dilakukan selain kembali kepada fitrah kita sebagai seorang hamba, yakni taat secara totalitas kepada Allah Swt., Sang Pencipta alam semesta. Dan saatnya manusia mengambil dan menerapkan sistem hidup yang manusiawi, yang sesuai dengan karakter penciptaan manusia, memuaskan akal dan menentramkan jiwa. Sistem itu adalah sistem Islam kafah.<br /> <br /> Wallahu a’lam bishshawab.

Dispensasi Nikah Bukti Sekularisme Rapuh,Islam Solusi Ampuh

Oleh : Risnawati (Pegiat Opini Media Kolaka) Dilansir oleh JawaPos.com – Pengadilan Agama Jepara, Jawa Tengah, menjelaskan, sebanya...

Baca selengkapnya »

Mencermati Proyek Pembangunan Kota Metropolitan Baru

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-L61-GQNUgFU/XyEQcNjJxQI/AAAAAAAAFoY/t_fpYckadoowgd8izF2mfOPwRbR8uThZgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200729_125822.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="239" data-original-width="273" src="https://1.bp.blogspot.com/-L61-GQNUgFU/XyEQcNjJxQI/AAAAAAAAFoY/t_fpYckadoowgd8izF2mfOPwRbR8uThZgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200729_125822.jpg" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Enok Sonariah</div> <div style="text-align: center;"> Ibu Rumah Tangga dan Pegiat dakwah</div> <br /> Untuk tujuan perluasan kota, pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda karena covid-19 akan dipercepat, guna mendukung terbentuknya 10 kota metropolitan baru sebagaimana yang dicanangkan Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).<br /> <br /> Kepala BPIW (Badan Pengembangan Insfrastruktur Wilayah), Hadi Sucahyono, sesuai arahan Menteri PUPR, memastikan akan mempercepat pengembangan 10 kawasan metropolitan tersebut dalam rangka pemulihan ekonomi dampak covid-19. Dari 10 kawasan, diantaranya adalah Wilayah Metropolitan Bandung. Terkait pendanaan diperoleh atas nama kerjasama antara Kementrian PUPR dengan Bang Dunia (World Bank). (Republika.co.id)<br /> <br /> Sebenarnya pembangunan infrastruktur, pembangunan kota-kota dengan tujuan memfasilitasi, mempermudah apalagi untuk kemajuan ekonomi rakyat adalah tujuan yang sangat mulia. Hal seperti itulah yang seharusnya ada di benak para pemimpin. Hanya saja tujuan mulia mesti dibarengi dengan cara mulia pula. Islam tidak membolehkan menghalalkan segala cara demi meraih tujuan. Allah Swt. akan menghisab perolehan harta juga peruntukannya. Pinjaman dana dari Bank Dunia jelas mengandung riba yang diharamkan oleh Allah Swt.<br /> <br /> Selain memperhatikan sumber dana, menjadi kewajiban pemerintah untuk mempertimbangkan seberapa besar kemaslahatan yang diperoleh dibandingkan dengan dampak dari adanya pembangunan tersebut, baik bagi kehidupan ekonomi, sosial budaya ataupun bahaya lain yang sangat merugikan masyarakat setempat lebih luasnya negara.<br /> <br /> Tidak bisa dipungkiri, pembangunan perkotaan secara alamiah mengakibatkan inflasi dan kenaikan harga tanah ataupun properti. Masyarakat setempat yang tidak mampu bertahan di kota metropolitan baru secara otomatis akan tersisihkan menjadi warga pinggiran.<br /> <br /> Dari aspek sosial budaya, kultur perkotaan yang materialistik dan liberalistik sedikit banyak akan mempengaruhi pemikiran dan prilaku masyarakat yang sebelumnya belum begitu kental.<br /> <br /> Dampak kebahayaan pembangunan kota metropolitan baru yang didanai pinjaman utang luar negeri bukan hanya akan dirasakan masyarakat setempat, tapi lebih luas lagi bagi negara. Apa alasannya? Karena investasi atau pinjaman sekalipun atas nama kerjasama pada hakekatnya adalah pinjaman yang dijadikan asing sebagai sarana menciptakan ketergantungan Indonesia pada mereka. Bagaimana bisa Indonesia menjadi negara mandiri dan berdaulat dengan terus menumpuk hutang?<br /> <br /> Selain menciptakan ketergantungan pembengkakan hutang luar negeri jelas akan membebani APBN. Akibatnya kapasitas APBN untuk kesejahteraan rakyat makin terbatas. Menciptakan kesejahteraan bagi rakyat hanyalah sebatas kata-kata yang diulang-ulang tanpa fakta. Yang ada beban masyarakat semakin bertambah.<br /> <br /> Ibarat seorang kepala rumah tangga, yang menghendaki terus memperindah rumahnya dengan berhutang, sebagai alasan untuk kenyamanan penghuninya, sementara kebutuhan asasinya kurang diperhatikan karena pendapatannya hampir habis untuk bayar hutang.<br /> <br /> Pembangunan kota dalam sistem kapitalis berbeda jauh dengan pembangunan kota dalam sistem Islam. Kepala negara atau khalifah berperan sebagai pengatur seluruh urusan rakyatnya berdasarkan aturan Islam.<br /> <br /> Islam membagi infrastruktur pada 3 kepemilikan, yaitu milik umum, milik negara dan boleh dimiliki individu sesuai ketentuan syariat.<br /> <br /> Semua sarana prasarana/infrastruktur yang masuk kategori milik umum harus disediakan dan dikelola oleh negara dengan tidak mengambil keuntungan. Sedangkan pendanaan, jika infrstruktur atau pembangunan kota dibutuhkan tapi belum mendesak sedangkan dana tidak tersedia atau kurang maka tidak boleh dibangun, menunggu kalau dana sudah tersedia dan mencukupi.<br /> <br /> Untuk kategori yang mendesak maka Islam membolehkan negara menarik pajak (dharibah) khusus kepada kaum Muslim yang mampu atau berhutang tanpa riba. Penarikan pajak tidak boleh permanen, bila sudah tertutupi maka negara segera memberhentikan penarikannya. Hal ini berbeda jauh dengan sistem kapitalis yang menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara. Minimnya pemasukan akibat pengelolaan hampir seluruh Sumber Daya Alam juga proyek-proyek pembangunan diserahkan pada swasta.<br /> <br /> Di masa khalifah Umar, beliau menyediakan pos dana khusus dari Baitul Mal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua yang terkait dengan sarana dan prasarana guna memudahkan transportasi antara berbagai kawasan negara Islam. Khalifah Umar memastikan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan orientasi untuk kesejahteraan dan benar-benar bisa dirasakan oleh umat secara keseluruhan.<br /> <br /> Wallahu a'lam bi ash shawwab.

Mencermati Proyek Pembangunan Kota Metropolitan Baru

Oleh : Enok Sonariah Ibu Rumah Tangga dan Pegiat dakwah Untuk tujuan perluasan kota, pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda...

Baca selengkapnya »

Qurban Jadi Pelipur Rindu Baitullah yang Tertunda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-KpTLapeR_t8/XyF4ePxhOuI/AAAAAAAAAZw/zSmPX-iIivY8xD90m5aVtGcIw6dK1oyeQCLcBGAsYHQ/s1152/IMG-20200729-WA0009.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="1152" src="https://1.bp.blogspot.com/-KpTLapeR_t8/XyF4ePxhOuI/AAAAAAAAAZw/zSmPX-iIivY8xD90m5aVtGcIw6dK1oyeQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200729-WA0009.jpg" width="320" /></a></div><div><br /></div><div>Berangkat haji ke tanah suci merupakan keinginan semua orang beriman karena termasuk dalam rukun islam yang kelima. Saking besarnya keinginan untuk menyempurnakan rukun islam, banyak orang yang menabung rupiah demi rupiah, kemudian mengantri giliran keberangkatan hingga belasan tahun lamanya. Oleh karenanya, sulit terbayangkan betapa bahagianya hati seorang muslim apabila hari itu pun tiba. Air mata para calon jemaah haji akan berlinang tatkala dirinya sudah diumumkan akan berhaji. Segala jenis keperluan dipersiapkan dengan matang, mulai dari perlengkapan, persiapan fisik, hingga persiapan ilmu agama.</div><div><br /></div><div>Meski sedemikian istimewanya, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menunaikannya. Bisa jadi karena belum tersedianya dana, tidak sampai usia, bahkan ada pula yang maut menjemput di tengah perjalanan menuju Mekkah. Namun, niat dan tekad yang kuat saja sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Tentu ada langkah nyata yang ditempuh untuk berhaji. Berbeda halnya dengan angan-angan karena tidak ada langkah menuju kebaikan tersebut. Hal ini mengajarkan manusia untuk bertekad yang kuat untuk melakukan amalan soleh.</div><div><br /></div><div>Di tanah Mekkah nanti, manusia berbagai penjuru datang memenuhi panggilan Allah Subhanallahu wa Ta’ala. Tidak ada lagi perbedaan diantara kaum muslimin yang berkumpul. Semua manusia sama di mata Allah pencipta semesta. Tidak dibedakan kedudukan, harta, ras, warna kulit, bangsa menyerukan seruan yang sama, yaitu labbaikallah humma labbaik yang artinya aku memenuhi panggilan-Mu. Karena memang, islam tidak memberikan kekhususan dalam menjalankan syariat islam, kecuali mereka yang memiliki udzur yang syar’i.</div><div><br /></div><div>Tawaf di Mekkah, Sa’i dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, wukuf di Padang Arafah, lempar jumroh, dan beragam rangkaian ibadah haji sudah terngiang-ngiang di pikiran para calon jemaah haji yang akan berangkat menjadi tamu Allah di tahun 2020. Namun, rindu menjadi tamu terpaksa harus ditahan. Keberangkatan rombongan haji dari Indonesia terpaksa tidak diberangkatkan pada tahun ini akibat pandemi Covid-19. Penantian puluhan tahun untuk bertamu ke Baitullah harus diperpanjang. Meski demikian, niat ibadah haji insyaAllah sudah tercatat sebagai amal ibadah.</div><div><br /></div><div>Tertundanya haji tahun ini bukan berarti melemahkan semangat beramal soleh bagi setiap muslim sedunia. Niat berhaji tentunya didasari pada ketauhidan dan ketakwaan yang kuat, yaitu beribadah semata-mata hanya untuk Allah. Di momen bulan Dzulhijah ini, berhaji dan berkurban jadi ibadah yang mulia di mata Allah. Inilah kesempatan untuk tetap membuktikan cinta kepada Allah Subhannallahu wa Ta’ala dengan kurban terbaik kita sekaligus pelipur rindu baitullah yang tertunda. Jangan sia-siakan kesempatan berkurban yang merupakan puncak ibadah di bulan Djulhijjah. </div><div><br /></div><div>Sama halnya seperti tekad berhaji, diperlukan komitmen dan niat untuk menunaikan kurban. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 dimana kekhawatiran harta menjadi hal yang memberatkan sebagian orang untuk berkurban. “Syariat islam yang Allah perintahkan pasti memiliki hikmah yang sangat besar. Dalam hal berkurban dan berhaji dimana nominalnya cukup besar bagi sebagian orang, tidak pernah ada cerita seseorang menjadi jatuh miskin akibat menjalankan ibadah tersebut. Bisa jadi dengan kurban, Allah akan buka pintu rejeki yang lain karena dia telah menegakkan perintah Allah,” tegas Ibnu Khajar, Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT).</div><div><br /></div><div>Dalam sejarahnya, syariat kurban memiliki hikmah yang sangat banyak. Jika ditelisik lebih dalam, pelaksanaan kurban tidak hanya sebatas syariat Islam, tetapi juga pembuktian cinta pada Sang Pencipta tetapi juga jembatan silaturahim dengan sesama muslim. Pelaksanaan kurban di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini juga memiliki dimensi sosial sebagai penyelamatan jiwa karena sebagian besar dari masyarakat terdampak secara ekonomi.</div><div><br /></div><div>Poin keikhlasan menjadi landasan perintah berkurban terkait dengan kondisi pandemi saat ini karena masyarakat sedang dalam ekonomi merosot, nafkah kian sulit dicari, kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi. Sebab, betapa banyak umat muslim yang enggan kurban terlebih di saat krisis akibat pandemi Covid-19.  Keterbatasan harta tentu menjadi kekhawatiran yang dirasakan sebagian besar masyarakat karena Covid-19 di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian.</div><div><br /></div><div>Ketaatan dalam ibadah di tengah pandemi tak boleh melemah, segala bentuk seruan segera disiapkan dan dilaksanakan. Termasuk berkurban yang bakal jatuh pada akhir Juli mendatang. Melalui tema Labbaik Berqurban Terbaik, Global Qurban – ACT ingin mengajak masyarakat untuk menunaikan ibadah kurban di masa pandemi yang memberi dampak signifikan di berbagai aspek kehidupan ini. Global Qurban yakin, masyarakat Indonesia tak pernah lemah dalam berbuat baik, termasuk dalam berkurban yang akan Global Qurban salurkan untuk masyarakat prasejahtera nantinya.</div><div><br /></div><div>“Insyaallah, kami akan menyalurkan hewan kurban masyarakat Indonesia ke berbagai daerah, khususnya yang dihuni masyarakat prasejahtera dan episentrum penyebaran Covid-19. Akan ada ratusan hewan kurban setara kambing yang disembelih dengan jutaan penerima manfaat. Global Qurban juga mengirimkan hewan kurbannya, khususnya ke negara yang sedang dirundung konflik kemanusiaan,” pungkas Hafit, Presiden Global Qurban - ACT.</div><div><br /></div><div>Sahabat Dermawan, Yuk kita berikan Qurban Terbaik melalui bit.ly/LabbaikBerqurbanPadang atau bisa melalui transfer via Rekening Yayasan Global Qurban BNI Syariah 88 00000 434 dan Mandiri 127 000 77 89702 atau bisa juga melalui Rekening Aksi Cepat Tanggap Maybank Syariah  2754 0000 19.</div>

Qurban Jadi Pelipur Rindu Baitullah yang Tertunda

Berangkat haji ke tanah suci merupakan keinginan semua orang beriman karena termasuk dalam rukun islam yang kelima. Saking besarnya keingina...

Baca selengkapnya »

Ancaman Resesi, Masyarakat Butuh Solusi Bukan Antisipasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-HCMfPrb_J2w/XyF3UPJfvBI/AAAAAAAAAZo/jfUQK_LvZ5w8DgcXfQbgufP45H9BOyO0gCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20200729-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-HCMfPrb_J2w/XyF3UPJfvBI/AAAAAAAAAZo/jfUQK_LvZ5w8DgcXfQbgufP45H9BOyO0gCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200729-WA0003.jpg" width="320" /></a></div><div><br /></div><div>Oleh : Sri Rahayu</div><div>(Narasumber Kajian Online MQ Lovers Bekasi)</div><div><br /></div><div>Pak cipak pak preman preman.. owhoo.</div><div>Pak cipak pak metropolitan</div><div>Di zaman resesi dunia pekerjaan sangat sukar juga pendidikan.</div><div>Di sudut-sudut jalanan banyak pengangguran jadi preman 'tuk cari makan... </div><div>(Preman, Ikang Fauzi)</div><div><br /></div><div>Sepenggal bait lagu lawas ini ternyata masih relevan dengan realitas saat ini. Sekarang jamak dilihat, pekerjaan susah di dapat. Pendidikan sulit dinikmati. Pengangguran jadi masalah tanpa solusi. Kriminalitas terus meninggi. Kondisi tersebut merupakan dampak dari kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik. Terlebih dengan adanya wabah Covid-19, ekonomi dunia semakin parah. Bibit krisis ekonomi yang sudah muncul sebelum wabah merebak, berbuah resesi di berbagai negara setelah berbulan-bulan bertarung melawan pandemi. </div><div><br /></div><div>Semenjak kuartal pertama 2020, banyak negara yang harus terjun bebas ke jurang resesi. Italia dan Perancis, dengan PDB turun sebesar 4,7% dan 5,8%, telah mengumumkan negaranya mengalami resesi. Disusul Jerman di bulan April 2020. Begitupun Hongkong dan Jepang, tidak luput terseret badai resesi. Yang teranyar adalah Singapura dan Korea Selatan. Secara resmi masuk resesi di kwartal kedua tahun 2020. Dua negara ini tentunya bukan yang terakhir. Karena diperkirakan ke depan masih banyak negara yang mengikuti langkah negara-negara tersebut. Tidak terkecuali Amerika Serikat, sang adidaya ini pun terancam memasuki era resesi. (cnbcindonesia.com, 19/07/20)</div><div><br /></div><div>Resesi adalah kondisi dimana Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Indikatornya secara umum dapat dilihat dari pendapatan masyarakat kian turun, PHK meningkat, daya beli menurun, kelas menengah mengerem belanja dan bantuan sosial terus mengalir. </div><div><br /></div><div>Ancaman resesi untuk Indonesia sendiri juga telah di depan mata. Terlihat dari kian banyaknya indikator resesi yang nampak di negeri ini. Di kuartal I 2020, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 2,97% per tahun. Pembatasan Sosial Berskala Besar memperlambat laju perekonomian hingga di kuartal II tahun ini. Turut menguatkan sinyal potensi resesi, International Monetary Fund/IMF dalam rilis terbarunya yang berjudul A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery juga memprediksi PDB Indonesia akan minus 0,3% di tahun ini.  Pengaguran akibat pekerja yang dirumahkan dan PHK mencapai 1.727.913 orang per 12 Mei.  Sektor manufaktur Indonesia juga menurun. Begitu juga penjualan ritel atau eceran pun merosot tajam ke angka -16,9% per tahun. (cnbcindonesia.com, 18/07/20)</div><div><br /></div><div>Menyikapi ancaman resesi, banyak pakar memberikan saran antisipatif. Bhima Yudhistira, ekonom INDEF ini mendorong masyarakat hemat dan menabung. Hal senada juga disampaikan  Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah. (finance.detik.com, 19/07/20). Tidak sedikit pula dorongan mencari alternatif pekerjaan. Untuk berjaga bila resesi akan berlangsung lama.</div><div><br /></div><div>Hemat, menabung ataupun mencari alternatif pekerjaan menjadi keharusan bagi masyarakat ketika resesi di ambang terjadi. Namun apakah semata langkah antisipatif yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Tidakkah masyarakat butuh langkah solutif yang tidak hanya membuatnya mampu bertahan terhadap hantaman resesi. Namun juga dapat keluar dari badai resesi yang terus berulang.</div><div><br /></div><div>Dalam sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di dunia saat ini, resesi merupakan hal yang biasa terjadi dan terus berulang. Sekalipun tingkat keparahannya berbeda-beda namun tetap saja dampak buruknya sangat dirasakan masyarakat. Dilansir dari Investopedia, negara sebesar Amerika Serikat saja, telah mengalami 33 resesi sejak tahun 1854. Sejak 1980 hingga sekarang, mengalami 4 kali resesi. Indonesia sendiri selepas krisis moneter di tahun 1998, pernah mengalami resesi singkat di tahun 2008. Karena Corona yang belum usai, dikhawatirkan terjadi di kwartal ketiga tahun ini. Berulangnya krisis dan resesi ini disebabkan penerapan sistem kapitalisme yang memang batil dari lahir. Dengan sistem ekonominya yang bertumpu pada ekonomi non riil. Dimana perputaran uang terjadi di pasar saham atau di pasar uang. Dalam pasar saham kepemilikan perusahaan yang diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan keuntungan. Begitupun pasar uang, uang diperdagangkan dalam rangka meraup keuntungan. Bukan sebagai alat tukar dan pengukur semata. Inilah kebatilan dari sistem ekonomi kapitalisme. Terlebih lagi, ekonomi non riil ini, sangat rentan dengan isu. Sehingga wajar bila isu pandemi yang sangat berpengaruh pada perekonomian dunia ini mampu mempercepat terjadinya resesi. </div><div><br /></div><div>Berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Dengan prinsip dasar keadilan, ekonomi Islam menghindari maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga). Ketiga hal ini sangat dilarang dalam Islam. Perekonomian yang didasari dengan prinsip-prinsip tersebut, pastinya akan lebih aman dan mampu bergerak beriringan dengan sektor riil dan sektor keuangan. Sistem ekonomi Islam sudah terbukti tangguh dan tidak rentan resesi. Sudah saatnya segera menerapkan sistem ekonomi Islam sebagai solusi tuntas resesi ekonomi. </div><div><br /></div><div>Wallahu a’lam</div>

Ancaman Resesi, Masyarakat Butuh Solusi Bukan Antisipasi

Oleh : Sri Rahayu (Narasumber Kajian Online MQ Lovers Bekasi) Pak cipak pak preman preman.. owhoo. Pak cipak pak metropolitan Di zaman reses...

Baca selengkapnya »

Memaksakan Pilkada di Tengah Pandemi : Potret Buram Sistem Demokrasi Kapitalisme

<div><br><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-69cObyLjVEc/XyElGbklLnI/AAAAAAAAGLw/K8t8VCR3g18KRgA8p7Mmr7gfErZbYDPKQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200728-WA0028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://lh3.googleusercontent.com/-69cObyLjVEc/XyElGbklLnI/AAAAAAAAGLw/K8t8VCR3g18KRgA8p7Mmr7gfErZbYDPKQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200728-WA0028.jpg" width="240"></a></div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><i>Oleh : Nuni Toid</i></b></div><div style="text-align: center;"><b><i>Ibu Rumah Tangga dan Member AMK</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Dilansir oleh Bandungkita.id, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyatakan siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada 9 Desember mendatang. Kesiapan ditunjukkan salah satunya dengan penyediaan anggaran dengan jumlah total Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar kurang lebih Rp.139,93 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana saat mengikuti acara Sawala Politik Pikiran Rakyat Pilkada Jabar 2020 melalui video conference di Bale Riung Soreang, beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa dari dana NPHD tersebut, diperuntukkan bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) sekitar Rp. 99,032 miliar, untuk Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sekitar Rp. 28,9 miliar, dan ada tambahan hibah sekitar Rp. 12 miliar untuk penyelenggaraan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) bagi aparat keamanan.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bandung tentu sejalan dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana dilansir dari Jawa pos.com (Rabu, 8/7/2020), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa perhelatan pilkada serentak 2020 dapat segera digelar meski di tengah pandemi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Protokol kesehatan yang dimaksud adalah penggunaan masker, sarung tangan, hand sanitizer dan face shield. Terutama di tahapan-tahapan yang bersentuhan dengan potensi kerumunan, diantaranya adalah di saat pemuktahiran data pemilih pada 15 Juli sampai dengan Agustus dan saat pendaftaran pasangan calon dan pengundiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Miris. Di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir, seharusnya penguasa lebih memprioritaskan pengalokasian dana dan pemikiran untuk memenuhi segala kebutuhan rakyatnya yang masih terdampak wabah Covid-19. Penguasa pun dituntut  mampu membuat kebijakan yang cepat dan tepat, agar wabah yang masih mencengkeram negeri ini segera berhenti. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah justru sibuk membuat berbagai skenario baru dan dalih agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap terselenggara. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Perhelatan pilkada serentak 2020 pun menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dapat segera digelar meski di tengah pandemi virus Covid-19. Namun Tito memastikan gelaran Pilkada 2020 harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Ketentuan harus dipatuhinya protokol kesehatan oleh rakyat sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Rakyat sudah menjalankan berbagai protokol kesehatan tersebut sejak masih dalam kondisi PSBB hingga saat ini ketika pemerintah menerapkan kebijakan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Namun demikian pada faktanya angka penularan Covid-19 semakin hari semakin meningkat. Hal ini membuktikan penerapan protokol kesehatan bukanlah jaminan yang mampu untuk melindungi keselamatan nyawa manusia dari  terpaparnya virus Covid-19.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Meski kondisi tersebut  bukan berarti boleh mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Tentu tidak demikian. Akan tetapi yang harus diwaspadai adalah fakta terus bertambahnya angka positif Covid-19, menunjukkan keadaan jauh dari aman untuk tetap mengadakan pemilihan kepala daerah serentak di tahun ini. Ditambah saat ini ditemukan kejadian yang mengagetkan yaitu banyaknya yang terpapar virus Covid-19 dari kalangan  milenial. Mereka adalah orang-orang yang berusia di bawah 50 tahun dan tanpa gejala (OTG). Selain itu juga harus diakui kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam hal mematuhi protokol kesehatan, bahkan cenderung hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, semakin menambah kuat alasan  diragukannya penerapan protokol kesehatan dalam pilkada serentak 2020. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Terlebih belum terstandarnya poin-poin kesehatan yang diberlakukan. Misalnya  jenis masker yang mampu melindungi dari droplet, pemakaian masker yang benar, cara cuci tangan yang benar, jaga jarak minimal, syarat tempat yang harus memiliki sirkulasi yang baik, dan lain sebagainya. Hal itu harus diterapkan sebenar-benarnya bagi masyarakat yang mau datang maupun petugas nantinya. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Karena itu akan sangat riskan bila Pilkada serentak 2020 akan benar-benar diselenggarakan di tengah wabah virus Covid-19. Mengapa demikian? Sebab bila hal itu terjadi maka  akan banyak membuka peluang  kembali untuk massa berkerumun dan klaster penyebaran virus Covid-19 akan semakin meningkat. Walaupun  protokol kesehatan sudah diterapkan sedemikian rupa. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Inilah kebijakan yang dipaksakan di tengah wabah Covid-19 belum berakhir. Membuat kesan betapa tipisnya empati yang mereka miliki.  Di samping itu juga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pernah merincikan bahwa 40 dari 261 Kabupaten atau kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 masuk zona merah dalam penyebaran virus Covid-19. 99 Kabupaten atau kota lainnya masuk zona orange, 72 Kabupaten masuk zona kuning dan 43 Kabupaten berada di zona hijau dalam penyebaran virus Covid-19, (Waspada.co.id, Kamis 11/6/2020).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Itulah potret buram sistem ini. Sistem demokrasi kapitalisme-sekuler. Dimana penguasa memaksakan kehendaknya demi kepentingan sepihak saja tanpa memperhatikan akan kepentingan hajat hidup rakyatnya. Pemimpin sudah seharusnya memprioritaskan rakyatnya  di atas kepentingan yang lain. Karena tugas seorang pemimpin adalah mengurusi, mengayomi, meri'ayah rakyatnya. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah saw.:</div><div style="text-align: justify;">"Imam (pemimpin) itu mengurusi rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia pimpin," (HR al Bukhari-Ahmad).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sudah menjadi rahasia umum biaya pesta demokrasi, baik pemilihan presiden, legislatif ataupun pemillihan kepala daerah, adalah pesta politik berbiaya mahal. Para calon presiden, anggota legislatif, dan calon kepala daerah mampu mengeluarkan biaya  ratusan miliar hingga triliunan rupiah demi meraih kursi panas kekuasaan. Begitupun pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah wabah virus Covid-19 tentu saja akan menelan biaya yang luar biasa besarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Begitulah pemilu dalam paradigma sistem demokrasi kapitalis-liberal adalah satu-satunya cara untuk mengantarkan penguasa ke kursi kekuasaannya. Hal ini merupakan perwujudan konsep kedaulatan di tangan rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Inilah pula yang menjadikan lahirnya aroma korporatokrasi tercium dengan sangat kuat. Dimana setiap kebijakan yang dihasilkan penguasa selalu berpihak kepada kepentingan para korporat pemilik modal, yaitu mereka yang berjasa besar dalam menyokong naiknya penguasa di kursi kekuasaan. Sementara rakyat yang dibutuhkan suaranya saat di bilik suara, hanya akan berakhir sebagai pihak yang dilupakan dan dikorbankan segera setelah mereka berada di kursi kekuasaan. Habis manis sepah dibuang. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Buramnya potret negeri ini jelas karena  sistem yang rusak, batil, tidak memuaskan akal, dan tidak menentramkan jiwa. Rakyat pun mulai gerah dan jenuh akan kebohongan yang diciptakan oleh sistem buatan akal manusia ini. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Berbeda jauh dengan sistem Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satupun perkara dalam kehidupan manusia kecuali ada aturannya. Rasul saw telah menjelaskan tuntutan, hukum, dan solusi Islam atas berbagai perkara. Tentu semuanya bersumber langsung dari Allah Swt.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Begitupun dalam pemilihan kepala daerah. Konsep pemilihan kepala daerah dalam Islam jelas berbeda dengan sistem Demokrasi kapitalisme. Dalam Islam telah dijelaskan dengan gamblang bagaimana kriteria dalam pemilihan Kepala Daerah. Mereka dipilih berdasarkan kelayakan, kapasitas dan amanah.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Rasulullah saw bersabda:</div><div style="text-align: justify;">"Jika amanah telah disia-siakan tunggulah saat-saat kehancurannya." Seorang Arab Baduwi berkata, "Bagaimana amanah itu disia-siakan? Beliau bersabda,"Jika urusannya diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah saat-saat kehancurannya," (HR al-Bukhari dan Ahmad)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Rasul saw memperingatkan jika urusan itu dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak layak) maka akan terjadi kerusakan. Itu jelas telah menyia-nyiakan amanah. Jadi jabatan hendaknya tidak diberikan kepada orang yang memintanya, berambisi apalagi terobsesi dengan jabatan itu. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Dalam Islam, Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. Hal itu telah terjadi dari semenjak berdirinya daulah Islam di Madinah yang pertama kali dipimpin oleh Rasulullah saw sampai kekhilafahan Khulafaur Rasyidin. Jadi Kepala Daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat atau oleh wakil mereka. Maka yang mendasari dari kepimpinan daerah adalah pengaturan  dan pemeliharaan berbagai kepentingan dan kemaslahatan rakyat akan benar-benar terwujud.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Kepala Daerah dapat diberhentikan kapan saja oleh Kepala negara. Baik karena sebab pelanggaran, penyimpangan, kezaliman dan ketidakmampuan. Bahkan bisa juga tanpa sebab dan kesalahan. Karena Rasullullah saw pernah memberhentikan Mu'adz bin Jabal dari jabatan wali Yaman. Begitupun khalifah Umar ra pernah memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan tanpa sebab.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Maka bisa kita simpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dalam konsep Islam adalah sebagai berikut : Yang pertama, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah yang dilakukan oleh kepala negara (khalifah) adalah sangat efektif, efisien dan berbiaya sangat murah bahkan nyaris tanpa biaya.  Problem politik biaya sebagaimana dalam sistem kapitalisme dengan berbagai dampak tidak akan terjadi. Triliunan uang rakyat tidak akan terkuras habis hanya untuk pemilihan kepala daerah dan dananya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Kedua, akuntabilitas pemimpin akan terjamin. Pemimpin daerah bisa diberhentikan segera jika melakukan pelanggaran atau kezaliman bahkan tanpa kesalahan sekalipun. Termasuk dari penyegaran dan peningkatan kinerja program pun akan berjalan efektif. Keterpaduan dan keharmonisan pemimpin pusat dan daerah bisa terwujud.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ketiga, partisipasi rakyat akan tinggi dan kontrol terhadap pemimpin daerah akan mudah. Pada proses awal, rakyat dan wakil mereka biasanya memberikan masukan terkait sosok pemimpin daerah yang mereka inginkan. Kepala negara (khalifah) akan sangat terdorong memenuhi aspirasi itu. Sebab jika rakyat (wakil mereka) menampakkan ketidakridaan atas pemimpin daerah, khalifah harus memberhentikannya. Maka partisipasi rakyat dalam mengontrol Kepala Daerah akan bangkit.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Begitulah pemilihan kepala daerah dalam konsep Islam. Ketika tuntunan Islam itu diterapkan dalam daulah Islam, maka semua kepentingan dan  kemaslahatan rakyat akan terpelihara. Kesejahteraan dan kemakmuran pun akan terwujud. Keberkahan akan diturunkan oleh Allah Swt dari langit dan bumi kepada semua penduduk negeri.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Maka wajar, bila saat ini rakyat sudah sangat merindukan pemimpin yang demikian, yakni yang amanah, adil, tulus ikhlas tanpa pamrih hanya mengharapkan rida Allah semata. Serta mampu memenuhi semua kebutuhan pokok rakyat. Melindungi, mengayomi, dan menjaga akan keselamatan nyawa semua rakyatnya.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Semua hanya ada dalam sistem Islam. semoga tidak akan lama lagi akan segera tegak di muka bumi ini. </div><div style="text-align: justify;">Wallahu a'lam bishshawab.</div>

Memaksakan Pilkada di Tengah Pandemi : Potret Buram Sistem Demokrasi Kapitalisme

Oleh : Nuni Toid Ibu Rumah Tangga dan Member AMK Dilansir oleh Bandungkita.id, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyatakan siap menyele...

Baca selengkapnya »

Menyoal Proyek Lumbung Pangan Selalu Berujung pada Kegagalan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Ddeb3M8FTHg/XyEhNccrzQI/AAAAAAAABR0/Zt7yL-7srlU10tfSOnzol3lHgt6Z8D-2gCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200729-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="714" data-original-width="1024" height="223" src="https://1.bp.blogspot.com/-Ddeb3M8FTHg/XyEhNccrzQI/AAAAAAAABR0/Zt7yL-7srlU10tfSOnzol3lHgt6Z8D-2gCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200729-WA0003.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Jasmyne Sabiya</div> <div style="text-align: center;"> (Pegiat Literasi Aceh)</div> <br /> Ketahanan sebuah negara tak hanya sekadar diukur dari kekuatan militernya. Namun juga berbagai urusan di dalamnya, termasuk ketahanan pangan merupakan bagian kedaulatan yang harusnya dimiliki sebuah negara.<br /> <br /> Berawal dari berita yang dilansir oleh Detik.com (05/07/2020). Pada bulan April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan ancaman krisis pangan dunia di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) seperti yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO).<br /> <br /> Tak ayal, peringatan itu langsung direspon para menteri. Tak terkecuali Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan segera merencanakan pembangunan Lumbung Pangan Nasional (LPN) yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Prabowo dipercayakan untuk mengawal program LPN ini lantaran dianggap cukup relatif totalitas dan serius. Sehingga diharapkan mampu menangani dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.<br /> <br /> Tentu saja menjadi kabar gembira bagi rakyat. Sebab, pangan merupakan hajat hidup orang banyak. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk betul-betul memperhatikan sektor pangan demi menyejahterakan kehidupan rakyat. Akan tetapi pertanyaannya, apakah program LPN ini akan terealisasi dan mampu menambah pasokan pangan? Atau malah berujung pada kegagalan yang sama?<br /> <br /> Pasalnya, menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, Sabtu (4/7/2020). Dia menyatakan bahwa "Itu yang gambut 1 juta Ha yang dibangun Pak Harto. Lalu Ketapang 100 ribu Ha di masa SBY, 300 ribu Ha di Bulungan masa SBY juga, nggak ada ceritanya. Hanya tersisa beberapa belas Ha saja. Lalu di awal pemerintahan Pak Jokowi rencana pengembangan Merauke 1,2 juta Ha. Nggak ada ceritanya sampai sekarang. Semua gagal." (Detik.com, 05/07/2020)<br /> <br /> Tak jauh berbeda memberikan tanggapan. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020). Dia menyatakan "Dulunya, di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalimantan Tengah tersebut dilakukan pembukaan lahan sebanyak satu juta hektar. Lahan ini dibuka dengan mengubah lahan gambut dan rawa menjadi sawah yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Pemerintah harus belajar dari kejadian masa lalu agar tidak terulang kembali." (Kompas.com, 14/07/2020)<br /> <br /> Dari fakta ini, tampak sedari awal ketahanan dan kedaulatan pangan di negeri ini memang sudah sangat lemah. Pemerintah juga dinilai gagal dalam memanfaatkan lahan pertanian yang luas di negeri ini untuk memenuhi produksi pangan dalam negeri.<br /> <br /> Maka dari itu, program pemerintah yang dinilai gegabah hendak membangun lumbung pangan di atas lahan jenis rawa di Kalimantan Tengah ini bukanlah solusi. Justru akan mengulang kesalahan dan kegagalan pemerintah berkali-kali. Tentu saja kondisi ini akan berdampak buruk, selain membuang waktu sia-sia juga merugikan anggaran besar secara percuma.<br /> <br /> Walhasil, minimnya upaya pemerintah mengantisipasi terjadinya kondisi buruk ini menimbulkan kekhawatiran akan benar-benar terjadinya krisis pangan. Oleh karena itu, jangankan untuk menambah pasokan pangan. Sementara apakah terealisasinya saja sudah terlihat mengecewakan.<br /> <br /> Penanganan Pangan dalam Islam<br /> <br /> Dalam Islam kedaulatan pangan pada suatu negara dapat diartikan kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya tanpa sedikitpun kekurangan.<br /> <br /> Pemenuhan hajat pangan publik betul-betul dijamin sepenuhnya oleh negara yakni khilafah. Sebab, negara berfungsi sebagai raa'in (pelayan) dan junnah (pelindung). Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadis : "Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya." (HR. Muslim dan Ahmad)<br /> <br /> Jaminan pemenuhan ini pun ditargetkan sampai individu per individu rakyat bukan bersifat komunal.<br /> <br /> Sementara itu, pemimpin akan menunjuk orang yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam bidang pertanian untuk menjadi direktur Departemen Kemaslahatan Umum (pertanian). Direktur ini akan bertanggung jawab langsung pada pemimpin dalam pelaksanaan tugasnya dalam menjamin kebutuhan pangan setiap individu.<br /> <br /> Adapun untuk mengatur produksi pangan khilafah akan melakukan upaya sebagai berikut :<br /> <br /> Pertama, optimalisasi produksi dengan mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok. Mulai dari mencari lahan yang optimal untuk benih tanaman tertentu, teknik irigasi, pemupukan, penanganan hama hingga pemanenan dan pengolahan pasca panen.<br /> <br /> Kedua, adaptasi gaya hidup agar masyarakat tidak berlebihan dalam konsumsi pangan.<br /> <br /> Ketiga, manajemen logistik dimana masalah pangan beserta yang menyertainya seperti irigasi, pupuk dan anti hama sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah yaitu memperbanyak cadangan saat produksi berlimpah dan mendistribusikannya secara efektif saat ketersediaannya berkurang di sinilah teknologi pasca panen menjadi penting.<br /> <br /> Keempat, prediksi iklim yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrem.<br /> Kemudian yang kelima, mitigasi bencana kerawanan pangan.<br /> <br /> Begitulah sistem ketahanan pangan dalam negara Islam. Pengaturan begitu sempurna dan tidak sedikit pun akan terjadi kegagalan. Maka dari itu sudah selayaknya kita kembali kepada pengaturan Islam kafah dalam bingkai naungan Khilafah Islamiyyah.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Menyoal Proyek Lumbung Pangan Selalu Berujung pada Kegagalan

Oleh : Jasmyne Sabiya (Pegiat Literasi Aceh) Ketahanan sebuah negara tak hanya sekadar diukur dari kekuatan militernya. Namun juga ...

Baca selengkapnya »

ISLAM AJARAN MULIA

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-sZpDRY3m81w/XyD6pp8WJaI/AAAAAAAAAZc/WmZTnRHDpnkw0Omlzzjs-wu6PRMxp2i-gCLcBGAsYHQ/s339/IMG-20200728-WA0000.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="339" data-original-width="336" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-sZpDRY3m81w/XyD6pp8WJaI/AAAAAAAAAZc/WmZTnRHDpnkw0Omlzzjs-wu6PRMxp2i-gCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200728-WA0000.jpg" /></a></div><div><br /></div><div style="text-align: left;">Oleh : Ummu Yusuf</div><div><br /></div><div>Kemenag secara resmi akan menghapus konten ‘radikal’ dalam 155 buku pelajaran. Penghapusan konten ‘radikal’ tersebut adalah bagian dari program Kemenag tentang penguatan moderasi beragama. Prihatin menyaksikan di negeri mayoritas Muslim justru Islam dideskreditkan secara sistematis oleh umat Muslim sendiri, terutama oleh Negara. Kemenag sejak tahun lalu berulang menyatakan akan merevisi dan melakukan penyitaan buku keislaman dan buku pelajaran yang mengandung muatan ‘radikalisme’ seperti jihad </div><div>dan khilafah.</div><div><br /></div><div>Awal tahun 2020, kemenag berencana melakukan sertifikasi penceramah dalam rangka menangkal radikalisme namun dibatalkan dan diubah menjadi bimbingan teknis mubalig. Sejumlah instansi Pemerintah dan kampus melarang pegawai pria berjenggot dan bercelana cingkrang serta melarang Muslimah bercadar. Beragam narasi perang melawan radikalisme juga digencarkan melalui hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey. Misalnya dengan menyebutkan prosentase ASN, guru dan dosen, mahasiswa dan pelajar SMA yang terpapar radikalisme, membela Muslim Suriah atau mendukung khilafah. </div><div><br /></div><div>Opini ‘Islam radikal’ jelas subyektif karena bersumber dari pandangan negatif Barat terhadap Islam. Istilah ‘Islam radikal’ ditujukan kepada kelompok-kelompok Islam yang tidak mau sejalan dengan kebijakan Barat. Seperti halnya Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, pernah menyatakan Islam sebagai ‘ideologi setan’ (evil ideology).</div><div><br /></div><div>Menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya adalah konsekuensi keimanan seorang Muslim. Islam membimbing kaum Muslim dengan ajaran yang mulia. Islam pun memberikan perlindungan kepada segenap umat manusia bahkan seorang non muslim sekalipun. Tak pernah terjadi pemaksaan agama Islam kepada non-Muslim. Apalagi aksi genosida terhadap kalangan di luar Islam.</div><div><br /></div><div>Moderasi ajaran Islam termasuk tindakan yang berbahaya. Langkah ini melemahkan ajaran Islam dan melepaskan keterikatan kaum Muslim pada agamanya. Moderasi ajaran Islam berarti mengambil jalan tengah. Bukan ketaatan total kepada Allah SWT. Islam moderat berarti meletakkan diri di antara iman dan kufur, taat dan maksiat, serta halal dan haram. Di bidang akidah, moderasi ajaran Islam berarti menyamakan akidah Islam dengan agama-agama dan kepercayaan umat lain. Dalam Islam moderat tak ada kebenaran mutlak. Termasuk iman dan kufur. Semua menjadi serba relatif/nisbi. Dengan Islam moderat, kaum Muslim diminta untuk membenarkan keyakinan agama dan kepercayaan di luar Islam. </div><div><br /></div><div>Moderasi ajaran Islam adalah cara penjajah untuk melumpuhkan kaum Muslim. Kaum imperialis dulu dan sekarang paham bahwa faktor pendorong perlawanan umat Muslim terhadap rencana jahat mereka adalah kecintaan dan ketaatan secara total pada Islam. Selama umat Islam bersikap demikian, makar mereka akan selalu dapat dipatahkan. Namun, jika umat Islam telah melepaskan diri dari Islam kaffah, lalu memilih jadi umat yang moderat, maka mudah bagi para penjajah untuk melumpuhkan dan selanjutnya merusak umat ini. Karena itu langkah deradikalisasi ajaran dan sejarah Islam adalah tindakan berbahaya dan manipulatif. </div><div><br /></div><div>Fakta sejarah memperlihatkan bahwa jihad dan khilafah adalah kata kunci perlawanan kaum Muslim terhadap imperialisme yang dilakukan Barat terhadap negeri-negeri kaum Muslim. Tampaknya inilah yang mengusik sejumlah orang yang khawatir jika kaum Muslim menyadari kembali jatidirinya dan akar sejarahnya, akan muncul marwah mereka sebagai umat terbaik.</div>

ISLAM AJARAN MULIA

Oleh : Ummu Yusuf Kemenag secara resmi akan menghapus konten ‘radikal’ dalam 155 buku pelajaran. Penghapusan konten ‘radikal’ tersebut adala...

Baca selengkapnya »

Resesi Dapatkah Diatasi?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-lkPu4iCNOwQ/XyAxEInA11I/AAAAAAAAFlw/sjoVZGIdqW8sRRUrqGN474g05RFTs2ZngCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200728_085002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-lkPu4iCNOwQ/XyAxEInA11I/AAAAAAAAFlw/sjoVZGIdqW8sRRUrqGN474g05RFTs2ZngCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200728_085002.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Tri Sundari, A.KS</div> <div style="text-align: center;"> Pendidik Generasi dan Member AMK</div> <br /> Pandemi akibat virus corona saat ini belum juga berakhir. Beban masyarakatpun mulai semakin berat.<br /> Dari mulai meningkatnya kebutuhan sehari-hari, menurunnya daya beli karena pemasukan yang berkurang, hingga ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang saat ini mulai banyak dilakukan oleh pelaku usaha, baik mikro maupun makro.<br /> <br /> Akibat pandemi ini perekonomian di Indonesia maupun dunia berada di ambang ketidakpastian. Pandemi akibat virus corona (Covid-19) menyebabkan roda perekonomian melambat bahkan nyaris terhenti.<br /> <br /> Perekonomian Indonesia yang diprediksi kuat pada kuartal II-2020 ini mengalami kontraksi.<br /> Belum lagi isu resesi yang akhir-akhir ini sering terdengar karena melihat negara tetangga terdekat Indonesia yaitu Singapura sudah menelan pil pahit akibat pandemi.<br /> <br /> Dilansir dari Detik Finance, 18 Juli 2020, dalam peluncuran laporan Bank Dunia untuk ekonomi Indonesia edisi Juli 2020, tidak ada jaminan bagi ekonomi Indonesia terbebas dari resesi. Ekonomi Indonesia bisa mengalami resesi jika infeksi COVID-19 terus bertambah banyak. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali mengingatkan para menterinya soal ancaman tersebut.<br /> <br /> Resesi yang dimaksud adalah kondisi ketika produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun.<br /> <br /> Resesi merupakan hal yang biasa dan kerap terjadi dalam sebuah siklus perekonomian, akan tetapi dampak yang diberikan ketika terjadi resesi sangat buruk.<br /> <br /> Dilansir dari CNBC, 12 juli 2020.<br /> Suatu negara dikatakan mengalami resesi jika produk domestic bruto (PDB) mengalami kontraksi atau minus dalam 2 kuartal beruntun secara tahunan atau year-on-year (YoY). Sementara jika PDB minus 2 kuartal beruntun secara kuartalan atau quarter-on-quarter (QoQ) disebut sebagai resesi teknikal.<br /> <br /> Ada 5 indikator ekonomi yang dijadikan acuan suatu negara mengalami resesi, yakni PDB riil, pendapatan, tingkat pengangguran, manufaktur, dan penjualan ritel.<br /> <br /> Menolak lupa, bahwa Indonesia pernah mengalami resesi pada tahun 1998, bahkan sangat dalam, dan ada risiko akan terjadi lagi di tahun ini.<br /> <br /> Dilansir dari Detik Finance, 19 Juli 2020.<br /> Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan masyarakat harus berhemat mulai dari sekarang untuk menyiapkan dana darurat selama resesi. Sebab tidak ada yang mengetahui akan berlangsung sampai kapan jika resesi benar terjadi.<br /> <br /> "Kurangi juga belanja yang tidak sesuai kebutuhan dan fokus pada pangan serta kebutuhan kesehatan. Jadi jangan latah ikut gaya hidup yang boros. Pandemi mengajarkan kita apa yang bisa dihemat ternyata membuat daya tahan keuangan personal lebih kuat," kata Bhima kepada detik.com, Jumat (17/7/2020).<br /> <br /> Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah. Menurutnya, di saat seperti ini masyarakat jangan boros dan harus mempersiapkan kondisi terburuk untuk mencukupi keuangan.<br /> <br /> Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto pernah menjelaskan bahwa ketika resesi terjadi maka akan ada ledakan gelombang pengangguran. Ujung-ujungnya orang miskin akan bertambah.<br /> <br /> Resesi ekonomi bukan hanya terjadi saat ini, akan tetapi pernah juga terjadi saat  kejayaan Islam. Resesi ekonomi akan membuat rakyat semakin menderita.<br /> <br /> Resesi ekonomi saat ini sudah di depan mata.<br /> Para ahli mendorong masyarakat  agar mengantisipasi resesi ekonomi dengan gaya hidup hemat dan menyiapkan alternatif pekerjaan. Akan tetapi tidak cukup hanya mengantisipasi saja, melainkan perlu solusi tuntas atas resesi akibat berlakunya ekonomi kapitalisme.<br /> <br /> Sistem ekonomi kapitalis sejatinya memang sudah membawa cacat bawaan, sehingga tidak mengherankan ketika menghasilkan krisis termasuk resesi. Sementara, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang stabil sehingga akan rentan terhadap resesi.<br /> <br /> Krisis ekonomi pernah dialami pada masa Khalifah Umar. Cara beliau mengatasi krisis tersebut adalah beliau menjadikan dirinya sebagai orang yang pertama merasakan penderitaan rakyatnya secara langsung.<br /> <br /> Khalifah Umar mengkonsumsi makanan dan minuman seperti yang dialami oleh rakyatnya. Ia juga memerintahkan kepada keluarganya agar bersikap yang sama. <br /> <br /> Beliau sungguh-sungguh menjalankannya, bukan semata basa-basi politik. Sehingga beliau bersungguh-sungguh memeras otak dan banting tulang mencari solusi yang cepat lagi tepat dalam mengatasi krisis ekonomi yang ada pada saat itu. Negara dan umat bergandengan tangan, sehingga krisis yang terjadi dapat segera diatasi.<br /> <br /> Dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa penyerahan kekayaan alam kepada swasta dan asing akan menyediakan ketersediaan fiskal yang memadai guna mencukupi kebutuhan rakyatnya dan dalam menanggulangi pandemi virus corona.<br /> Sistem ekonomi Islam dibangun dengan tiga pilar yaitu: kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi.<br /> <br /> Sementara kepemilikan dalam Islam terdiri dari:<br /> 1. Kepemilikan individu (al Milkiyyah al Fardiyah) sepenuhnya menjadi hak individu.<br /> 2. Kepemilikan umum ( al Milkiyah al Ammah)  menjadi hak rakyat.<br /> 3. Kepemilikan negara (al Milikiyat ad Dawlah) menjadi hak negara.<br /> <br /> Ketika ketiga kepemilikan tersebut dikelola oleh masing-masing pemiliknya dengan benar sesuai dengan hukum syara’, dan didistribusikan dengan baik dan benar, maka akan menjadikan rakyat hidup sejahtera.<br /> <br /> Tentu saja penerapan ekonomi Islam ini akan bisa dioptimalkan dengan penerapan Islam dalam naungan Daulah Khilafah.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishawab.

Resesi Dapatkah Diatasi?

Oleh : Tri Sundari, A.KS Pendidik Generasi dan Member AMK Pandemi akibat virus corona saat ini belum juga berakhir. Beban masyaraka...

Baca selengkapnya »

Sistem Pendidikan Islam Mampu Mencetak Guru dan Murid yang Berkualitas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-06qsdl7WxOY/XyAv2FW6ZPI/AAAAAAAAFlk/r2l8dHj6ajMfVtXicVazGnVx8cBcxJq5QCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200728_085112.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="970" data-original-width="1280" height="242" src="https://1.bp.blogspot.com/-06qsdl7WxOY/XyAv2FW6ZPI/AAAAAAAAFlk/r2l8dHj6ajMfVtXicVazGnVx8cBcxJq5QCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200728_085112.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Salma Ummu Nusaibah </div> <div style="text-align: center;"> Ibu Rumah Tangga </div> <br /> IKATAN Guru Indonesia (IGI) memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.<br /> <br /> Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun.<br /> <br /> “Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 merugikan sejumlah pihak, yang justru sebetulnya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah di tengah situasi penyebaran virus korona,” kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim dalam pernyataan tertulis yang diterima Media Indonesia, Senin (20/4).<br /> <br /> Realitas ini menunjukkan kegagalan pemerintah mencetak guru yang berkualitas, profesional dan memadai bagi seluruh masyarakat.<br /> Semua itu tak lepas dari diterapkannya sistem pendidikan sekuler kapitalis di negeri ini.<br /> <br /> Berbeda dengan sistem Islam, yakni khilafah. Menjadi guru sebagai pendidik adalah pekerjaan yang sungguh mulia. Mereka rela mencurahkan waktu, tenaga, dan fikirannya untuk mengajar dan mendidik anak. Gaji dan fasilitas kegiatan belajar mengajar yang sangat baik bagi guru akan disediakan oleh negara. Seperti pada masa Umar bin Khattab ra. gaji guru saat itu sebesar 15 dinar, jika dirupiahkan 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas, sekitar Rp 38 juta (harga 1 gram emas sekarang Rp 600 ribu).<br /> <br /> Dalam Islam guru begitu terhormat dan mulia. Guru adalah seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Swt. yang dengan ilmunya tersebut dia menjadi perantara manusia yang lain untuk mendapatkan dan menuju kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Guru adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan dan tugas guru bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi juga mendidik anak muridnya menjadi manusia yang berkepribadian Islam.<br /> <br /> Jadi jelas, ketika negara menggunakan sistem Islam, maka  akan terwujud peradaban yang mulia, mampu menyejahterakan rakyat dan guru pun menjalankan tugas yang mulia melahirkan generasi pemimpin masa depan.<br /> <br /> Wallahu a’lam bish shawab.

Sistem Pendidikan Islam Mampu Mencetak Guru dan Murid yang Berkualitas

Oleh : Salma Ummu Nusaibah  Ibu Rumah Tangga  IKATAN Guru Indonesia (IGI) memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru...

Baca selengkapnya »

Pelajaran dari Perang Bosnia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Xmqppg-m2I8/Xx46p1xE4wI/AAAAAAAAFiM/q6GEL1zbiwA-tvwrl4IpHqPD2agRJeIEQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200727_092109.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-Xmqppg-m2I8/Xx46p1xE4wI/AAAAAAAAFiM/q6GEL1zbiwA-tvwrl4IpHqPD2agRJeIEQCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200727_092109.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Ummi Lia</div> <div style="text-align: center;"> Ibu Rumah Tangga, Cileunyi Kabupaten Bandung-Jabar</div> <br /> Sesungguhnya Rasul saw. bersabda: “Tidak selayaknya seorang mukmin dipatuk ular dari lobang yang sama sebanyak dua kali.” (HR. Bukhari dan Muslim)<br /> <br /> Umat muslim Bosnia menandai peringatan 25 tahun pembantaian Srebenica pada Sabtu (11/7) waktu setempat, di tengah pandemi virus corona Covid-19. Meskipun jumlah peserta menurun dari tahun-tahun sebelumnya, tapi tak sedikit pelayat yang berani menentang aturan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19 demi menghadiri peringatan tersebut. Peringatan tahun ini sekaligus menjadi upaca penguburan sembilan korban yang diidentifikasi selama setahun terakhir. (CNN Indonesia, 12/7/2020)<br /> <br /> Menurut sejarah, Bosnia-Herzegovina yang secara informal disebut Bosnia merupakan sebuah negara di Semenanjung Balkan Eropa Tenggara. Negara ini memiliki beragam etnis dan agama, seperti di Indonesia. Meskipun beragam ada tiga etnis yang terbesar di negara ini yaitu 44% kaum Bosniak (etnis Bosnia yang pada umumnya beragama Islam), 31% kaum Serbia dan 17% kaum Kroasia, berdasarkan sensus tahun 1991.<br /> <br /> Ketika Republik Sosialis Federal Yugoslavia mengalami kegagalan, Bosnia-Herzegovina memisahkan diri pada tahun 1991. Hasil referendum pada 1 Maret 1992, 99,7% rakyat Bosnia memilih menjadi negara Bosnia yang berdaulat. Pada 3 Maret 1992, setelah pemungutan suara Presiden Izethegovic memproklamirkan kemerdekaan Bosnia. Sebulan kemudian mendapatkan pengakuan internasional.<br /> <br /> Tapi sayang, kaum Serbia di Bosnia menolak kemerdekaan tersebut, karena pada saat referendum hampir tidak ada orang Serbia yang memberikan suara. Selain itu orang Serbia yang tinggal di Bosnia tidak menginginkan negara Bosnia merdeka, tapi mereka ingin menjadikan Bosnia sebagai bagian dari negara Serbia Raya.<br /> <br /> Tak lama setelah kemerdekaan Bosnia masih di tahun yang sama, pasukan Serbia yang dipimpin Ratko Mladic dengan dukungan Milosevic dan tentara bekas negara Yugoslavia yang didominasi etnis Serbia, menyerang dan membombardir ibu kota Bosnia, Sarajevo. Presiden Bosnia, Izethegovic, melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan Bosnia. Pada akhirnya, karena keganasan militer Serbia, mereka hanya bisa mengikuti perintah atau dibunuh. Hal mengerikan berikutnya yang terjadi adalah proses pembersihan etnis atau genosida yang dilakukan orang Serbia terhadap orang Bosnia.<br /> <br /> Pembantaian yang terjadi di Srebenica tahun 1995 silam jadi sejarah kelam yang melingkupi Eropa. Ribuan warga muslim Bosnia menjadi korban dari peristiwa itu. Pasukan penjaga keamanan PBB yang memegang senjata ringan, yang ada di wilayah yang dinyatakan sebagai “daerah aman” PBB, tidak melakukan apa-apa ketika kekerasan berkobar di sekitar mereka. Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan mengatakan, “Tragedi Srebenica akan selamanya menghantui sejarah PBB.” (BBCnews Indonesia, 11/7/2020)<br /> <br /> Pada 11 Juli 1995, usai Srebenica dikepung, pasukan Serbia membunuh lebih dari 8000 pria dan anak lelaki muslim dalam beberapa hari. Hai itu terjadi karena paham nasionalisme, itulah yang menjadi akar masalah dari perang Bosnia. Dengan nasionalisme seolah wajar satu etnis menyerang dan menggenosida etnis lainnya.<br /> <br /> Nasionalisme adalah ikatan antar manusia yang didasarkan atas ikatan kekeluargaan, klan dan kesukuan. Nasionalisme muncul di antara manusia tatkala pemikiran mendasar yang mereka emban adalah kehendak untuk dapat mendominasi. Hal ini dimulai dari keluarga, yang di dalamnya satu dari anggota keluarga tersebut menunjukan kekuasaannya untuk memimpin segala urusan keluarganya. Jika hal ini telah tercapai, orang ini akan melebarkan sayap kepemimpinannya kepada masyarakat, yang merupakan bentuk perluasan dari sebuah keluarga. Dengan cara ini, keluarga-keluarga tersebut juga berusaha untuk meraih kekuasaan di masyarakat tempat mereka hidup. Tahap selanjutnya adalah persaingan antar suku, yang masing-masing hendak mendominasi yang lain agar mendapatkan hak-hak istimewa dan prestise yang didapatkan karena kekuasaan. Nasionalisme yang berlebihan bisa mendorong munculnya rasisme. Itulah yang terjadi pada kaum Serbia yang menyerang Bosnia. (Akar Nasionalisme di Dunia Islam, Shabir Ahmed dan Abid Karim)<br /> <br /> Lebih dari itu nasionalisme benar-benar telah menghapus keberkahan persatuan kaum muslim di bawah naungan sistem kekhilafahan Islam, hingga akhirnya tercerai-berai ketika Mustafa Kemal meruntuhkan khilafah pada tahun 1924. Selanjutnya tangan-tangan keji kaum kafir dengan begitu serakah menjarah keberkahan itu dan menggantinya dengan mimpi buruk penerapan sistem sekularisme atau sosialis komunisme.<br /> <br /> Oleh karena itu, perang antar etnis dan tragedi Srebenica begitu jelas menegaskan pentingnya penegakkan kembali khilafah untuk menaungi bangsa-bangsa yang muslim khususnya dan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Ini benar-benar pelajaran penting bagi generasi umat Rasul saw. yang hidup di masa sekarang, bahwa tanpa khilafah negeri muslim akan terus menjadi medan pertarungan kepentingan negara besar yang tak segan mengorbankan ribuan nyawa manusia.<br /> <br /> Meskipun tidak dibuat berkonflik fisik yang berwujud pembantaian massal, realitasnya tetap akan mengondisikan umat dalam sistem yang menyengsarakan bahkan tidak manusiawi. Karena bagi kaum kafir, mimpi terbesar mereka adalah kembali tegaknya khilafah. Ini menunjukkan bagaimana kebencian kaum kafir kepada kaum muslim adalah abadi.<br /> <br /> Firman Allah Swt.<br /> <br /> “… Mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepada kalian ayat-ayat (Kami) jika kalian memahami.” (TQS Ali Imran: 118)<br /> <br /> Ini pula argumentasi kuat mengapa khilafah merupakan perkara terbesar bagi kaum muslim. Karena saat ini, di mana ada lembaga internasional yang bersuara? PBB? Terkhusus tragedi Srebenica, adalah bukti yang sangat kuat ketiadaan perlakuan adil PBB terhadap negara yang berpenduduk muslim.<br /> <br /> Faktanya, PBB tak ubahnya alat legitimasi kebengisan segelintir penjahat peradaban untuk memuaskan nafsu kedengkian terhadap Islam dan kaum muslim. Menurut sejarah kelahirannya pun, PBB hanyalah adaptasi dari ikatan persaudaraan kaum kafir untuk menghancurkan persatuan umat Islam.<br /> <br /> Sekali lagi jejak sejarah terlalu pekat untuk dihapus. Bosnia-Herzegovina memiliki sejarah yang panjang dengan Islam. Tahun 1463 hingga tahun 1480, Turki Utsmani berhasil menguasai berturut-turut Bosnia dan Herzegovina. Menurut Scuman dalam “Nations in Transition Bosnia and Herzegovina” (2004), menjelaskan para sultan Utsmani melindungi hak-hak orang non muslim di wilayah yang dikuasainya untuk hidup secara wajar dan beribadah.<br /> <br /> Dalam kekuasaan Turki, kota Vrhbosna menjadi pusat kegiatan politik, pendidikan dan budaya masyarakat. Puluhan masjid dan ratusan sekolah untuk umum dibangun. Menjelang pertengahan tahun 1500-an Vrhbosna telah memiliki tata kota yang cukup modern, lengkap dengan sistem irigasi, fasilitas kesehatan publik dan destinasi wisata. Pada masa inilah kota tersebut berubah namanya menjadi Sarajevo, yang diambil dari bahasa Turki saraj (istana) dan ovas (tanah terbuka).<br /> <br /> Rekam jejak keberkahan penerapan sistem Islam di Bosnia ini bukan klaim. Yang mengabadikan dengan tinta emas sejarah bukan hanya sejarawan muslim, tapi juga sejarawan non muslim. Semua tak akan mengelak akan bukti keberkahan ini. Lalu perlu bukti apa lagi untuk kita bersegera kembali menerapkan sistem Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah?<br /> <br /> Wallahu a’lam bish-shawab.

Pelajaran dari Perang Bosnia

Oleh : Ummi Lia Ibu Rumah Tangga, Cileunyi Kabupaten Bandung-Jabar Sesungguhnya Rasul saw. bersabda: “Tidak selayaknya seorang mukm...

Baca selengkapnya »