Rakyat Tersakiti, Alat Kesehatan Dikorupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-o-k3P_hXv-A/XxJRJP2pRdI/AAAAAAAAFYU/MuepcXePOBwavDH70NbxRmNYRKBudEmrACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200718_065836.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1001" data-original-width="829" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-o-k3P_hXv-A/XxJRJP2pRdI/AAAAAAAAFYU/MuepcXePOBwavDH70NbxRmNYRKBudEmrACLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200718_065836.jpg" width="265" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Anna Ummu Maryam</div> <div style="text-align: center;"> (Pegiat Literasi Aceh)</div> <br /> Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 4 tahun terhadap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Selain hukuman penjara, Wawan didenda uang sebesar Rp 200 juta.<br /> <br /> Hakim Ketua Ni Made Sudani mengatakan Wawan terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes). Wawan mengikuti persidangan secara virtual.<br /> <br /> "Mengadili, menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardhana telah tebutki secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan ke satu alternatif kedua," ujar di ruang sidang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020).<br /> <br /> Jaksa KPK Rony Yusuf saat membacakan tuntutan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (29/6). Merasa belum puas dengan keputusan hakim karena tuntutan yang ditujukan pada Wawan dianggab tidak ada bukti kuat.<br /> <br /> Padahal didalam persidangan sebelumnya, Wawan didakwa merugikan negara Rp 94,3 miliar terkait pengadaan alkes Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel. Perbuatan Wawan disebut memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi.<br /> <br /> Wawan juga didakwa melakukan TPPU. Wawan telah mengalihkan harta ke berbagai perusahaan serta membelanjakannya ke beragam aset, seperti mobil dan rumah. Total duit pencucian uang oleh Wawan berjumlah Rp 500 miliar lebih.<br /> <br /> Namun lagi - lagi pernyataan pengacara dianggab tidak memiliki bukti yang kuat sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan pencucian uang. Secara hukum berarti hanya terbukti bersalah pada korupsi alat kesehatan saja.<br /> <br /> Kapitalis Suburkan Korupsi<br /> <br /> Miris dan terus menyakiti hati rakyat. Ditengah pandemi yang masyarakat membutuhkan pelayanan dan pengobatan dengan maksimal dalam bidang kesehatan dikorupsi. Negara dengan sekuat tenaga berusaha tetapi ada saja oknum yang memanfaatkannya menjadi kesenangan tersendiri.<br /> <br /> Dan yang paling menyedihkan adalah itu harta negara yang cukup besar. Namun kembali hilang dan tak bisa dibuktikan pencuriannya tersebut. Sungguh aneh tapi nyata pelaku korupsi tak pernah jera.<br /> <br /> Kian hari kasus korupsi makin banyak terungkap namun harta negara tidak pernah sama jumlahnya saat dikembalikan seperti yang sudah dicuri. Semua raib begitu juga dengan bukti pencurian hilang tak bisa ditelusuri.<br /> <br /> Mengapa ini bisa terjadi?. Semua bermuara pada satu hal yang paling kursial yaitu sistem yang mengatur negeri ini. Negeri ini diatur oleh sistem kapitalis sekular liberal. Dimana manusia dijamin kebebasan untuk melakukan apapun sesukanya.<br /> <br /> Agama dianggab candu yang mematikan sehingga keimanan manusia dalam sistem ini tidaklah diperhatikan. Maka wajar pula melahirkan pribadi manusia biadab tanpa perikemanusiaan dan keadilan.<br /> <br /> Manusia dalam sistem ini juga telah dimatikan hati nuraninya. Sehingga memiliki sikap mementingkan diri diatas penderitaan orang lain.<br /> <br /> Dalam sistem inipun menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan dan kebal hukum  jika memiliki uang yang banyak. Sehingga wajar sistem hukum nya tidak ditakuti oleh orang berduit tapi setengah mati bagi orang miskin.<br /> <br /> Sistem ini pula yang telah membentuk keadilan dan keamanan bisa dibeli sehingga wajar pelaku korupsi susah dijerat hukum dan terbukti bersalah kerena telah dilindungi oleh orang tertentu yang memiliki kepentingan tertentu.<br /> <br /> Yang harusnya uang tersebut sangat dibutuhkan rakyat malah dirampok dan dibawa kabur dengan berbagai alasan dan bentuk peralihannya.<br /> <br /> Islam Babat Korupsi<br /> <br /> Islam hadir ditengah manusia dengan kedamaian dan ketentraman. Karena ia berasal dari Allah SWT yang telah mengetahui karakter makhluknya diantara salah satunya adalah manusia.<br /> <br /> Manusia tanpa aturan Islam menjadi perusak dan menjadi salah satu dari hadirnya murka Allah SWT.<br /> <br /> Allâh Jalla Jalaluhu berfirman :<br /> <br /> ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ<br /> <br />  Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan (maksiat)manusia, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) [ar-Rûm/30:41]<br /> <br /> Dialah Allah SWT yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada dunia ini. Sehingga sudah sewajarnya manusia mengambil syari'at Islam secara kaffah untuk diterapkan dimukan bumi.<br /> <br /> Allâh Subhanahu wa Ta’ala berfirman:<br /> <br /> يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ<br /> Mereka hanya mengetahui yang lahir (nampak) dari kehidupan dunia; sedangkan terhadap (kehidupan) akhirat mereka lalai [ar-Rûm/30:7].<br /> <br /> Islam punya cara yang unik dalam menyelesaikan permasalahan dan begitu juga pada para penguasa dan para pegawai Negera yang telah menerima amanah kerja sebagai pelayan rakyat.<br /> <br /> Khusus untuk para pejabat, Islam telah menetapkan sejumlah aturan yang melarang mereka mendapatkan harta di luar gaji/pendapatan mereka dari negara. Itulah yang disebut sebagai kekayaan gelap menurut pandangan Islam.<br /> <br /> Pertama: Islam telah mengharamkan segala bentuk suap (risywah) untuk tujuan apapun. Suap adalah memberikan harta kepada seorang pejabat untuk menguasai hak dengan cara yang batil, atau membatalkan hak orang, atau agar haknya didahulukan dari orang lain. Nabi saw. telah melaknat para pelaku suap, baik yang menerima maupun yang memberi suap:<br /> <br /> لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي<br /> <br /> Rasulullah saw. telah melaknat penyuap dan penerima suap (HR at-Tirmidzi dan Abu Dawud).<br /> <br /> Kedua: Dalam Islam, pejabat negara juga dilarang menerima hadiah (gratifikasi). Nabi saw. pernah menegur seorang amil zakat yang beliau angkat karena terbukti menerima hadiah saat bertugas dari pihak yang dipungut zakatnya. Beliau bersabda:<br /> <br /> مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ<br /> <br /> Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai atas suatu pekerjaan, kemudian kami beri dia upahnya, maka apa yang dia ambil selain itu adalah kecurangan (HR Abu Dawud).<br /> <br /> Dalam hadis lain beliau bersabda:<br /> <br /> هَدَايَا الأُمَرَاءِ غُلُولٌ<br /> <br /> Hadiah yang diterima oleh penguasa adalah kecurangan (HR al-Baihaqi).<br /> <br /> Ketiga: Termasuk dalam kategori kekayaan gelap pejabat menurut Islam adalah yang didapatkan dari komisi/makelar dengan kedudukannya sebagai pejabat negara. Komisi sebenarnya adalah hal yang halal dalam muamalah.<br /> <br /> Namun, jika seorang pejabat menggunakan kedudukannya/kekuasaannya untuk memuluskan suatu transaksi bisnis, atau ia mendapatkan fee/komisi dari suatu proyek, maka itu adalah cara kepemilikan harta yang haram.<br /> <br /> Keempat: Islam menetapkan bahwa korupsi adalah salah satu cara kepemilikan harta haram. Korupsi termasuk tindakan kha’in (pengkhianatan). Korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat negara dengan sewenang-wenang, baik dengan memanipulasi ataupun melakukan tekanan kepada pihak lain untuk menyerahkan sejumlah harta yang bukan haknya; apakah itu harta milik negara, milik umum, atau milik orang lain.<br /> <br /> Islam memberikan sejumlah hukuman yang berat kepada pelaku korupsi, suap dan penerima komisi haram. Pada masa Rasulullah saw. pelaku kecurangan seperti korupsi, selain harta curangnya disita, pelakunya di-tasyhir atau diumumkan kepada khalayak.<br /> <br /> Khalifah Umar ra. juga tak segan merampas harta yang diberikan oleh para pejabatnya kepada karib kerabat mereka. Umar pernah merampas separuh harta Abu Bakrah ra. karena kerabatnya bekerja sebagai pejabat Baitul Mal dan pengurusan tanah di Irak.<br /> <br /> Harta Abu Bakrah sebesar 10 ribu dinar (lebih dari Rp 25 miliar) dibagi dua oleh Khalifah Umar. Separuh diberikan kepada Abu Bakrah. Separuh lagi dimasukkan ke Baitul Mal (Syahid al-Mihrab, hlm. 284).<br /> <br /> Amirul Mukminin Umar ra. juga pernah merampas harta Abu Sufyan setelah ia pulang dari Syam, menjenguk putranya, Muawiyah. Harta itu adalah oleh-oleh dari putranya. Beliau merampas uangnya sebesar 10 ribu dirham (lebih dari Rp 700 juta) untuk disimpan di Baitul Mal.<br /> <br /> Pelaku suap, korupsi atau penerima gratifikasi juga bisa diberi sanksi penjara hingga hukuman mati sesuai keputusan qadhi sebagai ta’zir dalam sistem pidana Islam.

Rakyat Tersakiti, Alat Kesehatan Dikorupsi

Oleh : Anna Ummu Maryam (Pegiat Literasi Aceh) Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 4 tahun t...

Baca selengkapnya »

Korban Covid Meroket, Butuh Solusi Serius

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-zENFyfxuSOM/XxJQYLXagWI/AAAAAAAAFYM/O5oDDgRumxsHuGIyFmgek4FjkmwRM17HgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200718_065943.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="461" data-original-width="666" height="221" src="https://1.bp.blogspot.com/-zENFyfxuSOM/XxJQYLXagWI/AAAAAAAAFYM/O5oDDgRumxsHuGIyFmgek4FjkmwRM17HgCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200718_065943.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh: Siti Farihatin, S.Sos</div> <div style="text-align: center;"> (Guru KOBER dan Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)</div> <br /> Korban covid-19 yang semakin hari semakin meninggi bahkan mencapai 1.000 lebih per harinya butuh penanganan yang serius dari pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dirasa bisa menekan angka meroketnya korban covid-19. Tapi kenyataannya tidak demikian, fakta yang terjadi di lapangan malah sebaliknya dan ini menjadi semakin resahnya masyarakat. Pandemi ini juga mempengaruhi aspek yang lain diantaranya bidang politik, sosial dan yang menjadi sorotan adalah perekonomian.<br /> <br /> Update terbaru dari kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di Indonesia kembali diumumkan pemerintah pusat. Update per Minggu sore, 12 Juli 2020 disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona di Indonesia, Achmad Yurianto. Perkembangan terkait kasus virus corona untuk sore ini dibeberkan dalam kesempatan jumpa pers di Media Center Gugus Tugas Covid-19, Jakarta.<br /> <br /> Hingga saat ini, jumlah korban yang diidentifikasi terpapar virus corona berdasarkan pernyataan Yuri bertambah hingga 1.681 orang. "Kita mendapatkan penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.681 orang sehingga saat ini totalnya menjadi 75.699 orang," tutur Yuri. Pikiran-rakyat.com (12/07/2020)<br /> <br /> Melihat perkembangan korban covid-19 yang semakin massif seharusnya pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang dirasa menyebabkan meroketnya korban covid. Kebijakan terbaru dari pemerintah adalah menyiapkan masa transisi new normal dengan pelonggaran PSBB. Dengan adanya pelonggaran PSBB dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, karena dibukanya kran menyebaran covid-19. Dibukanya mall-mall dan tempat pariwisata menjadikan pemicu berkumpulnya masyarakat, dan titik kumpul ini yang menjadikan semakin meningkatnya korban.<br /> <br /> Tapi faktanya yang mencengangkan pemerintah beranggapan naiknya kasus hanya karena tes yang semakin massif, bukan karena tidak diputusnya rantai penyebaran covid-19. Seolah ini adalah sesuatu yang wajar terjadi, bahkan merupakan prestasi pemerintah karena mereka sudah melakukan test massif kepada masyarakat.<br /> <br /> Dengan meningkatnya korban covid-19 pemerintah juga tidak menambah anggaran dana kesehatan untuk penanganan covid-19. Pemerintah mengatakan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun walaupun kasus positif Covid-19 saat ini semakin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1000 kasus.<br /> <br /> Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kasus positif saat ini memang semakin tinggi karena tes yang semakin banyak, namun rasio kasus sebenarnya sama. “Anggaran yang dialokasikan tersebut sudah mempertimbangkan perkiraan dan modeling untuk jumlah kasus hingga ratusan ribu orang yang positif Covid-19 hingga akhir tahun,” ungkap Kunta dalam diskusi virtual, Jumat. Aa.com (04/07/2020).<br /> <br /> Evaluasi kebijakan harus segera dilakukan, agar korban tidak semakin menunjukkan kurva yang meningkat. Karena faktanya ini adalah urusan nyawa dan tidak bisa untuk ditawar-tawar. Kesampingkan masalah perekonomian dengan tidak melonggarkan PSBB, karena faktanya setelah adanya pelonggaran PSBB masalah ini semakin mencuat.<br /> <br /> Menoreh tinta emas pada masa kejayaan Islam, pemerintah bisa berkaca pada kebijakan yang telah dilakukan pada masa kholifah Umar bin Khatab, ketika terjadi wabah tha'un. Beliau dengan tegas melakukan lockdown untuk wilayah yang terinfeksi wabah. Masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke wilayah yang terinveksi wajah begitu juga tidak boleh berkunjung ke wilayah yang terdampak wabah. Sehingga wilayah yang berzona hijau bebas melakukan aktivitas perekonomian dan aktivitas yang lain.<br /> <br /> Kebijakan tidak hanya berhenti di lockdown, penguasa benar-benar meriayah (mengurusi) masyarakat yang terdampak wabah dengan memberikan pengobatan dan menjamin perekonomian mereka selama terdakpak wabah. Tenaga-tenaga medis dikerahkan untuk mengatasi wabah dengan maksimal, mereka difasilitasi dengan sempurna untuk melakukan penanganan wabah dengan memberikan fasilitas dan biaya untuk para ilmuwan menemukan vaksin, mendirikan rumah sakit yang memadai untuk penanganan wabah serta mendirikan laboratorium-laboratorium untuk menunjang aktivitas para ilmuwan.<br /> <br /> Pendanaan dalam kesehatan, pemerintah akan dengan penuh memprioritaskan pada penanganan wabah, negara akan memfasilitasi penuh kebutuhan medis dan masyarakat yang terdampak secara gratis karena masalah kesehatan adalah kebutuhan primer dan menjadi hak dasar bagi warga negara negara. Dan ini adalah kewajiban negara untuk senantiasa memberikan kesejahteraan, keamanan dan menjamin kesehatan apalagi di saat terjadi wabah.

Korban Covid Meroket, Butuh Solusi Serius

Oleh: Siti Farihatin, S.Sos (Guru KOBER dan Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam) Korban covid-19 yang semakin hari semakin meninggi...

Baca selengkapnya »

Angka Perceraian Meningkat di Masa Pandemi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-lCXTBwmCpiE/XxI0wYt1-XI/AAAAAAAAFXk/D734ZTWD4lYCt9mXohGZQuiSdy7L-jW-QCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200718_062832.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="477" data-original-width="674" height="226" src="https://1.bp.blogspot.com/-lCXTBwmCpiE/XxI0wYt1-XI/AAAAAAAAFXk/D734ZTWD4lYCt9mXohGZQuiSdy7L-jW-QCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200718_062832.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Yuliyati Sambas, S.Pt</div> <div style="text-align: center;"> Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK</div> <br /> Dikutip dari tribuncirebon.com (8/6/2020) bahwa selama Juni 2020 jumlah perceraian di Kabupaten Bandung meningkat tajam hingga mencapai 1.102 perceraian.<br /> <br /> Menurut Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Ahmad Sadikin, kasus perceraian di Kabupaten Bandung di Bulan Juni, naik hingga sekitar 40 persen.<br /> <br /> Motif perceraian itu dinyatakan oleh Sadikin masih seputaran kasus ekonomi dan sedikit di antaranya tersebab KDRT.<br /> <br /> Jika ditelusuri sungguh perceraian terjadi sebagai akibat dari kurang cocoknya pasutri dalam menjalani biduk rumah tangga. Kekurangan yang ada pada diri pasangan dipandang sebagai sesuatu yang sulit untuk diterima. Padahal sejatinya setiap diri itu tentu tak luput dari kekurangan.<br /> <br /> Faktor stressing kesulitan ekonomi menjadi penyumbang cukup besar retaknya hubungan pernikahan. Sudahlah di masa normal pun beratnya mencari jalan penghidupan  menjadi problematika yang belum ditemukan solusi tuntasnya. Ditambah dengan datangnya masa pandemi, dimana sekian purnama masyarakat harus rela terkurung diri di rumah masing-masing tanpa adanya jaminan untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga.<br /> <br /> Hal ini menjadikan pasangan yang sudahlah memiliki batas kesabaran yang tipis kian ditambah masalahnya dengan permasalahan ekonomi yang membelit. Jadilah jalan keluar terakhir dari problem hubungan pernikahan pun diambil. Perceraian.<br /> <br /> Ini terjadi lebih karena paradigma kapitalis sekuler membelit benak penghuni negeri ini. Mulai dari pribadi-pribadi rapuh yang tercekoki pemikiran sekuler dan mengagungkan materi. Mudah menjadikan perceraian yang semestinya menjadi jalan keluar terakhir penyelesaian problem rumah tangga justru demikian mudah dipilih.<br /> <br /> Ditambah pilar masyarakat yang sudah teracuni virus individualisme. Kepedulian satu dengan lainnya kian terkikis. Budaya untuk saling berta'awun (tolong menolong) dan amar makruf nahi munkar makin tercerabut dalam diri masyarakat. Sehingga tak merasa perlu untuk membantu ketika didapati tetangga terdekat sekalipun terbelit masalah dalam rumah tangganya.<br /> <br /> Diperparah dengan peran negara yang abai dengan permasalahan rakyat. Mereka berlepas diri dari pengurusan terhadap kebutuhan asasi rakyat. Semua dikembalikan pada kemampuan tiap individu rakyat untuk mengupayakan sendiri-sendiri dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Khas paradigma kapitalis.<br /> <br /> Padahal dalam pandangan Islam pernikahan dikategorikan sebagai mitsaqan galiza (perjanjian/ikatan yang sangat kuat). Dimana tiap pribadi dari pasutri wajib memiliki kekuatan mental dalam mempertahankan keutuhan rumahtangga dari badai permasalahan hidup.<br /> <br /> Pilar masyarakat dalam Islam wajib memiliki kepekaan satu sama lain untuk saling tolong menolong dan ingat mengingatkan ke arah kebaikan.<br /> <br /> Negara sebagai pengurus setiap perkara yang dibutuhkan oleh masyarakat wajib bertanggung jawab menyelesaikan problematika yang terjadi. Dalam hal ini memberi support penuh terhadap kebutuhan asasi individu dan kolektif.<br /> <br /> Lahan pekerjaan bagi para suami akan dibuka seluas-luasnya untuk memberi support kekuatan ekonomi tiap keluarga. Keterjangkauan setiap kebutuhan hidup rakyat menjadi prioritas dari tugasnya.<br /> <br /> Terlebih di masa pandemi, Islam sungguh mengamanahkan di pundak penguasa. Untuk memberi support terbaik pada setiap kebutuhan hidup rakyat.<br /> <br /> Dengan mekanisme syariat Islam yang menyeluruh, sungguh faktor-faktor yang kerap menjadi batu sandungan dalam kehidupan berumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Karena sungguh syariat Islam berasal dari Zat yang Maha Pencipta. Yang Maha Mengetahui hakikat kebaikan dan kebenaran bagi setiap makhluk-Nya.

Angka Perceraian Meningkat di Masa Pandemi

Oleh : Yuliyati Sambas, S.Pt Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK Dikutip dari tribuncirebon.com (8/6/2020) bahwa selam...

Baca selengkapnya »

Perceraian Bertambah, Saat Corona Mewabah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-bY3pBfCKJww/XxIzGJx3EjI/AAAAAAAAFXI/s7FYr7lRM-cF5Jnm--lo7Kl3Ru8aMwxWACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200717_210357.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="401" data-original-width="644" height="199" src="https://1.bp.blogspot.com/-bY3pBfCKJww/XxIzGJx3EjI/AAAAAAAAFXI/s7FYr7lRM-cF5Jnm--lo7Kl3Ru8aMwxWACLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200717_210357.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Inayah</div> <div style="text-align: center;"> Ibu Rumah Tangga</div> <br /> Selama Juni 2020 jumlah perceraian di Kabupaten Bandung meningkat tajam hingga mencapai 1102 perceraian. Menurut Panitera Muda Gugatan  Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Ahmad Sadikin, bahwa kasus perceraian di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan hingga sekitar 40 persen. Yang sebelumnya rata- rata hanya 700 perceraian. (Rabu, 8/7/2020)<br /> <br /> Ahmad  mengungkapkan bahwa  peningkatan angka perceraian  diakibatkan mewabahnya pandemi Covid-19. Rata-rata dari kurang tanggung jawabnya para suami tehadap nafkah keluarga,  ‘ kalau karena  KDRT sedikit di bawah 5 persen. Berbeda  kasusnya sebelum pandemik mewabah tidak terlalu signifikan peningkatanya.<br /> <br /> Pernikahan dan perwujudannya merupakan  hasrat alami  manusia yang terkait dengan naluri untuk melestarikan keturunan. Pada dasarnya pernikahan atau kehidupan rumah tangga adalah memberi ketenangan  kepada kedua belah pihak antara suami istri. Sehingga terjalin persahabatan  yang penuh kebahagiaan dan ketenangan. Serta dipenuhi dengan kasih sayang antara pasangan suami istri. Karena Allah telah menjadikan pernikahan sebagai tempat mendapatkan ketenangan bagi suami istri, sebagaimana firman-Nya,<br /> <br /> ‘’Dan di antara tanda-tanda Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kau cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu  kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya  pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (TQS. ar-Rum (30): 21)<br /> <br /> Rumah tangga yang ideal,  mawaddah wa rahmah, penuh dengan ketenangan dan kasih sayang di antara anggota  keluarga merupakan dambaan setiap insan. Namun demikian pada faktanya kadang kala keinginan sulit untuk diwujudkan, bahkan yang terjadi adalah rumah tangga yang berantakan, penuh dengan kebencian.  Seorang istri merasa sangat diatur suaminya, pun sebaliknya seorang suami merasa tidak dihargai istri, sehingga kehidupan rumah tangga yang harmonis hanya angan-angan belaka.<br /> Fakta perceraian yang terjadi di masyarakat memang bukanlah merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam, sekalipun ia merupakan aktivitas yang dibenci oleh Allah Swt. Sabda Nabi saw.,<br /> <br /> ‘’Allah tidak  menjadikan sesuatu yang halal, yang lebih dibenci oleh-Nya  dari talak.’’<br /> <br /> Dan lagi,<br /> <br /> "Perbuatan  halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak." (HR. Abu Dawud)<br /> <br /> Dari nash-nash di atas jelas bahwa   perceraian bukanlah hal yang terlarang, karena memang secara fakta pun biduk rumah tangga  tidak selalu tenang dan harmonis. Terkadang ada riak-riak kecil yang mengganggu. Mulai dari angin sepoi-sepoi bahkan badai besar pun sangat mungkin menerpa  biduk rumah tangga. Siapa pun bahkan akan menghancurkan biduk tersebut  sampai terjadi perceraian. Hanya saja jika kasus perceraian yang tejadi khususnya di Kabupaten Bandung yang mencapai 40 persen dari jumlah pernikahan, jelas ini tidak bisa dikatakan ‘’wajar’’ atau biasa. Tetapi luar biasa bahkan bisa dikatakan fantastis.<br /> <br /> Pernikahan seolah tidak lagi dianggap sesuatu yang bernilai ibadah. Angka perceraian di Indonesia secara umum  mengalami peningkatan, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Apalagi di masa pandemik seperti ini. Dan yang melatarbelakangi adalah faktor ekonomi yang dominan. Di samping KDRT dan perselingkuhan yang menjadi penyebab  gugatan cerai. Artinya cerai talak lebih rendah persentasenya dari gugat cerai. Pergeseran tren perceraian beberapa tahun belakangan yang dominan diajukan pihak istri (cerai gugat) menimbulkan tanda tanya besar   dan merupakan  hal yang harus menjadi perhatian kita semua.<br /> Mengapa dan ada apa? Karena selama ini, kaum perempuan malah tidak mau diceraikan, walau ia sudah babak belur akibat perlakuan suami yang melakukan KDRT. Ketakutan  perempuan lebih disebabkan oleh ketidasiapan secara ekonomi, sosial, dan psikologi. Lazimnya perempuan merasa malu menyandang  status janda. Apalagi jika sudah memiliki anak.<br /> <br /> Belum lagi beratnya konsekuensi menjadi orangtua tunggal, karena umumnya anak-anak lebih dekat pada ibunya. Maka apabila perempuan malah lebih banyak menuntut cerai, pasti ada penyebabnya.<br /> <br /> Melihat kasus perceraian yang angkanya makin meningkat, maka pengadilan agama Kabupaten  Bandung khususnya melakukan serangkaian proses mediasi bagi pasangan suami istri, meski upaya tersebut minim membuah hasil.<br /> <br /> Beberapa pihak menilai bahwa permasalahan ini muncul karena pandemik, sehingga  menyebabkan munculnya tekanan kepada para ibu, anak-anak sekolah di rumah, bahkan ada suami yang akhirnya di-PHK sehingga mengharuskan para ibu berpikir keras mengelola keuangan. Hingga tak sedikit kaum ibu yang terpaksa bekerja.<br /> <br /> Jika kita telisik lebih mendalam, maka faktor utama penyebab timgginya angka perceraian dan sebagian besar karena gugat cerai adalah tidak diterapkanya Islam kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Termasuk kehidupan rumah tangga dan keluarganya.<br /> <br /> Artinya karena dalam kehidupan kita diterapkan sistem kapitalis-sekuler-liberal. Maka  dengan mengusung kebebasan bertingkah laku salah satunya sehingga banyak istri yang gugat cerai. Pun karena para suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga diakibatkan PHK. Karena banyak perusahaan gulung tikar, tidak punya modal untuk mengupah karyawanya. Ini diakibatkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang diserahkan pada asing dan aseng. Yang menyebabkan perputaran modal hanya pada orang-orang kaya saja yaitu para pemilik modal.<br /> <br /> Bagaimana sebenarnya Islam memandang dalam persoalan ini, siapa yang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga? Dan bagaimana pula solusi Islam dalam mengatasi maraknya perceraian ini?<br /> <br /> Syariah Islam  mengatur bahwa yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar anggota kelurganya  adalah seorang  ayah atau suami. Dia wajib memenuhi  semua kebutuhan setiap anggota keluarganya, mulai dari makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pada prinsipnya, wajib seorang suami untuk memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya  dengan cara yang ma’ruf. Suamilah yang menafkahi, sesuai tuntunan  Allah Swt. (Lihat QS. an-Nisa (4): 34).<br /> <br /> Dan firman Allah Swt.,<br /> <br /> “Dan  kewajiban ayah yang menanggug nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”(TQS al-Baqarah (2): 233)<br /> <br /> Nafkah ini meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal serta semua yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya.<br /> <br /> Selain makanan, pakaian, tempat tinggal terdapat  juga kebutuhan mendasar lainnya yang merupakan kebutuhan asasi setiap manusia yaitu kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan.<br /> <br /> Syariah Islam mengatur bahwa pemenuhan akan kebutuhan ini adalah tanggung jawab negara.  Negara wajib menyediakan semua itu secara gratis dan berkualitas. Dalilnya adalah Hadis Nabi Muhammad saw.,<br /> <br /> ‘’Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.’’ (HR. Muslim)<br /> <br /> Kemudian pada masa peradaban Islam, Khalifah Umar bin al- Khaththab ra. membayar gaji guru, muazin dan imam masjid dari baitul mall.<br /> <br /> Dalam situasi normal, Negara Khilafah memastikan semua anggota keluarga mendapatkan hak dasar akan semua kebutuhanya. Dengan mekanisme  mewajibkan laki-laki untuk bekerja. Negara Khilafah akan memberikan perangkat yang dibutuhkan agar tidak ada laki-laki mukallaf yang menjadi pengangguran.<br /> <br /> Adapun ketika kondisi khusus  yaitu terdapat seorang janda, maka kewajiban nafkahnya adalah ke saudara laki-laki. Apabila mereka tidak mampu mencari nafkah karena sudah lanjut usia atau cacat, maka mereka  mendapatkan santunan dari negara sebagai nafkah mereka.<br /> <br /> Apalagi saat wabah seperti ini, kebutuhan dipenuhi oleh Negara Khilafah sampai wabah berakhir.<br /> <br /> Syariah Islam juga mampu  mengatasi tatkala biduk rumah tangga atau sebuah pernikahan sudah tidak lagi bisa dipertahankan  dan perpisahan menjadi jalan keluarnya. Maka sesungguhnya Islam pun telah mengatur dengan rinci.<br /> <br /> Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani, dalam kitab an-Nidzamul  Ijtima’iy menegaskan bahwa Islam telah menjadikan cerai berada di tangan suami. Banyak nash-nash yang menjelaskan masalah perceraian (talak) ini, termasuk tata caranya, antara lain (lihat QS al-Baqarah (2): 229-230).<br /> <br /> Firman Allah Swt.,<br /> <br /> "Maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah  mereka dengan cara yang baik pula."<br /> <br /> Dan Islam pun memerintahkan agar para suami menempuh segala langkah untuk menyelesaikan  berbagai persoalan sehingga terhindar dari perceraian.<br /> <br /> Maka jelaslah bahwa penyebab marak perceraian diakibatkan oleh penerapan sistem kapitalis sekuler. Dimana negara tidak mempedulikan persoalan kehidupan rakyatnya. Maka dari itu sudah jelas solusinya adalah kembali menerapkan aturan-aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Yaitu  dengan tegaknya negara khilafah.  sehingga masalah perceraian pun mampu diatasi. Karena peran negara yang begitu  bertanggung jawab atas rakyatnya. Dan ketenangan  dalam pernikahan akan dapat terwujud. Wallahu a’lam bishshawab.

Perceraian Bertambah, Saat Corona Mewabah

Oleh : Inayah Ibu Rumah Tangga Selama Juni 2020 jumlah perceraian di Kabupaten Bandung meningkat tajam hingga mencapai 1102 percera...

Baca selengkapnya »

Mau Dibawa Kemana Generasi Muda Bangsa?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-gC1os7rFKqw/XxGQzyfOITI/AAAAAAAABMI/Cq43WTNq-TsXHefJ4MybdwyWj5M5osCVgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200717-WA0034.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1280" height="250" src="https://1.bp.blogspot.com/-gC1os7rFKqw/XxGQzyfOITI/AAAAAAAABMI/Cq43WTNq-TsXHefJ4MybdwyWj5M5osCVgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200717-WA0034.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Tri Sundari</div> <div style="text-align: center;"> Pendidik Generasi dan Member AMK</div> <br /> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, memiliki mimpi dalam lima tahun ke depan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK akan diminati orangtua siswa maupun siswa itu sendiri.<br /> <br /> Nadiem juga berharap agar ke depannya para siswa SMK mendapatkan keuntungan bukan hanya pelatihan keahlian, melainkan juga sertifikat guna melanjutkan ke jenjang berikutnya, seperti D3 ataupun D4. (The World News, 27/6/2020)<br /> <br /> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini juga, sedang menggalakkan upaya kerjasama dunia industri dengan dunia pendidikan di dalam negeri.<br /> <br /> Dilansir oleh Antara news, 27/05/2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memulai suatu gerakan yang dinamakan "pernikahan massal" atau penyelarasan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dan dunia kerja (DUDI).<br /> <br /> Menurut  Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kemendikbud, Wikan Sakarinto, tujuan utama dari gerakan ini agar program studi vokasi di perguruan tinggi vokasi menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Diharapkan dengan adanya "link and match" tersebut, lulusan pendidikan vokasi juga akan semakin dihargai oleh industri dan dunia kerja bukan semata-mata karena ijazahnya, melainkan karena kompetensinya yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.<br /> <br /> Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah memiliki sejumlah peran dalam dunia pendidikan, yakni sebagai pendukung, regulator, dan katalis. Seharusnya pemerintah dapat lebih mengoptimalkan peran-peran tersebut, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. <br /> <br /> Dunia pendidikan sejatinya bukan hanya memberikan bekal ilmu pengetahuan, dan mencetak tenaga kerja bagi industri, akan tetapi juga harus mencetak generasi yang mempunyai akhlak yang baik.<br /> <br /> Gerakan "pernikahan massal" yang menjadi salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya sekadar mengutamakan ilmu dan penguasaan keterampilan, yang diperlukan oleh para pemilik modal, di dalamnya tidak menyentuh aspek penanaman akhlak yang baik. Sehingga saat ini kita sering mendapati perilaku yang menyimpang dari para peserta didik, misalnya kurangnya adab seorang peserta didik kepada gurunya, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan adanya pendidikan tentang akhlak di berbagai jenjang lembaga pendidikan.<br /> <br /> Orientasi pendidikan yang ada saat ini hanyalah untuk menghasilkan generasi pekerja dan budak teknologi. Karena yang memiliki teknologi adalah para kapitalis, sehingga hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi para kapitalis tersebut.<br /> <br /> Pendidikan yang semestinya bervisi membangun kepribadian secara utuh, yaitu  manusia sebagai hamba Allah, khalifah fil ardhi, saat ini dikerdilkan hanya mencetak manusia bermental buruh.<br /> <br /> Pendidikan dalam Islam merupakan upaya untuk membentuk manusia yang memiliki: pemikiran Islam, kepribadian Islam, mampu menguasai ilmu-ilmu terapan seperti: ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdaya guna.<br /> <br /> Sistem pendidikan berdasarkan ideologi kapitalis-sekuler, hanya akan menghasilkan sumber daya manusia (peserta didik) yang berpikir profit oriented dan menjadi economic animal.<br /> <br /> Hal ini tidak sesuai dengan fitrah, oleh karena itu, sistem pendidikan yang berdasarkan ideologi kapitalis-sekuler harus segera digantikan dengan sistem pendidikan berdasarkan ideologi Islam.<br /> <br /> Kurikulum yang dibangun berdasarkan akidah Islam, akan menghasilkan sumber daya manusia (peserta didik) yang mempunyai<br /> keimanan dan keterikatan dengan syariat Islam.<br /> <br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Mau Dibawa Kemana Generasi Muda Bangsa?

Oleh : Tri Sundari Pendidik Generasi dan Member AMK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, memiliki mimpi d...

Baca selengkapnya »

Kasus Covid Meningkat, Kebijakan Pelonggaran Seharusnya Dikoreksi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-yCJnj_uZ0XA/XxFS5t8PwZI/AAAAAAAAAbc/7HSWGMf17sc3a_wNA69dWlplQ4H1JjwXACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200716-WA0083.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-yCJnj_uZ0XA/XxFS5t8PwZI/AAAAAAAAAbc/7HSWGMf17sc3a_wNA69dWlplQ4H1JjwXACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200716-WA0083.jpg" width="240" /></a></div> <br /> Oleh : Anis Nofitasari<br /> <br /> Hampir enam bulan lamanya, Indonesia dirundung duka. Pasalnya, wabah covid-19 masih menyelimuti negeri. Bukan berkurang dan berangsur membaik, keberadaannya yang tak kasat mata kian melonjak tak terkendali. Layaknya jamur di musim hujan. Yang diharapkan pergi dan tak kembali.<br /> <br /> Dilansir dari Vivanews. Sabtu, 4 Juli 2020, jubir khusus pemerintah untuk penanganan covid-19, Achmad Yurianto, menyampaikan data terkini bahwa hingga hari ini saja, penambahan jumlah positif baru covid-19 mencapai 1447 kasus, sehingga total kasus positif mencapai 62.142. Yang dinyatakan sembuh 28.219 dan meninggal 3.089. Sedangkan berdasarkan wilayah, penyebaran di Jawa Timur masih tertinggi dengan 413 kasus baru, DKI Jakarta 223 kasus baru, Sulawesi Selatan 195 kasus baru, Jawa Tengah 110 kasus baru, Bali 91 kasus baru, dan Jawa Barat 88 kasus baru.<br /> <br /> Penambahan jumlah kasus di Indonesia, khususnya di beberapa daerah tentu tak terjadi begitu saja. Beberapa hal yang memicu bertambahnya angka kasus diantaranya kurang dijalankannya himbauan dan protokol kesehatan dari para tenaga medis di berbagai lapisan  masyarakat.<br />  "Masih ada orang lain yang rentan tertular karena tidak menggunakan masker, jaga jarak dan tidak cuci tangan secara sering menggunakan sabun, ini titik lemah yang selalu terjadi dan ini yang sebabkan dari hari ke hari kasus masih saja terjadi", ungkap Yuri.<br /> Minimnya kesadaran membuat semakin banyak yang meremehkan bahaya yang  sewaktu-waktu mengancam.  Ditambah lagi  dengan kebijakan pelonggaran oleh pemerintah, yang ditandai dengan penerapan  new normal.<br /> <br /> New normal berarti berlangsungnya kembali aktifitas sehari-hari  di seluruh bidang seperti sedia kala. Layaknya tak terjadi apa-apa meski data yang ada telah menjawab semuanya. Pasar, mall, swalayan, tempat hiburan dan rekreasi kembali dibuka. Anak-anak aktif kembali ke sekolah dan TPA. Jalanan ramai oleh pesepeda dan pelancong, serta aktifitas lain yang memicu keramaian. Meskipun masa isolasi sudah diakhiri, baik secara pribadi maupun kolektif di masing-masing wilayah, tak dapat dipungkiri kekhawatiran tetap dirasakan oleh siapapun yang menyadarinya. Di masa new normal, himbauan dan protokol kesehatan harus selalu diperhatikan dan dijalankan dimanapun dan oleh siapapun.<br /> "Ini prasarat utama kalau kita ingin aman dari covid-19. Kami ingatkan penularan dari hari ke hari yang masih kita temukan adalah gambaran dari masih adanya orang yang bawa virus ini namun dia tidak mampu melindungi orang lain karena tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak," tegas Yuri.<br /> <br /> Prosentase kenaikan tersebut mengisyaratkan bahwa keadaan saat ini masih rentan dan belum aman. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa dampak covid-19 telah merubah seluruh tatanan. Mulai dari personal hingga kolektif. Status sosial maupun jabatan. Semua berubah tak terkendali. Angka pengangguran meningkat tajam, PHK massal dilakukan, sekolah berganti haluan, yang sebelumnya dominan via tatap muka secara langsung, kini beralih via online.<br /> <br /> Segala bidang mengalami dampaknya. Terutama bidang ekonomi. Arus uang seolah macet dalam peredarannya. Mata pencaharian manusia terkena imbas dari wabah yang ada. Meski tak semua merasakannya, mayoritas dan sebagian besar penduduk mengalaminya. Terkendalanya peredaran uang menyebabkan banyak pabrik, perusahaan dan produsen gulung tikar, PHK massal dimana-mana. Hal itu memicu pengangguran, menambah angka kemiskinan. Yang kreatif dalam beradaptasi tak akan kebingungan bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun yang memiliki keahlian dalam satu bidang saja tentu akan kelabakan dalam memenuhi kebutuhannya. Mengingat bahwa semakin lama kebutuhan manusia bukan semakin berkurang, namun semakin bertambah. Tentu itu merupakan suatu permasalahan baru yang harus dipecahkan dengan solusi yang tepat.<br /> <br /> Pelonggaran di era new normal merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi ini. Namun pada hakikatnya hal itu bukanlah satu-satunya solusi yang tepat. Penyelamatan dengan pelonggaran ketika kasus bertambah tentu bukanlah perkara yang sepenuhnya bisa dibenarkan. Kebijakan pelonggaran harus dikoreksi dan dipertimbangkan kembali. Tinjauan ulang terhadap aturan yang dijalankan harus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah.<br /> <br /> Produktif pada masa pandemi memang sangat dibutuhkan siapapun dalam masa-masa sulit ini. Apalagi ketika hampir seluruh dunia dikuasai sistem kapitalisme, sistem yang menomorsatukan asas keuntungan, bukan keselamatan. Upaya untuk tidak mengalami kerugian tetap dilakukan tanpa peduli dengan apa yang terjadi, tanpa memikirkan siapa yang dirugikan. Bahkan nyawa manusia siap dipertaruhkan. Padahal nyawa seorang muslim sangatlah berarti.<br /> Rasulullah bersabda, yang artinya :<br /> "Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak."(HR. Nasa'i 3987, Turmudzi 1455 dan dishahihkan al-Albani)<br /> <br /> Sistem kapitalisme yang diterapkan oleh banyak negara menampakkan akal terbatas manusia. Yang lebih dikuasai oleh hawa nafsu. Tidak akan bisa menciptakan kemaslahatan selama mereka mencampakkan aturanNya. Dimana dalam dirinya lebih didominasi oleh dua kemungkinan. Baik atau buruk. Mengikuti hawa nafsu ataukah titah Ilahi (yang didasarkan melalui akal sebagai pedoman berfikir). Begitupun dengan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan. Apabila dasarnya bukanlah apa yang berasal dari Sang Maha Benar, maka tak layaklah untuk dipertahankan. Segala kebijakan dan aturan harus segera dikoreksi dan ditinjau ulang kembali.<br /> <br /> Beda sekali ketika Islam dijadikan pedoman dalam melangsungkan seluruh aspek kehidupan. Ketika wabah melanda suatu negeri, maka negara benar-benar mengurus dan meriayah umatnya dengan semaksimal mungkin. Menerapkan sistem lock down tanpa melupakan tanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyatnya baik lahir maupun batin. Menghentikan hubungan sementara antar negara, bahkan antar wilayah dalam negeri ketika wabah tak bisa dihindari. Memberi kelonggaran kepada umat ketika benar-benar sudah aman layaknya new normal, hingga dapat dipastikan bahwa wabah benar-benar telah menghilang.<br /> Sudah saatnya kepemimpinan harus dikembalikan kepadaNya, mencampakkan kapitalisme dan kembali mengadopsi hukum-hukumNya. Menerapkan Islam kaffah dalam kehidupan umat, mulai bangun tidur, hingga bangun negara. Segala aspek kehidupan akan terjaga tanpa ada kekhawatiran sedikitpun dalam benak umat. Akal dan jiwa umat akan terlindungi dari hal-hal yang menjerumuskan. Kemuliaan akan dirasakan dan dipancarkan laksana wibawanya. Bak cahaya purnama yang menerangi kegelapan malam. Wallahu a'lam bishshowab.

Kasus Covid Meningkat, Kebijakan Pelonggaran Seharusnya Dikoreksi

Oleh : Anis Nofitasari Hampir enam bulan lamanya, Indonesia dirundung duka. Pasalnya, wabah covid-19 masih menyelimuti negeri. Bukan be...

Baca selengkapnya »

Timpangnya Kuantitas Guru PNS dan Honorer di Kabupaten Bandung

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-52Jkkk-STho/Xw_SQFXQyqI/AAAAAAAAFTE/ChF8AWxx1BQZaRzbD1vf76FqbPlp0tPzwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200716_091332.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1010" data-original-width="959" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-52Jkkk-STho/Xw_SQFXQyqI/AAAAAAAAFTE/ChF8AWxx1BQZaRzbD1vf76FqbPlp0tPzwCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200716_091332.jpg" width="303" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Ari Wiwin</div> <div style="text-align: center;"> Ibu Rumah Tangga</div> <br /> Pendidikan merupakan fondasi masyarakat. Idealnya pendidikan ini sudah rapi sebelum kita membangun bagian yang lain. Kebutuhan tenaga pengajar menjadi kebutuhan utama bagi sekolah-sekolah yang ingin meningkatkan mutu pendidikan. Namun yang terjadi adalah kekurangan guru, tetapi pemerintah tidak punya cukup anggaran untuk menggaji mereka. Beberapa daerah masih kekurangan guru, dengan rasio guru dan murid yang masih di bawah standar yang ditetapkan.<br /> <br /> Dikutip laman Pikiran Rakyat.com, Bupati Bandung Dadang M. Naser, menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung untuk segera memperhatikan sekolah-sekolah yang kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu terkait kondisi SDN Tirtayasa Cileunyi yang hanya tinggal memiliki satu guru PNS dengan kondisi menjelang pensiun.<br /> <br /> "Tidak hanya SDN Tirtayasa, tetapi sekolah lain juga harus diperhatikan. Harus ada keseimbangan antara guru honorer dan guru tetap." Kata Dadang saat ditemui di rumah jabatannya, Soreang Kabupaten Bandung selasa 30 Juni 2020.<br /> <br /> Dadang tak menampik jika sebagian besar guru PNS berkeinginan mengajar di wilayah perkotaan sehingga sebarannya saat ini memang masih belum merata. Oleh karena itu Dadang menegaskan agar sejumlah guru yang masih menumpuk di wilayah perkotaan tersebut, sebagian ditarik dan disebar ke pedesaan. Dengan begitu terjadi keseimbangan antara guru honorer dan guru PNS di semua wilayah Kabupaten Bandung.<br /> <br /> Itulah satu di antara sekian banyak problem, kekurangan guru di sistem Kapitalisme. Pemerataan dan kesejahteraan guru juga terkendala oleh kebijakan pemerintah daerah dengan pusat. Sebab meski pendidikan menjadi urusan pemerintah namun pemerintah telah membagi kewenangan antara pusat dan daerah. Bahkan kewenangan pemerintah daerah diperbesar.<br /> <br /> Kekurangan guru di antaranya disebabkan oleh banyaknya guru ASN yang pensiun.  Di samping itu bertambahnya sekolah baru sementara pemerintah tidak mampu mengangkat ASN baru sesuai kebutuhan. Di sini sesungguhnya yang menjadi permasalahan adalah paradigma yang kurang tepat terkait dengan membedakan antara peran dan kualifikasi guru honorer dan guru PNS. Namun lebih baik memunculkan kesadaran bersama mulai dari sisi personal bahwa setiap guru wajib memberikan upaya terbaik ketika menjalankan tugasnya dalam mendidik para siswa. Begitupun dari sisi pemerintah yang semestinya memberikan iklim yang kondusif bagi para guru. Tidak membedakan mereka dari sisi honorer atau PNS. Harus memberikan kesejahteraan yang sama, memberikan support berupa pelatihan dan seterusnya. Untuk up grading kemampuan mengajar dan mendidik para guru tidak dibeda-bedakan antara honorer dan PNS.<br /> <br /> Ketimpangan yang terjadi ketika para guru honorer yang digaji hanya ratusan ribu per bulan. Itu pun kerap habis untuk biaya transpotasi sehingga tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Berbeda sekali dengan para guru ASN yang mendapatkan gaji lebih besar setiap bulan. Belum gaji ke-13 yang setiap tahun diterima. Tunjangan kepada anak dan biaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Padahal baik guru honorer ataupun pegawai honorer lain mereka juga membutuhkan fasilitas yang sama. Tapi apalah daya meskipun tugas mereka sama dengan para ASN tetapi tetap saja tidak ada perhatian dari aspek keadilan dari pemerintah. Lebih miris ketika teringat dengan besarnya perhatian kepada para staf khusus Presiden yang digaji hingga 51 juta. Seolah negara tidak peduli dengan jasa guru yang sangat mulia.<br /> <br /> Ini merupakan produk dari sistem Kapitalisme yang diterapkan negara. Tata kelola sistem pendidikan pun kental dengan hitung-hitungan untung rugi. Negara seolah tidak mau rugi dengan memberi kesempatan kepada semua pahlawan tanpa tanda jasa. Demikian berat untuk memberi jalan kesejahteraan bagi sebagian guru (yakni honorer) dan enggan untuk mengangkat mereka semua menjadi PNS dengan alasan berat di anggaran. Padahal kesejahteraan yang didapat oleh para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut tentu akan menjadikan mereka fokus dalam menjalankan tugasnya mendidik generasi bangsa.<br /> Dengan demikian Kapitalisme merupakan biang rusaknya tata kelola pendidikan. Sistem rusak dan merusak inilah yang melahirkan berbagai problem kekurangan guru, pemerataan kesejahteraan hingga kompetensi guru.<br /> <br /> Berbeda dalam sistem Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, metode pengajaran dan bahan-bahan ajarnya. Tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh secara mudah, merata dan berkeadilan bagi semua rakyat. Hingga aspek kesejahteraan guru sebagai ujung tombak dalam pendidikan demikian mendapat perhatian besar negara.<br /> <br /> Di dalam sistem Kekhilafahan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan pendidikan diberikan secara cuma-cuma. Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran sekolah, sekolah atau kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku dan juga beasiswa bulanan yang mencukupi kebutuhan siswa sehari-hari. Keseluruhan itu dimaksudkan agar perhatian para siswa tercurah pada ilmu pengetahuan yang digelutinya, sehingga terdorong untuk mengembangkan kreativitas.<br /> <br /> Dicontohkan pada masa Khalifah  al-Muntahsim Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini, setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin  sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan oleh negara.<br /> <br /> Begitu pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muahammad Zanky. Di sini disediakan fasilitas seperti asrama, perumahan dan staf pengajar.<br /> <br /> Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan karena merupakan tanggung jawab negara yang diambil dari kas baitulmal. Sistem pendidikan bebas biaya tersebut didasarkan pada ijmak sahabat. Yang memberikan gaji kepada para pendidik dari baitulmal dengan jumlah tertentu.<br /> <br /> Khilafah layak menjadi penantian para guru, kemuliaan guru akan terpancar karena penerapan syariah Islam secara kaffah oleh negara. Semoga saja kehadirannya segera terwujud. Amiin. Wallahu a'lam bishshawab

Timpangnya Kuantitas Guru PNS dan Honorer di Kabupaten Bandung

Oleh : Ari Wiwin Ibu Rumah Tangga Pendidikan merupakan fondasi masyarakat. Idealnya pendidikan ini sudah rapi sebelum kita membangu...

Baca selengkapnya »

Kapitalisme Membiarkan Masyarakat terus Bergumul dengan Virus

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-dNDyvEigfAQ/Xw-4N7LZHxI/AAAAAAAAFS4/_igiR1Boef4AkB9LLIfhTxJWMs_8nD9DwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200716_085710.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="455" data-original-width="717" height="203" src="https://1.bp.blogspot.com/-dNDyvEigfAQ/Xw-4N7LZHxI/AAAAAAAAFS4/_igiR1Boef4AkB9LLIfhTxJWMs_8nD9DwCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200716_085710.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Yuliyati Sambas, S.Pt</div> <div style="text-align: center;"> Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK</div> <br /> zonapriangan.com (08/07/2020) melansir bahwa<br /> terkait 3 pengunjung Pasar Sehat Cileunyi (PSC) Desa Cileunyiwetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang diketahui reaktif pasca rapid test, belum tentu jika ditindaklanjuti dengan swab test, positif Covid-19.<br /> <br /> Hal itu diungkapkan dr. Elfi Kepala Puskesmas Cinunuk Kecamatan Cileunyi menanggapi soal 3 pengunjung PSC diketahui reaktif Covid-19, pasca dilakukan rapid test terhadap 100 pedagang, pengunjung dan pengelola PSC oleh tim gabungan di PSC pada Senin 6 Juli 2020.<br /> <br /> Bagaimanapun vonis positif Covid-19 bagi masyarakat adalah momok yang sangat menakutkan. Ketika saat ini dimana pada faktanya kasus Covid-19 masih banyak, baik di skala daerah pun nasional. Pandemi global virus pun belum sepenuhnya pulih.<br /> <br /> Namun apa mau dikata, karena pemerintah baik pusat maupun daerah telah menetapkan arah kebijakan new normal life, dimana kehidupan seolah sudah kembali menjadi normal seperti sebelum adanya pandemi. Hal ini menjadikan proses kehidupan di tengah masyarakat 'dipaksa' berangsur kembali beraktivitas normal.<br /> <br /> Namun di sisi lain masyarakat sesungguhnya masih was-was dengan penyebaran virus yang ada.<br /> <br /> Hal ini adalah buah dari pembiaran pemerintah, masyarakat bergumul dengan virus yang masih bebas menyebar. Dengan alasan pemulihan ekonomi yang sempat terseok dan hampir mati disebabkan masa pandemi.<br /> <br /> Semua adalah buah dari prinsip Kapitalisme yang dianut negeri ini. Dimana pemerintah lebih berpikir itung-itungan materi dalam mengurus rakyat. Sementara menutup mata dengan keselamatan, kesehatan dan nyawa rakyat.<br /> <br /> Padahal jika menilik pada apa yang menjadi arahan Islam. Sungguh didapati perkara kesehatan, keselamatan dan nyawa rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Sehingga ketika wabah melanda adalah tugas penguasa secara full untuk mengurus dan memastikan penghentian wabah berlangsung sempurna. Dalam hal ini penerapan lock down total atas daerah yang terkena wabah adalah pilihan yang wajib diambil untuk penyelesaiannya. Tentu dibarengi dengan support pemenuhan kebutuhan dasar rakyat baik secara individu maupun kolektif oleh negara.<br /> <br /> Hal ini benar-benar telah dicontohkan demikian gemilang di masa pemerintahan Islam. Dari mulai masa Rasulullah saw. hingga pada kurun pemerintah beberapa Khalifah sepeninggal Rasulullah saw. di saat ujian wabah menerpa.<br /> <br /> Maka kondisi wabah tak dibiarkan berlarut melingkupi masyarakat. Sebagaimana yang terjadi kini di masa pemerintahan sekuler kapitalistik. Wallahu a'lam bishshawab.

Kapitalisme Membiarkan Masyarakat terus Bergumul dengan Virus

Oleh : Yuliyati Sambas, S.Pt Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK zonapriangan.com (08/07/2020) melansir bahwa terkait...

Baca selengkapnya »

Boikot Unilever, Pelangi tetap Populer

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-9-IcDEuJRR4/Xw-0cB3CxKI/AAAAAAAAFSs/Wy-I-WJriL0ytfW6FiqIseVkjlpplhtnwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200716_085126.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-9-IcDEuJRR4/Xw-0cB3CxKI/AAAAAAAAFSs/Wy-I-WJriL0ytfW6FiqIseVkjlpplhtnwCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200716_085126.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Erin Azzahroh</div> <div style="text-align: center;"> (Aliansi Penulis Rindu Islam)</div> <br /> Unilever menjadi topik perbincangan yang panas. Melalui akun Instagramnya pada 19 Juni lalu, perusahaan yang berbasis di Belanda ini resmi menyatakan diri berkomitmen mendukung gerakan LGBTQ+ (Lesbian Gay Biseksual Transgender Queer). Lagi-lagi HAM menjadi landasan atas tindakan mereka.<br /> <br /> Unilever bahkan menandatangani deklarasi Amsterdam, serta menggandeng Stonewall utk mengaudit kebijakan dan mengukur tindakan Unilever. Stonewall, lembaga amal untuk kaum LGBT.<br /> <br /> Menyikapi hal ini, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Dr. Anwar Abbas, angkat bicara. Anwar Abbas menegaskan jika mendukung gerakan LGBT merupakan perbuatan dosa. Ia menyebut Tuhan melarang umatnya tolong menolong dalam perbuatan dosa. Karena itu ia heran jika ada perusahaan yang mendukung gerakan LGBT di mana mendapatkan uang salah satunya dari bangsa Indonesia yang merupakan bangsa beragama (republika.co.id, 8/7/2020).<br /> <br /> Sebelum deklarasi oleh Unilever, Starbucks telah mendahului di tahun 2017. Dukungan Starbucks terhadap kaum pelangi ini berujung pada boikot oleh kumunitas kristen di Amerika.<br /> <br /> Tak hanya itu, ternyata kampanye pro LGBT juga didukung oleh 20 perusahaan kelas multinasional. Diantaranya yaitu Apple inc, Microsoft Corp, Google, Walt Disney, Yahoo, Facebook, Youtube, Instagram, Chevron, Nike, Symantec, Mastercard. Kaum ini juga mendapatkan dukungan dari lembaga internasional PBB, UNDP, USAID, dan lainnya.<br /> <br /> Mengapa demikian? Ternyata ada dua penyebab yang melatarbelakanginya.<br /> <br /> Pertama, adanya anggapan bahwa kebebasan dalam berorientasi seksual merupakan bagian dari HAM. Selama ini LGBTQ+ merasa sebagai kelompok marginal yang didiskriminasi lantaran dianggap abnormal. Sehingga mereka merasa sah saja memperjuangkan komunitas mereka.<br /> <br /> Kedua, tingginya kemampuan membeli komunitas LGBT di Amerika. Yaitu senilai 830 miliar dolar pada 2013. Meningkat menjadi 917 miliar dolar di tahun 2016. Inilah yg menjadi incaran dari perusahaan-perusahaan yg berbasis di Amerika. Bahkan, University of Georgia’s Selig Center for Economic Growth menyebutkan bahwa kemampuan membeli kelompok pelangi merupakan nomor tiga di antara kelompok minoritas Amerika Serikat lainnya.<br /> <br /> Dari dua latar belakang ini, tentu kemudian muncul pertanyaan. Seberapa efektifkah tindakan boikot yang diserukan?<br /> <br /> Pemboikotan Unilever memang berimbas pada menurunnya saham mereka sebesar 2, 71%. Namun jika diperhatikan, produk-produk Unilever saat ini telah menjadi raja di dalam maupun di luar negeri. Sehingga tentu saja hal tersebut tidak berpengaruh cukup signifikan pada eksistensi Unilever. Dan harus diakui bahwa kecil kemungkinan aksi boikot tersebut dapat melunturkan dukungan mereka kepada kaum pelangi.<br /> <br /> Pemboikotan terhadap produk Unilever bisa dikategorikan sebagai upaya menegakkan kebenaran. Akan tetapi, tindakan tersebut tidak akan mampu mencabut akar permasalahan kaum menyimpang ini.<br /> <br /> Ditambah dengan suburnya budaya kapitalisme-sekulerisme, yang darinya muncul gaya hidup permisif. Agama tidak akan pernah mendapatkan tempat di  sini. Sehingga perilaku yang tak normal akan senantiasa bermunculan dan didukung atas nama HAM.<br /> <br /> Kesimpulannya, boikot terhadap produk Unilever tidak akan menghentikan eksistensi dari kaum pelangi. Sebab perilaku menyimpang ini keniscayaan yang lahir dari kebebasan ala sekulerisme. Apalagi mendukung komunitas LGBTQ+ menambah peluang keuntungan materi yang besar disebabkan tingginya daya beli mereka. Ini adalah sifat dari ideologi kapitalisme. Asal mendatangkan keuntungan, pasti akan diperjuangkan meskipun haram dan merugikan.<br /> <br /> Sehingga permasalahan LGBTQ+ sebagai produk buruk dari ideologi global yang kufur, hanya akan bisa diselesaikan dengan aksi global pula. Yaitu aksi global yang bersumber dari ideologi Islam, suatu tatanan yang bersumber dari Sang Pencipta yang Maha Benar.

Boikot Unilever, Pelangi tetap Populer

Erin Azzahroh (Aliansi Penulis Rindu Islam) Unilever menjadi topik perbincangan yang panas. Melalui akun Instagramnya pada 19 Juni ...

Baca selengkapnya »

Menolak Lupa Genosida Srebrenica

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-ei-8DJDPH-A/Xw-hvbyQk-I/AAAAAAAAFSg/CfgXdyiVTJsV6DAprn3Fd03-PBeJNiNlgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200716_073648.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="863" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-ei-8DJDPH-A/Xw-hvbyQk-I/AAAAAAAAFSg/CfgXdyiVTJsV6DAprn3Fd03-PBeJNiNlgCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200716_073648.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Kunthi Mandasari</div> <div style="text-align: center;"> Pegiat Literasi</div> <br /> Dilansir dari CNN Indonesia, (12/07/2020), Umat Muslim Bosnia menandai peringatan 25 tahun pembantaian Srebrenica pada Sabtu (11/7) waktu setempat, di tengah pandemi virus Covid-19.<br /> <br /> Meski jumlah peserta menurun dari tahun-tahun sebelumnya, tapi tak sedikit pelayat yang berani menentang aturan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19 demi menghadiri peringatan tersebut. Peringatan tahun ini sekaligus menjadi upacara penguburan sembilan korban yang diidentifikasi selama setahun terakhir.<br /> <br /> Genosida ini bermula ketika Yugoslavia terpecah menjadi Bosnia Herzegovina dan Serbia Bosnia. Genosida yang dilakukan terhadap umat Muslim oleh pasukan Serbia Bosnia selama Perang Bosnia merupakan salah satu dari beberapa konflik yang terjadi pada tahun 1990-an.<br /> <br /> Republik Sosialis Bosnia dan Herzegovina, seperti yang diketahui ketika itu adalah bagian dari Yugoslavia, adalah wilayah multi-etnis Bosniak Muslim, Serbia Ortodoks dan Kroasia Katolik. Orang-orang Bosniak sebagian besar adalah Muslim keturunan dari Slavia Bosnia yang mengadopsi Islam di bawah pemerintahan Turki Ottoman pada Abad Pertengahan. (republika.com, 11/07/2020)<br /> <br /> Kejadian ini bermula ketika Bosnia Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1992 setelah referendum. Tidak lama kemudian diakui oleh pemerintah AS dan Eropa.<br /> <br /> Namun, kelompok Serbia Bosnia dengan tegas menolak referendum tersebut. Tak lama kemudian, pasukan Serbia Bosnia yang didukung oleh pemerintah Serbia datang untuk menyerang. Mengeluarkan Bosniaks (kaum muslim Bosnia) dari wilayah itu untuk menciptakan "Serbia Raya". Kebijakan ini dikenal sebagai pembersihan etnis.<br /> <br /> Demi sebuah kawasan pembantaian kaum muslim yang tak berdosa dilakukan.<br /> Bahkan selain melakukan pembantaian, pasukan Serbia juga melakukan tindak pemerkosaan terhadap para muslimah. Tidak tanggung-tanggung ribuan nyawa harus tewas mengenaskan. Hal ini menjadi sejarah kelam yang melingkupi Eropa setelah Perang Dunia kedua.<br /> <br /> Berdasar pada Daftar Awal Orang-Orang yang Hilang atau Dibunuh di Srebrenica yang disusun oleh Komisi Orang Hilang Federal Bosnia sedikitnya 8.373 jiwa menjadi korban dalam peristiwa tersebut (detik.com, 10/07/2020). Namun, bisa jadi jumlah sesungguhnya melebihi  ini. Mengingat upaya pembersihan telah dilakukan sejak tahun 1992 hingga 1995. Tak hanya di Srebrenica saja, pembantaian ini juga merambat ke desa-desa sekitarnya.<br /> <br /> Sayangnya Serbia sendiri justru berkelit dan enggan mengakui bahwa penyerangan yang dilakukan adalah sebuah genosida. Kemudian kesalahan tersebut hanya dilimpahkan pada Jenderal Republik Serbia, Ratko Mladic. Setelah perang pada tahun 1995 komandan itu sempat bersembunyi dan tidak ditemukan sampai tahun 2011. Saat itu, ia diketahui berada di rumah sepupunya di Serbia Utara. Kemudian pada tahun 2017, pengadilan PBB di Den Haag menghukum Komandan Mladic atas genosida dan kekejaman lainnya. (bbc.com, 11/07/2020)<br /> <br /> Sangat memilukan. Negara yang melakukan pembantaian secara keji bebas melenggang. Sedangkan para korban dan kelurga yang selamat masih menderita trauma yang mendalam. Kasus genosida Srebrenica merupakan bukti nyata lemahnya kaum muslim tanpa adanya junnah. Keberadaan kaum Muslim tak segan-segan dibantai secara sadis demi mengamankan teritori. Kondisi umat Muslim lain pun tak kalah miris, sebut saja Uighur, Palestina, Rohingya, Kashmir dan beberapa daerah lainnya.<br /> <br /> Pasukan penjaga perdamaian PBB yang menugaskan ratusan pasukan Belanda diam seribu bahasa melihat pembantaian yang berkobar. Serangan udara NATO yang dipanggil untuk membantu tidak memberikan efek apapun. Bahkan yang dilakukan pasukan Belanda saat itu sangat melukai kaum Muslim dan menuai kritik. Demi 14 pasukan keamanan 5.000 pengungsi diserahkan pada pasukan Serbia Bosnia untuk dihabisi.<br /> <br /> Lantas sebenarnya keberadaan pasukan PBB untuk apa? Jika PBB terbukti bersalah siapa yang akan menghukum?<br /> <br /> Keberadaan pasukan PBB sebagai pasukan perdamaian seolah sebagai umpan pancingan untuk menarik kaum Muslim. Umat muslim yang terpecah-pecah inilah yang menjadikannya lemah. Mudah dijadikan sasaran empuk bagi para penjajah. Kaum muslim yang tidak memiliki pelindung dengan mudah terkecoh dan masuk dalam perangkap.<br /> <br /> Padahal negara yang menghabisi kaum Muslim secara brutal hanyalah negara berlabel pecundang. Karena untuk memuluskan aksinya mereka mencari dukungan dan bergandengan tangan. Tentunya perlawanan yang berlangsung tidak pernah seimbang. Tak jarang pula peperangan yang berlangsung diwarnai dengan pelanggaran. Konvensi Jenewa yang mengatur tentang peperangan mendadak kehilangan fungsinya. Rumusan perjanjian ini dibidani oleh mereka dan akhirnya diingkari pula oleh mereka. Keberadaan perjanjian hanyalah sebagai simbol kemunafikan. Oleh karenanya, mereka (negara) yang melanggar tak pernah mendapatkan hukuman. PBB pun yang turut andil dalam genosida tak pernah dibubarkan.<br /> <br /> Kutukan maupun kecaman yang terlontar tak akan pernah mampu menghentikan pembantaian. Genosida yang dilakukan oleh sebuah negara harus dilawan melalui kekuatan sebuah negara pula. Dan negara itu adalah khilafah. Negara yang mampu menyatukan kekuatan umat Muslim di seluruh penjuru dunia.<br /> <br /> Keberadaan khilafah akan menjadi penjaga nyawa kaum Muslim. Khilafah juga tidak akan membiarkan kaum muslim tertindas. Jangankan hingga ribuan korban, seorang muslimah yang memanggil nama khalifah saja mampu membuat ribuan pasukan menyerbu untuk meluluh lantakkan. Karena seorang khalifah dalam khilafah berperan sebagai junnah.<br /> <br /> Rasulullah saw. bersabda:<br /> ”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain)<br /> <br /> Wallahu a'lam bish shawwab.

Menolak Lupa Genosida Srebrenica

Oleh : Kunthi Mandasari Pegiat Literasi Dilansir dari CNN Indonesia, (12/07/2020), Umat Muslim Bosnia menandai peringatan 25 tahun ...

Baca selengkapnya »

Moderasi Islam: Bukti Paranoid terhadap Islam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-dcf2tAByeyk/Xw833W5xQbI/AAAAAAAAFSU/N1JJzsLikG8qt6LYyOJPMaqg9_ErfeIHQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200716_000519.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-dcf2tAByeyk/Xw833W5xQbI/AAAAAAAAFSU/N1JJzsLikG8qt6LYyOJPMaqg9_ErfeIHQCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200716_000519.jpg" width="240" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Sofia Ariyani, S.S</div> <div style="text-align: center;"> Muslimah Pegiat Literasi dan Member AMK</div> <br /> <br /> Kebangkitan Islam mulai terasa menguar ke seluruh penjuru dunia. Kata "khilafah" tak lagi asing di telinga. Meski aktivitas ke jalan-jalan untuk menyeru Islam tidak dapat dilakukan akibat pandemi, akan tetapi pembicaraan khilafah kian memenuhi ruang-ruang virtual.<br /> <br /> Namun, gaungnya "khilafah" tak disambut baik oleh musuh-musuh Islam. Bahkan sejak Rasulullah saw. mendirikan negara Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah hingga detik ini gangguan-gangguan itu selalu ada. Hal ini nampak pada kebijakan-kebijakan negara yang mencabut BHP pada kelompok-kelompok dakwah yang lantang menyerukan Islam. Memenjarakan para pendakwahnya. Hingga memonsterisasi ajaran-ajaran Islam.<br /> <br /> Bahkan pada hal terkecil pun negara siap mengeksekusi. Sebagaimana konten khilafah yang terdapat pada buku-buku sekolah telah dihapus.<br /> <br /> Dilansir oleh makassar.terkini.id, konten radikal yang termuat di 155 buku pelajaran agama Islam telah dihapus oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Namun, untuk materi Khilafah tetap ada di buku-buku tersebut.<br /> <br /> “Dalam buku agama Islam hasil revisi itu masih terdapat materi soal khilafah dan nasionalisme,” ujar Menag lewat keterangan tertulisnya, Kamis, 2 Juli 2020 seperti dikutip dari CNN Indonesia. (makassar.terkini.id, 02/07/2020)<br /> <br /> Dan menggantinya dengan program moderasi Islam yang dianggap lebih toleransi terhadap kehidupan beragama.<br /> <br /> Dilansir oleh makassar.terkini.id, Menag juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjalankan program moderasi beragama yakni pembangunan rumah moderasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) serta penguatan bimbingan perkawinan.<br /> <br /> “Presiden menggarisbawahi penguatan bimbingan perkawinan pada upaya membangun generasi sehat, kita perkuat lagi dengan moderasi beragama,” ujarnya. (makassar.terkini.id, 02/07/2020)<br /> <br /> Paranoid, mungkin yang tengah dialami rezim saat ini. Ketakutan, ketidakpercayaan, yang tidak masuk akal merasuki tubuh rezim. Rezim melalui Menag mengatakan bahwa khilafah tidak relevan lagi di Indonesia. Padahal, adanya Indonesia berkat campur tangan kekhilafahan Utsmaniyah pada saat itu. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pun tak luput dari perjuangan para ulama.<br /> <br /> Apa yang telah dilakukan Menag adalah penyesatan sistematis terhadap ajaran Islam. Karena ajaran Islam dirasa berpotensi mengganggu kepentingan para penguasa. Jika kebijakan ini ditetapkan akan menghasilkan kurikulum pendidikan sekuler anti Islam. Alhasil kedepannya umat didorong untuk menggunakan aturan buatan manusia, bukan lagi merujuk pada aturan Islam.<br /> <br /> Hal ini tentu bahaya bagi kehidupan umat manusia. Lihat saja sistem kapitalisme saat ini yang berakidah sekuler (memisahkan agama dari kehidupan) sudah nampak jelas kerusakannya di mana-mana. Meracuni akidah, membantai raga, hingga merusak alam.<br /> <br /> Sistem Islam dan sistem kufur (kapitalisme) memang bagai air dan minyak yang sulit untuk berfusi. Tidak akan mungkin untuk disatukan. Sistem Islam berasal dari Sang Maha Pencipta. Sedang sistem kufur (kapitalisme) berasal dari makhluk yang diciptakan. Kapitalisme menganggap Islam adalah musuh besar dan musuh bersama yang harus dimusnahkan. Oleh karena itu, Barat dalam RAND Corp telah memetakan Islam sebagai ancaman. NIC (National Inteligent Council) pun berpandangan senada. NIC sendiri telah meramalkan akan kebangkitan Khilafah Islamiyah yang menjadi momok bagi Barat.<br /> <br /> Inilah salah satu proyek yang direncanakan Barat dalam memerangi Islam dengan mengobok-obok ajaran Islam. Dilansir oleh kompasiana, Jargon War Against Terorism ini merupakan salah satu bentuk rencana operasional AS dalam kerangka skenario 2020, yang dalam hal ini Indonesia sudah dijadikan ladang garapan yang dalam wujud kongkritnya berupa bantuan dana untuk proyek-proyek besar. Proyek besar tersebut dibagi dalam dua level yaitu pada level institusi negara dan level “civil society”. Pada level yang bersifat institusional dilakukan dalam bentuk-bentuk seperti, kerja sama intelijen counter terorism, pembentukan Densus 88 Anti Teror Polri dan Satgas Anti Teror Kejaksaan yang dibiayai oleh AS.<br /> Sementara pada level “civil society” kucuran dana tersebut disalurkan melalui ribuan LSM, ormas Islam maupun media massa dan perguruan tinggi yang ada, dilakukan melalui program-program “brain wash” antara lain berupa, perubahan kurikulum pesantren dan public discourse yang terdiri dari : diskusi dan seminar terbuka serta penulisan buku dan artikel di media-media, dengan tema anti Islam dan “radikalisme” tetapi pro sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ujung dari proyek ini adalah memapankan sistem kapitalisme yang dalam bentuk barunya dikenal dengan neo-liberalisme. (kompasiana.com, 09/03/2014)<br /> <br /> Demikianlah ketakutan Barat terhadap Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus sadar akan hal ini agar tidak diberangus oleh kafir Barat. Hal ini sudah jelas dikabarkan di dalam firman Allah Swt.,<br /> <br /> "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." (QS. Al Baqarah: ayat 120)<br /> <br /> Mari bersama terus berdakwah menyampaikan Islam. Memahamkan umat pentingnya dakwah melanjutkan kehidupan Islam dan menghentikan kafir Barat dalam memerangi Islam. Hingga apa yang telah Allah Swt. janjikan akan tegak kembali Khilafah Islamiyah ala minhaj nubuwah segera terealisasi. Wallahu a'lam bishshawab.

Moderasi Islam: Bukti Paranoid terhadap Islam

Oleh : Sofia Ariyani, S.S Muslimah Pegiat Literasi dan Member AMK Kebangkitan Islam mulai terasa menguar ke seluruh penjuru dunia....

Baca selengkapnya »

Covid-19: Kasus Positif Naik Drastis, Kapitalis Tidak Solutif

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-dZFjdcPSO6k/Xw-2ioiyC2I/AAAAAAAABLo/QmQ4HuIJQok3OY3nSY9grnsPpPQmTXoHQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200716-WA0012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="1200" height="200" src="https://1.bp.blogspot.com/-dZFjdcPSO6k/Xw-2ioiyC2I/AAAAAAAABLo/QmQ4HuIJQok3OY3nSY9grnsPpPQmTXoHQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200716-WA0012.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Jasmyne Sabiya</div> <div style="text-align: center;"> (Pegiat Literasi Aceh)</div> <br /> Hingga kini kurva kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus menanjak naik dan belum ada tanda-tanda menurun. Ini dikarenakan masih cukup tingginya penyebaran wabah Covid-19 di tengah-tengah masyarakat saat ini.<br /> <br /> Sebagaimana yang dilansir oleh VIVAnews.com (04/07/2020),  Berdasarkan data hingga hari ini saja, penambahan jumlah positif baru Covid-19 mencapai 1.447 kasus. Sehingga total kasus positif mencapai 62.142 jiwa, yang dinyatakan sembuh 28.219 jiwa dan meninggal 3.089 jiwa.<br /> <br /> Sementara penetapan kebijakan pemerintah untuk pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih saja terus dijalankan. Ditambah penetapan kebijakan produktivitas di tengah masa pandemi atau masa new normal, kian memperparah kondisi negeri ini hingga korban berjatuhan tak mampu diatasi lagi.<br /> <br /> Hal ini juga disampaikan oleh Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, melalui telekonferensi Sabtu (04/07/2020). Dia menyatakan bahwa gambaran ini meyakinkan kita akan aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai produktivitas di beberapa daerah masih berisiko. Hal ini disebabkan adanya ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. (VIVAnews.com, 04/07/2020)<br /> <br /> Di sisi lain pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun. Dipertegas dengan pernyataan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Jum'at (03/07/2020). Dia menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan tersebut sudah mempertimbangkan perkiraan dan modeling untuk jumlah kasus hingga ratusan ribu orang yang positif Covid-19 hingga akhir tahun. (aa.com, 04/07/2020)<br /> <br /> Artinya, meskipun saat ini kasus positif Covid-19 semakin naik drastis dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1.000 kasus. Sementara anggaran untuk penanganan hanya akan tetap berpatokan pada sebesar rupiah itu saja meski kasus pandemi sendiri belum terlihat ujung kesudahannya dimana.<br /> <br /> Demikian kebijakan pemerintah. Di satu sisi pelonggaran PSBB terus dicanangkan. Di sisi lain, pemerintah kewalahan mengadakan anggaran untuk penanganan. Wajar saja, agaknya kebijakan-kebijakan tersebut tidaklah solutif menyelesaikan masalah. Namun kian menuai banyak masalah.<br /> <br /> Walhasil, kita sangat membutuhkan kebijakan yang solutif nan kafah yang tidak menuai masalah. Tepatnya, kebijakan yang bersumber dari sistem Islam yang lebih mengutamakan kebutuhan dan keselamatan umat, yaitu menetapkan kebijakan yang tepat dan cepat dengan mengisolasi total daerah terkena wabah. Kemudian mengkarantina orang sakit secara medis dan melanjutkannya dengan perawatan dan pengobatan secara gratis.<br /> <br /> Sementara itu, anggaran negara bersumber dari Baitul mal. Baitul mal merupakan pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Di pos inilah harta akan dibelanjakan untuk keperluan negara dan umat. Termasuk apa saja yang menjadi kebijakan negara. Sementara pemasukan tetap baitul mal adalah fai’, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya; pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumuz, rikaz, tambang dan harta zakat. (Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam)<br /> <br /> Maka dari itu, sudah selayaknya setiap kebijakan kapitalis perlu dievaluasi kembali, dengan mencabut program pelonggaran PSBB yang semakin mengkhawatirkan kondisi negeri ini. Bersamaan dengan itu, pemerintah segera merancang kebijakan untuk meningkatkan anggaran penanganan, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.<br /> <br /> Wallahu ‘alam bishshawab.

Covid-19: Kasus Positif Naik Drastis, Kapitalis Tidak Solutif

Oleh : Jasmyne Sabiya (Pegiat Literasi Aceh) Hingga kini kurva kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus menanjak na...

Baca selengkapnya »

Pandemi, Angka Perceraian Semakin Tinggi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-BIf-kBM7C_k/XxBsdeQzYtI/AAAAAAAAFUg/s5FjHv8UtUEVqW1LHJigZouin6jmBJmTgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200716_220057.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="395" data-original-width="333" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-BIf-kBM7C_k/XxBsdeQzYtI/AAAAAAAAFUg/s5FjHv8UtUEVqW1LHJigZouin6jmBJmTgCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200716_220057.jpg" width="269" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Enok Sonariah</div> <div style="text-align: center;"> Kontributor media Lenteranyahati</div> <br /> Semoga sakinah, mawaddah wa rahmah, itulah lantunan doa yang biasa disampaikan para tamu undangan bagi kedua mempelai yang baru menikah. Rumah tangga harmonis, tenteram, saling mencintai, saling menyayangi serta langgeng menjadi dambaan setiap pasangan.<br /> <br /> Kenyataannya apa yang didamba, seringkali sulit terwujud. Ada istri merasa tidak nyaman dengan suaminya karena terlalu dikekang. Sebaliknya ada suami dipusingkan dengan kelakuan istrinya karena tidak bisa mengatur uang belanja. Awalnya saling menyayangi, berjalannya waktu saling membenci. Rumah tangga jauh dari kata sakinah, yang ada rumah tangga banyak masalah. Pada akhirnya tidak sedikit berujung dengan perceraian.<br /> <br /> Perceraian dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang dibolehkan walaupun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:<br /> <br /> "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud)<br /> <br /> Tidak bisa dinafikan, dari sekian banyak pernikahan, ada saja rumah tangga yang gagal mewujudkan ketenteraman. Maka solusi terakhir, sesuai ketentuan syariah adalah perceraian.<br /> <br /> Akan tetapi kalau perceraian terus meningkat, dalam sebulan saja terjadi ribuan perceraian, tentu saja ada sesuatu yang mesti diteliti penyebabnya, karena sudah termasuk kategori tidak wajar. Selama bulan Juni 2020, sebagaimana dilansir dari Tribuncirebon.com, telah terjadi peningkatan perceraian di Kabupaten Bandung hingga mencapai 1.102 perceraian, yang bulan sebelumnya mencapai 700 perceraian. Ahmad, selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang mengungkapkan latar belakang perceraian rata-rata dipicu masalah ekonomi. Sedangkan untuk kasus KDRT jumlahnya sedikit yaitu sekitar 5%. Ahmad menambahkan sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi, penyebab perceraian masih itu-itu juga didominasi masalah ekonomi.<br /> <br /> Kalaupun ada sebagian pengamat menyimpulkan bahwa tingginya angka perceraian karena pandemi, ternyata pandemi hanyalah menjadi penggenap dari kesulitan para suami memenuhi nafkah bagi anak-istri yang sebelum pandemi sudah sulit.<br /> <br /> Faktor penyebab sesungguhnya adalah karena tidak diterapkan Islam kaffah baik di rumah tangga maupun negara. Rumah tangga menjadi rentan terhadap ujian ketika Islam hanya difahami mengatur ibadah ritual saja. Begitupun negara, yang seharusnya menyediakan lapangan kerja khususnya bagi para suami, malah sibuk meladeni kepentingan asing, aseng dan para pengusaha. Gelombang PHK tidak menyurutkan penguasa untuk tetap mempersilakan TKA Cina menggeser lahan kerja rakyat sendiri. Di tengah pandemi yang kian menghimpit, cari nafkah kian sulit, belum cukup mengetuk nurani penguasa negeri, tetap abai tak perduli. Padahal rumah tangga yang rapuh berpengaruh besar terhadap lemahnya generasi.<br /> <br /> Seolah hendak menunjukkan kepeduliannya, sertifikat pra nikah segera digulirkan dengan tujuan agar masing-masing suami-istri memahami tanggung jawabnya. Sejauh ini sertifikat pra nikah tidak efektif menahan laju perceraian. Apalah artinya suami yang memahami tanggung-jawab nafkah, tapi sulit mendapatkan pekerjaan.<br /> <br /> Adakalanya pekerjaan ada, tapi suami sakit, sehingga tidak mampu menunaikan kewajibannya. Dari sini terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara negara yang menerapkan Islam kaffah dengan yang tidak. Santunan akan terus diberikan oleh penguasa tidak berbatas waktu, bukan sekedarnya seperti saat ini. Seluruh warga negara tidak akan dibiarkan terlantar, mendapat kesulitan walaupun hanya satu orang. Kesadaran akan hubungannya dengan Allah Swt., yang telah mengamanahkan kepengurusan seluruh rakyat di pundaknya, terwujud dalam bentuk kepedulian yang bisa dirasakan oleh semua.<br /> <br /> Negara yang menerapkan Islam kaffah, pemimpinnya akan bertanggung jawab pada kelangsungan rumah tangga rakyatnya. Dengan menghilangkan faktor pemicunya, sehingga perceraian bisa diminimalisir. Negara berkemampuan menyejahterakan rakyatnya karena pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai syariat, sehingga mendatangkan berkah. Di samping itu negara pun akan memperhatikan masalah sosial, pendidikan, sanksi hukum dan yang lainnya sesuai standar Islam.

Pandemi, Angka Perceraian Semakin Tinggi

Oleh : Enok Sonariah Kontributor media Lenteranyahati Semoga sakinah, mawaddah wa rahmah, itulah lantunan doa yang biasa disampaika...

Baca selengkapnya »

Meraih Takwa dari Ibadah Kurban Terbaik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-2AJ-Rr_k6Z4/XxBR4HgVrUI/AAAAAAAAAZQ/DeYs9tlS4eYnOR9KIZEkWfrsleV7H7-UgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20200716-WA0045.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://1.bp.blogspot.com/-2AJ-Rr_k6Z4/XxBR4HgVrUI/AAAAAAAAAZQ/DeYs9tlS4eYnOR9KIZEkWfrsleV7H7-UgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200716-WA0045.jpg" width="320" /></a></div> <br /> Kurban di tengah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri di mana umat diliputi kekhawatiran akan kondisi yang penuh ketidakpastian. Namun di tengah kondisi yang serba menghimpit, agama Islam mengajarkan bahwasanya ibadah menjadi kunci agar hati menjadi tenang.<br /> <br /> Keikhlasan menjadi kunci utama dalam sebuah ibadah yang melahirkan ketakwaan, terlepas dari apa pun kondisinya. Maka pandemi Covid-19 tidak menggeser sedikit pun perintah Allah, termasuk juga kurban. Keikhlasan berkurban yang berbuah ketakwaan, turut menghadirkan rasa optimis dan kebahagiaan, baik bagi pekurban maupun masyarakat penerima manfaat. Hal ini disampaikan oleh Presiden ACT Ibnu Khajar.<br /> <br /> “Boleh jadi, kaum prasejahtera menanti momentum kurban karena hanya pada hari ini mereka bisa menikmati lezatnya daging. Akibat pandemi Covid-19, jumlah masyarakat prasejahtera meningkat secara signifikan. Melihat kondisi ini, kurban tidak hanya dimaknai sebagai ibadah saja, tetapi juga penyelamatan jiwa manusia. Inilah kiranya berkah dan maslahat kurban yang ingin kita luaskan, sebuah optimisme yang membantu umat bertahan di masa sulit ini,” terang Ibnu, Kamis (16/7).<br /> <br /> Dengan mengusung tema “Labbaik Berqurban Terbaik”, Global Qurban - ACT mengajak umat muslim sedunia untuk memenuhi panggilan Allah untuk kurban selayaknya memenuhi panggilan haji. Bagi yang tak bisa menjalankan ibadah haji, mereka masih bisa menunaikan ibadah kurban. Ibadah yang penuh sejarah, penuh makna dari Nabi Ibrahim. Ibadah yang melambangkan penyerahan manusia atas perintah Allah. Berkurban sebagai langkah memenuhi panggilan dari Allah, labbaik, juga sebagai bentuk tetap dalam ketaatan beribadah di tengah wabah Covid-19 seperti sekarang ini.<br /> <br /> Dalam ibadah kurban, umat muslim diperintahkan untuk belajar menyedekahkan harta  terbaik untuk menggapai rida Allah Azza wa Jalla. Harta yang dikeluarkan akan berbuah keberkahan karena lebih mendekatkan pada keikhlasan dan ketakwaan.<br /> <br /> Pada dasarnya, syariat kurban mengandung banyak hikmah dan kebaikan sehingga Global Qurban – ACT berupaya menjamin keamanan penyembelihan hingga distribusi hewan kurban agar hal-hal terbaik dari kurban sampai ke tangan penerima manfaat. Untuk itu, Global Qurban – ACT menerapkan prosedur penyembelihan dalam kondisi pandemi serta memperhatikan kebersihan dan kesehatan.<br /> <br /> Ikhtiar ini salah satunya diwujudkan dengan berkolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) PD Dharma Jaya, yang diresmikan pada acara Sentra Qurban Terbaik, Kamis (16/7). Kerja sama ini juga menjadi bagian dari program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta sejak Ramadan lalu sebagai respons terhadap dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19.<br /> <br /> “Pelaksanaan kurban tahun ini harus dilakukan berdasarkan protokol Covid-19, termasuk juga proses penyembelihan, pengemasan, hingga sampai ke tangan penerima manfaat. Dengan begini, hikmah kurban diharapkan bisa sampai hingga ke penerima daging kurban. Dan ini menjadi prosedur standar yang akan diterapkan oleh Global Qurban – ACT di 43 cabang Indonesia,” ujar Ibnu.<br /> <br /> Standardisasi proses penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban yang sesuai protokol Covid-<br /> 19 tersebut diharapkan mampu memberikan daging kurban yang bergizi dan higienis kepada masyarakat prasejahtera di seluruh Indonesia dan dunia. Pada Iduladha tahun ini pun, Global Qurban – ACT menargetkan dapat kembali menjangkau masyarakat yang membutuhkan di 34 provinsi di Indonesia dan 32 negara miskin serta terdampak krisis kemanusiaan.<br /> <br /> “Dengan luasnya jangkauan distribusi kurban tahun ini, kami berharap makin banyak umat yang merasakan berkah dan nikmat kurban di kala pandemi. Pangan menjadi kebutuhan utama umat saat ini, di saat ekonomi nasional dan global terus mengalami resesi. Inilah saatnya bagi kita, umat muslim dan mukminin, untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Rabbul ‘Alamin sekaligus membagikan kebahagiaan kurban bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga ini menjadi bentuk optimisme yang menguatkan kita bersama selama pandemi ini,” harap Ibnu.<br /> <br /> Masyarakat Indonesia dapat membeli hewan kurban berkualitas melalui laman globalqurban.com atau melalui Agen Qurban. Dalam setiap hewan kurban yang dibeli, pekurban tidak hanya membagikan maslahat kurban kepada warga prasejahtera di berbagai penjuru Indonesia dan dunia, namun juga memberdayakan peternak, pelapak, dan masyarakat lainnya yang turut terkena imbas sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. (**)

Meraih Takwa dari Ibadah Kurban Terbaik

Kurban di tengah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri di mana umat diliputi kekhawatiran akan kondisi yang penuh ketidakpastian....

Baca selengkapnya »

Kurikulum Moderasi Menyesatkan Generasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-_P8LUKma_As/Xw80-1Z5TaI/AAAAAAAAFSI/wDiLkvkd_CgXFv6C-Y_4uO6OYG7-RgNPQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200715_235218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="705" height="178" src="https://1.bp.blogspot.com/-_P8LUKma_As/Xw80-1Z5TaI/AAAAAAAAFSI/wDiLkvkd_CgXFv6C-Y_4uO6OYG7-RgNPQCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200715_235218.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Yuliyati Sambas, S.Pt</div> <div style="text-align: center;"> Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK</div> <br /> Memasuki tahun ajaran 2020/2021, madrasah menggunakan kurikulum Pendidikan Agama Islam atau PAI dan Bahasa Arab yang baru. Kurikulum tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama atau KMA 183 tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meletakkan materi sejarah khilafah, jihad, dan moderasi beragama secara korelatif. (detik.com, 11/07/2020)<br /> <br /> Kurikulum moderasi kian deras dilegalisasi. Demikian tampak betapa moderasi dalam beragama makin sistematis diupayakan oleh pemerintah. Setelah beberapa waktu lalu Kementerian Agama telah menghapus konten-konten terkait ajaran radikal dalam 155 buku pelajaran agama Islam. Ratusan judul buku yang direvisi berasal dari lima mata pelajaran, yakni Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Al-Qur’an dan Hadis, serta Bahasa Arab. Dalam buku agama Islam hasil revisi itu disebutkan masih terdapat materi soal khilafah dan nasionalisme. Meski demikian, buku itu akan memberi penjelasan bahwa khilafah tak lagi relevan di Indonesia. (CNN Indonesia, 02/07/2020)<br /> <br /> Sungguh penyesatan sitematis ini akan berakibat buruk bagi generasi Islam di masa mendatang. Mereka diajak untuk memahami bahwa sebagian dari ajarannya dinyatakan tidak relevan lagi. Khilafah yang sejatinya merupakan institusi yang diwariskan Rasulullah saw. dalam melanjutkan kehidupan Islam, dikerdilkan hanya sebagai bagian dari sejarah masa lalu yang tidak ada relevansinya untuk masa kini. Generasi malah diajak untuk menggenggam pemahaman nasionalisme yang sejatinya bukan berasal dari Islam.<br /> <br /> Jihad yang merupakan satu dari sekian kewajiban mulia bagi seorang mukmin pun didistorsi maknanya. Dari mengerahkan segala kemampuan untuk berperang  di jalan Allah menjadi bermakna mengerahkan segala kemampuan saja.<br /> <br /> Sungguh tampak betapa dalam hal ini islamophobia telah kuat menancap dalam benak para punggawa negeri. Disebabkan arus sekularisasi (menjauhkan agama dari ranah kehidupan) mengucur deras di masa kini. Hal ini sebagai bagian dari konsekuensi diterapkannya sistem kehidupan kapitalisme di negeri ini.<br /> <br /> Ini berakibat generasi umat tidak mengenal ajaran agamanya dengan sempurna. Bahkan dapat menyesatkan generasi yang semestinya memperjuangkan tegaknya khilafah bisa berbalik menentang  ajaran Islam dan menyingkirkannya dari kehidupan. Sungguh kemalangan yang amat nyata jika arus ini dibiarkan.

Kurikulum Moderasi Menyesatkan Generasi

Oleh : Yuliyati Sambas, S.Pt Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK Memasuki tahun ajaran 2020/2021, madrasah menggunakan...

Baca selengkapnya »

Kisruh PPDB karena Usia, Perkuat Kegagalan Sistem Pendidikan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-qJFxTouDhzs/Xw8ybd0XujI/AAAAAAAAFR8/CYOmrA4JdSwaORN18Cva3enhaIoOtGCjgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200715_002621.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="780" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-qJFxTouDhzs/Xw8ybd0XujI/AAAAAAAAFR8/CYOmrA4JdSwaORN18Cva3enhaIoOtGCjgCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200715_002621.jpg" width="240" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Mila Sari, S.Th.I</div> <div style="text-align: center;"> Kontributor Media, Pegiat Opini, Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif</div> <br /> Pendidikan adalah hak semua orang yang mesti dipenuhi oleh Negara agar sebuah bangsa dan peradaban bisa maju menyaingi serta menandingi negara lainnya. Sebab pendidikan merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan pemerintah terhadap rakyatnya. Negara bertanggung jawab penuh mencerdaskan seluruh rakyatnya dengan memberikan jaminan disertai sarana dan prasarananya agar tujuan pendidikan bisa tercapai.<br /> <br /> Bahkan agama pun, mendukung dan menganggap pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan sebuah kewajiban yang mesti dijalankan oleh seorang muslim. Sungguh Allah Swt. telah menjanjikan ketinggian derajat bagi orang-orang yang bertakwa, berilmu dan beramal shalih sebagai ganjaran yang pantas atas usaha yang telah mereka lakukan. Manusia harus senantiasa taat dan patuh akan perintah Allah Swt. dan Rasulullah saw. agar terhindar dari sifat sombong yang tidak boleh dipakai oleh seorang hamba. Semua itu akan selalu terjaga bila kita rintis jalan mencari ilmu.<br /> <br /> Sedangkan orang-orang yang berilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat oleh Allah Swt, hal ini sesuai dengan apa yang tersurat dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 :<br /> <br /> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.<br /> <br /> Artinya : Wahai Orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian “ luaskanlah tempat duduk “ di dalam majelis-majelis, maka luaskanlah (untuk orang lain), maka Allah Swt. akan meluaskan untuk kalian dan apabila dikatakan “berdirilah kalian” maka berdirilah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, Allah Maha Mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan.(QS. Al-Mujadilah: 11)<br /> <br /> Itu hanyalah salah satu kemuliaan yang Allah Swt berikan bagi sang pecinta ilmu yang beriman, tentu masih banyak lagi kemuliaan lainnya yang kita dapatkan dalam merintis jalan menuju ilmu.<br /> <br /> Hal ini tampaknya sesuai dengan apa diungkapkan oleh imam Asy-Syafi'i :<br /> <br /> مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِاْلعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَهَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ باِلعِلْمِ<br /> <br /> “Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu. Barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.”<br /> <br /> Mencari dan menyelam samudera ilmu tidak pandang usia dan status sosial sebab itu juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Siapa saja, kapan saja, apapun pekerjaannya, kaya, miskin tak ada  satu pun yang terbebas dari kewajiban ini. Maka dari itu cintailah ilmu sampai akhir hayat kita. Hal ini selaras dengan nasehat para ulama terdahulu yang harus kita ambil hikmahnya, nasehat itu berbunyi:<br /> <br /> اُطْلُبُوا العِلْمَ مِنَ المَهْدِ إِلى اللَّحْدِ<br /> <br /> Artinya : "Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat."<br /> <br /> Maknanya menuntut ilmu itu tak pandang usia dan batas waktu, hingga ajal menjemput kewajiban menuntut ilmu harus kita tunaikan.<br /> <br /> Namun, bagaimana bila upaya menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan ditikung oleh berbagai hal? Layaknya di Indonesia, problem pendidikan boleh dikatakan hampir komplit mulai dari kurikulum yang dipakai, biaya pendidikan yang tinggi, tenaga pengajar honorer yang gaji dan jasanya tidak sebanding, sarana prasarana pendidikan dan lain sebagainya.<br /> <br /> Terakhir, akan diberlakukan sistem zonasi usia bagi calon peserta didik. Seperti berita yang dilansir dalam media vivanews.com (Rabu/28/06/20) disebutkan bahwa Komnas anak desak PPDB DKI Jakarta diulang karena dinilai bertentangan dengan Permendikbud No 44 tahun 2019. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling akhir nanti usia untuk kuota berikutnya," ujar Arist. "Jadi tidak masuk akal, oleh karena itu saya katakan batalkan itu (PPDB DKI Jakarta) dan ulangi lagi supaya berkeadilan," tegasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir pada seleksi PPDB menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.  Menurut Nahdiana, penetapan zonasi berbasis kelurahan dan irisan kelurahan dengan mempertimbangkan keunikan demografi Jakarta, mulai dari tingkat kepadatan penduduk yang tidak sama setiap kelurahan, bentuk hunian vertikal yang banyak di Jakarta, hingga sebaran sekolah yang tidak sama di setiap kelurahan. Begitu juga daya tampung sekolah yang tidak sama di tiap sekolah dan jumlah sekolah asal serta banyaknya atau tersedianya moda transportasi bagi anak sekolah. Penetapan zonasi berbasis kelurahan di DKI Jakarta itu, menurut dia, sudah berlaku sejak pelaksanaan PPDB DKI pada 2017. "Berdasarkan evaluasi dan kajian pelaksanaan PPDB, penggunaan usia sebagai kriteria seleksi lebih dapat mengakomodasi calon peserta didik baru dari seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.<br /> <br /> Berita yang sama juga termuat dalam Detiknews.com (Minggu, 28/06/20) yang menyebutkan bahwa, "LBH Jakarta menghimbau kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut atau setidak-tidaknya merevisi Keputusan Kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan peraturan yang lebih tinggi lainnya. Selain itu juga menjadwal ulang proses penerimaan dengan aturan yang baru nantinya tersebut sebagai akibat dari aturan yang berlaku saat ini," kata anggota LBH Jakarta Nelson dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2020).<br /> <br /> Inilah dampak yang diakibatkan bila sebuah negara tidak menyadari betapa besar peran pentingnya dalam memenuhi hajat hidup rakyat, termasuk masalah pendidikan. Padahal, pendidikan tidak hanya kebutuhan bagi rakyat tapi juga kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu muslim.<br /> <br /> Islam menjamin hak pendidikan setiap rakyatnya dari hasil pengelolaan sumber daya alam dan pemasukan negara sehingga rakyat tidak terbebani lagi dengan mahalnya biaya pendidikan. Tidak hanya itu, negara juga menyediakan seluruh fasilitas baik sarana dan prasarana pendidikan seperti universitas-universitas, laboratorium, perpustakaan dan segala hal yang dibutuhkan sebagai penunjang kemajuan dalam dunia pendidikan. Sehingga wajar, di masa kejayaannya, Dunia Islam berhasil menjadi mencusuar bagi dunia termasuk dalam bidang pendidikan yang melahirkan ilmuan-ilmuan muslim yang tidak hanya ahli dalam satu bidang ilmu saja tapi menjadi pakar dalam banyak bidang ilmu. Dimana hasil karya dan pemikiran mereka terpakai hingga saat ini. Semua tak terlepas dari peran negara yang memahami betul peran dan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya dalam memenuhi segala kebutuhan rakyat.<br /> <br /> Tentu kita tidak lupa dengan al-Khawarizmi sang penemu angka nol, yang dengan jasanya kita mengenal android, laptop, bilangan rumit yang hitungannya butuh penyelesaian dan logaritma. Atau Ibnu Sina, Bapak Kedokteran pertama di dunia yang dengan karyanya "Al-qanun" sebagai kitab wajib para dokter dalam bidang medis. Fatimah Al-fihri, tokoh pertama yang mendirikan universitas dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim dan muslimah lainnya yang jasa dan karya mereka tidak tersebutkan satu persatu. Semua karena dorongan keimanan, berbuat demi kemajuan dan kemaslahatan umat sehingga jasa dan setiap karya mereka bermanfaat hingga saat ini.<br /> <br /> Untuk itu, sudah saatnya kita memperjuangkan sistem pemerintahan dan sistem kehidupan yang akan menyejahterakan umat manusia, memberikan hak-hak rakyat dengan adil serta memudahkan segala urusan kita, yakni Khilafah Islamiyyah. Sebuah tatanan kehidupan yang sesuai fitrah manusia, sesuai akal dan membawa ketentraman bagi setiap jiwa.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishshawab.

Kisruh PPDB karena Usia, Perkuat Kegagalan Sistem Pendidikan

Oleh : Mila Sari, S.Th.I Kontributor Media, Pegiat Opini, Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif Pendidikan adalah ha...

Baca selengkapnya »

Pendidikan Miskin Visi, Kebangkitan Bangsa Hanya Ilusi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-az_g88yyZMU/Xw8pl1dgXWI/AAAAAAAAFRw/VKowOlD0DVMhJnEMy9LyRUVAMDNCVYC0QCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200714_185459.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-az_g88yyZMU/Xw8pl1dgXWI/AAAAAAAAFRw/VKowOlD0DVMhJnEMy9LyRUVAMDNCVYC0QCLcBGAsYHQ/s320/IMG_20200714_185459.jpg" width="240" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> Oleh : Ani Ummu Khalisha </div> <div style="text-align: center;"> Aktivis Muslimah Peduli Negeri </div> <br /> Pendidikan adalah hal vital dalam menentukan kebangkitan suatu bangsa. Pendidikan harus mempunyai kejelasan visi dan tujuan dari awal, sehingga nanti hasilnya bagaimana pendidikan ini bermanfaat bagi masyarakat dan peradaban. Bukan hanya berorientasi pada pencapaian materi dan kepuasan intelektual saja, yang mengedepankan aspek individu dan kepentingan korporasi.<br /> <br /> Hal ini sangat penting dipahami sejak awal yang merupakan dasar untuk menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan pendidikan. Sehingga kebijakan yang dihasilkan fokus untuk mencapai visi dan tujuan pendidikan yang sesungguhnya.<br /> <br /> Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar pendidikan mampu membangkitkan bangsa ini. Menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendorong upaya membangun ‘perjodohan’ atau kerja sama antara perguruan tinggi atau kampus dengan industri.<br /> <br /> Strategi ini dinilai penting agar perguruan tinggi dan industri bisa terkoneksi untuk saling memperkuat keduanya. Menurut Nadiem, kampus bisa menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dunia usaha.<br /> <br /> Dia menjelaskan bahwa Kemendikbud telah menjalankan program kampus merdeka. Salah satunya untuk menghasilkan mahasiswa yang unggul dan bisa menjadi pendisrupsi revolusi 4.0<br /> <br /> Sebelumnya presiden Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya berpesan, salah satunya adalah agar perguruan tinggi aktif untuk menjalin kerjasama dengan industri termasuk, termasuk kawasan industri terdekat. (Lendaindonesia.com, 4/7/20)<br /> <br /> Dari sumber lain dikatakan Nadiem juga berharap bahwa 5 tahun ke depan sekolah menengah kejuruan atau SMK bisa diminati para orangtua siswa dan siswa sendiri.<br /> <br /> Dia berharap bisa mendapatkan program-program terakselerasi sehingga dalam waktu singkat para siswa mendapatkan D2 atau juga D4 untuk mendapatkan value proposition bagi SMK.<br /> <br /> Harapannya sekolah politeknik kita setara dengan terbaik dunia. Tentu tujuannya adalah sama yaitu menghasilkan SDM yang profesional untuk industri. (Theworldnews, 27/6/20)<br /> <br /> Dilansir dari Kagama.co 26/05/20, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memulai gerakan ‘pernikahan massal’ (Link and Match). Program tersebut akan menikahkan pendidikan vokasi dengan dunia industri dan dunia kerja (DuDi).<br /> <br /> Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wigan Sakarinto, Ph.D, menjelaskan program studi  (Prodi) pendidikan vokasi tahun 2020 tersebut diluncurkan agar kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja.<br /> <br /> Sekitar 100 prodi vokasi di PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ditargetkan melakukan pernikahan massal pada tahun 2020 dengan puluhan bahkan ratusan industri. Kemudian program ini akan diteruskan dan dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya dengan melibatkan lebih banyak prodi vokasi.<br /> <br /> Itulah program pemerintah yang sedang dilakukan demi mempersiapkan SDM yang siap kerja dan dibutuhkan baik di dunia industri maupun di dunia kerja.<br /> <br /> Hal ini menegaskan kepada kita bahwa pemerintah berorientasi industri, yang mengokohkan peran lembaga pendidikan sebagai pencetak tenaga kerja bagi industri.<br /> <br /> Sekulerisme Menginfeksi Tujuan Pendidikan<br /> <br /> Sistem pendidikan di negeri-negeri Islam telah terinfeksi nilai-nilai kebebasan dan sekulerisme. Yang menjadikan kaum terpelajar menjadi terpisah dengan umat karena sulit memahami masalah umat. Hal ini karena hilangnya pemikiran politik Islam. Justru mengadopsi cara berpikir ilmiah sekuler dan metode ilmiah ala Barat.<br /> <br /> Ditambah dengan penerapan ideologi Kapitalisme yang menjadi pengendali  utama di dalam dunia pendidikan modern hari ini. Sehingga menyebabkan berkembangnya pragmatisme dalam pendidikan, yang tercermin dari tujuan pendidikan  materialistik. Tujuan ini jauh dari tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki kualitas kepribadian.<br /> <br /> Kapitalisme telah merendahkan ilmu pengetahuan. Baik hubungan maupun ruang lingkup ilmu pengetahuan terus-menerus dipandang berdasarkan nilai ekonomi.<br /> <br /> Kegagalan dan keberhasilan bidang ilmu akan selalu diukur dengan kategori ekonomi. Jika lulusan banyak yang menjadi pengangguran maka yang menjadi pertanyaannya bukan pada metodologi atau pengajarnya melainkan apakah ilmu ini memiliki efek material atau tidak.<br /> <br /> Pendidikan dalam pandangan Islam<br /> <br /> “Pada hari kiamat akan ditimbang tinta para ulama dan darah para syuhada.”<br /> <br /> Islam telah menggambarkan betapa pentingnya ilmu dan pendidikan. Ia adalah salah satu kebutuhan hidup dan manifestasi kebangkitan dan tanda ketinggian bangsa.<br /> <br /> Tujuan pendidikan adalah pembentukan kepribadian Islam dan memberikan umat apapun yang dibutuhkan dari sains dan ilmu. Untuk mencapai kecukupan dan kemuliaan, sehingga kita menjadi independen dari negara-negara lain.<br /> <br /> Selain itu, inilah cara untuk melestarikan budaya bangsa dan  perkembangannya serta dasar dari standar dan sistem kehidupannya. Untuk berusaha diterapkan di dalam negeri dan disebarkan ke luar negeri.<br /> <br /> Visi pendidikan Islam yaitu membangun kepribadian utuh manusia sebagai hamba Allah, khalifah fil ardhi. Yakni sebuah visi yang agung tak hanya untuk kebangkitan bangsa tetapi seluruh dunia.<br /> <br /> Sistem dalam pendidikan Islam berdasar pada akidah Islam saja. Akidah adalah satu-satunya dasar dari kehidupan muslim dan negara khilafah.<br /> <br /> Akidah adalah satu-satunya ukuran yang digunakan untuk memutuskan apa yang diadopsi dan terkandung dalam kurikulum, juga apa yang harus ditolak. Hal ini karena Allah Swt. berfirman:<br /> <br /> “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (TQS. Ali Imran: 85)<br /> <br /> Oleh karena itu, kurikulum pendidikan di negara Islam tidak akan mengajarkan materi-materi yang bertentangan dengan keyakinan Islam.<br /> <br /> Tahap-tahap pendidikan dibentuk di atas akidah Islam karena didefinisikan berdasarkan dalil-dalil syariah yang terkait dengan berbagai aturan Islam, kewajiban dan hukuman yang diterapkan kepada anak pada berbagai usia.<br /> <br /> Khilafah  berkewajiban memberikan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warganya sebagai hak dasar, terlepas dari agama, ras, atau gender.<br /> <br /> Investasi dalam pendidikan akan menjadi prioritas bagi khilafah. Sebagai negara yang berusaha untuk memimpin dunia dan benar-benar melayani umat.<br /> <br /> Khilafah akan berusaha membangun para guru dan dosen yang terlatih dan bergabung tinggi dalam jumlah yang melimpah, serta sekolah-sekolah, perguruan tinggi, universitas, pusat penelitian,  laboratorium dan sebagainya yang berfasilitas lengkapnya paling mutakhir, menggunakan kekayaan dari Baitul Mal.<br /> <br /> Kekayaan Khilafah Islam akan sangat berlimpah karena sifat ekonominya yang sehat memiliki warisan sejarah telah menciptakan kemakmuran.<br /> <br /> Semua ini akan mengakhiri dijadikannya pendidikan sebagai komoditas yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah atau bagi orang-orang kuat dan berkuasa. Mengakhiri pendidikan yang berorientasi industri dan mencetak manusia bermental buruh.<br /> <br /> Wallahu a'lam bishawab.

Pendidikan Miskin Visi, Kebangkitan Bangsa Hanya Ilusi

Oleh : Ani Ummu Khalisha  Aktivis Muslimah Peduli Negeri  Pendidikan adalah hal vital dalam menentukan kebangkitan suatu bangsa. Pe...

Baca selengkapnya »